“Semangat kemerdekaan bukan hanya soal seremoni, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan mendapatkan layanan listrik dengan biaya yang lebih ringan tentu menjadi sesuatu yang dekat dengan kebutuhan rakyat,” ujar Tohom, Selasa (18/8/2026).

Menurut Tohom, keringanan biaya tambah daya dapat membantu pelanggan menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas produktif. 

Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring bertambahnya penggunaan peralatan listrik di rumah dan kegiatan usaha yang membutuhkan daya lebih besar.

Program Merdeka Daya memberikan diskon 50 persen biaya tambah daya bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA. 

Program tersebut berlaku pada 17-25 Agustus 2026, dengan pilihan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Melalui program itu, paparnya, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang meningkatkan kapasitas menjadi 900 VA cukup membayar Rp210.825 dari biaya normal Rp421.650. Sementara pelanggan dengan daya 5.500 VA yang menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp1.065.900 dari biaya normal Rp2.131.800.

“Bagi konsumen, tambah daya bukan sekadar angka VA. Ini berkaitan dengan kenyamanan dan kemampuan menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Ketika biayanya dibuat lebih ringan, tentu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Lebih dari itu, Tohom menilai manfaat program tersebut tidak berhenti pada kenyamanan rumah tangga. Kemudahan memperoleh kapasitas listrik yang sesuai juga dapat mendukung masyarakat yang menjalankan usaha atau aktivitas produktif dari rumah.

“Kalau masyarakat bisa mendapatkan layanan listrik sesuai kebutuhannya dengan biaya yang lebih terjangkau, manfaatnya tidak hanya dirasakan di rumah, tetapi juga bisa mendukung produktivitas dan kegiatan ekonomi,” ujarnya.

Adapun dari sisi perlindungan konsumen, Tohom mengingatkan pentingnya penyampaian informasi program secara transparan, mulai dari persyaratan, mekanisme pengajuan, periode program hingga biaya yang harus dibayarkan pelanggan.

“Masyarakat harus tahu manfaat program dan bagaimana cara mendapatkannya. Informasi yang jelas akan membuat program seperti ini benar-benar bisa dimanfaatkan konsumen,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Komitmen tersebut ditegaskan dalam deklarasi bersama yang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, di Lapangan Futsal, Jl. Jati Pinggir, RT 01 RW 11, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang,  Jumat (7/8/2026).

Deklarasi ini menjadi sinyal keras bahwa peredaran obat keras ilegal tidak boleh dibiarkan berkembang dan mengancam masa depan generasi muda.

Arifin menegaskan, Tanah Abang harus terbebas dari jaringan pengedar Tramadol ilegal.

Menurutnya, pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keberanian seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama.

“Hari ini kita berkomitmen membasmi Tramadol di bumi Tanah Abang sampai bersih dari para pengedar yang menjual bebas barang haram tersebut. Obat-obatan ilegal ini dapat merusak generasi penerus bangsa. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita agar menjadi generasi unggul dan generasi emas masa depan Indonesia,” tegas Arifin.

Ia menekankan, deklarasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Pernyataan perang terhadap Tramadol ilegal harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui pengawasan lingkungan, penindakan terhadap pengedar, serta keberanian masyarakat melaporkan praktik penjualan obat keras ilegal.

“Menyatukan dan menyamakan persepsi dalam deklarasi ini merupakan agenda penting demi masa depan anak-anak Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta, hingga Indonesia. Ini bukan sekadar kumpul-kumpul, tetapi bentuk komitmen nyata bahwa kita menyatakan perang terhadap Tramadol ilegal,” ujarnya.

Deklarasi dihadiri Wakapolres Metro Jakarta Pusat yang mewakili Kapolres Metro Jakarta Pusat, Danramil Tanah Abang, jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Tanah Abang, Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami, para lurah se-Kecamatan Tanah Abang.

Hadir juga berbagai organisasi kemasyarakatan. Diantaranya IKBT (Ikatan Keluarga Betawi Tanah Abang), FORKABI, FPI, GP Ansor, Banser, Bang Japar, Karang Taruna, Betawi Fisabilillah, Sikumbang, FKDM, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Kehadiran lintas unsur tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan Tramadol ilegal menjadi persoalan bersama yang membutuhkan kekuatan kolektif.

Arifin juga meminta masyarakat tidak tutup mata apabila menemukan adanya aktivitas penjualan atau penyalahgunaan Tramadol maupun obat keras ilegal lainnya.

“Laporkan jika menemukan. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi tempat berkembangnya peredaran obat-obatan ilegal,” tegasnya.

Menurut Arifin, Tramadol merupakan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan ketentuan medis dan pengawasan tenaga kesehatan. Penyalahgunaan maupun peredaran secara bebas berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan penggunanya.

Melalui deklarasi tersebut, Pemkot Administrasi Jakarta Pusat, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat Tanah Abang menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan dan sinergi untuk memutus mata rantai peredaran obat keras ilegal dari tingkat lingkungan hingga jaringan pengedar.
Pesannya jelas: Tanah Abang tidak boleh menjadi ruang aman bagi pengedar Tramadol ilegal.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba mengatakan sistem kelistrikan nasional tidak boleh dipandang hanya sebagai aset sebuah badan usaha karena gangguan terhadap listrik dapat menimbulkan efek berantai ke hampir seluruh aktivitas negara.

“Listrik itu urat nadi negara, karena ketika listrik terganggu maka komunikasi, transportasi, rumah sakit, industri, pusat data, pelayanan pemerintahan sampai sistem keamanan juga dapat ikut terganggu,” kata Tohom di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Tohom, pemerintah bersama aparat keamanan perlu melakukan pemetaan kembali terhadap seluruh infrastruktur PLN yang memiliki tingkat strategis tinggi untuk memastikan pengamanan fisik maupun sistemnya sesuai dengan tingkat risiko.

Sejumlah instalasi PLN sebenarnya telah ditetapkan sebagai Objek Vital Khusus Nasional sektor ESDM dan PLN juga memiliki sistem pengamanan yang mengacu pada ketentuan kepolisian mengenai pengamanan Objek Vital Nasional maupun Objek Tertentu.

Namun, Tohom menilai perkembangan ancaman terhadap infrastruktur kelistrikan telah berubah sehingga pengamanan tidak cukup hanya berorientasi pada penjagaan aset secara konvensional.

“Sekarang ancamannya bisa datang dari banyak arah, mulai dari sabotase fisik, gangguan teknologi, keamanan siber, manipulasi informasi sampai tindakan yang dapat mengganggu rantai pasok energi primer,” ujarnya.

PLN Watch juga mencermati meningkatnya sentimen negatif terhadap PLN di ruang publik dan media sosial sehingga meminta masyarakat membedakan kritik yang objektif dengan pembentukan opini yang tidak berbasis fakta.

Tohom mengatakan kritik terhadap PLN tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol publik, tetapi kritik harus diarahkan kepada persoalan yang memang menjadi tanggung jawab PLN agar masyarakat mendapatkan gambaran yang proporsional.

“Kami justru mendukung kritik kalau PLN salah, tetapi jangan semua persoalan kelistrikan otomatis dilemparkan kepada PLN karena ekosistem listrik melibatkan regulator, pemasok energi primer, produsen peralatan, kontraktor, lembaga inspeksi dan banyak pihak lainnya,” katanya.

PLN di Tengah Tarik Menarik Kepentingan

Menurut Tohom, pemerintah bahkan perlu mencermati apabila terdapat pola serangan informasi yang berlangsung secara sistematis untuk memastikan tidak ada kepentingan ekonomi maupun politik yang mencoba menggunakan PLN sebagai sasaran.

Ia melihat persoalan energi primer seperti batu bara dan BBM memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar sehingga setiap perubahan tata kelola pada sektor tersebut dapat bersinggungan dengan berbagai kepentingan.

“Energi primer itu kue ekonomi yang sangat besar dan sangat legit, jadi wajar kalau kita bertanya mengapa setiap ada persoalan batu bara atau BBM yang ikut terganggu justru PLN yang paling ramai diserang,” ujar Tohom.

Tohom mengingatkan bahwa persoalan ketersediaan energi primer tidak sepenuhnya berada di tangan PLN karena terdapat kebijakan produksi, Domestic Market Obligation, kontrak, transportasi, spesifikasi batu bara hingga tata kelola pertambangan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Data Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai sekitar 154 juta metrik ton, sedangkan pemerintah telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume mencapai 212 juta metrik ton untuk menjaga pasokan pembangkit.

PLN Watch menilai fakta tersebut memperlihatkan bahwa keandalan listrik nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor sehingga PLN tidak dapat dibiarkan menanggung sendiri seluruh risiko rantai pasok energi.

Standardisasi Kelistrikan Harus Diawasi

Tohom juga meminta pemerintah memperketat pengawasan standardisasi terhadap seluruh peralatan yang digunakan dalam infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

“Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar bisa memastikan setiap alat yang dipasang pada infrastruktur listrik telah memenuhi standar, siapa yang memeriksa dan siapa yang mengaudit secara berkala,” katanya.

Menurut Tohom, persoalan standardisasi tidak boleh berhenti pada dokumen administratif karena kualitas peralatan berkaitan langsung dengan keselamatan, keandalan sistem dan usia operasional infrastruktur.

Regulasi ketenagalistrikan sebenarnya telah mengatur pemenuhan SNI untuk sistem instalasi, produk peralatan dan produk pemanfaat tenaga listrik, sedangkan instalasi yang beroperasi juga diwajibkan memenuhi ketentuan keselamatan termasuk Sertifikat Laik Operasi.

Tohom yang juga Ketua Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) ini menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit lapangan agar kepatuhan terhadap standar dapat diverifikasi secara independen dari hulu sampai hilir.

Dalam kiprahnya di sektor perlindungan konsumen dan kelistrikan, Tohom juga tercatat sebagai Anggota Pleno Internasional, Pengurus Fisuel Internasional dan Anggota Aliansi Konsumen ASEAN.

“Standar jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi kita harus bisa menjawab apakah barang yang benar-benar terpasang di lapangan sesuai spesifikasi, tersertifikasi, aman dan memiliki kualitas sebagaimana yang dipersyaratkan,” ujar Tohom.

PLN Watch juga mengingatkan pemerintah mengenai beban kompensasi dan subsidi listrik yang pembayarannya dapat memengaruhi arus kas PLN apabila terjadi keterlambatan.

Tohom mengatakan kewajiban pemerintah kepada PLN pada periode sebelumnya pernah berada pada kisaran puluhan triliun rupiah, bahkan nilai piutang kompensasi dan subsidi pada semester I 2025 sempat dilaporkan mencapai sekitar Rp78,44 triliun.

Namun, pemerintah sepanjang 2026 juga telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi, sehingga PLN Watch meminta mekanisme pembayaran selanjutnya dilakukan tepat waktu agar kemampuan PLN membiayai operasi dan investasi tidak terganggu.

“Kalau PLN diwajibkan menjaga listrik tetap menyala 24 jam, maka kewajiban negara kepada PLN juga harus diselesaikan tepat waktu karena likuiditas sangat menentukan kemampuan perusahaan menjaga pembangkit, jaringan dan pelayanan,” katanya.

Antisipasi Sabotase Infrastruktur Listrik

PLN Watch turut meminta aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan sabotase maupun gangguan terhadap fasilitas kelistrikan, khususnya pada pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan fasilitas pengendalian sistem.

Tohom mengatakan beredarnya berbagai isu mengenai kemungkinan munculnya gangguan keamanan atau situasi chaos pada Agustus 2026 belum tentu benar dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti.

Namun, menurut dia, prinsip pengamanan infrastruktur kritis memang harus menggunakan pendekatan mitigasi sehingga aparat tidak perlu menunggu ancaman benar-benar terjadi untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Isu chaos itu belum tentu benar, tetapi tidak ada salahnya negara berjaga-jaga karena konsekuensi sabotase listrik terlalu besar untuk masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Menurut Tohom, pemerintah juga perlu mencegah setiap manuver kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat tetapi pada akhirnya menjadikan PLN sebagai sasaran untuk persoalan yang berada di luar kewenangan perusahaan.

Ia mengatakan masyarakat berhak mempertanyakan pelayanan dan tagihan listrik, tetapi peningkatan konsumsi pelanggan tidak selalu berarti terjadi kenaikan tarif listrik.

“Ketika cuaca sangat panas, pemakaian AC dan pendingin meningkat, ketika jumlah penghuni bertambah konsumsi juga bisa naik, begitu juga ketika rumah atau tempat usaha memperluas aktivitasnya,” katanya.

Karena itu, PLN Watch mendorong edukasi konsumsi listrik diperkuat agar masyarakat dapat membedakan antara tarif listrik, jumlah energi yang digunakan dan total tagihan yang harus dibayar.

Tohom mengatakan perlindungan terhadap PLN bukan berarti memberikan kekebalan dari kritik, melainkan memastikan perusahaan yang mengelola infrastruktur paling fundamental bagi negara tidak menjadi korban tarik-menarik kepentingan.

“PLN tetap harus diawasi, dikritik dan diperbaiki kalau ada kekurangan, tetapi pada saat yang sama negara wajib melindungi PLN dari sabotase, kepentingan ekonomi yang merusak dan serangan yang dapat mengganggu keandalan listrik nasional,” pungkas Tohom. 

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Mereka menilai mutasi itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah jemaat.

Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, sejumlah pihak menyebut pemindahan Pendeta Marganda diduga berkaitan dengan upayanya mengungkap persoalan yang mereka sebut sebagai dugaan praktik mafia tanah dengan pembelian tanah secara sepihak, tidak melalui rapat huria yang melibatkan oknum parhalado.

Pernyataan didukung oleh salah satu jemaat, RS yang saat itu sebagai Ketua Pembangunan HKBP Balaraja.

RS telah menyampaikan penolakan pembelian tanah karena dalam sengketa atau lahan itu sudah milik sertifikat orang lain, tetapi tetap dilakukan pembelian.

Namun, hingga saat ini tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi maupun dibuktikan secara hukum.

Pernyataan itu juga menyoroti sikap jajaran pimpinan HKBP, mulai dari Pendeta Ressort, Praeses HKBP Distrik 21, hingga Ephorus HKBP, yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait alasan pemindahan tersebut.

Sejumlah jemaat dan simpatisan pun menyerukan agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan serta meminta seluruh pihak mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan penyelesaian persoalan sesuai mekanisme organisasi maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak HKBP Balaraja yang memiliki jemaat sekitar 220 KK dan beribadah di Ruko Citra Resort Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, terkait alasan pemindahan Pendeta Marganda Tampubolon maupun tanggapan atas tuduhan yang beredar.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, setiap Rabu dan Kamis, ini menargetkan sebanyak 200 hingga 300 ASN mengikuti pemeriksaan kesehatan setiap harinya.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, menjelaskan bahwa seluruh peserta terlebih dahulu menjalani skrining kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, serta sejumlah indikator kesehatan lainnya.

"Melalui pemeriksaan ini kita dapat mengetahui kondisi kesehatan ASN secara menyeluruh sebelum mengikuti tes kebugaran," ujar Arifin, Rabu (30/7/2026).

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, para peserta mengikuti uji kebugaran dengan berjalan atau berlari mengelilingi halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat sebanyak delapan putaran.

Menurut Arifin, setiap peserta dipersilakan menyesuaikan aktivitas fisiknya dengan kemampuan masing-masing.

"Yang kuat bisa berlari. Yang mampu kombinasi lari dan jalan juga silakan. Kalau memang tidak kuat berlari, cukup berjalan. Tujuannya bukan mengejar kecepatan, tetapi mengetahui tingkat kebugaran masing-masing," katanya.

Dari hasil tes tersebut, setiap ASN akan memperoleh penilaian tingkat kebugaran, mulai dari kategori sangat baik, baik, hingga kurang bugar. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi para pegawai untuk menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan kebugaran tubuh.

Arifin menegaskan, ASN yang sehat merupakan salah satu kunci terciptanya pelayanan publik yang optimal. Karena itu, ia berharap kegiatan ini dapat membangun budaya hidup sehat di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Pusat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat atas pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan seluruh PNS di Kota Jakarta Pusat selalu sehat, tetap bugar, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menegaskan rencananya menerbitkan Obligasi Daerah yang sudah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Nilai penerbitan tahap awal direncanakan sebesar Rp3,5 triliun.

Pramono menjelaskan bahwa rencana tersebut bukan karena kondisi keuangan DKI Jakarta sedang kekurangan dana. Menurutnya, Obligasi Daerah merupakan instrumen creative financing yang bertujuan membuat pengelolaan APBD menjadi lebih sehat, produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Pada 23 Juli 2026 saya sempat menulis artikel berjudul “Kebijakan Obligasi Daerah Pramono Superdahsyat: Dari Digagas Foke hingga Dimentahkan Jokowi.” Dalam tulisan itu saya mengulas sejarah munculnya gagasan Obligasi Daerah, mulai dari era Fauzi Bowo, berlanjut pada masa Anies Baswedan, hingga kini akan direalisasikan oleh Gubernur Pramono Anung.

Keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya pada 24 Juli 2026, saya mendapat telepon langsung dari Bang Foke. Beliau menjelaskan kembali secara panjang lebar mengenai filosofi dan tujuan penerbitan Obligasi Daerah.

Percakapan kami tidak hanya membahas obligasi. Bang Foke juga bercerita mengenai berbagai pembangunan Jakarta, termasuk sejarah pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) yang berawal pada masa Gubernur Ali Sadikin.

Saya lebih banyak mendengarkan. Penjelasan Bang Foke sangat kaya pengalaman dan penuh substansi. Sesekali saya hanya menimpali untuk memperjelas beberapa hal atau mengonfirmasi apa yang beliau sampaikan.

Salah satu hal yang paling saya ingat adalah ketika Bang Foke menjelaskan bahwa penerbitan Obligasi Daerah justru membuat pemerintah harus jauh lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Sesungguhnya, banyak hal detail dan rinci yang Bang Foke jelaskan kepada saya tentang Obligasi Daerah tersebut, dan menurut saya yang paling penting adalah aspek kehati-hatian serta tanggung jawab yang lebih besar.

