METROJAKARTANEWS.ID - Presidium Mahasiswa Kawal Aspirasi Rakyat (MAKAR) mendesak jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Bangun Askrida memberikan pertanggungjawaban secara terbuka terkait sejumlah persoalan pengelolaan keuangan perusahaan yang menjadi perhatian publik.
Ketua Presidium MAKAR, Lolo Tamba, mengatakan persoalan yang mencuat di tubuh perusahaan asuransi tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai perkara dugaan tindak pidana yang menjadi ranah aparat penegak hukum.
Baca Juga:
Komisioner Komnas HAM Akui Lebih dari Seribuan Aduan Masyarakat Soal Konflik Agraria Setiap Tahunnya
Menurut dia, terdapat tanggung jawab korporasi yang harus dijelaskan secara langsung kepada masyarakat, terutama menyangkut kondisi keuangan perusahaan, kebijakan investasi, pembayaran komisi, pembagian dividen, hingga dugaan kewajiban kepada sektor perbankan.
"Persoalan ini bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus bertanggung jawab menjelaskan bagaimana perusahaan dikelola, bagaimana uang digunakan, serta bagaimana setiap keputusan strategis diambil," ujar Lolo dalam keterangannya.
Lolo menilai, sejumlah informasi mengenai kondisi keuangan Askrida perlu mendapatkan penjelasan resmi dari manajemen. Terlebih, terdapat perubahan angka aset, liabilitas, ekuitas, dan laba perusahaan yang cukup signifikan dalam publikasi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:
Bongkar Gedung Tanpa Izin
Berdasarkan publikasi tersebut, pada 2021 Askrida tercatat memiliki aset sekitar Rp 3,67 triliun, liabilitas Rp 2,72 triliun, ekuitas Rp 952,95 miliar, dan laba tahun berjalan Rp 72,55 miliar.
Pada 2022, aset perusahaan meningkat menjadi sekitar Rp 4,23 triliun dengan laba Rp 95,78 miliar. Sementara pada 2023, aset tercatat mencapai Rp 4,89 triliun dengan laba sekitar Rp 116,14 miliar.
Namun, data 2024 dalam publikasi yang sama menunjukkan perubahan signifikan. Aset tercatat sekitar Rp 7,57 triliun, sedangkan liabilitas mencapai Rp 29,11 triliun. Ekuitas perusahaan tercatat negatif sekitar Rp 21,53 triliun dengan kerugian tahun berjalan sekitar Rp 5,65 triliun.
