Dari total 1.222 usulan yang masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 890 usulan akan diakomodir untuk tahun 2027, sementara 332 usulan lainnya dijadwalkan direalisasikan lebih awal pada tahun 2026.

Wali Kota Jakpus Arifin, menjelaskan bahwa tujuh program prioritas dipilih dari keseluruhan usulan tersebut karena dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat.

“Sebanyak 890 dari 1.222 usulan diakomodir untuk tahun 2027, dan sisanya 332 usulan direalisasikan pada 2026,” ujar Arifin usai rapat pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar secara luring, di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakpus, Kamis (2/4/2026).

Adapun tujuh program prioritas tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Pasar Baru, Jalan Kebon Kacang 30, dan Jalan Sabang. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan relokasi RSUD Johar Baru, memperkuat penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting, rehabilitasi sekolah, serta perluasan program sekolah gratis.

Arifin menegaskan, seluruh program tersebut merupakan hasil aspirasi warga yang dihimpun secara berjenjang, mulai dari rembuk RW, Musrenbang kelurahan, hingga kecamatan.

“Kami berharap seluruh usulan warga dari delapan kecamatan di Jakarta Pusat yang telah diserap dapat terealisasi pada tahun 2027,” tandasnya.

Dengan penetapan ini, Pemkot Jakpus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin hadir langsung mendampingi Menteri PKP RI Maruarar Sirait (Ara) dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah rumah warga yang sedang dan akan direnovasi.

Ara mengungkapkan, program ini menargetkan perbaikan 152 rumah yang ditargetkan rampung pada 15 Juli mendatang. Dari jumlah tersebut, 52 rumah direnovasi melalui gotong royong dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), sementara 100 rumah lainnya dikerjakan oleh pihak swasta, termasuk Astra.

“Tidak hanya renovasi rumah, sebanyak 35 pelaku UMKM di RW 01 Menteng juga akan mendapatkan pembinaan dari ladies banker. Ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh pendanaan program ini berasal dari skema kolaborasi non-APBN melalui dana CSR. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI AL, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga para pelaku usaha.

Sementara itu, Arifin menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam program ini. Ia menilai, selain memperbaiki kondisi fisik hunian, program ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi warga.

“Antusiasme warga sangat terasa. Renovasi ini bukan hanya membuat rumah lebih layak, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Ditambah lagi pembinaan UMKM yang membuka peluang usaha warga untuk berkembang lebih jauh,” kata Arifin.

Ia pun berharap seluruh proses penataan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, dalam kegiatan advokasi terpadu lintas sektor yang melibatkan program desa/kelurahan pangan aman, sekolah dengan budaya keamanan pangan, serta pasar pangan aman berbasis komunitas, di Gedung Jakarta Creative Hub, Selasa (31/3/2026).

Arifin menyampaikan, penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian semata, tetapi juga dorongan untuk terus memperkuat upaya kolaboratif dalam menjaga keamanan pangan di wilayahnya.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen bersama. Mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Pusat sebagai kota pangan aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian kabupaten/kota pangan aman merupakan program berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan pangan di daerah.

Ke depan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini penting guna memastikan keamanan dan mutu pangan tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Gedung Jakarta Creative Hub, Selasa (31/3/2026).

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan, upaya mewujudkan pangan aman tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha.

“Kita sudah memulai dengan penandatanganan komitmen bersama. Ini penting sebagai langkah konkret menghadirkan pangan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, sebagai ibu kota, Jakarta memiliki standar yang lebih tinggi dalam hal pengelolaan pangan. Tidak cukup hanya memastikan ketersediaan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanannya.

“Jakarta dituntut lebih. Bukan hanya soal stok pangan di pasar, tetapi bagaimana pangan tersebut benar-benar aman untuk masyarakat,” lanjutnya, didampingi Ketua TP PKK Kota Jakarta Pusat, Witri Yenny Arifin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Arifin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat kelurahan, pasar, hingga sekolah diharapkan dapat berperan aktif dan mandiri dalam pengawasan pangan.

“Program ini harus mampu menggerakkan komunitas, baik di kelurahan, pasar, maupun sekolah agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan pangan,” jelasnya.

Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti BBPOM DKI Jakarta, suku dinas terkait, pelaku UMKM, sektor ketahanan pangan, hingga PD Pasar Jaya, guna memastikan seluruh rantai distribusi pangan tetap terjaga keamanannya.

Sementara itu, Kepala BBPOM DKI Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar mengungkapkan, program ini akan diperkuat melalui pembentukan kader pengawas pangan berbasis komunitas.

“Nantinya akan dibentuk kader di setiap kelurahan, sekolah, dan pasar. Karena berbasis komunitas, kita akan melibatkan PKK dan unsur masyarakat lainnya, serta memberikan bimbingan teknis kepada para kader,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam memperkuat pengawasan pangan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, sehingga keamanan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Arifin bersama Ketua TP PKK Witri Yenny Arifin hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Panen raya ini merupakan bagian dari gerakan serentak di enam wilayah DKI Jakarta—lima kota administrasi dan satu kabupaten—yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Khusus di Jakpus, panen dilakukan di 58 titik yang tersebar di delapan kecamatan. Hasilnya pun beragam, mulai dari sayuran daun seperti kailan, kangkung, dan selada; sayuran buah seperti cabai, terong, tomat, dan pare; hingga palawija seperti singkong, ubi jalar, serta kacang-kacangan.

Panen juga mencakup buah-buahan seperti jeruk, mangga, sukun, anggur, dan timun suri, tanaman obat keluarga, hingga budidaya ikan. Total hasil panen mencapai 1.197,5 kg.

Witri menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, keterbatasan lahan bukan lagi hambatan untuk menghasilkan pangan secara mandiri.

“Kita melihat bagaimana semangat masyarakat dalam mengelola tanaman di lahan terbatas. Dengan dukungan PKK Jakarta Pusat serta Sudin KPKP, kegiatan ini dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ke depan, hasil panen tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui RPTRA, kantor kelurahan, hingga kecamatan. Program ini diharapkan mampu mendukung penanggulangan stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi warga.

Panen raya ini menjadi bukti bahwa urban farming di tengah kota bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dwiarti langsung menerjunkan jajaran bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas perhubungan untuk menertibkan lapak PKL yang berdiri di badan jalan, sekaligus menindak kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar area stasiun, Kamis (26/3/2026).