Kini, Gubernur Pramono Anung akan menjalankan kebijakan tersebut dengan target penerbitan awal sebesar Rp3,5 triliun. Namun, saya melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami makna dan tujuan sebenarnya dari Obligasi Daerah.

Ada yang langsung menolak dengan alasan APBD DKI Jakarta sudah sangat besar sehingga dianggap tidak perlu lagi mencari sumber pembiayaan tambahan. Ada pula yang berpendapat bahwa penghematan anggaran sudah cukup untuk membiayai pembangunan. Intinya, berbagai pandangan tersebut mengarah pada penolakan terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Menurut saya, pandangan seperti itu perlu diluruskan agar masyarakat memahami substansi kebijakan ini secara utuh. Besarnya APBD tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi hanya dari anggaran tahunan. Dalam kondisi tertentu, sumber pembiayaan alternatif seperti Obligasi Daerah justru diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Memang benar, APBD DKI Jakarta merupakan yang terbesar di Indonesia. Pada 2017 nilainya sekitar Rp70 triliun, meningkat menjadi Rp77,1 triliun pada 2018, sekitar Rp89 triliun pada 2019, kemudian turun menjadi sekitar Rp63 triliun pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Setelah itu kembali meningkat menjadi sekitar Rp72 triliun pada 2021, sekitar Rp82 triliun pada 2022, sekitar Rp79 triliun pada 2023, sekitar Rp81 triliun pada 2024, dan mencapai Rp91,86 triliun pada 2025, yang menjadi APBD terbesar sepanjang sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Nilainya memang turun sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, APBD DKI Jakarta tetap menjadi yang terbesar di Indonesia dan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jakarta sangat kuat.

Namun, APBD yang besar bukan berarti semua kebutuhan pembangunan bisa langsung dibiayai. Sebagian besar anggaran sudah terserap untuk berbagai belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, gaji ASN, bantuan sosial, subsidi pelayanan publik, operasional pemerintahan, pemeliharaan infrastruktur, serta berbagai layanan dasar lainnya.

Akibatnya, ruang fiskal yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai proyek investasi baru menjadi jauh lebih terbatas daripada yang dibayangkan banyak orang. Dana APBD DKI yang tampak besar sesungguhnya jauh dari cukup untuk membiayai pembangunan Jakarta secara maksimal.

Padahal, kebutuhan pembangunan Jakarta sangat besar. Mulai dari pengendalian banjir, penyediaan air minum perpipaan, pengolahan air limbah, transportasi publik, pengelolaan sampah modern, pembangunan ruang terbuka hijau, hingga digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, masih banyak kebutuhan pembangunan lainnya, seperti pengembangan energi ramah lingkungan, pembangunan kawasan ekonomi baru, penyediaan hunian yang terjangkau, serta transformasi Jakarta sebagai kota global. Seluruh program tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.

Kalau seluruh proyek tersebut hanya mengandalkan APBD tahunan, tentu proses pembangunannya akan berjalan lebih lambat. Logikanya sederhana, kemampuan anggaran setiap tahun terbatas sehingga pemerintah harus menunggu ketersediaan dana pada APBD berikutnya. Setiap proyek juga harus melalui proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, dan penganggaran kembali dalam setiap siklus APBD. Akibatnya, banyak proyek strategis berpotensi tertunda atau dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang terus berulang.

Di sinilah Obligasi Daerah dapat menjadi salah satu solusi. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat memperoleh pembiayaan di awal untuk membangun proyek-proyek strategis yang produktif, sementara pengembaliannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Praktik seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan di berbagai kota besar di dunia. Dalam praktik internasional, Obligasi Daerah lebih dikenal dengan istilah Municipal Bonds. Banyak negara telah memanfaatkan instrumen ini sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di tingkat daerah maupun kota.

Amerika Serikat merupakan pasar Municipal Bonds terbesar di dunia, dengan berbagai negara bagian dan kota besar, seperti New York, yang aktif menerbitkannya. Selain itu, instrumen serupa juga diterapkan di Britania Raya, Kanada, Tiongkok, Jepang, termasuk Tokyo, serta sejumlah negara di Eropa.

Di Asia, Korea Selatan melalui Kota Seoul juga memanfaatkan Municipal Bonds untuk mendukung pembangunan. Sementara di Eropa, negara-negara seperti Finlandia, Jerman, dan Prancis memiliki skema pembiayaan daerah yang sejenis dengan Obligasi Daerah. Di India, beberapa kota seperti Bengaluru (Bangalore), Ahmedabad, dan Nashik juga telah menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur perkotaan.

Banyaknya negara yang memanfaatkan Municipal Bonds menunjukkan bahwa instrumen ini bukan hanya digunakan oleh daerah yang kekurangan dana. Justru, daerah dengan kondisi fiskal yang kuat pun tetap menerbitkan obligasi untuk mempercepat pembangunan melalui pembiayaan yang lebih efisien, terencana, dan berkelanjutan.

Artinya, Obligasi Daerah atau Municipal Bonds merupakan instrumen pembiayaan yang penting untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan berbagai program strategis lainnya di tingkat daerah. Instrumen ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat melengkapi kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan berkualitas.

Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai Obligasi Daerah. Aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini dijelaskan pada Bagian Kedua tentang Obligasi dan Sukuk Daerah, yakni pada Pasal 157.

Selain itu, aturan lainnya juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yang juga mengatur mengenai Obligasi Daerah. Di samping itu, ketentuan terkait obligasi daerah juga diatur dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta ketentuan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Tentu saja penerbitan Obligasi Daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan membayar kembali pokok dan bunganya, memperoleh persetujuan DPRD, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan dana hasil obligasi hanya digunakan untuk proyek-proyek investasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dana tersebut tidak boleh dipakai untuk membayar gaji pegawai, perjalanan dinas, ataupun belanja operasional rutin pemerintah.

Karena itu, keberhasilan Obligasi Daerah bukan ditentukan oleh besar kecilnya APBD, melainkan oleh kualitas proyek yang dibiayai. Investor akan melihat apakah proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, memiliki perencanaan yang matang, memberikan dampak ekonomi yang luas, serta mampu meningkatkan penerimaan daerah atau menghasilkan efisiensi belanja pemerintah di masa depan.

Di sisi lain, Obligasi Daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Jakarta. Investor institusi, perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga masyarakat umum dapat ikut membiayai pembangunan melalui instrumen investasi yang legal dan diawasi oleh OJK. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting karena dapat terlibat secara langsung dalam mendukung pembangunan daerahnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjelaskan secara terbuka proyek-proyek apa saja yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah, berapa nilai investasinya, bagaimana skema pengembalian dananya, dari mana sumber pelunasannya, apa saja risiko yang mungkin timbul, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga. Dengan begitu, keberhasilan penerbitan Obligasi Daerah sangat bergantung pada kepercayaan publik serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Pertanyaan lain yang juga penting dijawab adalah dari mana kemampuan pembayaran obligasi tersebut berasal. Secara hukum, Obligasi Daerah tidak dijamin oleh aset tertentu seperti jaminan dalam hubungan perdata. Kemampuan membayarnya berasal dari kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui APBD dan penerimaan daerah pada masa mendatang. Karena itu, perencanaan fiskal jangka panjang menjadi sangat penting.

Singkatnya, saya ingin menegaskan bahwa besarnya APBD DKI Jakarta bukanlah alasan untuk menolak penerbitan Obligasi Daerah. Justru kapasitas fiskal yang kuat menjadi salah satu syarat utama agar obligasi dapat diterbitkan secara sehat, kredibel, dan mampu memperoleh kepercayaan investor.

Yang terpenting bukan sekadar berhasil menerbitkan obligasi atau menghimpun dana hingga triliunan rupiah, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek-proyek tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta tetap menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan daerah agar tidak membebani generasi mendatang.

Seperti yang disampaikan Bang Foke kepada saya, esensi Obligasi Daerah bukan sekadar mencari tambahan dana pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya tata kelola keuangan yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika prinsip itu dijaga, maka Obligasi Daerah bisa menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sangat bermanfaat bagi masa depan Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Adapun terlapor dalam kasus ini merupakan ayah dan kedua anaknya mendatangi Mapolrestro Depok pada Senin (20/7/2026) sekira pukul 11.30 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Kuasa hukum terlapor, Yulianto dari Law Office Yulianto Js & Partners mengatakan, kliennya telah memenuhi panggilan pihak kepolisian secara tertib dan taat akan hukum.

Ia juga mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang telah profesional dalam melakukan tugasnya, sehingga kliennya dapat memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya.

"Alhamdulillah pemeriksaan hari ini berlangsung kondusif. Klien saya mengaku lega telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya," ujar Yulianto di Mapolrestro Depok kepada wartawan.

Kliennya berharap permasalahan ini masih dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dengan mengedepankan proses restorative justice.

Mewakili pihak keluarga terlapor, Yulianto menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran telah menimbulkan kegaduhan belakangan ini.

"Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada pihak Kepolisian, khususnya Polres Metro Depok yang telah memberikan ruang yang sangat besar kepada klien kami," katanya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menyampaikan, bahwa pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah orang yang mengetahui kejadian tersebut. "Sudah memeriksa 5 orang saksi," imbuhnya kepada wartawan, Senin (20/7).

Kasus ini menjadi sorotan setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi intimidasi terlapor viral di media sosial. Di video itu, pelaku sengaja mondar-mandir menggunakan sepeda motor lalu melempar helm ke dalam rumah korban.

Di hari berbeda, ia juga terekam membuang sampah ke area rumah yang sama hingga memicu keributan besar dengan warga sekitat yang mencoba melerai.

“Pertumbuhan pembangunan infrastruktur listrik harus selalu diikuti pengawasan kualitas konstruksi dan material secara konsisten karena setiap komponen yang dipasang memiliki hubungan langsung dengan keselamatan manusia dan keberlangsungan pelayanan listrik,” kata Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Selasa (21/7/2026).

Menurut Tohom, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika proyek telah selesai, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, pengujian, hingga penerbitan sertifikat kelaikan operasi.

Ia mengatakan seluruh pembangunan dan pemasangan instalasi kelistrikan wajib mengacu pada regulasi nasional, Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL, Standar Nasional Indonesia, Standar PLN, serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

“Kepatuhan terhadap PUIL, SNI, SPLN, sertifikasi produk, uji tipe, dan Sertifikat Laik Operasi merupakan satu rangkaian pengamanan yang tidak boleh dipisahkan,” ujar Tohom.

Tohom menilai konsistensi penerapan standar akan membantu mencegah kecelakaan kerja, kebakaran akibat hubungan pendek, kerusakan peralatan pelanggan, gangguan jaringan, serta kegagalan sistem yang dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia memiliki tantangan tersendiri berupa kelembapan tinggi, curah hujan dan petir yang besar, potensi korosi di wilayah pesisir, kepadatan permukiman, serta kerawanan gempa bumi.

“Material dan metode konstruksi kelistrikan di Indonesia harus disesuaikan dengan karakter wilayah karena standar yang cocok untuk kawasan perkotaan belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di daerah pesisir, pegunungan, kepulauan, atau wilayah rawan bencana,” bebernya.

Pengawasan Konstruksi Kelistrikan

Menurut Tohom, pemilihan tiang listrik, konduktor, isolator, transformator, kabel udara, kabel bawah tanah, sistem pembumian, serta perangkat pemutus dan pengaman harus mempertimbangkan beban listrik, kondisi lingkungan, usia teknis, dan potensi gangguan.

Ia menyebut jaringan tegangan menengah dan rendah membutuhkan pengawasan khusus karena berhubungan langsung dengan kawasan permukiman, fasilitas publik, pusat perdagangan, industri, dan pelanggan rumah tangga.

“Konstruksi jaringan distribusi merupakan bagian yang paling dekat dengan konsumen sehingga ketepatan jarak aman, kekuatan tiang, kualitas kabel, sistem grounding, dan kapasitas pengaman harus diperiksa secara disiplin,” ujarnya.

Tohom berpandangan bahwa optimalisasi pengawasan juga harus menyentuh proyek jaringan kabel bawah tanah yang semakin banyak dibangun di pusat kota, kawasan bisnis, perumahan, dan wilayah dengan tuntutan estetika tinggi.

Ia mengatakan pemasangan kabel bawah tanah wajib memperhitungkan kedalaman galian, perlindungan mekanis, sistem drainase, penandaan jalur kabel, akses pemeliharaan, serta koordinasi dengan jaringan utilitas lainnya.

“Jaringan bawah tanah memang lebih terlindungi dari pohon dan cuaca, tetapi kesalahan konstruksi dapat menyebabkan gangguan yang sulit ditemukan dan membutuhkan biaya pemulihan yang jauh lebih besar,” ucapnya.

ALPERKLINAS juga mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam memperkuat standardisasi internal, pengujian material, evaluasi vendor, inspeksi lapangan, serta digitalisasi pemantauan kualitas pekerjaan di seluruh wilayah operasional.

Menurut Tohom, posisi PLN sebagai pengelola sistem ketenagalistrikan terbesar di Indonesia membuat perusahaan tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem konstruksi listrik yang aman, profesional, dan berorientasi jangka panjang.

“PLN perlu terus didukung dalam membangun sistem pengawasan yang mampu mendeteksi sejak dini penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, penyimpangan metode kerja, dan potensi kegagalan konstruksi,” ujarnya.

Pengawasan berbasis teknologi, sambungnya, dapat dikembangkan melalui pencatatan identitas material, sertifikat produk, hasil uji laboratorium, lokasi pemasangan, nama pelaksana, hingga riwayat pemeriksaan dan pemeliharaan.

Jaminan Mutu Material

Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran dan Sekretaris LBH Advokasi Peduli Bangsa meyakini bahwa keterbukaan data kualitas material akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan penelusuran ketika terjadi gangguan atau kecelakaan.

“Setiap material utama idealnya memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi agar tanggung jawab produsen, penyedia, kontraktor, pengawas, dan pemilik instalasi menjadi jelas,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan kapasitas lembaga inspeksi, tenaga teknik bersertifikat, petugas keselamatan ketenagalistrikan, serta laboratorium pengujian agar mampu mengimbangi percepatan pembangunan infrastruktur listrik.

Menurut Tohom, pengawasan yang kuat bukan untuk memperlambat proyek, melainkan memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan pemerintah, PLN, pelaku industri, dan masyarakat menghasilkan infrastruktur yang tahan lama dan aman digunakan.

“Biaya untuk memenuhi standar jauh lebih kecil dibandingkan kerugian akibat kebakaran, kecelakaan, kerusakan peralatan, pemadaman, atau pembangunan ulang karena kualitas konstruksi yang buruk,” ujarnya.

ALPERKLINAS turut mendukung pemanfaatan produk dalam negeri sepanjang telah memenuhi standar teknis, memiliki sertifikasi yang sah, lulus pengujian, serta mampu memberikan jaminan mutu dan layanan purnajual.

Tohom mengatakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan industri nasional dalam memproduksi kabel, tiang, panel, transformator, meter listrik, isolator, dan perangkat kelistrikan berstandar tinggi.

“Keberpihakan terhadap produk nasional merupakan langkah strategis, tetapi perlindungan konsumen tetap mensyaratkan mutu, keselamatan, ketahanan, dan kepastian kinerja sebagai ukuran utama,” katanya.

Ia mendorong pemerintah, PLN, produsen, kontraktor, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, dan organisasi perlindungan konsumen membangun mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dalam mengawasi rantai pasok material kelistrikan.

Menurut Tohom, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mencegah peredaran produk tidak bersertifikat, pemalsuan label standar, penggunaan material di bawah spesifikasi, serta pemasangan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem kelistrikan nasional yang andal, aman, terjangkau, dan mampu melindungi konsumen hingga puluhan tahun ke depan,” ujar Tohom.

ALPERKLINAS berharap optimalisasi pengawasan standarisasi konstruksi dan material dapat menjadi bagian penting dalam transformasi PLN serta pembangunan sistem ketenagalistrikan Indonesia yang modern, tangguh, dan berkelanjutan. 

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kali ini, sidang dua terdakwa yang berkasnya dilakukan penuntutan secara terpisah masih beragendakan pembuktian atau saksi-saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Pada Kamis (16/7) kemarin, ada tujuh saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk masing-masing terdakwa Kusyanto dan terdakwa Jayadi.

Yakni, Shoful Ulum, Anton Radiumanto Santoso, Irwan Apriyansah, H Mohammad HB, Sarmili, H Zainul Abidin bin H Ilyas, dan Marojih.

"Untuk total saksi yang dihadirkan sampai pekan kemarin sudah sebangak 12 orang, tujuh pada pekan kemarin serta sebelumnya tiga orang dan dua orang," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah D Hatmoko melalui keterangan tertulis, akhir pekan kemarin.

"Dari 12 orang saksi yang telah dihadirkan sampai pada pekan kemarin diantaranya, Ferry Febrianto selaku Direktur Utama PT APR tahun 2012, Anton R Santoso selaku Dirut PT Cahaya Inti Cemerlang tahun 2012, Lora Melani Lowas Barak Rimba selaku Direktur Senior PT Megapolitan Developments Tbk, dan sembilan orang saksi yang mengetahui terkait pembelian bidang tanah yang dilakukan PT APR yang kini bernama PT Adhi Persada Properti pada tahun 2012 sampai dengan 2013," sambung Hatmoko.

Adapun PT APR merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang bergerak dalam bidang pembangunan properti, perdagangan dan jasa. PT APR melanggar standar operasional prosedur (SOP) karena melakukan pembelian tanah di Jalan Raya Limo, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok seharga Rp 60.262.194.850 dengan luas 20 hektare namun yang diperoleh hanya 1,2 hektare.

Pembelian itu dilakukan melalui PT Cahaya Inti Cemerlang yang seolah-olah telah memiliki tanah tersebut. Padahal, tanah tersebut sama sekali bukan merupakan milik PT Cahaya Inti Cemerlang dan sama sekali tidak dikuasai oleh PT Cahaya Inti Cemerlang.

