Pada kesempatan tersebut, saya secara khusus menanyakan persoalan kemacetan Jakarta yang kian parah, belum diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP), serta masa jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah menjabat selama enam tahun lima bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019. Jawaban dan penjelasan yang saya terima dari anggota Komisi B maupun Komisi C menurut saya cukup mantap dan argumentatif.
Secara umum, kesan saya terhadap para anggota dewan yang saya temui sangat positif. Mereka tampak kompeten, cerdas, sabar, bertanggung jawab, serta tidak memandang rendah masyarakat yang datang bertanya. Saya sebenarnya juga ingin mendatangi stan Komisi A, D, dan E, namun saat itu belum ada anggota fraksi yang berjaga karena tengah menjalankan agenda lain atau sedang beristirahat.
Baca Juga:
ERP Tak Kunjung Berjalan dan Kemacetan Tak Reda: Rekam Jejak 6,5 Tahun Syafrin Liputo Perlu Dievaluasi Gubernur Pramono
Saya kemudian bertemu dengan anggota Fraksi NasDem, Jupiter, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dan sempat mengungkap secara detail persoalan parkir liar di Jakarta. Kami sempat makan siang bersama di ruang makan depan Gedung Paripurna DPRD lama yang disediakan khusus bagi tamu dan undangan.
Setelah itu, saya masuk ke ruang utama acara BK Award 2025 dan melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ruangan penuh sesak oleh peserta dan pengunjung, menandakan besarnya perhatian publik terhadap kegiatan ini. Saya sebenarnya berniat mengikuti acara hingga selesai, namun karena ada urusan mendesak lain, saya terpaksa harus meninggalkan lokasi lebih awal.
Sebagai kesimpulan, acara BK Award yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta merupakan kegiatan yang baik, tepat sasaran, dan sangat bermanfaat. Masyarakat diberi ruang untuk datang, menyampaikan aspirasi, bertanya soal APBD, kinerja DPRD, serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula pemberian penghargaan kepada anggota DPRD yang dinilai berprestasi.
Baca Juga:
Mungkinkah Waduk Jatiluhur Jebol? Prabowo, KDM, dan Pramono Wajib Menjaga Fungsi Hutan di Hulu
Hal lain yang sangat mengesankan bagi saya adalah adanya penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejak awal saya memang sangat prihatin terhadap bencana yang melanda wilayah Sumatra tersebut, sehingga melihat kepedulian nyata dari anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Sekali lagi, BK Award benar-benar top markotop.
Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu usulan. Menurut saya, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta tidak cukup hanya memberikan penghargaan melalui BK Award, tetapi juga perlu mempertimbangkan mekanisme penilaian terburuk berupa sanksi atau hukuman, yang bisa disebut sebagai BK Punishment.
Jika mekanisme penghargaan dan sanksi ini diterapkan secara konsisten, hal tersebut dapat menjadi semangat baru, mendorong kehati-hatian, serta meningkatkan keseriusan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semoga pada tahun 2026 mendatang, konsep BK Award versus BK Punishment bisa mulai diwujudkan.