Penertiban dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat yang merasa ruang publik semakin terpinggirkan. Akses keluar-masuk stasiun yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki justru berubah menjadi area padat dan tidak tertata.

Ketua Pokja PWI Jakarta Pusat, Helmi AR, menilai langkah cepat camat sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan di lapangan.

“Ini bukan sekadar penertiban, tapi upaya mengembalikan hak pejalan kaki yang selama ini terabaikan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Warga pun merasakan dampaknya. Sumi, salah satu pengguna jalan, mengaku kondisi kawasan kini jauh lebih tertib dibanding sebelumnya.

“Dulu susah lewat, sekarang lebih lega. Semoga tidak dibiarkan kembali semrawut,” katanya.

Meski demikian, penertiban ini menjadi pengingat bahwa pengawasan yang lemah dapat membuat pelanggaran kembali terulang.

Tanpa kontrol yang konsisten, kawasan strategis seperti Stasiun Karet berpotensi kembali dipadati PKL dan parkir liar.

Camat pun menegaskan akan melakukan penertiban secara berkala guna memastikan kawasan tetap tertib, aman, dan layak bagi pejalan kaki.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Anak tersebut sebelumnya hanya sempat bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Tidak melanjutkan untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, pun turun langsung menemui anak itu di kawasan Pasar Gaplok, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jumat (27/3/2026).

Dalam dialog singkat, Arifin menegaskan, pemerintah akan mengambil alih pemenuhan kebutuhan pendidikan anak tersebut secara menyeluruh. Ia memastikan proses pendaftaran hingga penyediaan perlengkapan sekolah akan difasilitasi tanpa biaya.

Selain memastikan akses pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga menengah, Pemprov juga menyiapkan dukungan penunjang, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu sekolah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Tak berhenti di sektor pendidikan, intervensi juga dilakukan pada aspek kesejahteraan keluarga. Pemerintah menawarkan hunian di rumah susun sewa (rusunawa) dengan biaya terjangkau, sekaligus akses ke program pangan bersubsidi dan fasilitas transportasi umum gratis.

Lebih lanjut, Arifin menjelasksn adanya skema bantuan pendidikan lanjutan melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program tersebut membuka peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terkendala biaya.

"Tidak ada kata terlambat untuk mulai sekolah. Yang penting ada kemauan, itu yang harus kita dorong,” kata Arifin.

Kasus ini, menurut Arifin, menjadi pengingat bahwa masih ada anak-anak yang luput dari sistem pendidikan formal. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penjangkauan aktif untuk memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal.

“Ini bukan hanya soal satu anak, tapi bagaimana negara hadir memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik,” tutup wali.

Turut hadir mendampingi wali kota, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Suprayogi, Camat Senen Erick, Manpol PP Kec. Senen berserta jajaran.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa situasi lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026 sejauh ini tetap terkendali. Berdasarkan data Korlantas, sekitar seperempat kendaraan telah meninggalkan Jakarta dengan tujuan berbagai daerah seperti jalur Trans-Jawa, Bandung, dan Sumatera.

”Kami laporkan bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali. Jadi, belum tampak kepadatan. Namun, yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen yang sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju ke Trans-Jawa, Bandung, dan Sumatera,” kata Agus.

Ia juga mengungkapkan bahwa angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas hingga saat ini tercatat menurun hingga 45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebut sebagai hasil dari berbagai persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari.

Sementara itu, PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat sebanyak 168.863 kendaraan melintas menuju arah timur melalui Gerbang Tol Cikampek Utama selama periode 11–14 Maret 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 41,71 persen dibandingkan volume lalu lintas normal yang biasanya mencapai 119.157 kendaraan.

Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebutkan bahwa meskipun terjadi kenaikan volume kendaraan, hingga Minggu malam rekayasa lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek belum diterapkan. Kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama masih dinilai aman dan terkendali.

”Saat ini, jumlah gardu operasi yang melayani transaksi di GT Cikampek Utama sebanyak 30 gardu yang terdiri dari 19 gardu menuju arah Trans-Jawa dan 11 gardu menuju arah Jakarta. Pengoperasian gardu tersebut dioptimalkan secara situasional menyesuaikan dengan volume lalu lintas yang terjadi,” kata Ria.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 30 gardu yang dioperasikan untuk melayani transaksi di gerbang tol tersebut, terdiri dari 19 gardu yang melayani kendaraan menuju arah Trans-Jawa dan 11 gardu menuju Jakarta. Pengoperasian gardu dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi volume kendaraan yang melintas.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada H-3 atau 18 Maret 2026. Pada hari tersebut diperkirakan sekitar 21,97 juta orang, atau sekitar 15,26 persen dari total pemudik, akan melakukan perjalanan secara bersamaan. 

Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan alat bukti untuk memastikan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus.

“Kasus ini masih berproses di tahap penyidikan. Nanti setelah ada perhitungan kerugian keuangan negara yang riil dari auditor, baru akan kami informasikan kepada publik,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur Yogi Sudharsono saat ditemui di kantornya, Rabu (11/3/2026).

Menurut Yogi, perkara dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut telah menjadi perhatian publik sejak penggeledahan dilakukan di Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur dan wilayah Kelapa Gading pada Oktober 2025 lalu.

Oleh karena itu, tegas Yogi, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

“Ditunggu saja perkembangan perkaranya. Saat ini penyidik Kejari Jakarta Timur masih bekerja untuk menuntaskan penyidikan,” ujarnya.

Ia juga membantah kabar yang beredar mengenai adanya penahanan terhadap mantan Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Timur berinisial MS. Ia menegaskan hingga saat ini pihak kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

“Tidak benar kami melakukan penahanan kepada inisial MS seperti yang ramai diberitakan. Jika nanti ada penahanan terhadap pihak-pihak terkait, hal itu tentu bergantung pada hasil penyidikan. Perkembangannya pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat hukum Darmon Sipahutar SH mengapresiasi langkah Kejari Jakarta Timur dalam menangani perkara.

Ia berharap proses penyidikan dapat segera rampung sehingga berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

“Mudah-mudahan berkas hasil penyidikan bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Tentu penyidik juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam pengadaan tersebut,” kata Darmon.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur serta di wilayah Kelapa Gading. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Andri.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Jakarta Timur Nomor: Print-01/M.1.13/Fd.1/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.

Penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit merek Singer pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Selanjutnya, fungsi trotoar akan dikembalikan untuk pejalan kaki. Dan nantinya akan ditata juga dengan taman agar kawasan lebih rapi dan nyaman.

"Kita ingin yang berkaitan dengan sarana-perasarana itu betul-betul digunakan untuk prasarana umum. Bukan untuk berdagang dan sejenisnya," kata Wali Kota Arifin saat meninjau lokasi penertiban pada hari ketiga, Rabu (11/3/2026).

Dilaporkan, sekitar 35 bangunan yang selama ini memanfaatkan trotoar serta menjorok ke badan sungai, ditertibkan dan dibersihkan sejak Senin (9/3/2026).

Selain menertibkan bangunan, Arifin menyebut akan melakukan normalisasi kali yang berada di kawasan tersebut. Dimana, kondisi kali saat ini cukup dangkal sehingga perlu dilakukan pengerukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).

“Kita lihat kalinya sudah dangkal. Nanti kita minta SDA merapikan dan melakukan pengerukan,” ujarnya.

Penataan juga mencakup perbaikan jalan yang rusak dengan pelapisan ulang menggunakan hotmix, pengurasan saluran drainase, hingga penataan taman dan pohon di sekitar turap kali yang berpotensi merusak struktur penahan tanah.

Menurut Arifin, tahap awal kegiatan difokuskan pada pembersihan kawasan atau clean clearing. Ia meminta warga yang bangunannya berdiri di atas trotoar untuk membongkar secara mandiri sebelum proses penataan lanjutan dilakukan oleh dinas terkait.

Setelah tahap pembersihan rampung, sejumlah dinas seperti dinas pertamanan dan hutan kota, dinas bina marga, serta dinas SDA akan masuk untuk melakukan penataan lanjutan. Program ini, kata dia, akan terus berlanjut setelah Lebaran hingga kawasan tersebut benar-benar tertata.

Arifin juga menyoroti banyaknya saluran drainase yang tertutup bangunan atau lapak pedagang. Kondisi itu, menurutnya, kerap menjadi salah satu penyebab genangan di Jakarta karena saluran sulit dibersihkan.

“Kalau salurannya tertutup bangunan, tentu sulit dilakukan pengurasan. Ini yang sering menjadi penyebab genangan,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkot Jakarta Pusat memastikan akan mendata pedagang yang terdampak penertiban. Pemerintah berencana mencarikan lokasi berdagang yang lebih sesuai agar mereka tetap bisa menjalankan usaha.

“Saya tidak melarang orang mencari penghasilan. Tapi aturan tetap harus dipatuhi. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang,” kata Arifin.

Arifin pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, LMK, FKDM hingga PKK, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap tertata.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci agar fasilitas kota yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Jakarta harus kita jaga bersama. Infrastruktur sudah dibangun pemerintah, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, maka tidak akan berfungsi dengan baik,” tutup wali.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dalam kegiatan tersebut, BRI BO Bekasi Siliwangi menyalurkan bingkisan Ramadan kepada warga yang berada di sekitar lingkungan kantor. Bantuan pada Ramadan 2026 ini secara khusus ditujukan kepada para petugas kebersihan dan petugas keamanan yang bekerja di area sekitar kantor.

Pimpinan BRI BO Bekasi Siliwangi, Iqbal Perdana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga memberikan perhatian kepada masyarakat.

“BRI BO Bekasi Siliwangi tidak hanya menghadirkan produk perbankan unggulan, tetapi juga berkomitmen memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat,” ujar Iqbal.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 105 paket Ramadan disalurkan kepada para penerima manfaat. Sebanyak 50 paket diberikan kepada petugas kebersihan dan satpam di kawasan Kemang Pratama. Sementara itu, 55 paket lainnya diserahkan kepada juru parkir serta kaum duafa di sekitar lokasi.

Iqbal berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.

“Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan. BRI BO Bekasi Siliwangi secara rutin menjalankan berbagai program sosial di berbagai bidang, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya.

Kegiatan berbagi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian BRI BO Bekasi Siliwangi terhadap masyarakat sekitar sekaligus upaya memperkuat hubungan dan pelayanan kepada lingkungan di sekitar kantor.

[Redaktur: Napu Sineubok]

Namun, sidang kembali ditunda karena PT. KFI sebagai tergugat I dan PT. Danakirti Arta Kirana (DAK) sebagai tergugat II, tidak hadir. Justru yang hadir, turut tergugat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia.

Tidak hadirnya para tergugat pada sidang kedua, membuat kuasa hukum para penggugat, Salman Alfarizi, S. H, beserta tim merasa kecewa.

Dikatakan, ketidakhadiran para tergugat, menunjukkan sikap yang tidak memiliki itikad baik dan tidak menghargai pengadilan. "Seharusnya tergugat 1 dan tergugat 2 hadir, memiliki itikad baiklah, menghargailah panggilan dari pengadilan. Nah, harusnya mereka hadir," ucap salah satu kuasa hukum, M Iqbal, usai sidang kedua.

Malah, turut tergugat OJK yang memiliki niat baik untuk hadir memenuhi panggilan sidang kedua PN Jakarta Barat. Kehadiran OJK mendapat apresiasi dari kuasa hukum pengguggat.

Namun, apresiasi tidak menghilangkan pertanyaan soal pelaksanaan perlindungan data pribadi (PDP) dari setiap warga negara, khususnya di sektor keuangan.

"Tentu pelaksanaan perlindungan data pribadi itu harus jelas di sektor keuangan. Jangan serta merta melakukan pengecekan data pribadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik data. Dalam hal ini dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 terhadap para penggugat," tegas Iqbal.

Ia berharap, para tergugat menghormati dan hadir memenuhi panggilan sidang agar memahami perlindungan data pribadi di Indonesia.

Iqbal menjelaskan akan tetap menjalankan gugatan sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang berlaku. Harapannya, tidak ada lagi penggugat lain karena pengaksesan data secara ilegal diduga oleh KFI dan DAK.

"Mudah-mudahan pengaksesan data secara ilegal akses ini, cukuplah ke para penggugat ini. Tidak usah orang, ada penggugat-penggugat lain yang diakses datanya secara ilegal oleh PT. Kredivo Finance Indonesia maupun PT. Danakirti Arta Kirana," pungkasnya.