Tohom mengatakan pasokan energi primer merupakan fondasi utama keandalan sistem kelistrikan sehingga pemenuhannya harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang dipimpin dan diawasi langsung oleh pemerintah.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan PLN untuk memperkuat pasokan batubara, meningkatkan kemampuan pembangkit, memperbaiki jaringan transmisi, dan mempercepat pembangunan energi terbarukan perlu memperoleh dukungan penuh dari seluruh kementerian terkait.

“PLN jangan dibiarkan bekerja sendirian menghadapi persoalan pasokan batubara dan BBM karena keandalan listrik menyangkut kepentingan ekonomi, industri, pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat luas,” kata Tohom, Kamis (16/7/2026).

Ia menilai kebutuhan batubara PLN yang mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun menunjukkan bahwa pengadaan energi primer memerlukan perencanaan jangka panjang, kontrak yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 134 juta ton telah terikat dalam kontrak resmi, sedangkan sekitar 20 juta ton lainnya masih perlu dipastikan pemenuhannya agar cadangan pembangkit tetap berada pada tingkat yang aman.

Pengawasan Pengadaan Harus Diperkuat 

Tohom mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan penugasan Domestic Market Obligation hingga 212 juta ton serta memberikan tambahan alokasi batubara kalori menengah untuk memperkuat pasokan pembangkit PLN.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya angka alokasi tidak otomatis menjamin keamanan pasokan apabila kualitas, jadwal pengiriman, volume aktual, dan distribusinya menuju pembangkit tidak diawasi secara ketat.

“Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya kuota yang ditetapkan, tetapi dari jumlah batubara sesuai spesifikasi yang benar-benar tiba tepat waktu di setiap pembangkit,” ujarnya.

Pembentukan tim pengadaan yang melibatkan Kementerian ESDM, PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, inspektorat, serta BPKP, menurut Tohom, merupakan langkah positif untuk memperbaiki transparansi rantai pasok energi primer.

Ia meminta tim tersebut bekerja secara terbuka, terukur, dan dapat diawasi masyarakat agar pengadaan batubara tidak dikendalikan oleh kepentingan sekelompok pihak yang berpotensi merugikan PLN dan konsumen listrik.

“Nilai pengadaan batubara dan BBM sangat besar sehingga seluruh prosesnya harus steril dari permainan kuota, manipulasi kualitas, penggelembungan harga, pengurangan volume, dan kepentingan perantara,” katanya.

Tohom mengungkapkan jika tata kelola pengadaan energi primer bermasalah, dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara tetapi juga dapat menurunkan kemampuan pembangkit dan memicu gangguan kelistrikan secara luas.

Ia menyatakan pemerintah perlu memastikan badan usaha khusus pengadaan batubara untuk kebutuhan PLN bekerja secara profesional dengan pengawasan penuh dari aparat negara, auditor, DPR, dan masyarakat.

Tohom juga mendukung strategi jangka pendek PLN dalam memperoleh tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram yang diproyeksikan meningkatkan daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa hingga sekitar 5 gigawatt.

Retrofit Perkuat Ketahanan Pembangkit

Tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 serta sekitar 3 juta ton per bulan pada Agustus hingga Desember 2026 dinilai dapat membantu PLN menjaga cadangan pembangkit selama realisasinya berlangsung tepat waktu.

Tohom meminta pemerintah membantu PLN memastikan produsen batubara mematuhi kewajiban pasokan domestik dan tidak mendahulukan pasar ekspor ketika pembangkit nasional sedang membutuhkan tambahan bahan bakar.

Menurutnya, kebijakan harga khusus batubara untuk pembangkit harus disertai kepastian kontrak, kepastian pembayaran, pengawasan kualitas, dan penegakan hukum agar tetap adil bagi negara, PLN, serta perusahaan pertambangan yang patuh.

Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan MARTABAT Prabowo-Gibran dan Ketua Umum Aliansi Perlindungan Konsumen Listrik Nasional atau ALPERKLINAS menilai Presiden Prabowo memiliki momentum untuk membangun sistem pengadaan energi primer yang lebih bersih dan tahan terhadap intervensi kepentingan.

Ia mengatakan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan tambahan pasokan karena pemerintah dan PLN juga perlu mempercepat retrofit pembangkit agar dapat menggunakan batubara berkalori lebih rendah.

Keberhasilan retrofit di PLTU Suralaya yang memungkinkan pembangkit menggunakan batubara sekitar 4.100 hingga 4.200 kcal per kilogram dinilai dapat menjadi model untuk diterapkan di pembangkit PLN lainnya.

“Retrofit akan membuat pembangkit lebih fleksibel menghadapi perubahan kualitas batubara, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, dan memperkuat ketahanan sistem dalam jangka panjang,” katanya.

Tohom mendukung rencana PLN memperluas program tersebut pada pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power serta mendorong pembangkit swasta melakukan penyesuaian serupa.

Ia menilai kontrak pembangkit swasta juga perlu dievaluasi secara proporsional agar spesifikasi bahan bakar tidak menjadi hambatan ketika ketersediaan batubara kalori menengah dan tinggi semakin terbatas.

Selain batubara, Tohom meminta pemerintah memastikan pasokan BBM bagi sekitar 4.435 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel tetap terjamin, terutama bagi wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki sumber pembangkit alternatif.

Dengan kebutuhan solar sekitar 2,26 juta kiloliter dan anggaran yang dapat mencapai Rp26 triliun hingga Rp39,3 triliun per tahun, pengadaan BBM dinilai harus dikelola secara efisien dan bebas penyimpangan.

Ia mendukung program dedieselisasi PLN sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap BBM mahal melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, jaringan interkoneksi, dan pembangkit berbasis gas.

Namun, proses pengurangan PLTD harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengorbankan keandalan listrik di daerah yang masih bergantung pada pembangkit diesel.

“PLTD tidak bisa langsung dihentikan sebelum pembangkit pengganti, jaringan, penyimpanan energi, dan sistem cadangannya benar-benar siap beroperasi,” ujar Tohom.

Ia juga mengapresiasi langkah PLN memperkuat jaringan transmisi di Sumatra agar kelebihan daya dari bagian selatan dapat disalurkan menuju wilayah utara yang membutuhkan tambahan pasokan.

Menurutnya, pembangunan pembangkit baru tidak akan memberikan manfaat optimal apabila jaringan transmisi dan distribusi belum mampu mengalirkan energi secara aman menuju pusat beban.

Penguatan sistem Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan wilayah kepulauan harus dilaksanakan berdasarkan peta risiko nasional yang mencakup pasokan bahan bakar, kondisi pembangkit, kapasitas transmisi, cadangan daya, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.

Tohom menyatakan percepatan pembangunan PLTS, PLTA, mikrohidro, biomassa, pembangkit angin, pembangkit gas, dan teknologi energi lainnya akan memperkuat diversifikasi bauran energi PLN.

Ia menilai rencana pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan konsumsi BBM, mengurangi biaya pokok penyediaan listrik, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Transformasi PLN Perlu Dukungan

PLN sedang melakukan transformasi besar sehingga pemerintah harus hadir memastikan pasokan jangka pendek aman, perbaikan tata kelola berjalan, jaringan diperkuat, dan transisi energi tidak kehilangan arah,” katanya.

Tohom berharap Presiden Prabowo membentuk mekanisme pengendalian terpadu yang memantau cadangan batubara dan BBM di setiap pembangkit, kepatuhan pemasok, kondisi pembangkit, serta potensi gangguan sistem secara berkala.

Ia mengatakan data tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat sehingga pemerintah bersama PLN dapat melakukan langkah antisipatif sebelum kekurangan pasokan berkembang menjadi krisis kelistrikan.

“Blackout harus dicegah sejak dari hulu karena ketika listrik padam, masyarakat akan melihat PLN sebagai pihak yang paling terdampak secara kepercayaan publik, padahal akar persoalannya bisa berasal dari pasokan bahan bakar, pemasok, jaringan, maupun kebijakan lintas sektor,” ujar Tohom.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan perseroan telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional melalui tambahan pasokan batubara, retrofit pembangkit, penguatan jaringan transmisi, serta percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

Darmawan juga menyampaikan tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram diproyeksikan mampu meningkatkan daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa sekitar 5 gigawatt sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik nasional. 

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

"Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penyidikan, sampai saat ini, bahwa benar diduga terjadi pemerasan kepada pihak-pihak yang mengurus izin tinggal, ataupun dokumen keimigrasian lainnya oleh oknum di Kantor Imigrasi Depok," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/7/2026). 

Budi menambahkan, di mana dalam pengurusan dokumen dimaksud ada yang hanya sampai di Kanim. Selain itu, ada juga yang harus sampai ke pusat atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. 

"Proses awalnya semua di Kanim, maka Kanim akan melakukan permintaan tambahan sejumlah uang itu tergantung pada prosesnya. Terhadap dokumen yang prosesnya harus sampai ke pusat, maka kanim juga akan meminta jatah tambahan biaya kepada pemohon hingga proses itu di pusat," katanya. 

Oleh karena itu, diduga terdapat setoran ke Kemenimipas dari hasil permintaan uang tersebut. Disinyalir uang yang dikumpulkan oknum di Kemenimipas mengalir ke Silmy Karim. 

"Lalu dari hasil permintaan uang tambahan itu disetorkan ke pusat," ungkapnya. 

Menurut Budi, sejumlah aspek didalami penyidik dalam proses penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Pun termasuk saat disinggung apakah WNA yang diperas oleh Kanim Imigrasi Depok itu sebagian besar pelajar atau mahasiswa yang sedang menjalani pertukaran pelajar.

"Kami cek dulu. Penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan alat bukti lainnya," tandas Budi.

Dugaan pemerasan di Kanim Depok itu sebelumnya mengemuka usai memeriksa pekerja jasa pada Kanim Depok, Wina Nuraini Rachman beberapa hari lalu. Saat itu, Wina Nuraini didalami adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Depok.

Dalam pengusutan berjalan, KPK juga sedang memetakan kantor-kantor imigrasi yang diduga menjadi lokasi terjadinya penyimpangan, terutama di wilayah dengan konsentrasi warga negara asing (WNA) yang tinggi. Di antaranya di Kanim Imigrasi Jakarta Barat, Denpasar dan Ngurah Rai. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kantor imigrasi yang diduga banyak terjadi penyimpangan dalam pelayanan keimigrasian, termasuk dalam pengurusan dokumen seperti KITAS dan KITAP.

Dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2022-2026, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka yakni, Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim (SK); Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam (MSG); Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS); Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BB) dan Tessar Bayu Setyaji (TSB). Lalu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah (RAA); Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP), serta staf Direktorat Izin Tinggal Gusti Bernadiansyah (GST).

KPK menduga para tersangka menerima uang dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal. Dimana, para pemohon izin tinggal melalui biro jasa diduga dipersulit dalam proses pengajuan dokumen. Permohonan yang diajukan kerap ditolak sehingga pemohon terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar dokumennya dapat diproses.

Selama periode 2022-2026, para tersangka diduga menerima uang dari pengurusan izin tinggal WNA secara tunai maupun melalui perantara dengan total mencapai 145,5 miliar. Kemudian diduga uang tersebut dibagikan secara rutin setiap pekan. Diduga salah satu penerima setoran adalah Silmy Karim yang disebut menerima jatah Rp 100 juta setiap minggu.

Diduga para pelaku menggunakan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan distribusi uang. Salah satunya istilah 'malaikat' yang merujuk pada pembagian uang kepada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

[Redaktur: Syam Waliadi]

METROJAKARTANEWS.ID, Jakarta Selatan – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menebarkan manfaat kepada masyarakat kembali diwujudkan melalui program Jumat Berkah.

Kali ini, BRI Branch Office (BO) Gatot Subroto menyalurkan sebanyak 90 paket makanan kepada penghuni Panti Asuhan Khoirul Ittihad, Jakarta, sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Dalam kegiatan tersebut, para pekerja BRI tidak hanya menyerahkan bantuan makanan, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan anak-anak panti. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang disambut antusias oleh para penghuni panti asuhan.

Branch Office Head BRI BO Gatot Subroto, Pamadi Purno Widodo, mengatakan program Jumat Berkah merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya berbagi di kalangan insan BRILian.

"Melalui Jumat Berkah ini, kami ingin memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di antara insan BRILian. Kami berharap program ini terus memberikan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima," ujar Pamadi Purno Widodo saat ditemui di sela kegiatan, Jumat.

Menurutnya, peran BRI tidak hanya sebatas memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Program Jumat Berkah menjadi salah satu agenda sosial rutin BRI yang diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara perusahaan dan lingkungan di sekitarnya.

[Redaktur: Ali Suma]

Tohom mengatakan hal itu usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Kongres Advokat Indonesia dengan Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Senayan, Kamis (9/7/2026).

Menurut Tohom, penyidikan perkara tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga mengambil keuntungan dari manipulasi kualitas, kuantitas, dokumen, harga kontrak, hingga proses penerimaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap.

“Jangan sampai PLN ditumbalkan dan dijadikan satu-satunya pihak yang dipersalahkan, padahal terdapat rantai panjang pengadaan yang melibatkan perusahaan pemasok, surveyor, laboratorium penguji, pengangkut, pejabat pengadaan, pengawas, dan pihak penerima barang,” kata Tohom.

Ia menilai masyarakat perlu memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyebab gangguan kelistrikan agar penilaian terhadap kinerja PLN tidak dibangun berdasarkan informasi yang terpotong.

“PLN merupakan operator pelayanan kelistrikan yang sangat bergantung pada kepastian kualitas dan kontinuitas energi primer, sehingga batu bara yang tidak sesuai kontrak dapat memengaruhi kemampuan pembangkit menghasilkan listrik secara optimal,” ujarnya.

Tohom berpandangan dugaan penyimpangan pasokan batu bara tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak keandalan sistem kelistrikan, menghambat aktivitas industri, mengganggu pelayanan publik, serta menekan perekonomian masyarakat.

“Ketika pasokan energi primer bermasalah, dampaknya tidak berhenti di ruang administrasi pengadaan karena persoalan tersebut dapat menjalar ke pembangkit, jaringan kelistrikan, kegiatan ekonomi, rumah sakit, transportasi, komunikasi, dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Ia meminta penyidik menerapkan pendekatan mengikuti aliran uang sekaligus menelusuri hubungan langsung antara dugaan penyimpangan pengadaan dengan gangguan operasional pembangkit dan sistem kelistrikan.

“Aliran dana harus dibongkar untuk mengetahui pihak yang menikmati hasil kejahatan, sedangkan jejak gangguan harus ditelusuri untuk mengetahui bagaimana manipulasi pasokan dapat berkembang menjadi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional,” ucapnya.

PLN WATCH juga mendorong penyidik menggunakan instrumen tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset apabila ditemukan upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil dugaan korupsi.

Tohom menyatakan pemulihan kerugian negara harus berjalan bersama dengan pembenahan sistem pengadaan agar penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghukuman, tetapi juga menutup celah terjadinya penyimpangan serupa.

“Negara jangan hanya mengejar pelaku lapangan karena aktor intelektual, penerima manfaat, pemberi perintah, serta pihak yang membiarkan penyimpangan juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatannya,” katanya.

Menurutnya, kualitas batu bara, volume pengiriman, hasil pengujian laboratorium, dokumen pengapalan, proses penimbangan, hingga pembayaran harus diperiksa melalui audit forensik yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap perbedaan antara dokumen kontrak dan kondisi riil pasokan harus dibuka agar publik mengetahui apakah PLN menerima batu bara sesuai spesifikasi atau justru menjadi korban dari praktik manipulasi,” tuturnya.

Ia meminta proses hukum tidak digunakan untuk membentuk persepsi bahwa seluruh gangguan listrik disebabkan oleh ketidakmampuan PLN dalam mengelola sistem kelistrikan.

“PLN memang harus terus melakukan evaluasi dan memperkuat mitigasi risiko, tetapi keadilan juga mengharuskan aparat membedakan antara kelemahan operasional dengan gangguan yang muncul akibat dugaan kejahatan dalam rantai pasok,” ujarnya.

Tohom menilai pengungkapan perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola energi primer PLN melalui sistem pengawasan digital, pengujian berlapis, transparansi kontrak, pemantauan pengiriman secara waktu nyata, dan evaluasi ketat terhadap perusahaan pemasok.

“Ke depan, pemasok yang terbukti memanipulasi pasokan harus dimasukkan dalam daftar hitam nasional agar tidak kembali mengikuti pengadaan di PLN maupun badan usaha milik negara lainnya,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) dan Ketua Umum Relawan MARTABAT Prabowo Gibran ini mengatakan pemberantasan korupsi pada sektor energi merupakan bagian penting dalam menjaga keberhasilan agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo .

“Pemerintahan membutuhkan sistem kelistrikan yang kuat untuk menjalankan hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai perlindungan terhadap PLN bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan internal, melainkan memastikan setiap persoalan dinilai secara objektif dan seluruh pelaku yang merugikan perusahaan serta masyarakat diproses secara adil.

“PLN harus dibenahi apabila terdapat kelemahan, tetapi pihak luar yang memasok batu bara bermasalah juga tidak boleh bersembunyi di balik besarnya tekanan publik terhadap PLN,” katanya.

PLN WATCH berharap penyidikan dapat menghasilkan rekomendasi pembenahan menyeluruh yang memperkuat keamanan pasokan energi primer dan mencegah gangguan kelistrikan akibat kejahatan pengadaan.

“Perkara ini harus menjadi titik balik untuk membangun sistem pengadaan batu bara yang bersih, transparan, tahan terhadap intervensi, dan berorientasi pada keandalan pelayanan listrik kepada rakyat,” ujar Tohom.

Desakan PLN WATCH tersebut sejalan dengan perkembangan penyidikan yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terhadap dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pemenuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyatakan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara.

Dalam penyidikan sementara, dua perusahaan yakni PT OBP dan PT BRA disebut sebagai pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan modus yang ditelusuri penyidik antara lain manipulasi dokumen, ketidaksesuaian kuantitas batu bara, serta pembayaran kontrak yang tidak menggambarkan kondisi pasokan sebenarnya.

Penyidik sejauh ini telah memeriksa sedikitnya 16 saksi dan menganalisis sejumlah dokumen dengan estimasi sementara kerugian negara mencapai Rp5 triliun.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sekaligus untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Penertiban melibatkan puluhan personel gabungan yang terdiri dari PPSU, Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri.

