MetrojakartaNews.Id, Jakarta - Masya Allah, rasa bahagia bercampur haru dan hormat yang mendalam saya rasakan saat menyaksikan perayaan pergantian tahun di Jakarta dalam menyambut Tahun Baru 2026.
Perasaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena saudara-saudara kita di Sumatra sedang terdampak bencana, sehingga tidak pantas rasanya merayakan pergantian tahun secara berlebihan.
Baca Juga:
Mensos Ungkap Nilai Nominal Bantuan Tunai Korban Bencana Sumatera: Rp8 Juta/Keluarga
Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jakarta memilih merayakan Tahun Baru dengan cara yang sangat sederhana, tanpa pesta kembang api dan petasan. Namun, perayaan ini justru sarat makna kemanusiaan melalui doa bersama serta penggalangan donasi bagi para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dari sinilah rasa senang dan bangga itu tumbuh, karena kebijakan tersebut mencerminkan empati yang tulus serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Apresiasi dan rasa hormat saya, sebagaimana juga dirasakan masyarakat Jakarta, patut disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo atas kebijakan tersebut.
Keputusan Gubernur Pramono Anung Wibowo menunjukkan kepekaan seorang pemimpin terhadap penderitaan saudara-saudara sebangsa di Pulau Sumatra. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif, karena secara nyata mengajak seluruh warga Jakarta untuk menahan euforia dan menggantinya dengan doa, solidaritas, serta aksi nyata berupa donasi.
Baca Juga:
Pemprov Sumut Sigap: Bantuan Cepat untuk Wilayah Terdampak Bencana
Sikap Gubernur Pramono tersebut pun disambut dengan antusias oleh masyarakat Jakarta. Banyak warga merasa terharu dan bahagia, serta dengan penuh kesadaran merayakan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 secara sederhana dan berpartisipasi aktif dalam penggalangan bantuan kemanusiaan.
Kegembiraan dan rasa haru yang saya rasakan sangat beralasan. Sejak awal terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra, saya meyakini bahwa musibah ini merupakan bencana besar yang membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa.
Dalam konteks itulah saya menulis sejumlah artikel sebagai bentuk keprihatinan, kepedulian, dan empati mendalam, di antaranya usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk tim khusus bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra, seruan gerakan gotong royong nasional yang lebih penting daripada perdebatan status bencana nasional, hingga penegasan bahwa negara harus hadir dan menegakkan hukum atas tragedi kemanusiaan yang terjadi.