Sebelumnya, usai sidang perdana pada Rabu (11/2/2026), Iqbal menjelaskan bahwa substansi gugatan yang diajukan kliennya terkait perbuatan melawan hukum, Ilegal akses. Dimana, tergugat I dan tergugat II telah mengakses data keuangan pribadi para penggugat berupa sistem informasi layanan keuangan (SLIK) tanpa izin atau persetujuan para penggugat.

Dalam Undang-Undang (UU) PDP Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan, ada dua data yaitu data umum dan data spesifikasi.

“Nah, data spesifik yang dilakukan ilegal akses oleh para tergugat adalah data keuangan para penggugat tanpa sepengetahuan, sehingga para penggugat merasa dirugikan dan tidak menerimanya,” jelas Iqbal.

Iqbal juga menyoroti peran OJK sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang hadir dalam pengimplementasian data pribadi.

Menurutnya, kasus yang dialami penggugat merupakan bagian dari implementasi UU PDP yang perlu dichallenge.

“Undang -undang ini sudah diterbitkan sejak tahun 2022, tentu jangan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi implementasinya tidak jelas, jadi Ini kan perlu diperhatikan juga, nah kebetulan ini ada korbannya,” ungkap Iqbal.

Diketahui, KFI merupakan perusahan jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Seharusnya paham bahwa SLIK merupakan data pribadi karena terdapat informasi keuangan pribadi dari pemilik data. Namun seperti dengan yakin mengakses data pribadi karyawan tanpa seizin pemilik data, yang didapat dari OJK

Kondisi ini sangat mengenaskan karena memang diketahui pimpinan - pimpinan KFI yang merupakan warga negara asing seperti meremehkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia dianggap lemah atas kekuasaan mereka. Padahal jelas ada UU PDP.

Gugatan mantan karyawan KFI di PN Jakarta Barat semata-mata sebagai bentuk permohonan pertolongan hukum dari Negara Indonesia atas perilaku yang dianggap semena - mena yang dilakukan pihak asing terhadap rakyat Indonesia.

Para penggugat, sebagai mantan karyawan KFI yang seluruhnya warga negara Indonesia, sangat berharap agar hukum di Indonesia dapat diberlakukan kepada pimpinan - pimpinan KFI yang berwarganegaraan asing.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, disebutkan bahwa para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5,7 Miliar, dengan rincian Rp.5 Miliar kerugian imateril dan Rp.700 juta kerugian materil.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sikap Ahyari Ini berkaitan dengan hilang plang segel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Al Fatih yang memungkinan dibongkar atau dicuri oleh pihak yang tak suka perumahan ini disegel lantaran melanggar pembangunan di kawasan Situ Gugur Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan terkait kelanjutan pascasegelan Perumahan Al Fatih yang berada di kawasan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan dan keinginan Wali Kota Depok Supian Suri untuk mengembalikan Situ Pasir Putih atau Situ Gugur dalam inspeksi mendadak (sidak) pada tahun 2025 kemarin.

"Tegakkan sesuai aturan yang berlaku, demi menjaga kewibawaan pemerintah. Komisi A sudah sidak untuk memastikan segel itu terpasang, kita tahunya sampai hari ini segel harusnya masih terpasang, kalau hilang atau dicabut bakal kita cek lagi," geram Khairullah di Balai Kota Depok, Rabu (25/2/2026).

Mengenai apakah akan ada eksekusi pembongkaran bangunan rumah yang telah dibangun pihak developer Perumahan Al Fatih, kata dia, pihak Pemkot Depok telah diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Sudah kita minta Pemkot berkoordinasi dengan Pemprov Jabar, terkait dengan posisi lahan itu agar clear," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dirinya berkeinginan pembangunan yang sesuai dengan regulasi. Supaya hak-hak masyarakat juga dapat terlindungi.

Karena tugas Pemkot adalah memberikan kepastian terhadap masyarakat. Jangan sampai ada aturan yang dilanggar.

"Kami mengawasi, jangan sampai mohon maaf ada aturan yang dilanggar, lalu ada hak-hak masyarakat yang tak terpenuhi," bilangnya.

Terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, ia pun mendesak perijinan harus melaksanakan perizinan sesuai dengan aturan.

"Perizinan harus sesuai dengan aturannya, sesuai urutannya. Kalau ada pihak yang tidak melaksanakan peraturannya, ya tegakkan Perda," utasnya.

Di lain pihak, Sekretaris DPMPTSP Kota Depok Zarkasih menyampaikan mengenai Perumahan Al Fatih pihaknya sudah melimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sehingga, hal itu menjadi kewenangan Satpol PP terkait kelanjutan penindakan aturan maupun pengawasan pasca penyegelan perumahan tersebut.

"Soal Al Fatih, sudah dilimpahkan ke Pol PP. Jika ada laporan segel itu dicopot, maka Pol PP harus turun lagi ke lokasi. Sebab, ujung akhirnya di Pol PP," tandasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

"Kami belum tahu pasti, apakah segelnya hilang atau dicopot oknum pihak Perumahan Al Fatih. Kalau hilang dan kami harus memasangnya lagi, saya belum bisa bersikap," dalih Hendar lepas tanggung jawab, di ruang kerjanya  Kawasan Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda No.54, Kelurahan Depok, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431,  Selasa (24/2/2026).

Parahnya, menurut Fradesa, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun kemungkinan tidak mempunyai kewenangan penindakan, karena Perumahan Al Fatih disinyalir berada di areal eks Situ Gugur, kewenangan lahannya adalah milik Provinsi Jawa Barat atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Lepas tanggung jawab, padahal lantaran plang besar segel itu yang  yang sudah dicuri atau hilang dari posisi ditancapkan adalah dilakukan Satpol PP Kota Depok yang didalilkan Fradesa diminta oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dan, tidak sesederhana pikiran Hendar Fradesa, soalnya perkara ini sudah menjadi perhatian khusus Wali Kota Depok, Supian Suri. Suri pun dengan gagah sudah meninjau lokasi  pencurian lahan Situ Gugur ini oleh proyek Al Fatih ini. Ternyata walaupun Supiaj Suri sudah bersikap pasti, Satpol PP merasa belum bernyali untuk tegas melindungi hak kewenangan penyegelan perusahaan ini yang melanggar.

"Contohnya penertiban bangunan di atas situ Tujuh Muara Sawangan itu, dilakukan oleh SDA Provinsi Jabar, Satpol PP Kota Depok hanya menjaga keamanan lokasi agar eksekusi berjalan lancar," imbuhnya.