Proses pembongkaran juga didukung dua truk pengangkut sampah serta satu unit alat berat.

Penertiban dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suprayogie, didampingi Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami dan Lurah Kampung Bali Musa.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengatakan, ketujuh bangunan tersebut telah berdiri di atas saluran air selama puluhan tahun sehingga melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Kami menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air sebagai tindak lanjut atas pengaduan warga. Hari ini kami mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya," ujar Dwiarti.

Menurutnya, setelah proses penertiban selesai, kawasan tersebut akan segera ditata melalui pembangunan saluran air dan perbaikan akses jalan guna meningkatkan kualitas lingkungan.

"Penataan akan langsung diproses setelah seluruh bangunan berhasil ditertibkan hari ini," katanya.

Dwiarti juga menjelaskan, sebelum pelaksanaan penertiban, pihak kecamatan telah memberikan kesempatan kepada para penghuni dengan menawarkan relokasi ke rumah susun.

Namun, tawaran tersebut belum mendapat respons dari para pemilik bangunan.

"Kami sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Saat ini penghuni kembali meminta relokasi dan kami siap mengusulkan kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kampung Bali, Akmam, mengungkapkan bahwa keberadaan bangunan liar tersebut telah lama menjadi keluhan warga dan berulang kali dilaporkan melalui kanal pengaduan masyarakat.

"Pada prinsipnya warga Kampung Bali XXXII mendukung penertiban bangunan liar yang berdiri di atas saluran air karena diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman," tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Ganesa Wirya Jasa Adiutama merupakan penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada individu maupun institusi yang berjasa dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. dalam sambutannya di Sidang Terbuka Peringatan 106 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Jumat (3/7), menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi simbol penting dari kolaborasi serta interdependensi yang dilandasi dengan kepercayaan.

"Universitas yang besar adalah universitas yang mampu mempertemukan orang-orang terbaik untuk menemukan jawaban bersama. Dan sesungguhnya, modal terbesar dalam jejaring bukanlah dana, bukan pula gedung, melainkan kepercayaan," ujarnya.

Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun jejaring yang mampu mempertemukan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menjawab tantangan masa depan. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai inovasi di bidang energi bersih, layanan kesehatan, kecerdasan buatan, dan pembangunan berkelanjutan dapat terus dikembangkan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Bandung atas penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama yang diterimanya.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional. Saya meyakini kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci dalam menghadirkan sistem energi yang semakin andal, berkelanjutan, dan berdaya saing," ujar Suroso.

Selama lebih dari 30 tahun berkarier di PLN, Suroso telah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Vice President Perencanaan Sistem, General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa Madura & Bali (UIP2B Jamali), Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi, Direktur Manajemen Risiko, hingga kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Ia juga merupakan doktor Teknik Elektro ITB serta aktif mengembangkan inovasi smart grid dan tata kelola risiko di sektor ketenagalistrikan.

Suroso juga mengantongi berbagai sertifikasi profesi internasional di bidang manajemen risiko dan keinsinyuran, di antaranya, QRGP, Insinyur Profesional Utama (IPU), serta ASEAN Engineer.

Selain aktif di dunia profesional, Suroso juga produktif menghasilkan berbagai publikasi ilmiah bereputasi internasional mengenai transisi energi, optimasi risiko, dan integrasi energi terbarukan, serta menjadi salah satu penulis buku _Risk Management: For Early Detection of Bankruptcy and Improving Firm Performance in Energy Companies_ dan Transisi Energi Hijau & Swasembada Energi Indonesia.

Berbagai kontribusi dan kiprah yang telah ditunjukkan Suroso mencerminkan konsistensinya dalam menerapkan keilmuan untuk mendorong inovasi, penguatan tata kelola, serta transisi energi nasional. Rekam jejak tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara kompetensi akademik dan pengalaman profesional dalam menghadirkan solusi bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Faks. 021 7227059

_*Sekilas Tentang PLN*_
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end-to-end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._

[Effriani simamora]

Tohom menilai program PLTS 100 GW merupakan lompatan besar dalam sejarah transisi energi nasional, tetapi skala proyek yang sangat besar harus diikuti tata kelola yang bersih, transparan, dan terlindungi dari potensi penyimpangan hukum.

"PLN sedang masuk ke proyek energi masa depan yang nilainya sangat strategis, karena itu pengadaan lahan, pemetaan lokasi, kerja sama antarlembaga, hingga proses lelang harus dikawal sejak awal agar tidak menjadi celah tindak pidana," ujar Tohom, Jumat (3/7/2026).

Menurut Tohom, langkah PLN yang mengoordinasikan kebutuhan lahan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM merupakan keputusan tepat karena persoalan utama pembangunan PLTS memang berada pada ketersediaan lahan, kesiapan jaringan transmisi, serta kedekatan lokasi dengan gardu induk.

Ia mengatakan rencana penyediaan 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa harus dipandang sebagai terobosan besar pemerintah dan PLN untuk mempercepat energi bersih, namun seluruh prosesnya harus memiliki jejak administrasi yang kuat, terbuka, dan dapat diaudit.

"PLN Watch mendukung PLN, tetapi dukungan terbaik adalah mendorong PLN lebih aman secara hukum, lebih kuat secara tata kelola, dan lebih percaya diri dalam menjalankan proyek strategis Presiden Prabowo Subianto ini," katanya.

Tohom menyebut kerja sama dengan KPK tidak perlu dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pagar pengaman agar PLN, pemerintah, investor, dan masyarakat sama-sama terlindungi dari risiko konflik kepentingan, mark up, mafia tanah, maupun permainan spekulan lahan.

Ia menilai keterlibatan KPK dalam fungsi pencegahan dapat membuat proyek PLTS 100 GW lebih kredibel di mata publik dan dunia investasi, terutama karena proyek tersebut akan menjadi wajah baru Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan berskala raksasa.

"Kalau sejak awal PLN menggandeng KPK, pesan yang muncul sangat kuat, yaitu proyek ini bukan hanya ambisi energi bersih, tetapi juga proyek yang dijalankan dengan integritas," ucapnya.

Tohom mengatakan penggunaan lahan pemerintah dan pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung merupakan pendekatan visioner karena dapat menekan beban biaya tanah, memperbaiki keekonomian proyek, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak berbasis impor.

Menurutnya, pembangunan PLTS yang dilengkapi battery energy storage system atau BESS juga akan memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama jika disusun dengan perencanaan transmisi yang matang dan sinkron dengan kebutuhan industri di masa depan.

"PLTS dengan BESS bukan hanya bicara listrik hijau, tetapi juga bicara ketahanan energi, efisiensi impor BBM, kualitas investasi, dan kesiapan Indonesia menghadapi ekonomi rendah karbon," ujar Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Pusat  ini mengatakan bahwa proyek PLTS 100 GW harus menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur energi dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kepentingan rakyat.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong agenda besar kedaulatan energi, sehingga PLN sebagai ujung tombak kelistrikan nasional perlu diperkuat dari sisi regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknologi, dan perlindungan hukum.

"PLN jangan dibiarkan berjalan sendiri dalam proyek sebesar ini, karena keberhasilan PLTS 100 GW akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta energi bersih Asia," katanya.

Tohom juga mengingatkan bahwa pengadaan lahan di Pulau Jawa memiliki sensitivitas tinggi karena menyangkut nilai tanah, status kepemilikan, tata ruang, akses jaringan, dan kemungkinan munculnya pihak yang ingin mengambil keuntungan dari informasi lokasi proyek.

Karena itu, ia mendorong PLN membuat sistem pengadaan yang berbasis data, menggunakan pemetaan digital, membuka ruang pengawasan publik, dan memastikan seluruh keputusan strategis memiliki dasar teknis serta hukum yang kuat.

"Semakin besar proyeknya, semakin besar pula kebutuhan pengawasannya, dan justru di situlah PLN bisa menunjukkan kelasnya sebagai perusahaan negara yang modern, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.

Tohom menambahkan, PLN Watch akan terus memberikan dukungan kritis terhadap langkah PLN dalam mempercepat transisi energi, sepanjang program tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, manfaat ekonomi, keberpihakan pada konsumen, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Pernyataan PLN Watch tersebut disampaikan merespons paparan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang menyebut PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan lokasi pembangunan PLTS 100 GW di Pulau Jawa.

Dalam paparan tersebut, Darmawan menyebut usulan lahan dari Kementerian ATR/BPN mencapai 28 ribu hektare dan telah dioverlay dengan peta jaringan transmisi serta gardu induk milik PLN.

Ia juga menjelaskan sekitar 8.500 hektare dari lahan tersebut dapat segera digunakan untuk menghasilkan sekitar 8,5 GWp listrik dan akan dilengkapi dengan battery energy storage system atau BESS.

Selain itu, pembangunan PLTS terapung di waduk-waduk Pulau Jawa diperkirakan dapat memanfaatkan permukaan seluas 10 ribu hektare atau setara dengan potensi produksi 10 GWp. 

[Redaktur: Sandy]

Program edukasi ini digelar di sejumlah sekolah dasar di wilayah Tebet Timur, yakni SDN 01, SDN 07, dan SDN 15 Tebet Timur, dengan melibatkan lebih dari 300 siswa sebagai peserta.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Relationship Manager (RM) Funding Transaction BRI Pancoran, Muhamad Ikhwan Muslim dan Sekar Ajeng Wulandari, yang mengenalkan berbagai produk serta layanan perbankan BRI kepada para murid.

Pimpinan Cabang BRI Pancoran, Fahmi Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sejak usia sekolah.

"Kami memperkenalkan dunia perbankan kepada siswa sekolah dasar sebagai bagian dari edukasi literasi keuangan, salah satunya agar mereka memahami pentingnya menabung sejak usia dini," ujar Fahmi, Senin (29/6/2026).

^{Officer BRI Cabang Pancoran Sekar Ajeng Wulandari (kiri) dan  Relationship Manager Funding Transaction (RMFT) BRI Pancoran, Muhamad Ikhwan Muslim (kanan) berfoto dengan guru dan para murid SD dalam acara mengenalkan berbagai produk serta layanan perbankan BRI kepada para murid, Senin (29/6/2026). [METROWAHANANEWS.CO / BRICP]}

Dalam kegiatan itu, para siswa dikenalkan dengan berbagai proses transaksi yang biasa dilakukan di kantor bank. Mulai dari fungsi layanan teller, customer service (CS), hingga berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah.

"Anak-anak kami perlihatkan bagaimana proses transaksi di teller maupun customer service sehingga mereka mengenal layanan perbankan secara langsung," jelasnya.

Selain layanan di kantor cabang, BRI Pancoran juga memperkenalkan berbagai fasilitas e-channel yang menjadi andalan BRI dalam mendukung transaksi perbankan digital. Perangkat tersebut meliputi Electronic Data Capture (EDC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta Cash Recycling Machine (CRM) yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi tunai maupun non-tunai.

Melalui pendekatan yang interaktif dan mudah dipahami, para siswa diajak mengenal fungsi setiap layanan perbankan sekaligus memahami manfaat penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan.

Fahmi berharap edukasi semacam ini dapat membentuk kebiasaan positif sejak dini, sehingga anak-anak tidak hanya mengenal bank sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak.

"Kami berharap melalui kegiatan ini anak-anak semakin memahami manfaat bertransaksi di bank dan tumbuh kesadaran untuk mulai menabung sejak dini," tutup Fahmi.

[Redaktur: Zahara Tio]

Pemimpin BRI BO Gatot Subroto, Pamadi Purno Widodo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi para pegawai di lingkungan DJP.

"Friday Market ini merupakan agenda rutin kami setiap Jumat. Khusus di DJP, BRI menghadirkan promo spesial untuk produk KPR dan BRIguna," ujar Pamadi, Sabtu (27/6/2026).

Dalam program tersebut, BRI menawarkan promo bunga KPR mulai 1,75 persen fixed satu tahun untuk program-program tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku selama periode promosi.

Selain pembelian rumah baru maupun rumah bekas, fasilitas KPR BRI juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan top up, take over, hingga pembiayaan dengan tenor maksimal mencapai 20 tahun.

Tak hanya itu, BRI juga menawarkan BRIguna, yakni fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) yang diperuntukkan bagi pekerja berpenghasilan tetap, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, hingga para pensiunan.

Produk ini menggunakan sumber pembayaran dari gaji maupun dana pensiun bulanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif seperti renovasi rumah dan biaya pendidikan maupun produktif, termasuk tambahan modal usaha.

Pamadi menjelaskan, BRIguna menawarkan limit pinjaman yang fleksibel, bunga kompetitif, serta proses pengajuan yang lebih cepat bagi debitur dari instansi yang telah bekerja sama dengan BRI.

BRIguna sendiri tersedia dalam beberapa pilihan, yakni BRIguna Karya bagi pegawai aktif, BRIguna Purna untuk pensiunan, serta BRIguna Digital yang dapat diajukan secara praktis melalui aplikasi BRImo.

Kegiatan Friday Market di lingkungan DJP berlangsung setiap Jumat pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Melalui booth pemasaran yang disediakan, pengunjung dapat berkonsultasi langsung mengenai produk pembiayaan sekaligus memperoleh informasi terkait promo yang sedang berlangsung.

"Ayo jangan sampai terlewat kesempatan baik ini," tutup Pamadi.

[Redaktur: Teuku Agam Raseukiy]

"Pengadaan batubara untuk PLTU harus diawasi dari hulu sampai hilir, terutama soal kadar kalori, volume, harga, dan kesesuaian dengan kebutuhan teknis pembangkit," ujar Tohom, Sabtu (27/6/2026).

Tohom mengatakan pasokan batubara kepada PLN jangan hanya dilihat dari kecukupan tonase, tetapi juga harus diuji kualitasnya karena rendahnya kadar kalori dapat berdampak pada efisiensi pembangkit, biaya operasi, dan keandalan pasokan listrik.

"Kalau jumlah batubara cukup tetapi kualitasnya tidak sesuai, maka pembangkit bisa bekerja tidak optimal dan ujungnya konsumen yang menanggung risiko pelayanan," katanya.

Menurut Tohom, pernyataan pemerintah bahwa kebutuhan batubara PLN telah diantisipasi harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat agar distribusi energi primer tidak menimbulkan persoalan teknis di lapangan.

Ia menilai penugasan perusahaan batubara nasional untuk memasok 180 juta hingga 190 juta ton kepada PLN merupakan langkah penting, tetapi tetap harus dibarengi verifikasi kualitas secara terbuka dan berlapis.

"PLN harus dilindungi dari potensi pasokan batubara yang tidak sesuai standar karena listrik adalah kebutuhan dasar rakyat dan tidak boleh terganggu akibat tata kelola energi primer yang lemah," ujarnya.

Tohom memandang isu pemadaman listrik tidak bisa selalu dibaca secara sempit sebagai masalah teknis pembangkit, sebab keandalan sistem kelistrikan sangat bergantung pada manajemen bahan bakar, distribusi, kondisi mesin, dan kualitas energi primer yang masuk ke PLTU.

"Kalau ada pembangkit keluar dari sistem, publik perlu mendapat penjelasan utuh apakah masalahnya murni teknis, logistik, kualitas bahan bakar, atau kombinasi dari semuanya," katanya.

Ia menyebut pengawasan terhadap kadar kalori batubara harus dilakukan melalui sistem digital yang dapat mencatat asal pasokan, hasil uji laboratorium, spesifikasi kontrak, realisasi pengiriman, hingga pemakaian di pembangkit.

Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat ini mengatakan bahwa tata kelola batubara untuk PLTU harus menjadi perhatian serius karena nilai pengadaannya sangat besar dan menyangkut kepentingan publik secara langsung.

"Di sektor sebesar ini, ruang manipulasi bisa muncul kalau data kualitas, harga, dan pengiriman tidak diawasi secara ketat, sehingga pemerintah dan PLN harus menutup semua celah sejak awal," ujar Tohom.

Ia menilai audit investigasi dapat menjadi langkah korektif apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam rantai pasok batubara, terutama terkait perbedaan kadar kalori, harga kontrak, dan realisasi kualitas barang yang diterima pembangkit.

"Audit bukan untuk melemahkan PLN, tetapi untuk membersihkan rantai pasok agar PLN bekerja lebih kuat, lebih dipercaya, dan lebih fokus melayani konsumen," katanya.

Menurut Tohom, setiap pemasok batubara yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi harus dikenai sanksi tegas, mulai dari evaluasi kontrak, pemutusan kerja sama, daftar hitam, hingga proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Ia mengatakan PLN sebagai operator kelistrikan nasional memerlukan dukungan regulasi, pengawasan pemerintah, dan penegakan hukum yang objektif agar tidak menjadi pihak yang dirugikan oleh pemasok bermasalah.

"Kita harus bedakan antara PLN sebagai penyedia layanan listrik untuk rakyat dengan pihak-pihak yang mungkin bermain dalam rantai pasok energi primer," ujar Tohom.

Tohom menilai transparansi dalam pengadaan batubara juga penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.

Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui bahwa pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan bekerja memastikan pasokan listrik kembali normal melalui langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kepercayaan publik akan tumbuh kalau setiap masalah dijelaskan secara jujur, setiap gangguan ditangani cepat, dan setiap potensi korupsi ditutup dengan pengawasan yang kuat," katanya.

Tohom juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, PLN, PLN Energi Primer Indonesia, aparat pengawas, serta lembaga penegak hukum agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

Menurutnya, pembenahan rantai pasok batubara harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dari sisi regulasi, kontrak, pengiriman, pengujian mutu, logistik, operasi pembangkit, hingga evaluasi kinerja pemasok.

"Kalau semua mata rantai diawasi dengan sistem yang sama kuat, maka pemadaman bisa dicegah, biaya pembangkit bisa ditekan, dan potensi korupsi bisa dipersempit," ujar Tohom.

Ia menyebut PLN Watch akan terus mengawal isu ini karena pengadaan energi primer yang bersih dan sesuai standar merupakan bagian dari perlindungan konsumen listrik nasional.

"PLN Watch berdiri untuk memastikan konsumen mendapat listrik yang andal, wajar, dan aman dari dampak buruk tata kelola yang tidak transparan," katanya.

Tohom berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap tata kelola batubara untuk PLTU karena sektor ini menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan nasional sekaligus memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

"Jika rantai pasok batubara dibenahi secara serius, maka PLN akan semakin kuat, negara terhindar dari kebocoran, dan rakyat mendapat layanan listrik yang lebih baik," ujar Tohom.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menugaskan perusahaan-perusahaan batubara nasional untuk memasok batubara ke PLN sebanyak 180 juta hingga 190 juta ton guna memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (21/06/2026).

Bahlil mengatakan kebutuhan batubara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun dan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

"Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan mitra PLN.

"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Loblobly meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit investigasi terhadap pengadaan batubara PLN EPI karena diduga terjadi manipulasi kualitas dan harga.

“Selama bertahun-tahun, PLN EPI menerima batubara dengan kadar kalori hanya 3.000 GAR. Padahal, spesifikasi teknis PLTU PLN mengharuskan batubara berkualitas 4.400 hingga 4.800 GAR,” ujar Ronald.

Ronald menyebut sekitar 40 persen pasokan batubara untuk PLN EPI diduga berada di bawah standar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp15 triliun per tahun.

“Total kerugian dari ketiga perusahaan ini hingga tahun 2025 diperkirakan telah mencapai Rp5 triliun,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo tidak dimanfaatkan oknum penegak hukum untuk pencitraan, sementara praktik korupsi tetap berjalan.

“Ini rawan menyesatkan publik dan justru mencederai semangat penegakan hukum yang bersih dan adil,” pungkasnya.

[Redaktur: Sandy]

Kedua saksi tersebut adalah Ferry Febrianto selaku Direktur Utama PT Adhi Persada Realti (APR) Tahun 2012 dan Anton R. Santoso selaku Direktur Utama PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC) Tahun 2012. Keduanya memberikan keterangan dalam persidangan perkara atas nama terdakwa Kusyanto dan Jayadi yang disidangkan secara terpisah.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Barkah Dwi Hatmoko, menjelaskan pemeriksaan kedua saksi bertujuan mengungkap rangkaian transaksi pembelian lahan yang berlangsung antara PT APR dan PT CIC pada periode 2012 hingga 2013.

"Keduanya dihadirkan terkait pembelian bidang tanah antara PT APR dengan PT CIC pada tahun 2012 sampai dengan 2013," ujar Barkah Dwi Hatmoko dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Menurut Barkah, setelah mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim memutuskan menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 2 Juli 2026.

"Sidang akan kembali pada Kamis, 2 Juli 2026 dengan agenda masih tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari Penuntut Umum," katanya.

Dalam perkara ini, Kusyanto dan Jayadi didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Sebagai dakwaan subsidiair, keduanya juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Perkara yang kini disidangkan tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pembelian lahan PT Adhi Persada Realti di Kota Depok.

Sebelumnya, dalam perkara pokok yang ditangani Kejaksaan Agung, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, diadili hingga memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 'nkrah'.

Melalui pemeriksaan para saksi, jaksa berupaya memperkuat pembuktian mengenai proses transaksi pembelian lahan yang menjadi objek perkara. Sidang pekan depan dijadwalkan masih menghadirkan saksi-saksi dari Penuntut Umum sebagai bagian dari proses pembuktian di persidangan.

[Redaktur: Teunku Isnain Raseukiy]

Tohom menilai kritik masyarakat terhadap layanan kelistrikan merupakan hal wajar karena listrik menyangkut kebutuhan dasar publik, namun kritik tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi penghakiman dini terhadap manajemen yang baru saja dipilih.

“Direksi dan komisaris baru PLN jangan langsung ditembak dari segala arah sebelum diberi ruang bekerja, karena membenahi sistem kelistrikan sebesar Indonesia tidak bisa dilakukan dengan emosi sesaat,” kata Tohom, Rabu (24/6/2026).

Menurut Tohom, pemadaman listrik harus dijadikan momentum audit menyeluruh terhadap rantai pasok energi primer, kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, sistem cadangan, hingga pola komunikasi krisis kepada masyarakat.

Ia mengatakan PLN memang wajib menjelaskan penyebab gangguan secara terbuka, namun publik juga perlu memahami bahwa sistem kelistrikan nasional melibatkan banyak variabel teknis, pasokan, investasi, cuaca, pembangkit mitra, dan kebutuhan beban yang terus meningkat.

Tohom berpandangan serangan yang terlalu personal terhadap pimpinan PLN berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni kebutuhan memperkuat manajemen risiko, mempercepat modernisasi jaringan, dan memastikan sistem cadangan bekerja lebih tangguh.

“Yang harus kita dorong adalah pembenahan terukur, bukan kegaduhan yang membuat orang takut mengambil keputusan strategis,” ujar Tohom.

Tohom menyebut direksi dan komisaris baru PLN harus segera menunjukkan peta jalan pemulihan kepercayaan publik melalui evaluasi pemadaman, perbaikan standar pelayanan, percepatan digitalisasi jaringan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah serta penyedia energi primer.

Ia juga meminta PLN terus memperkuat kanal komunikasi publik yang sudah tersedia, termasuk melalui aplikasi PLN Mobile, agar pelanggan lebih cepat memperoleh informasi mengenai wilayah terdampak, estimasi pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan.

Menurut Tohom, pekerjaan di PLN merupakan pekerjaan yang sangat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi karena menyangkut pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, beban pelanggan, pasokan energi primer, hingga keselamatan kerja di lapangan.

Ia menilai masyarakat perlu mendapat informasi yang mudah dipahami, namun pada saat yang sama publik juga perlu memahami bahwa pemulihan gangguan listrik tidak selalu bisa disamakan dengan layanan biasa karena setiap tindakan teknis harus mengikuti prosedur keselamatan dan standar keandalan sistem.

Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat ini mengatakan bahwa isu kelistrikan nasional harus dilihat sebagai agenda ketahanan negara.

“Jadi, bukan semata urusan korporasi, karena listrik menjadi tulang punggung industri, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan keamanan pelayanan publik,” bebernya.

Ia mengajak semua pihak mengawal PLN dengan kritik yang sehat, data yang akurat, dan orientasi perbaikan agar perusahaan negara tersebut tidak kehilangan fokus dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat.

“Beri mereka waktu bekerja, awasi dengan ketat, kritik dengan data, tetapi jangan sampai PLN dilemahkan oleh narasi yang hanya membangkitkan kemarahan publik,” pungkas Tohom. 

[Redaktur: Sandy]

Kegiatan yang mengusung tema "Relawan Responsif, Berkemampuan dan Bersinergi di Era Digital" tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, didampingi Ketua TP PKK Jakarta Pusat Witri Yenny Arifin, Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Nurhidayat, Ketua PMI Jakarta Pusat H. Asep Djuanda Sunarya, serta para camat se-Jakarta Pusat.

Peserta JUMTEK 2026 terdiri dari 430 anggota PMR Mula, 666 PMR Madya, 445 PMR Wira, dan 184 relawan yang berasal dari delapan kecamatan di wilayah Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Arifin mengatakan, JUMTEK bukan sekadar kegiatan perkemahan, tetapi menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta membangun kebersamaan di kalangan generasi muda dan relawan PMI.

“Di sini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebersamaan, dari semangat saling mendukung, dan dari kerja sama yang tulus,” ujar Arifin.

Dikatakan, kegiatan Temu Karya juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyalurkan kreativitas, menampilkan karya nyata, serta mengasah kemampuan agar semakin tangguh dan berdaya saing.

“Melalui karya, kita membuktikan bahwa generasi muda bukan hanya mampu bermimpi, tetapi juga mampu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan,” katanya.

Arifin menambahkan, JUMTEK menjadi sarana memperkuat persaudaraan antaranggota PMR dan relawan dari berbagai wilayah, sekaligus menanamkan semangat pengabdian kepada masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia berharap kegiatan positif seperti ini dapat menjadi benteng bagi pelajar dari berbagai pengaruh negatif yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat solidaritas, menyalakan semangat berkarya, serta menumbuhkan kebanggaan sebagai generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan berbagai aktivitas negatif yang melibatkan anak-anak sekolah di Jakarta Pusat dapat berkurang melalui kegiatan yang bermanfaat seperti ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani, menuturkan bahwa JUMTEK merupakan ajang strategis untuk meningkatkan keterampilan anggota PMR sekaligus memperluas jejaring pertemanan dan komunikasi antarrelawan.

Menurut Beky, PMR merupakan kader-kader relawan yang menjadi garda terdepan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan PMI. Karena itu, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun jaringan harus terus ditingkatkan.

“PMR dan relawan harus mampu berkenalan, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan sesama anggota di tingkat kota, provinsi, bahkan internasional. Sehingga ketika dibutuhkan, mereka siap diterjunkan di mana pun untuk menjalankan misi kemanusiaan,” ujarnya.

Melalui JUMTEK 2026, PMI Jakarta Pusat berharap lahir generasi relawan yang semakin responsif, terampil, dan siap menghadapi tantangan kemanusiaan di era digital.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Tohom menilai susunan kepemimpinan baru PLN menjadi momentum penting untuk memperkuat keberlanjutan transformasi perusahaan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Menurut Tohom, PLN merupakan BUMN strategis yang memegang peran vital dalam pembangunan nasional sehingga setiap penguatan struktur kepemimpinan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia mengatakan, tantangan sektor ketenagalistrikan ke depan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pasokan listrik, tetapi juga menyangkut standardisasi, keselamatan, digitalisasi, transisi energi, dan perlindungan konsumen.

“PLN Watch mengucapkan selamat bekerja kepada Direksi dan Komisaris PLN yang baru, semoga amanah ini dijalankan dengan semangat pelayanan, integritas, dan visi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Tohom, Jumat (19/6/2026).

Tohom menyebut, keberlanjutan transformasi PLN perlu terus dijaga karena perusahaan ini berada di garis depan dalam memastikan listrik tersedia secara andal, aman, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menilai penambahan dan penguatan jajaran kepemimpinan PLN harus menjadi energi baru untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis, memperkuat koordinasi bisnis, serta memastikan setiap program transformasi benar-benar berdampak pada masyarakat.

𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗞𝗲𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Menurutnya, keandalan listrik nasional jangan hanya dilihat dari sisi kapasitas pembangkit, tetapi juga dari kualitas jaringan transmisi, gardu induk, sistem proteksi, material, konstruksi, hingga standar keselamatan pengguna listrik.

Tohom mengatakan, pengalaman blackout di Sumatera harus menjadi pelajaran penting bahwa sistem kelistrikan nasional membutuhkan budaya standardisasi yang lebih kuat dan konsisten.

“Blackout Sumatera harus menjadi pengingat bahwa standardisasi bukan urusan teknis biasa, tetapi bagian dari perlindungan konsumen, keselamatan publik, dan ketahanan nasional,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendorong jajaran Direksi dan Komisaris PLN yang baru untuk menjadikan standardisasi kelistrikan sebagai agenda prioritas dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Ia berpandangan, investasi pada standardisasi material, konstruksi, sistem proteksi, dan modernisasi jaringan akan jauh lebih murah dibandingkan kerugian besar yang timbul ketika sistem kelistrikan mengalami gangguan berskala luas.

Menurut Tohom, listrik saat ini telah menjadi tulang punggung ekonomi digital, layanan publik, industri, perbankan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas rumah tangga.

Karena itu, setiap gangguan besar terhadap pasokan listrik dapat menimbulkan efek domino yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.

“Ketika listrik padam secara luas, yang terganggu bukan hanya lampu rumah warga, tetapi juga transaksi ekonomi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, logistik, dan rasa aman masyarakat,” ujar Tohom.

Ia menilai PLN di bawah jajaran kepemimpinan baru perlu memperkuat pendekatan preventive defense atau pencegahan sejak dini melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan kepatuhan terhadap standar.

Tohom juga mengapresiasi berbagai capaian transformasi PLN dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penguatan pembangkit, jaringan, gardu induk, serta digitalisasi layanan pelanggan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi Direksi dan Komisaris PLN yang baru untuk bergerak lebih progresif dalam menghadapi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Ia mengatakan, beroperasinya puluhan pembangkit baru dengan kapasitas besar menjadi bukti bahwa transformasi PLN telah berjalan pada jalur yang konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Namun, Tohom mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur harus terus diikuti dengan penguatan standar keselamatan, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen.

“Pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk harus selalu berjalan seiring dengan standar keselamatan yang tinggi, karena listrik yang andal harus sekaligus aman bagi masyarakat,” katanya.

𝗔𝗟𝗣𝗘𝗥𝗞𝗟𝗜𝗡𝗔𝗦 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹

Tohom menjelaskan, peran ALPERKLINAS dalam forum Fisuel Internasional selama ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem keselamatan pengguna listrik melalui pertukaran gagasan, praktik terbaik, dan standar perlindungan konsumen kelistrikan.

Ia mengatakan, keterlibatan ALPERKLINAS di forum internasional menjadi bagian dari upaya membawa perspektif konsumen Indonesia ke dalam pembahasan keselamatan listrik global.

Selain melalui Fisuel Internasional, ALPERKLINAS juga aktif membawa perspektif konsumen dalam forum ISO Committee on Consumer Policy atau ISO COPOLCO yang membahas kebijakan standardisasi internasional dari sudut pandang perlindungan konsumen.

Tohom mengatakan, pengalaman ALPERKLINAS dalam ISO COPOLCO memperkuat keyakinan bahwa standar tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai instrumen penting untuk menjamin keselamatan, kualitas layanan, transparansi, dan perlindungan masyarakat.

Menurutnya, relevansi ISO COPOLCO dengan sektor kelistrikan sangat kuat karena pembangunan standar global harus selalu menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu fondasi utama.

Ia juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap standar yang dikembangkan dalam lingkup IEC atau International Electrotechnical Commission, lembaga standardisasi internasional yang menjadi rujukan penting dalam bidang elektroteknika, sistem kelistrikan, peralatan listrik, keselamatan instalasi, dan keandalan infrastruktur energi.

Menurut Tohom, agenda standardisasi di IEC sangat relevan bagi PLN karena menyangkut kualitas material, keamanan peralatan, sistem proteksi, instalasi, konstruksi jaringan, hingga ketahanan sistem kelistrikan terhadap gangguan.

“ISO COPOLCO memberi perspektif penting tentang perlindungan konsumen dalam standardisasi, sementara IEC menjadi rujukan penting dalam standar elektroteknika dan kelistrikan. Keduanya sangat relevan bagi Indonesia untuk membangun sistem listrik yang aman, andal, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” ujar Tohom.

Tohom menilai pengalaman ALPERKLINAS dalam forum standardisasi internasional tersebut perlu menjadi dorongan bagi penguatan budaya standardisasi kelistrikan nasional.

Ia mengatakan, PLN sebagai perusahaan strategis negara perlu terus menjadikan standar internasional, praktik terbaik global, dan kebutuhan perlindungan konsumen sebagai referensi dalam memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan.

Selain itu, Tohom menyebut peran ALPERKLINAS dalam Forum Konsumen ASEAN juga penting untuk mendukung penguatan standar perlindungan konsumen listrik di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, kerja sama regional diperlukan karena isu keselamatan dan perlindungan konsumen listrik kini tidak bisa lagi dipandang secara sempit dalam batas nasional.

“Standar perlindungan konsumen listrik harus bergerak mengikuti perkembangan zaman, termasuk melalui kerja sama internasional dan regional agar keselamatan masyarakat semakin terlindungi,” ujarnya.

𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat dan Ketua Umum Relawan Nasional Martabat Prabowo-Gibran ini mengatakan bahwa PLN memiliki mandat besar untuk menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menilai Direksi dan Komisaris PLN yang baru perlu memperkuat tata kelola perusahaan agar setiap investasi kelistrikan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi konsumen.

Menurut Tohom, kepemimpinan PLN ke depan harus mampu menjawab tiga agenda besar sekaligus, yaitu keandalan pasokan listrik, percepatan transisi energi, dan penguatan standar perlindungan konsumen.

Ia juga mendorong PLN untuk semakin terbuka terhadap kolaborasi dengan pemerintah, BSN, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional.

Tohom meyakini kolaborasi tersebut akan membuat transformasi PLN tidak hanya kuat secara korporasi, tetapi juga kokoh sebagai instrumen pelayanan publik.

“PLN adalah jantung energi nasional, sehingga kepemimpinan baru harus membawa semangat besar untuk membangun sistem kelistrikan yang tangguh, aman, modern, dan berdaya saing global,” katanya.

Ia berharap jajaran Direksi dan Komisaris PLN yang baru dapat menjaga kesinambungan transformasi yang telah berjalan serta mempercepat inovasi dalam pelayanan listrik nasional.

Tohom menambahkan, keberhasilan PLN tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen listrik.

“Semakin tinggi standar yang dibangun PLN, semakin kuat pula perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, perekonomian, dan masa depan bangsa,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut Tohom, capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Ia menilai, kehadiran puluhan pembangkit baru itu telah memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.

Selain meningkatkan cadangan daya, pembangunan tersebut juga mendukung kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Tohom yang juga Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mengatakan, pembangunan pembangkit tidak berdiri sendiri.

Menurutnya, langkah itu juga dibarengi dengan penguatan jaringan transmisi, gardu induk, serta transformasi digital di tubuh PLN.

Kombinasi tersebut dinilai telah membuat sistem kelistrikan nasional semakin andal dan efisien.

Tohom menyebut, transformasi PLN tidak hanya berhenti pada perbaikan tata kelola perusahaan.

Lebih dari itu, transformasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Fakta bahwa 60 pembangkit baru telah beroperasi dengan kapasitas total 16,5 GW sudah cukup menjawab berbagai narasi yang menyebut tidak ada pembangunan pembangkit," ujar Tohom.

Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja sektor kelistrikan nasional harus didasarkan pada data dan fakta.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan PLN bukan sekadar menghadirkan aset fisik.

"Yang dibangun bukan hanya aset fisik, tetapi juga fondasi ketahanan energi Indonesia untuk jangka panjang," katanya.