Soal penyegelan tahun lalu itu, dirinya menyebut tindakan tersebut dilakukan Satpol PP untuk menghentikan pembangunan rumah yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Penyegelan tahun lalu, sifatnya cuma buat menghentikan sementara pembangunan rumah-rumah di sana, karena tidak ada IMB," katanya.

Sebab, di Kota Depok setiap orang atau badan yang membangun rumah atau bangunan harus punya surat izin dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jikalau sudah punya izin, bisa dilanjutkan pembangunannya.

Hendar mengutarakan, Satpol PP dalam melakukan penindakan penertiban bangunan tidak sendiri, ada tim penertiban terpadu yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah (Sekda).

"Harus ada dari tim penertiban terpadu dulu yang ketuanya Sekda, baru Satpol PP bisa melakukan penertiban bangunan, tidak bisa sendiri," ujarnya.

Merunut perkara ini, pada hari yang sama mantan Kabid Gakda Satpol PP Depok Tono Hendratno Hasan yang kini sudah bermutasi menjabat Sekretaris Kecamatan Beji menerangkan, ia bersama jajarannya melakukan penyegelan Perumahan Al Fatih atas permintaan DPMPTSP.

"Waktu itu saya sebagai Satpol PP hanya menjalankan permintaan dari Dinas Perizinan, kalau tidak kita lakukan nanti dikira Satpol PP ada apa-apa," jelasnya.

Sebelum melakukan penindakan, sambung dia, sudah ada surat peringatan 1 sampai 3 dari tim Pengawasan Terpadu DPMPTSP. Karena tidak ada IMB, makanya Satpol melakukan penyegelan.

[Teunku Isnain Raseukiy]

Ketiga tersangka itu yakni, Arie Kurniawan selaku mantan Direktur Utama PT BPR Panca Danarakyat atau PT BPR Panca Dana, Maya Mariana selaku Customer Service PT Bank Perkreditan Rakyat Panca Danarakyat atau PT BPR Panca Danarakyat, dan Vanni Apriyanti Salam selaku Kepala Bagian Operasional dan SDM PT BPR Panca Danarakyat.

"Ketiganya diduga melakukan pencairan 69 berkas pencairan deposito atas nama 31 deposan tanpa sepengetahuan para deposan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (23/2).

Dikatakan Barkah, khusus untuk tersangka Arie Kurniawan terdapat tindak pidana lain yang dilakukan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2022.

"Tersangka sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dalam proses pencairan terhadap 208 berkas kredit, yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," ucapnya.

Atas dugaan itulah para tersangka diduga melanggar. Untuk tersangka Arie Kurniawan,  Pasal 49 ayat (1) huruf a atau Pasal 49 ayat (1) huruf c pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Dan/atau, Pasal 49 ayat (1) huruf c pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu tersangka Maya Mariana, Pasal 49 ayat (1) huruf a pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Atau Pasal 49 ayat (1) huruf c Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan tersangka Vanni Apriyanti Salam, Pasal 49 ayat (1) huruf a pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

[Tio Zahara]

Lahan proyek tersebut diketahui masih berstatus aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

LAKRI menjelaskan, penyegelan dilakukan Satpol PP pada 22 April 2025 mengacu pada Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Kewenangan penyegelan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Saat itu, pihak pengembang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun, LAKRI menilai pascapenyegelan, pengawasan tidak berjalan optimal. Plang segel sudah tidak terlihat di lokasi, sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung.

"Sebagai bentuk kontrol sosial, LAKRI  telah melayangkan tiga surat permintaan klarifikasi kepada Satpol PP Kota Depok, tetapi belum mendapat respons," ujar Ketua LAKRI, Yusuf Tarigan, didampingi Sekretaris Maulana, mempertanyakan komitmen penegakan aturan oleh pemerintah daerah, Kamis (19/2/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pencabutan plang segel tanpa izin resmi dari pemerintah dapat berujung pada sanksi pidana.

Lebih lanjut, LAKRI menyebut lahan Perumahan Al Fatih berada di kawasan aktif Situ Pasir Putih–Situ Gugur. Informasi tersebut diperoleh setelah melakukan klarifikasi ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. 

Pihaknya pun mempertanyakan proses penerbitan sertifikat atas lahan yang disebut sebagai kawasan situ.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat.

Terpisah, Wali Kota Depok Supian Suri bersama dinas terkait dan Komisi A DPRD Kota Depok sebelumnya telah meninjau lokasi. Dalam kunjungan tersebut, Supian menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemulihan fungsi Situ Gugur, setidaknya pada tahap awal.

Menurutnya, apabila polemik hanya difokuskan pada aspek administratif, dikhawatirkan seluruh kawasan berpotensi berubah menjadi area perumahan.

[Redaktur: Tio Zahara]

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyampaikan rasa syukurnya. Ia katakan, pencapaian ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pengamanan aset daerah serta penataan administrasi pertanahan.

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima penyerahan 3.922 sertifikat dari Kementerian ATR/BPN yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN kepada Gubernur DKI Jakarta. Ini menjadi langkah penting dalam pengamanan aset Pemprov DKI Jakarta,” ujar Faisal dalam keterangannya.

Faisal menilai capaian tersebut tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga menjadi prestasi berskala nasional. Upaya sertifikasi aset yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bahkan disebut berhasil mencatatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Ini menjadi kebanggaan bagi DKI Jakarta karena mendapatkan rekor MURI. Kami berharap ini bisa menjadi benchmark bagi provinsi lain di Indonesia,” katanya.

Faisal menegaskan, sertifikasi aset merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola kota yang modern dan berstandar global.

Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah daerah dinilai dapat lebih optimal dalam memanfaatkan aset untuk mendukung pembangunan.

“Penyerahan sertifikat ini diharapkan dapat kita manfaatkan dengan lebih baik lagi dalam mendukung pembangunan dan menjadikan Jakarta sebagai kota global,” tambahnya.

Meski demikian, Pemprov DKI mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, termasuk aset yang masih ditempati pihak tertentu. Untuk menyelesaikan persoalan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas instansi.

“Kami akan berkoordinasi dengan SKPD terkait serta pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik. Penataan ini harus dilakukan secara bersama-sama,” tegas Faisal.