Tohom yang baru-baru ini mengikuti Plenary Meeting International ISO COPOLCO di Hainan, China, menilai anggapan seolah tidak ada pembangunan pembangkit selama masa kepemimpinan Darmawan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir PLN telah mengoperasikan dan meresmikan berbagai proyek ketenagalistrikan strategis.

Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pada Januari 2025, Presiden Prabowo meresmikan langsung Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

Pembangkit tersebut memiliki kapasitas 2x55 MW.

Peresmian itu juga dilakukan bersamaan dengan 26 pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat.

Pembangkit tersebut menjadi salah satu kebanggaan nasional karena tercatat sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara.

Menurut Tohom, kehadiran berbagai infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen PLN dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Di saat yang sama, PLN juga dinilai terus mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Prabowo Gibran menambahkan, listrik yang andal telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Akses energi yang semakin baik membuka peluang berkembangnya usaha mikro, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga industri kecil.

Sektor-sektor tersebut selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

"Menambah kapasitas pembangkit sebesar 16,5 gigawatt bukan pekerjaan kecil," tegas Tohom.

Ia menyebut, capaian tersebut merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat cadangan daya dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Dengan tambahan kapasitas itu, kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha juga dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Tohom menambahkan, keberhasilan transformasi PLN juga terlihat dari semakin luasnya akses listrik hingga ke pelosok negeri.

Menurutnya, jutaan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kini dapat menikmati layanan listrik yang lebih andal dibandingkan sebelumnya.

Ia menilai, manfaat pembangunan ketenagalistrikan tidak hanya bisa dilihat dari angka kapasitas pembangkit atau panjang jaringan.

Dampak paling nyata justru terlihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

"Jutaan warga di wilayah 3T yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses listrik kini dapat memanfaatkan listrik untuk membuka usaha," ujarnya.

Listrik juga dinilai membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, mendukung kegiatan pendidikan, hingga memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Tohom juga mengapresiasi transformasi digital yang dijalankan PLN.

Digitalisasi pada sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga layanan pelanggan dinilai telah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Menurutnya, digitalisasi juga mempercepat respons PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik.

"Pak Darmawan tidak hanya membangun pembangkit, jaringan, dan gardu induk," kata Tohom.

Ia menilai, Darmawan juga membangun sistem dan budaya kerja baru di tubuh PLN.

Budaya kerja tersebut membuat PLN menjadi lebih modern, transparan, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

"Transformasi digital yang dilakukan telah menjadi game changer bagi pengelolaan sistem kelistrikan nasional," lanjutnya.

PLN Watch menilai berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Capaian itu juga dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat agenda transisi energi.

Berbagai infrastruktur ketenagalistrikan yang telah beroperasi tidak hanya memperkuat sistem kelistrikan nasional.

Lebih dari itu, infrastruktur tersebut juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

Tohom menegaskan, di tengah berbagai tantangan sektor energi, penilaian terhadap PLN harus dilakukan secara objektif.

Menurutnya, penilaian itu perlu didasarkan pada capaian nyata yang telah dirasakan masyarakat.

"Transformasi PLN telah menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Tohom.

Ia mengatakan, transformasi tersebut memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat transisi energi.

"Capaian seperti ini patut diapresiasi sebagai keberhasilan institusi dan keberhasilan bangsa," pungkas Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Tiga tersangka yang dilimpahkan yakni Direktur Utama PT DSI Taufiq Al Jufri, Komisaris PT DSI Arie Rizal Lesmana, serta Mery Yuniarni sebagai pemegang saham yang mantan direktur perusahaan.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan kerugian sangat besar, yakni mencapai Rp1.232.228.813.139 atau lebih dari Rp1,23 triliun.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko, membenarkan penerimaan pelimpahan perkara tersebut dari penyidik Bareskrim Polri.

"Setelah pelaksanaan Tahap II, para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 9 Juni hingga 28 Juni 2026 di Rutan Kelas I Depok," Demikian ujar Barkah dalam lepasan, Rabu (10/6/2026).

^{Sepeda motor yang menjadi sebagian barang bukti yang diserahkan Bareskrim Polri kepada Kejari Kota Depok dalam kasus tindak pidana fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah beruang Rp1,2 triliun lebih PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Tiga tersangka ini adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Al Jufri, Komisaris PT DSI Arie Rizal Lesmana, serta Mery Yuniarni sebagai pemegang saham yang mantan direktur perusahaan, Rabu (11/6/2026). [METROJAKARTANEWS.CO / Janter Han]}

Menurutnya, Kejari Kota Depok segera menindaklanjuti proses hukum dengan menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kejari Kota Depok.

"Kejari Depok selanjutnya akan menyusun surat dakwaan dan mempersiapkan proses penuntutan terhadap para tersangka di PN Depok sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Barkah menegaskan, Kepala Kejaksaan Negeri Depok berkomitmen menjalankan seluruh tahapan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus PT DSI sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan nilai kerugian fantastis dan jumlah korban yang sangat besar. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini.

Selain Taufiq Al Jufri, Arie Rizal Lesmana, dan Mery Yuniarni, penyidik juga menetapkan tersangka bernama Atis Sutisna yang merupakan mantan Direktur PT DSI periode 2018-2024 sekaligus pendiri perusahaan.

Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penetapan para tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya tiga alat bukti yang sah melalui proses gelar perkara.

Tak hanya fokus pada proses pidana, Bareskrim juga terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Jaksa Penuntut Umum untuk menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

"Kami terus mengoptimalkan asset tracing untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan atau dialihkan, sekaligus mengamankan aset tersebut guna memaksimalkan pemulihan kerugian para korban," kata Ade Safri.

Dalam perjalanan penyidikan, sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk pasangan artis Dude Herlino dan Alyssa Soebandono yang dimintai keterangan oleh penyidik pada April 2026 lalu.

Sementara itu, upaya pemulihan kerugian korban terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa proses pendaftaran permohonan restitusi bagi korban PT DSI yang difasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menarik ribuan pemohon.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebutkan jumlah pemohon yang telah mendaftar mencapai 5.832 orang.

"Berdasarkan informasi, jumlah pemohon yang telah melakukan pendaftaran tercatat sebanyak 5.832 pemohon," ujar Agusman.

Ia menambahkan, pengembalian dana para lender atau pemberi pinjaman akan dilakukan melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mengingat saat ini kasus DSI dalam proses penegakan hukum, upaya pengembalian dana lender dilakukan melalui mekanisme permohonan restitusi yang difasilitasi oleh LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

OJK juga memastikan akan terus mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penelusuran aset dan upaya pengembalian dana para korban.

Dengan telah dilaksanakannya Tahap II, kasus yang menyeret petinggi PT Dana Syariah Indonesia kini bersiap memasuki tahap persidangan. Ribuan korban yang menantikan kepastian hukum dan pemulihan dana pun berharap proses penuntutan dapat berjalan cepat serta memberikan keadilan yang nyata.

Para Tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP, atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi atau Transaksi Elektronik Jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP, dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP.

[Redaktur: Teunku Agam Isnain]

Diapresiasi karena kasudin bersama jajaran yang didampingi personil TNI, Polri, dan Satpol PP langsung melakukan penyegelan dan menggembok bangunan yang dikerjakan masih tidak sesuai izin tersebut, Selasa (9/6/2026).

Koordinator Hukum dan Investigasi NGO/LSM Jaring Pelaksana Antisipasi Keamanan (Jalak), Syahroni, mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan pihak Sudin CKTRP Jakpus.

"Kami mengapresiasi tindakan nyata Ibu Kasudin bersama jajaran yang langsung melakukan penyegelan. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam merespons laporan masyarakat," ujar Syahroni kepada wartawan.

Bangunan tersebut diketahui pernah disegel lantaran dibangun tidak sesuai IMB. Namun, aktivitas pembangunan masih terus berlangsung tanpa sepengetahuan petugas. 

"Bangunan itu sebelumnya sudah disegel karena dibangun tidak sesuai IMB. Namun pengerjaan tetap berjalan, tidak diketahui petugas," kata Syahroni.

Karena dikerjakan masih tidak sesuai IMB dan tanpa sepengetahuan petugas, lanjut Syahroni, pihaknya pun melaporkannya. Kini, bangunan telah digembok dan para tukang sudah disuruh keluar dari proyek agar tidak melanjutkan membangun.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi agar tidak ada aktifitas pembangunan. "Akan terus kita awasi, jangan sampai pengerjaan bangunan berlanjut karena masih tidak sesuai IMB," pungkas Syahroni.

Langkah cepat yang dilakukan Kasudin CKTRP Jakpus diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran aturan pembangunan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kedatangan Wagub menjadi bentuk respons cepat dan bukti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir untuk warga yang mengalami bencana. Sekaligus memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Dalam peninjauan, Rano didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu, Kepala BAZNAS DKI Jakarta, serta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Di hadapan para pengungsi, Rano menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus hadir mendampingi warga hingga proses pemulihan selesai.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah dikerahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, mulai dari tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, makanan, hingga dukungan psikososial bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Selain meninjau fasilitas yang tersedia, Rano mendengarkan langsung berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi warga pascakebakaran.

Masukan dari masyarakat menjadi bahan penting dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan yang lebih efektif.

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan pelayanan terbaik dan merasa aman. Pemerintah akan terus hadir sampai proses pemulihan berjalan dengan baik," tegas Rano.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mempercepat distribusi bantuan dan menjaga kenyamanan para pengungsi.

Berbagai kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, kebutuhan bayi, selimut, matras, serta perlengkapan pokok lainnya telah disalurkan kepada warga terdampak.

Arifin juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

Menurutnya, kesadaran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya musibah serupa.

"Kita harus menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat bersama untuk lebih waspada. Pencegahan adalah langkah terbaik agar kejadian serupa tidak kembali terjadi," ujarnya.

Musibah kebakaran yang melanda kawasan Jiung tidak hanya menyisakan kerugian materiil, tetapi juga meninggalkan duka bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal.

Namun, di tengah situasi sulit tersebut, kehadiran pemerintah dan berbagai pihak diharapkan mampu menghadirkan rasa aman sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data sementara, kebakaran kawasan Jiung, Kemayoran pada Senin malam (1/6/2026), berdampak pada 345 kepala keluarga (KK) atau 679 jiwa, terdiri dari 326 laki-laki dan 353 perempuan.

Diantaranya, 35 lanjut usia (lansia), 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, 60 anak usia sekolah menengah pertama, 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan, serta 414 warga dewasa, termasuk ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus.

Besarnya jumlah warga terdampak mendorong pemerintah bergerak cepat dengan mendirikan posko pengungsian yang dilengkapi layanan kesehatan, dapur umum, distribusi logistik, hingga pendampingan psikososial.

Langkah tersebut dilakukan agar para korban tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak selama berada di pengungsian.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Prosesi penyembelihan dan pendistribusian daging kurban berlangsung penuh kebersamaan. Pimpinan BRI KC Mabes TNI Cilangkap, Pranathan Triatmojo, bersama panitia kurban dan perwakilan YBM BRILiaN turut terlibat langsung dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga penerima manfaat.

Pranathan mengatakan, pelaksanaan ibadah kurban merupakan momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara BRI dan masyarakat.

^{Panitia sedang menyalurkan daging sapi kurban kepada warga yang diselenggarakan oleh BRIKC Mabes TNI Cilangkap di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2026). [METROJAKARTANEWS.ID / BRIKC]}

"Kami tidak ingin kurban berhenti sebagai seremonial saja. Iduladha adalah ruang untuk menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan antara BRI dengan masyarakat," ujar Pranathan di sela kegiatan, Kamis (28/7/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran hewan kurban tahun ini diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk petugas PPSU di wilayah Pasar Minggu, warga sekitar, anak-anak panti asuhan, serta para santri di pondok pesantren.

Menurutnya, semangat berbagi yang menjadi nilai utama Iduladha diharapkan terus tumbuh melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui Iduladha ini kami berharap semangat berbagi terus hidup. BRI KC Mabes TNI Cilangkap akan konsisten mendukung kegiatan sosial yang memberi dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Ratusan paket daging kurban kemudian didistribusikan kepada para penerima manfaat. Bagi sebagian warga, bantuan tersebut menjadi pelengkap kebahagiaan Iduladha yang dapat dinikmati bersama keluarga.

Melalui program YBM BRILiaN, BRI KC Mabes TNI Cilangkap menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan materi, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

[Redaktur: Abdul Manan]

Prestasi tersebut menjadi yang pertama dalam pelaksanaan UKW pada masa kepengurusan PWI Jaya periode 2024–2029 di bawah kepemimpinan Kesit Budi Handoyo.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Besar (RSGB), Kompleks Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat itu digelar secara mandiri. Seluruh peserta membiayai sendiri keikutsertaan mereka sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas jurnalistik.

Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, menilai UKW mandiri memiliki tantangan tersendiri karena peserta mengikuti uji kompetensi atas kesadaran dan tanggung jawab pribadi.

“Ini UKW mandiri. Peserta membayar sendiri biaya UKW-nya. Karena itu tekanannya lebih kuat. Mereka datang dengan keseriusan dan tanggung jawab untuk benar-benar lulus kompetensi,” ujar Kesit.

Ditegaskan, UKW bukan sekadar sarana memperoleh sertifikat kompetensi, melainkan bagian penting dalam menjaga kualitas dan profesionalisme insan pers di tengah derasnya arus informasi digital.

“Kompetensi wartawan harus terus dijaga. Pers yang sehat lahir dari wartawan yang profesional, memahami kode etik, dan bekerja sesuai standar jurnalistik,” tegasnya.

Hasil UKW diumumkan oleh penguji Tb Adhi pada penutupan kegiatan. Dari total 32 peserta yang mengikuti ujian, sebanyak 26 peserta dinyatakan kompeten pada kategori Muda, empat peserta kategori Madya, dan dua peserta kategori Utama.

Pelaksanaan UKW Angkatan ke-65 melibatkan tujuh penguji berpengalaman. Kategori Utama diuji oleh Aljufri Alkatiri, kategori Madya oleh Diapari Sibatangkayu, sementara kategori Muda ditangani oleh Kesit Budi Handoyo, A.R. Loebis, Tb Adhi, Rabiatun Drakel, dan Kadirah.

Menurut Aljufri Alkatiri, penilaian pada jenjang Utama tidak hanya menguji kemampuan teknis jurnalistik, tetapi juga visi kepemimpinan dan kapasitas manajerial redaksional peserta.

“Di tingkat utama, penekanannya lebih kepada visi, pemahaman manajerial redaksional, serta kemampuan perencanaan dalam mengelola media dan ruang redaksi,” jelasnya.

Ketua Pelaksana UKW Angkatan ke-65, Arman Suparman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian UKW berjalan lancar. Terima kasih kepada para penguji, peserta, panitia, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan UKW ini,” katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat atas dukungan fasilitas tempat pelaksanaan kegiatan, serta kepada Ketua Pokja PWI Jakarta Pusat, Helmi, yang turut membantu koordinasi dan dukungan penyelenggaraan UKW.

Salah satu peserta, Guruh Nara Persada, mengungkapkan bahwa pelaksanaan UKW kali ini berlangsung ketat dan menguras energi. Selama dua hari, peserta menjalani serangkaian materi uji, mulai dari wawancara, penulisan berita, penyuntingan naskah, hingga pemahaman Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

“UKW kali ini benar-benar ketat dan melelahkan. Semua peserta harus fokus dari awal sampai akhir. Bahkan ada peserta yang sampai minum obat karena kelelahan,” ujarnya.

Keberhasilan seluruh peserta meraih predikat kompeten mendapat apresiasi dari jajaran penguji dan pengurus PWI Jaya. Capaian tersebut dinilai mencerminkan semakin tingginya kesadaran wartawan terhadap pentingnya standar kompetensi, integritas, dan etika profesi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Perubahan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Jakpus, Arifin, bersama Camat Tanah Abang, Dwiarti Indriani Utami, dan jajaran dinas terkait saat meninjau penataan kawasan, Selasa (26/5/2026).

Penataan merupakan bagian dari program mempercantik lingkungan perkotaan sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan jalur hijau dengan penanaman pohon tabebuya yang diharapkan menjadi ikon baru kawasan tersebut.

“Dulu kawasan ini dipenuhi pedagang di sisi kali dan badan jalan. Sekarang sudah mulai berubah menjadi media taman yang ditanami pohon tabebuya. Saat tumbuh dan berbunga nanti, kawasan ini akan semakin indah dan mempercantik area belakang Plaza Indonesia, khususnya Jalan Kebon Kacang 30,” ujar Arifin.

Tak hanya memperbanyak ruang hijau, Pemkot Jakpus melakukan penertiban sejumlah fasilitas yang mengganggu estetika kawasan. Salah satunya dengan membongkar tiang mikrocell atau menara BTS yang berdiri di pinggir kali setelah melalui tahapan peringatan sesuai ketentuan.

Arifin memastikan, penataan akan terus berlanjut dengan pembangunan bak media taman, penanaman pohon berukuran besar, serta pemasangan pagar di sepanjang jalur hijau guna menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik.

Menurutnya, keberhasilan penataan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang telah dibangun.

“Kalau sebuah kampung ditata dengan baik, masyarakat pasti gembira. Karena itu warga juga harus ikut menjaga dan merawat lingkungannya,” katanya.

Selain mempercantik kawasan, Pemkot Jakpus berencana meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pengaspalan jalan dan penataan lalu lintas agar mobilitas warga menjadi lebih aman dan tertib.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan median jalan sebagai tempat parkir kendaraan. Ia menegaskan bahwa median jalan diperuntukkan bagi fungsi lalu lintas dan bukan area parkir.

“Kalau masih ada kendaraan yang parkir di median jalan, kami tidak akan segan melakukan penertiban dan pengangkutan kendaraan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena tetap parkir di lokasi yang dilarang,” tegasnya.

Dengan penataan yang terus berkelanjutan, Jalan Kebon Kacang 30 diharapkan menjadi contoh kawasan permukiman perkotaan yang tertib, hijau, dan nyaman, sekaligus menghadirkan wajah baru Jakarta yang lebih indah dan ramah bagi masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kegiatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kompetensi wartawan di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Bangka Belitung hingga Pekanbaru, mengikuti UKW kali ini. Mayoritas peserta mengikuti jenjang UKW tingkat Muda. Sementara tingkat Madya, diikuti oleh dua peserta.

Ketua PWI DKI Jaya, Kesit Handoyo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakpus, yang telah memberikan dukungan fasilitas untuk penyelenggaraan UKW.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Arifin, yang telah memfasilitasi penggunaan Ruang Serbaguna Besar Kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk pelaksanaan UKW angkatan ke-65 ini," ujar Kesit saat membuka kegiatan, Senin (25/5/2026).

Kesit menegaskan bahwa peserta UKW berasal dari perusahaan media yang memenuhi ketentuan administrasi serta standar perusahaan pers yang jelas.

Menurutnya, media yang mengirimkan wartawannya mengikuti UKW wajib berbadan hukum dan memiliki struktur redaksi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

"Media harus memiliki penanggung jawab atau pemimpin redaksi yang telah mengantongi sertifikat UKW Utama, memiliki kantor redaksi dengan alamat yang jelas, serta struktur redaksi yang lengkap. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka wartawannya dapat mengikuti UKW," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jenjang UKW terdiri dari tingkat Muda, Madya, dan Utama. Wartawan yang telah lulus UKW Muda harus menunggu tiga tahun untuk dapat mengikuti UKW Madya. Sementara dari jenjang Madya menuju Utama memerlukan masa tunggu sekitar dua tahun.

Kberadaan UKW, tambahnya, sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas insan pers, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat penyebaran informasi berlangsung semakin cepat.

Sementara itu, Wali Kota Arifin secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menyambut baik pelaksanaan UKW di lingkungan Kantor Wali Kota Jakpus.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta UKW. Saat ini hampir semua profesi membutuhkan sertifikasi kompetensi, termasuk profesi wartawan," kata Arifin.

Arifin menilai kompetensi dan profesionalisme wartawan menjadi kebutuhan penting di era digital. Meski kecepatan informasi semakin tinggi, ia mengingatkan bahwa akurasi dan verifikasi berita harus tetap menjadi prioritas utama.

Dalam kesempatan itu, Arifin juga mengenang pengalamannya saat bertugas di bidang humas dan protokol Pemerintah Kota Jakarta Barat pada 2003. Saat itu, media cetak masih menjadi sumber utama informasi yang setiap hari dikliping dan disampaikan kepada pimpinan daerah.

"Dulu media cetak sangat dominan. Setiap pagi kami mengumpulkan dan mengkliping berita-berita terkait Jakarta Barat untuk diberikan kepada wali kota dan jajaran. Sekarang, di era digital, informasi bergerak jauh lebih cepat dan berita harus tetap akurat meskipun disajikan melalui platform online," ungkapnya.

Arifin menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakpus dan Kelompok Kerja (Pokja) PWI Jakarta Pusat selama ini telah berjalan baik dan memberikan kontribusi positif dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Kami merasa sangat terbantu dengan informasi yang cepat dan terbarukan dari rekan-rekan media. Sinergi ini harus terus diperkuat, termasuk melalui kritik dan masukan yang konstruktif demi membangun Jakarta Pusat yang lebih baik," pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kunjungan dilakukan untuk memastikan program pendidikan gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan optimal, sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.

Dalam kunjungan, Arifin berdialog langsung dengan pihak sekolah, tenaga pendidik, serta para siswa guna mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar dan dampak program sekolah gratis terhadap lingkungan pendidikan.

Turut mendampingi wali kota, Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus YP IPPI Petojo, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Pusat Ahmad Juhandi, Camat Gambir Muhammad Iqbal, Kepala Sekolah, para guru dan staf administrasi SMK IT YP IPPI Petojo, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat, serta jajaran terkait lainnya.

Arifin menjelaskan, program sekolah swasta gratis merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.

Hingga tahun 2026, program tersebut telah menjangkau 103 sekolah swasta di Jakarta.
Khusus di Jakarta Pusat, terdapat 18 sekolah yang masuk dalam program sekolah swasta gratis, dan salah satunya adalah YP IPPI.

"Saya ingin memastikan bahwa para siswa benar-benar tidak lagi dibebani biaya pendidikan. Tadi saya sudah bertanya langsung kepada siswa, dan mereka menyampaikan bahwa memang sudah tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan. Semua sudah gratis,” ujar Arifin.

Selain meninjau fasilitas sekolah dan kegiatan belajar mengajar, Arifin memberikan motivasi kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, kemudahan akses pendidikan harus dibarengi dengan semangat belajar, kedisiplinan, dan peningkatan kompetensi diri.

Ia menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), robotika, dan digitalisasi, kata Arifin, akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda di masa depan.

“Anak-anak harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar mampu bersaing. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang baik dan berkualitas,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sebanyak 33 peserta mengikuti UKW kali ini yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 26 peserta kategori Muda, empat peserta kategori Madya, dan tiga peserta kategori Utama.

Peserta tidak hanya berasal dari berbagai media berbadan hukum di wilayah Jabodetabek, tetapi juga datang dari Pekanbaru dan Bangka Belitung (Babel).

UKW merupakan program sertifikasi dari Dewan Pers yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan.

Mulai tahun 2026, PWI Jaya juga menerapkan aturan lebih ketat bagi calon anggota, yakni wajib lulus UKW sebelum mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK).

Sebelumnya, PWI Jaya terakhir menggelar UKW pada Desember 2025 bekerja sama dengan Forum Wartawan Polri dan Polda Metro Jaya.

Saat itu, UKW Angkatan ke-64 digelar di Ruang Pertemuan Polda Metro Jaya dan dibuka langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri.

Untuk pelaksanaan UKW Angkatan ke-65 ini, PWI Jaya menggandeng Pemerintah Kota Administrasi Jakpus. Kegiatan tersebut direncanakan dibuka oleh Wali Kota Arifin.

“Semoga Pak Arifin ada waktu untuk membuka resmi UKW kita,” ujar Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, di Kantor Wali Kota Jakpus, Rabu (20/5/2026) petang.

Kesit bersama jajaran pengurus PWI Jaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan UKW mandiri Angkatan ke-65 agar berjalan lancar dan sukses.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kali ini, sebanyak 50 perwakilan masyarakat dari Kecamatan Johar Baru mengikuti sosialisasi pembatasan pembuangan sampah yang digelar Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakpus, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah di ibu kota.

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Setko Administrasi Jakpus, Martua Sitorus, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kalau hanya pemerintah saja yang berusaha, tentu tidak mungkin persoalan sampah ini bisa selesai. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari masyarakat, sekolah, pelaku usaha hingga instansi pemerintah,” ujarnya.

Menurut Martua, Pemkot Jakpus kini juga memperluas gerakan pemilahan sampah dengan melibatkan Sudin Pendidikan, Sudin Kesehatan, hingga Sudin PPKUKM. Langkah tersebut dilakukan karena sekolah, puskesmas, dan UMKM menjadi salah satu penyumbang volume sampah yang cukup besar.

“Dalam instruksi wali kota, seluruh sektor didorong aktif memilah sampah dari sumber agar volume sampah yang dikirim ke TPST bisa ditekan secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas LH Jakpus, Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa pengurangan sampah ke TPST Bantargebang akan dilakukan secara bertahap.

Ia menjelaskan, mulai Agustus 2026 pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 50 persen. Bahkan pada 2027, Jakarta ditargetkan tidak lagi membuang sampah ke TPST Bantargebang.

“Karena itu, kami terus menggencarkan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga dan lingkungan masyarakat,” jelas Slamet.

Data Sudin LH, Kecamatan Johar Baru saat ini menyumbang sekitar 50 hingga 70 ton sampah per hari ke TPST Bantargebang.

Namun, keberadaan 44 bank sampah di wilayah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif dengan mampu mengurangi hampir dua ton sampah.

Slamet optimistis, apabila jumlah bank sampah terus diperbanyak dan kesadaran masyarakat meningkat, persoalan sampah di Jakpus dapat diatasi lebih cepat.

“Semakin banyak bank sampah di lingkungan warga, maka semakin besar pula pengurangan sampah yang bisa dilakukan,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaktim resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp4 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim usai memeriksa tiga saksi pada Kamis (7/5/2026).

Ketiganya yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit periode 2022–2024, PAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022, serta DER yang menjabat PPK pada 2023 dan 2024.

“Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup sehingga status ketiga saksi dinaikkan menjadi tersangka,” keterangan resmi Kejari Jaktim, Senin (18/5/2026).

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan mesin jahit manual untuk program penumbuhan wirausaha industri baru di Jaktim. Pada 2022, pemerintah menganggarkan Rp2,72 miliar untuk pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1155.

Setahun kemudian, kembali dilakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1255 senilai Rp3,28 miliar, dan pada 2024 proyek serupa kembali digelar dengan anggaran Rp3,05 miliar.

Namun di balik proyek bernilai miliaran rupiah tersebut, penyidik menemukan dugaan permainan dalam proses pengadaan melalui sistem e-purchasing di katalog elektronik (e-katalog).

IRM bersama PAR diduga menyusun spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) menggunakan data dari pihak penyedia, bukan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, perubahan spesifikasi teknis juga disebut dilakukan tanpa justifikasi yang sah.

Praktik tersebut diduga membuka celah terjadinya mark-up atau kemahalan harga pengadaan mesin jahit selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp4.078.551.737.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP terbaru.

Usai menjalani pemeriksaan, dua tersangka yakni PAR dan IRM langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. PAR ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, sementara IRM ditahan di Rutan Kelas II Pondok Bambu hingga 6 Juni 2026.

Sementara itu, tersangka DER belum memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Tak hanya soal legalitas yang dipertanyakan, keberadaan tembok pembatas dan kios di area proyek juga memicu pertanyaan. Bangunan tersebut diduga menyerobot garis sempadan sungai (GSS) karena berdiri di atas saluran inlet maupun outlet Situ Patinggi, yang seharusnya menjadi area terlindungi.

Camat Tapos, Jarkasih, mengakui bahwa pihak pengembang hanya sebatas mengurus izin lingkungan di tingkat kecamatan. Setelah itu, proses berikutnya disebut masih akan berlanjut ke tahap site-plan dan perizinan utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

^{Tampah bagian proyek SPBU tanpa IMB yang dibangun di atas saluran Situ Patinggi yang melanggar garis sempadan di Jalan CImanggis Boulevard - Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Elves Fatima Rebelo, SPBU ini belum mengantongi IMB. Tetapi dibiarkan oleh Pemkot Depok, Kamis (14/5/2026). [METROJAKARTANEWS.ID / Janter Han]}

“SPBU yang di pertigaan Tapos itu sudah mengurus dokumen persetujuan lingkungan ke kami, selanjutnya mereka akan membuat site plan dan izin ke DPMPTSP Kota Depok,” ujar Jarkasih saat ditemui di Kantor Kelurahan Tapos, Senin (11/5/2026).

Jarkasih tidak berkenan menjelaskan bahwa proses IMB belum paripurna namun pembangunan SPBU sudah hampir selesai. Sehingga, Pemkot Depok diabaikan dan kehilangan pendapatan daerah. Berindikasi kuat bahwa aparatur membiarkan pembangunan SPBU ini dengan sinyalemen mendapatkan ‘uang servis’ yang menjadi hal yang terlarang di ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

Demikian pula, Saat disinggung soal dugaan pelanggaran garis sempadan sungai, Jarkasih mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia menegaskan, kecamatan hanya sebatas memproses administrasi awal dan bukan penentu akhir.

“Kalau pembangunan kiosnya saya tidak tahu, yang saya tahu pengajuan persetujuan lingkungannya untuk membangun SPBU,” kilahya.

Ia juga menambahkan, setelah persetujuan lingkungan diterbitkannya, seluruh keputusan menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

“Kita kan hanya sebatas pengantar, tinggal dinas apakah mengizinkan atau tidak. Itu semua tergantung dari dinasnya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Depok, Elves Fatima Robelo, mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Berdasarkan data resmi, proyek tersebut ternyata baru memiliki site-plan, sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—dulu IMB—belum dikantongi.

“Dari data yang ada pada kami, yang bersangkutan sudah site-plan,” singkat Elves melalui perpesan tulis telepon seluler, Rabu (13/5/2026).

Fakta ini menimbulkan sorotan keras terhadap pengawasan pembangunan di Kota Depok. Jika benar konstruksi telah berlangsung sebelum seluruh izin utama diterbitkan, maka ada potensi pelanggaran administratif hingga tata ruang yang tak boleh dianggap sepele.

Publik kini menanti ketegasan pemerintah kota dan DPMPTSP untuk menelusuri apakah proyek SPBU tersebut sekadar terburu-buru secara administratif, atau justru menjadi contoh lemahnya pengawasan pembangunan di wilayah Tapos. Di tengah ancaman terhadap lingkungan Situ Patinggi, pertanyaan besarnya sederhana: aturan sedang ditegakkan, atau justru sedang diabaikan?

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

"Perlu kami sampaikan kejadian curas (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi di pinggir tol Kebun Jeruk itu sudah dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Budi mengatakan, dua pelaku dari komplotan kriminal tersebut hingga kini masih buron atau dalam pengejaran polisi.

"Nanti akan kami rilis pada rekan-rekan, jadi terhadap tiga pelaku, satu pelaku sudah dapat diamankan," tutur Budi.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan bersenjata tajam di Jalan Arjuna Selatan, Jakarta Barat, Senin (4/5) dini hari, dengan pelaku merampas kendaraan dan ponsel korban usai melukai korban.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @info.kebonjeruk, nampak korban tengah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Tak lama berselang, segerombolan pelaku bersepeda motor menghampiri korban dan salah satunya mengeluarkan senjata tajam hingga mengancam korban.

Dalam keterangan video, korban disebut mengalami luka bacok hingga kehilangan ponsel dan juga sepeda motor usai dirampas komplotan begal itu.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Dua unit rumah dilaporkan amblas akibat longsor yang terjadi di kawasan tersebut dan dikhawatirkan mengancam keselamatan penghuni.

Ketua RT09/02 Kelurahan Pasir Putih, Hilman, mendesak pihak developer segera melakukan perbaikan permanen di lokasi longsor. Selain itu, warga juga meminta proses serah terima aset perumahan kepada Pemerintah Kota Depok dipercepat agar penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

“Lantaran longsor itu menyangkut nyawa manusia, warga berharap pihak developer segera melakukan mitigasi dengan membuat turap baru,” ujar Hilman, Kamis (7/5/2026).

Hilman mengatakan dirinya pertama kali menerima informasi longsor pada Kamis (30/4) malam. Kejadian tersebut sempat memicu kepanikan warga karena lokasi longsor berada sangat dekat dengan rumah penduduk.

Keesokan harinya, warga bersama pengurus lingkungan melakukan mitigasi darurat secara swadaya dengan memasang cerucuk bambu di area tebing yang rawan runtuh.

“Besoknya hari Jumat siang, saya beserta warga melakukan mitigasi dan bergotong royong dengan memasang cerucuk bambu secara swadaya guna meminimalisir longsor lanjutan,” katanya.

Menurut Hilman, langkah darurat itu dilakukan karena belum terlihat adanya penanganan permanen dari pihak terkait setelah kejadian longsor. Warga khawatir kondisi tanah yang labil dapat memicu longsor susulan, terutama saat hujan deras kembali turun.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lurah, hingga camat untuk meminta bantuan penanganan dari pemerintah daerah.

“Sudah saya sampaikan mulai dari LPM, lurah dan camat,” ucapnya.
Warga berharap Pemerintah Kota Depok segera turun tangan mengingat longsor berpotensi membahayakan keselamatan penghuni di sekitar lokasi kejadian.
Hilman juga menyebut Wali Kota Depok, Supian Suri, sempat dijadwalkan meninjau lokasi longsor pada Selasa lalu. Namun agenda tersebut batal terlaksana.

Meski belum ada penanganan langsung dari pemerintah kota maupun developer, Hilman mengatakan pihak pengembang telah memberikan respons awal terkait rencana perbaikan.

“Developer sudah respons. Rencananya Jumat ini pihak developer akan memperbaiki longsor dengan memasang turap, itu yang akan kita kawal,” ujarnya.

Selain persoalan longsor, warga turut menyoroti belum tuntasnya proses serah terima aset perumahan kepada Pemerintah Kota Depok. Menurut warga, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan bencana maupun infrastruktur di kawasan perumahan.

Hilman mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, aset perumahan sebelumnya memang belum diserahkan kepada pemerintah kota. Namun, ia memperoleh kabar bahwa proses serah terima mulai dilakukan pada Selasa lalu.

“Pihak developer memang belum melakukan serah terima aset, tapi dari informasi yang saya terima hari Selasa itu sudah diserahkan ke Pemkot,” paparnya.

Warga berharap pembangunan turap permanen dapat segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah longsor kembali terjadi. Mereka menilai pemasangan cerucuk bambu hanya bersifat sementara dan tidak cukup kuat menahan tekanan tanah saat curah hujan tinggi.

Warga Diamond Lake Side juga menegaskan akan terus mengawal proses penanganan longsor hingga benar-benar selesai.

“Jadi ketika ada bencana seperti ini, ke depannya kita bisa langsung meminta penanganan kepada Pemkot Depok. Harapan kita seperti itu,” kata Hilman.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, Hilman turut meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan penyebab longsor. Ia menegaskan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan Putri Duyung Waterboom.

“Kejadian itu tidak ada kaitannya dengan Putri Duyung. Kami hanya fokus pada penanganan longsor oleh developer maupun Pemkot Depok,” tegasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Jroh]

“Tarif TJ pada waktu saya secara resmi mencanangkan, pada waktu itu dikasih period untuk tiga bulan. Dan tiga bulan kan belum selesai, baru akan selesai, dan segera akan kita putuskan untuk itu,” ungkap Pramono di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Pramono menegaskan, bahwa tarif baru tersebut nantinya hanya dikhususkan untuk rute Bandara Soekarno Hatta-Blok M.

Sementara, tarif untuk Transjakarta dan Transjabodetabek lainnya masih sama yakni Rp2.000 pada 05.00 hingga 07.00 WIB, dan Rp3.500 di atas pukul 07.00 WIB.