Dalam rangka memperkuat pengamanan, Pemprov DKI juga telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari sertifikasi lahan, pemagaran aset, hingga pemasangan papan penanda kepemilikan.

Langkah-langkah ini, tegasnya, dilakukan untuk memastikan tertib administrasi pertanahan di DKI Jakarta. Sertifikasi menjadi kunci utama, disertai pengamanan fisik dan penandaan aset.

Melalui upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga aset daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset sebagai bagian dari transformasi menuju Jakarta sebagai kota global.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sayangnya, PT. KFI sebagai tergugat I dan PT. Danakirti Arta Kirana (DAK) sebagai tergugat II, tidak hadir. Begitu juga turut tergugat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, tidak hadir.

Sidang pun ditunda karena hanya dihadiri penggugat dan kuasa hukum Salman Alfarizi, S. H, beserta tim.

“Sidang ditunda hingga Rabu 25 Februari 2026,” ucap majelis hakim dalam sidang perdana di Ruang Sidang Oemar Seno Aji PN Jakarta Barat, Rabu (11/2/2026).

Usai sidang, salah satu tim kuasa hukum penggugat, M Iqbal mengaku kecewa. Ia sangat berharap para penggugat dapat hadir saat sidang.

"Harapan kami besar untuk para tergugat, ya, untuk hadir. Yaitu diantaranya adalah PT. Kredivo Finance, terus Danakirti Arta Kirana, dan turut tergugatnya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," ungkap Iqbal kepada wartawan.

Iqbal menjelaskan bahwa substansi gugatan yang diajukan kliennya terkait perbuatan melawan hukum, Ilegal akses. Dimana, tergugat I dan tergugat II telah mengakses data keuangan pribadi para penggugat berupa sistem informasi layanan keuangan (SLIK) tanpa izin atau persetujuan para penggugat.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, disebutkan bahwa para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5,7 Miliar, dengan rincian Rp.5 Miliar kerugian imateril dan Rp.700 juta kerugian materil.

Dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan, ada dua data yaitu data umum dan data spesifikasi.

“Nah, data spesifik yang dilakukan ilegal akses oleh para tergugat adalah data keuangan para penggugat tanpa sepengetahuan, sehingga para penggugat merasa dirugikan dan tidak menerimanya,” jelasnya.

Iqbal juga menyoroti peran OJK sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang hadir dalam pengimplementasian data pribadi.

Menurutnya, kasus yang dialami penggugat merupakan bagian dari implementasi UU PDP yang perlu dichallenge.

“Undang -undang ini sudah diterbitkan sejak tahun 2022, tentu jangan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi implementasinya tidak jelas, jadi Inika perlu diperhatikan juga, nah kebetulan ini ada korbannya,” ungkap Iqbal.

Iqbal berharap para tergugat hadir dalam sidang berikutnya agar bisa menyelesaikan permasalahan  dengan mantan pekerjanya.

“Untuk sidang ke depannya, sama. Harapan, mereka bisa hadir di persidangan, bagaimana mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.

Diketahui, KFI merupakan perusahan jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Seharusnya paham bahwa SLIK merupakan data pribadi karena terdapat informasi keuangan pribadi dari pemilik data. Namun seperti dengan yakin mengakses data pribadi karyawan tanpa seizin pemilik data, yang didapat dari OJK

Kondisi ini sangat mengenaskan karena memang diketahui pimpinan - pimpinan KFI yang merupakan warga negara asing seperti meremehkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia dianggap lemah atas kekuasaan mereka. Padahal jelas ada UU PDP.

Gugatan mantan karyawan KFI di PN Jakarta Barat semata-mata sebagai bentuk permohonan pertolongan hukum dari Negara Indonesia atas perilaku yang dianggap semena - mena yang dilakukan pihak asing terhadap rakyat Indonesia.

Para penggugat, sebagai mantan karyawan KFI yang seluruhnya warga negara Indonesia, sangat berharal agar hukum di Indonesia dapat diberlakukan kepada pimpinan - pimpinan KFI yang berwarganegaraan asing.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Program pembangunan ini sejalan dengan visi Walikota Depok Supian Suri yaitu "Depok Maju".

Mengutip paparan visi-misi dari berita Depok Supian Suri dalam rapat paripurna dengan DPRD, (3/3/2025) lalu, Supian mengusung visi Bersama Depok Maju sebagai pedoman dalam kepemimpinannya. 

Ia menegaskan bahwa kemajuan Kota Depok hanya bisa dicapai dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Kami meyakini hanya dengan kebersamaanlah cita-cita masyarakat Kota Depok bisa terwujud. Kemajuan yang kami maksud adalah Depok yang modern, kreatif, dan berdaya saing dengan sumber daya manusia (SDM) produktif serta tata kelola pemerintahan yang transparan," ungkap Supian. 

Sayangnya tata kelola pemerintahan yang transparan seperti yang diinginkan Walikota Depok tidak terlihat dari Dinas PUPR Kota Depok. 

Hal ini diungkapkan oleh Prans Shaleh Ketua LSM Pergerakan Transformasi (PATRA) kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Dari penelusuran data dan investigasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun anggaran terindikasi dugaan praktek monopoli dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran di Dinas PUPR yang kala jabatan Kepala Dinas dipegang Citra Yulianty (saat ini memangku jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan). 

‘’Ada praktik tidak sehat dilingkungan Dinas PUPR Kota Depok pada masa kepemimpinan Citra Yulianty. Praktik monopoli pekerjaan besar maupun kecil saat itu terjadi, ada puluhan paket pekerjaan dikuasai oleh satu orang kontraktor saja,’’ cetus Prans. 

Terkait temuan tersebut, pihaknya telah berkirim surat ke Dinas PUPR Kota Depok. Dalam surat klarifikasi yang disampaikan tertanggal 15 Desember 2025, juga dilampirkan data-data bagaimana praktek monopoli itu terjadi. 

“Terasa arogan dan begitu mencolok.  Dari ratusan paket proyek tiap tahunya, ada 13 nama perusahaan selama kurun waktu empat tahun anggaran terakhir (2022 - 2025) selalu ditunjuk sebagai pelaksana oleh PPK,” tuturnya.

Kepada wartawan, Prans juga memperlihatkan salah satu contoh penyedia yang me monopoli paket kegiatan tiap tahun di Dinas PUPR Kota Depok. 