“Kenapa yang Soekarno Hatta berbeda? Yang pertama karena jauh, perhentiannya banyak, parkir di sananya juga cost-nya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain,” papar Pramono.

Oleh karena itu ia mengatakan pengeluaran khusus rute tersebut cukup berbeda dari rute lainnya. Untuk itu, perlu diterapkan tarif khusus.

Pramono mengatakan hal ini dilakukan agar beban biaya subsidi untuk rute tersebut tak terlalu tinggi.

Sebelumnya pada 12 Maret lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek SH2 tujuan Blok M-Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Adapun rute tersebut akan berhenti di 23 titik dengan durasi perjalanan kurang lebih 121 menit. Rute ini memiliki panjang lintasan 65,1 kilometer.

Sebanyak 14 bus akan disediakan untuk rute tersebut. Sementara waktu tunggu atau headway rute ini sekitar 10 sampai 20 menit.

Bus khusus rute ini juga menyediakan tempat koper untuk memudahkan para pengguna.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Peristiwa tewasnya WNA Inggris itu terjadi sehari setelah dilakukan penangkapan  karena diduga melanggar izin tinggal. 

"Iya, benar," sebut polan dari Direktorat Jenderal Imigrasi

Pantauan di lokasi sekira pukul 18.00 WIB, petugas keamanan Kantor Imigrasi menutup pintu gerbang. Dan, di areal tersebut terdapat sejumlah anggota dan tim inafis Polres Metro Depok. 

Tak lama berselang, satu persatu anggota tim inafis masuk ke Kantor Imigrasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

Setelah beberapa jam berselang, mobil inafis dan ambulance keluar dari Kantor Imigrasi Depok. MetroJakartaNews.id belum mendapatkan konfirmasi untuk peristiwa ini. 

Kepala Hubungan Pers Polres Metro Depok AKP Made Budi beri konfirmasi kepada pers soal peristiwa ini. 

“Benar ada peristiwa warga Inggris yang temukan meninggal di kantor Imigrasi Kota Depok. Tergantung di teralis ventilasi toilet ruang tahanan. Masalah ini masih dalam pemeriksaan. Masih tunggu penanganan selesai,” ujar Made. 

[Teunku Isnain Raseukiy]

Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menekan laju spesies invasif yang mengancam keseimbangan ekosistem perairan ibu kota.

Dalam kegiatan, Arifin didampingi Wakil Wali Kota Eric Phahlevi ZL, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Suprayogi, Camat Menteng Nurhelmi Savitri, serta Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami.

Arifin menegaskan, pengendalian populasi ikan sapu-sapu akan terus diperluas dan diperkuat. Ia menyebut, dominasi ikan ini telah menekan keberlangsungan hidup ikan lokal.

“Ikan sapu-sapu memiliki daya tahan tinggi di air tercemar dan memangsa telur ikan lain. Akibatnya, populasi ikan lokal seperti mujair, lele, dan betok terus menurun. Kalau tidak dikendalikan, ekosistem kita bisa semakin rusak,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jakpus mengintensifkan operasi penangkapan secara rutin, termasuk setiap Jumat pagi. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari petugas teknis, pasukan kebersihan, hingga komunitas peduli lingkungan.

Sedikitnya delapan kecamatan bergerak serentak di sejumlah titik aliran sungai, seperti kawasan sekitar Masjid Istiqlal dan Kali Ciliwung.

Tak hanya menyasar ikan dewasa, petugas juga membersihkan telur-telur ikan sapu-sapu yang menempel di dinding turap maupun dasar sungai. Menurut Arifin, langkah ini penting agar pengendalian populasi tidak bersifat sementara.

“Kalau hanya ikan dewasa yang diambil sementara telurnya dibiarkan, populasinya akan cepat kembali. Karena itu kita kejar sampai ke telurnya,” tegasnya.

Di lapangan, petugas menghadapi tantangan tersendiri. Ikan sapu-sapu kerap bersembunyi di lumpur dan celah turap. Untuk mengatasinya, dilakukan penyurutan debit air agar ikan lebih mudah terlihat. Alat sederhana seperti bambu juga dimanfaatkan untuk mengeluarkan ikan dari persembunyiannya.

Arifin turut menekankan pentingnya penanganan pasca-penangkapan. Ikan yang tertangkap harus dimatikan dan dikubur di lokasi yang telah ditentukan dengan pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dijual kembali untuk konsumsi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu. Berdasarkan kajian, ikan tersebut berpotensi mengandung zat berbahaya seperti bakteri dan logam berat karena hidup di perairan tercemar.

“Ini (ikan Sapu-sapu/red) bukan untuk dikonsumsi. Kita harus waspada karena bisa membahayakan kesehatan,” katanya.

Ke depan, Pemkot Jakpus akan fokus pada peningkatan kualitas air sungai melalui pengurangan limbah. Arifin berharap, dengan lingkungan yang lebih bersih dan pengendalian spesies invasif, habitat ikan lokal dapat pulih secara bertahap.

“Bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak harus terlibat menjaga kebersihan sungai agar ekosistem tetap sehat dan seimbang,” tutupnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dalam kegiatan, Pemkot menurunkan alat berat eskavator untuk mengangkat lumpur dan sampah yang menghambat aliran air.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, turun langsung memantau kegiatan pembersihan bersama Camat Menteng, Nurhelmi Savitri, beserta jajaran.

“Beberapa hari kemarin kita sudah bersihkan rumput dan sampah-sampahnya. Hari ini kita turunkan alat berat dan nanti akan ditambah lagi,” ujar Arifin di lokasi.

Ia menjelaskan, setelah proses pengerukan menggunakan eskavator, sampah dan lumpur yang berhasil diangkat akan langsung diangkut menggunakan truk agar aliran kali kembali lancar.

“Jadi kegiatan pembersihan ini akan terus kita lakukan supaya kapasitas air di Kali Ciliwung belakang Menteng ini bisa menampung lebih besar,” katanya.

Menurut Arifin, metode pengerukan dilakukan dengan mengumpulkan lumpur ke tepi kali terlebih dahulu, lalu menunggu kadar airnya berkurang sebelum diangkut menggunakan truk.

“Strateginya lumpur dikumpulkan ke pinggir kali, nanti setelah airnya mengering baru diangkut dengan truk. Dengan begitu pembersihan lebih efektif dan aliran air bisa kembali normal,” jelasnya.

Arifin menambahkan, pengerukan di kawasan ini merupakan bagian dari upaya normalisasi aliran air dari hulu ke hilir. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan pengerukan di Banjir Kanal Barat untuk memperlancar aliran menuju Kali Ciliwung.

“Minggu lalu Pak Gubernur sudah menyampaikan saat pengerukan di Banjir Kanal Barat. Jalur hilir menuju Ciliwung sudah mulai dikerjakan agar aliran air dari hulu ke hilir lebih lancar, dan diharapkan selesai tahun ini,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribua]

Penegasan disampaikan usai memimpin apel pagi bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Dalam arahannya, Arifin mengingatkan bahwa setiap laporan warga merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja konkret di lapangan.

“Pengaduan masyarakat harus dijawab dengan penyelesaian yang benar, bukan hanya foto-foto kegiatan yang tidak memberikan manfaat,” tegasnya.

Arifin juga menyoroti praktik penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan laporan penyelesaian aduan. Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius sekaligus bentuk kebohongan publik yang tidak dapat ditoleransi.

Untuk itu, ia meminta pengawasan berjenjang diperkuat, mulai dari pimpinan hingga petugas lapangan, guna memastikan setiap laporan benar-benar ditangani secara tuntas dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Arahan ini sejalan dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam merespons pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Arifin menegaskan, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inilah yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangarubuan)

Kecintaan terhadap kerajinan tumbuh dari lingkungan keluarga yang sarat aktivitas kreatif. Sejak dini, Zuhria telah terbiasa mengeksplorasi berbagai bentuk karya, mulai dari membuat paper bag, menjahit, hingga merajut.

Keterbatasan akses belajar kala itu justru membentuk kemandirian serta rasa ingin tahu yang kuat dalam dirinya.

Memasuki jenjang pendidikan tinggi, minatnya pada dunia mode dan kreativitas sempat menguat. Namun, pilihan hidup membawanya menapaki dunia kedokteran, sebuah jalan yang menuntut dedikasi penuh dan menjadi fondasi karier profesionalnya di bidang medis.

Seiring perjalanan waktu, peran Zuhria pun bertambah. Selain berkarier sebagai dokter, ia juga menjalani peran sebagai istri dari Benu Supriyantoko serta seorang ibu.

Kesibukan yang kian padat membuat ruang untuk menyalurkan hobi perlahan menyempit, bahkan sempat terabaikan.

^{Aneka macam barang hasil rajutan dokter Zuhria, pengisi waktu luang di tengah kesibukan dan tanggung jawab utama sebagai dokter spesialis, seorang istei dan ibu.}

Titik balik terjadi setelah ia menyelesaikan pendidikan spesialis. Dalam upaya mencari keseimbangan hidup, Zuhria kembali menekuni hobi lamanya dan menjatuhkan pilihan pada merajut, aktivitas yang dinilainya sederhana, fleksibel, serta dapat dilakukan di sela kesibukan tanpa mengganggu tanggung jawab utama.

Bagi Zuhria, merajut bukan sekadar pengisi waktu luang. Ia menemukan ketenangan dalam setiap simpul benang yang dirangkai, sekaligus kepuasan saat karya perlahan terbentuk dari proses yang tekun dan konsisten.

Pengalaman tersebut menjadi refleksi bahwa passion yang tumbuh sejak kecil tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir, memberi makna sekaligus menjaga keseimbangan di tengah dinamika kehidupan yang terus berjalan.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Laporan yang diajukan oleh Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (LSM Jamak) itu disebut belum mendapat tindak lanjut jelas, meski telah bergulir lebih dari satu tahun. Kondisi ini memicu sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Ketua LSM Jamak, Hobbin M, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya melaporkan satu kasus. Mereka juga telah menyerahkan laporan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek perawatan bangunan teknis Jati Baru tahun anggaran 2024.

“Kami sudah melaporkan dua perkara ke Kejati DKI. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami mempertanyakan keseriusan penanganannya,” ujar Hobbin, Senin (13/4/2026).

Ia menilai lambannya respons aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Untuk itu, LSM Jamak telah melayangkan surat kedua bernomor 114/LSM-JAMAK/XII/2025 guna meminta kejelasan status laporan.

“Kami menunggu jawaban apakah laporan kami ini diproses atau justru diabaikan,” tegas Hobbin.

Hobbin juga menyatakan, jika tidak ada kepastian, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan dengan melapor ke sejumlah lembaga pengawas, seperti Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Di sisi lain, praktisi hukum Darmon Sipahutar menilai langkah yang diambil LSM Jamak sudah tepat. Ia menegaskan bahwa pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan.

“Pelapor bisa meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara tertulis. Jika tidak ada tindak lanjut, dapat melapor ke Jamwas, Komisi Kejaksaan, atau menempuh praperadilan jika penyidikan dihentikan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyimpangan anggaran negara, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam mengatasi keberadaan dan membasmi ikan sapu-sapu yang dinilai berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok, mengungkapkan bahwa permasalahan ikan sapu-sapu bukan hal baru. Sebelumnya, penanganan serupa juga telah dilakukan di Kali Ciliwung.

“Pada pembersihan di Kali Ciliwung, kami sudah mengambil sampel ikan dan air. Hasilnya menunjukkan tingkat pencemaran melebihi ambang batas, dengan kandungan bakteri Salmonella, E. coli, serta residu logam berat,” jelas Hasudungan.

Ia menambahkan, penanganan di Kali Cideng dinilai lebih mudah karena jalur aliran yang tidak sepanjang Ciliwung, sehingga pengendalian populasi ikan sapu-sapu bisa lebih optimal.

Usai ditangkap, ikan-ikan tersebut akan dibawa ke Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) di Ciganjur. Bangkai ikan yang telah dipastikan mati kemudian akan dikubur untuk mencegah dampak lanjutan.

“Daya tahan ikan sapu-sapu sangat tinggi. Jika tidak benar-benar dipastikan mati, ikan ini masih bisa bertahan hidup meski tidak berada di air,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unsur Suku Dinas SDA, Satpol PP, Lingkungan Hidup, PPSU, hingga Gulkarmat. Turut hadir pula jajaran camat dan lurah setempat.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menyebutkan bahwa proses penangkapan cukup menantang karena banyak ikan sapu-sapu bersembunyi di dalam turap.

“Tadi saat penangkapan, banyak ikan masuk ke turap bahkan merusaknya karena ukuran yang cukup besar. Mereka juga menyimpan telur di dalam turap,” kata Arifin.

Ia mengungkapkan, sekitar 40 ekor ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dan dimusnahkan dengan cara dipatahkan tubuhnya sebelum dikubur.

“Ikan ini sangat berbahaya karena menyerap berbagai racun di kali. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu,” tegasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 001 Tahun 2026 yang menetapkan 22 kelurahan sebagai lokasi prioritas penanganan kemiskinan.

“Empat kelurahan di Johar Baru menjadi perhatian khusus karena tingkat kemiskinan dan kompleksitas persoalan sosialnya cukup tinggi,” ujar Arifin usai rapat pembahasan rencana aksi di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Gambir, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, langkah awal yang kini dikebut adalah pemetaan masalah secara menyeluruh dan detail. Dari hasil identifikasi sementara, sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari tingginya angka stunting, anak putus sekolah, hingga kondisi sanitasi yang belum memadai.

“Kami tidak ingin salah sasaran. Semua masalah harus terpetakan dengan akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan berdampak langsung,” tegasnya.

Arifin menekankan, percepatan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan parsial. Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci, dengan pembagian peran sesuai kewenangan dan dukungan anggaran masing-masing.

Tak hanya itu, Pemkot Jakarta Pusat juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperkuat intervensi di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada celah kebutuhan yang terlewat. Dukungan CSR akan menjadi penguat agar program berjalan maksimal,” jelasnya.

Upaya ini, lanjut Arifin, merupakan bagian dari kerja berkelanjutan yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, dengan target menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.

“Kami ingin Johar Baru benar-benar berubah, lingkungannya lebih tertata, rumahnya layak huni, dan warganya hidup lebih sehat serta sejahtera,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Program diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Camat Tambora, Pangestu Aji Swandhanu, diikuti sekitar 120 peserta dari unsur tiga pilar, instansi terkait, serta komponen masyarakat, digelar di Jalan Duri Utara II, RW 02, Kelurahan Duri Utara, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Tambora.

Dalam arahannya, Pangestu menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan program. Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor ini kami dorong untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, terutama di wilayah padat seperti Tambora,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Program TAMPAN tidak semata berfokus pada penertiban, tetapi mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui edukasi dan partisipasi aktif warga. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Program ini mengedepankan edukasi serta keterlibatan aktif masyarakat, sehingga warga turut menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.

Di bawah kepemimpinan Pangestu, Kecamatan Tambora terus mendorong tata kelola wilayah yang responsif dan proaktif terhadap berbagai tantangan perkotaan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi keliling guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

Kegiatan berlangsung lancar dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Apel juga dihadiri unsur TNI dari Koramil 02/Tambora, Polsek Tambora, Satpol PP, Damkar, BPBD, serta jajaran kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Melalui Program TAMPAN, Pemerintah Kecamatan Tambora menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Berbagai keluhan warga tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, diikuti Wakil Wali Kota, Asisten Pemerintahan (Aspem), jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta para camat se-Jakarta Pusat di Ruang Rapat Wali Kota, Blok A Lantai 2, Selasa (7/4/2026).

Sejumlah persoalan klasik yang masih kerap terjadi di lapangan menjadi sorotan, yaitu mulai dari parkir liar, kendaraan yang nekat melintas di atas trotoar, pelanggaran lawan arus, hingga aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan.

Arifin menegaskan, deretan pelanggaran tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

“Banyak aduan masyarakat terkait parkir liar, kendaraan naik trotoar, hingga PKL yang berjualan di badan jalan. Ini menjadi tugas bersama, khususnya Satpol PP dan Dishub, untuk melakukan penertiban di lapangan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Satpol PP dan Dishub memegang peran penting sebagai ujung tombak penegakan aturan. Namun, keberhasilan penertiban tidak bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi lintas wilayah yang solid.

Dalam hal ini, peran camat menjadi krusial sebagai koordinator wilayah. Camat diminta aktif memetakan dan mengendalikan titik-titik rawan pelanggaran, seperti kantong parkir liar dan lokasi PKL yang melanggar aturan.

“Camat harus memastikan wilayahnya tetap tertib. Kita ingin Jakarta Pusat semakin rapi, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Arifin juga menegaskan bahwa upaya penertiban akan terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kota yang lebih baik sekaligus menekan angka pelanggaran di ruang publik.

Menutup arahannya, Arifin mengajak seluruh jajaran untuk menjaga komitmen bersama dalam menata kota. “Jaga Jakarta dengan ketertiban. Semua titik pelanggaran harus bisa kita tertibkan,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dari total 1.222 usulan yang masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 890 usulan akan diakomodir untuk tahun 2027, sementara 332 usulan lainnya dijadwalkan direalisasikan lebih awal pada tahun 2026.

Wali Kota Jakpus Arifin, menjelaskan bahwa tujuh program prioritas dipilih dari keseluruhan usulan tersebut karena dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat.

“Sebanyak 890 dari 1.222 usulan diakomodir untuk tahun 2027, dan sisanya 332 usulan direalisasikan pada 2026,” ujar Arifin usai rapat pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar secara luring, di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakpus, Kamis (2/4/2026).

Adapun tujuh program prioritas tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Pasar Baru, Jalan Kebon Kacang 30, dan Jalan Sabang. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan relokasi RSUD Johar Baru, memperkuat penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting, rehabilitasi sekolah, serta perluasan program sekolah gratis.

Arifin menegaskan, seluruh program tersebut merupakan hasil aspirasi warga yang dihimpun secara berjenjang, mulai dari rembuk RW, Musrenbang kelurahan, hingga kecamatan.

“Kami berharap seluruh usulan warga dari delapan kecamatan di Jakarta Pusat yang telah diserap dapat terealisasi pada tahun 2027,” tandasnya.

Dengan penetapan ini, Pemkot Jakpus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]