Anatara lain CV. PM dengan rincian yaitu (TA 2022-11 paket), (TA 2023-17 paket), (TA 2024 - 20 paket) dan (TA 2025 - 13 paket) total 61 paket kegiatan.

Penyedia lainya yaitu CV. JMD (TA 2022-2025 total 77 paket), CV. AN (total 44 paket), CV. GMJ Total 32 paket, CV. AM Total 31 paket, PP total 37 paket, PPJ total 32 paket, CV. A Total 31 paket, CV. CK total 48 paket, CV. CM Total 57 paket, CV. SK Total 36 paket, CV. KK Total 48 paket dan CV. RJU Total 41 paket.

‘’APH (Aparat Penegak Hukum) kami minta memeriksa eks Kadis PUPR Kota Depok yang diduga membagi-bagi proyek kepada rekanan tertentu saja,’’ tegasnya.

Terpisah, eks Kadis PUPR Kota Depok Citra Yuliaty dihubungi lewat perpesanan WA, soal temuan dugaan monopoli tersebut malah memblokir konfirmasi wartawan. 

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Setelah mencermati informasi tersebut, menelaah sejumlah pemberitaan terkait, serta melakukan analisis yang lebih mendalam, dapat ditarik kesimpulan yang sejalan dengan judul tulisan ini sebagaimana tersebut di atas.

Dalam konteks tersebut, Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan sumber air baku yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa PAM JAYA selama ini secara konsisten menyampaikan kepada publik bahwa penyediaan air baku Jakarta bersumber dari Waduk Jatiluhur serta seluruh sungai yang mengalir di wilayah Jakarta, yang jumlahnya mencapai 13 sungai. Selain itu, PAM JAYA juga tengah menjajaki penambahan sumber air baku dari Bendungan Karian, yang saat ini masih dalam proses lanjutan kerja sama.

Arief Nasrudin juga menegaskan bahwa PAM JAYA tidak melakukan pengambilan air baku melalui eksploitasi air tanah dengan cara pengeboran. Setiap pengambilan air baku, baik dari waduk maupun sungai, dilakukan dengan memastikan volume pengambilan sesuai dengan perizinan yang berlaku serta tetap memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan ekologi.

Menurutnya, pengelolaan air baku harus dilandasi pola pikir hijau atau green mindset, agar Jakarta tidak hanya memperoleh layanan air bersih hari ini, tetapi juga mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Inilah green mindset Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama BUMD vital DKI Jakarta, PAM JAYA. Selain itu, terkait perawatan dan persyaratan lingkungan pada 13 aliran sungai di Jakarta, diketahui bahwa selama ini PAM JAYA di bawah kepemimpinannya turut berpartisipasi aktif dan menunjukkan kepedulian yang tinggi.

Pada kesempatan lain, saya juga pernah mengusulkan agar PAM JAYA bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut berperan aktif menjaga kawasan hulu hutan dari aliran sungai yang menuju Waduk Jatiluhur, termasuk daerah aliran sungai (DAS) yang terhubung dengan Waduk Cirata dan Waduk Saguling.

Dalam hal ini, saya meyakini bahwa green mindset yang dimiliki Arief Nasrudin merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari konsep Green Mind PAM JAYA. Argumentasi ini logis dan masuk akal, mengingat Waduk Jatiluhur merupakan sumber utama air baku bagi PAM JAYA. Artinya, PAM JAYA juga memiliki kepentingan besar terhadap berbagai persoalan alam, lingkungan, serta aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan dan dampak positif Waduk Jatiluhur.

Pesan mengenai pandangan green mindset dari Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, tersebut disampaikan bertepatan dengan penyelenggaraan Metro TV Green Summit 2026 yang mengusung tema “Accelerating Indonesia’s Green Transition”. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Emil Salim—ekonom senior, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup—sebagai keynote speaker.

Selain Arief Nasrudin, acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pimpinan institusi sebagai pembicara, di antaranya Indah Irmahdini, Masyita Crystallin, Diaz Hendropriyono, Indrawan Ditapradana, Nixon Napitupulu, Bambang Patiyono, Deddy Sudiarjanto, Andre Simangunsong, Kamia Handayani, Djoko Siswanto, Fuad Bawazier, Sugeng Suparwoto, Yudistian Yunis, Agung Kurniawan, serta Chialmi Dialdestoro Rosalim. Informasi ini tercantum secara jelas dalam materi visual berupa pamflet yang saya terima.

Di sisi lain, hal yang tidak kalah penting adalah komitmen PAM JAYA dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PAM JAYA menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan air bersih yang andal, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta, dengan target cakupan layanan 100 persen pada tahun 2029.

Dalam hal ini, Arief Nasrudin menyampaikan bahwa upaya perluasan cakupan layanan terus dilakukan secara bertahap. Sepanjang tahun 2025, PAM JAYA berhasil menambah sekitar 206.537 sambungan rumah baru, sehingga cakupan layanan air bersih di Jakarta mencapai 80,24 persen pada akhir tahun. Capaian ini dipandang sebagai fondasi penting dalam memperluas layanan air minum perpipaan secara merata di ibu kota.

Meski demikian, Arief mengakui bahwa laju pertumbuhan infrastruktur perpipaan yang belum sebanding dengan pertumbuhan populasi penduduk Jakarta tetap menjadi tantangan utama untuk mencapai target layanan penuh. Kompleksitas jaringan perpipaan juga memerlukan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan.

Seiring dengan penguatan infrastruktur fisik, PAM JAYA turut melakukan transformasi digital dengan mengoperasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Fusion yang mengintegrasikan proses bisnis dan layanan pelanggan. Perusahaan juga meluncurkan layanan AI call center berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan informasi layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif kepada masyarakat.

Terkait target pelayanan 100 persen pada tahun 2029, termasuk program penambahan pipa dan pengembangan jaringan distribusi lainnya, saya telah menulis sejumlah artikel sebelumnya. Kesimpulannya, program PAM JAYA tersebut telah menjadi harapan banyak pihak. 

Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara serius dan konsisten memantau langsung serta memberikan arahan tegas agar PAM JAYA mampu mewujudkan pelayanan air bersih terbaik bagi seluruh masyarakat Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Alasan utama yang saya kemukakan sangat sederhana dan masuk akal, yakni masa jabatan yang sudah terlalu lama, lebih dari enam tahun enam bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019.

Dalam sistem birokrasi modern, masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan kejenuhan organisasi, stagnasi kebijakan, serta menghambat regenerasi karier aparatur sipil negara lainnya. Kondisi tersebut tidak selalu sehat, baik bagi institusi maupun bagi pejabat yang bersangkutan. Di berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta juga kerap menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, gagasan pergantian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan komitmen terhadap prinsip meritokrasi dan penyegaran birokrasi.

Selain persoalan masa jabatan, argumentasi lain juga telah saya uraikan secara rinci dalam artikel berjudul “Era Syafrin Liputo 6,5 Tahun, Kemacetan Makin Parah: Perjalanan 10 KM di Jakarta Kini 25 Menit 31 Detik, Naik dari 23 Menit 20 Detik pada 2023.” Dalam tulisan tersebut, saya menjelaskan secara gamblang bahwa kemacetan Jakarta justru semakin memburuk di bawah kepemimpinan Syafrin Liputo, berdasarkan data objektif TomTom Traffic Index 2024.

Dengan berbagai tulisan tersebut, saya sempat meyakini bahwa duet kepemimpinan Pramono–Rano akan segera melakukan pergantian Kadishub DKI Jakarta. Namun, harapan itu belum terwujud. Dalam pelantikan dan rotasi 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025, nama Syafrin Liputo tidak termasuk dalam daftar pejabat yang diganti.

Sebanyak 11 pejabat yang dilantik saat itu antara lain Iin Mutmainnah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Dian Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta, Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, serta Fredi Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

Selanjutnya Hari Nugroho dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta, Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, Ian Sofian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Safitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan.

Atas kebijakan pergantian tersebut, saya tetap menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan Pramono–Rano. Tidak ada rasa kecewa, apalagi sentimen pribadi, hanya karena Syafrin Liputo belum diganti. Seluruh pendapat yang saya sampaikan semata-mata merupakan pandangan logis dan rasional demi perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa embel-embel kepentingan apa pun.

Namun, seiring berjalannya waktu, fakta berbicara dengan sangat jelas. Pada awal Januari 2026, TomTom Traffic Index 2025—sebuah survei kelas dunia yang selama ini menjadi rujukan resmi Pemprov DKI Jakarta—merilis laporan terbarunya. Hasilnya sangat mengejutkan publik, pemerhati transportasi, dan masyarakat Jakarta secara luas.

Berdasarkan rilis TomTom Traffic Index 2025, kemacetan Jakarta terbukti kian parah. Jika merujuk data TomTom Traffic Index 2024 yang dirilis Januari 2025, Jakarta masih berada di peringkat ke-90 kota termacet di dunia dan peringkat ke-5 secara nasional, di bawah Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya. Namun capaian tersebut ternyata tidak mampu dipertahankan, apalagi ditingkatkan.

Dalam laporan terbaru TomTom Traffic Index 2025, posisi Jakarta melonjak drastis menjadi peringkat ke-24 kota termacet di dunia, sebuah lompatan negatif yang sangat tajam dari posisi sebelumnya. Secara nasional, Jakarta bahkan naik menjadi peringkat kedua kota termacet di Indonesia, tepat di bawah Kota Bandung.

Masih merujuk laporan TomTom Traffic Index 2025, data lalu lintas Jakarta sepanjang tahun 2025 dikumpulkan selama 24 jam sehari, mencakup jam sibuk pagi dan sore. Data tersebut berasal dari lebih dari 3,65 triliun kilometer perjalanan di seluruh dunia, dikumpulkan secara anonim dari pengemudi di wilayah metropolitan dan pusat kota, mencakup seluruh jaringan jalan, baik jalan arteri maupun jalan tol.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemacetan rata-rata Jakarta mencapai 59,8 persen, meningkat 1,1 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Jarak tempuh rata-rata dalam 15 menit hanya 5,7 kilometer, lebih pendek 0,2 kilometer dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio perjalanan di jalan raya turun menjadi 20,7 persen, atau menurun 2 poin persentase dari tahun 2024, sementara kecepatan rata-rata di jalan raya juga melambat 1,8 kilometer per jam menjadi 41,8 kilometer per jam. Waktu tempuh rata-rata untuk perjalanan sejauh 10 kilometer mencapai 26 menit 19 detik, lebih lama 1 menit 6 detik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 25 menit 31 detik. Adapun kecepatan rata-rata kendaraan pada jam sibuk hanya 17,8 kilometer per jam, lebih lambat 1 kilometer per jam dibandingkan tahun sebelumnya.

Seluruh data tersebut semakin menegaskan bahwa kemacetan Jakarta bukan sekadar persepsi, melainkan realitas pahit yang dirasakan warga setiap hari. Masyarakat Jakarta tidak membutuhkan klaim keberhasilan berbasis peringkat semata, melainkan terobosan nyata dan kebijakan konkret yang mampu memperbaiki mobilitas.

Penurunan peringkat Jakarta ke posisi ke-90 dunia pada TomTom Traffic Index 2024 sempat dipersepsikan sebagai kabar baik. Namun faktanya, durasi perjalanan justru meningkat. Pada 2024, waktu tempuh perjalanan 10 kilometer mencapai 25 menit 31 detik, naik signifikan dari 23 menit 20 detik pada 2023 dan 22 menit 40 detik pada 2022. Data ini menunjukkan bahwa meskipun peringkat global turun, kemacetan secara riil justru semakin parah.

Perbandingan data historis TomTom juga memperkuat kesimpulan tersebut. Pada 2019, tingkat kemacetan Jakarta mencapai 53 persen dan masuk 10 besar dunia. Pada 2020 dan 2021, angka kemacetan memang turun akibat pandemi, namun kembali meningkat setelah aktivitas normal. Sejak 2022, TomTom mengubah metodologi dengan memasukkan durasi perjalanan per 10 kilometer, yang memberikan gambaran lebih nyata tentang kondisi lalu lintas.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh data dari INRIX Global Traffic Scorecard 2025. Jakarta tercatat sebagai kota termacet ke-9 di dunia dari 941 kota di 36 negara. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 83 jam per tahun akibat kemacetan. Pada tingkat nasional, INRIX mencatat Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia. Fakta ini menempatkan Jakarta sejajar dengan kota-kota termacet dunia seperti Paris, London, Cape Town, New York, dan Chicago.

Seluruh data dari TomTom dan INRIX tersebut merupakan hasil pengukuran objektif, bukan opini. Ketika seluruh indikator menunjukkan tren memburuk, sementara kepemimpinan di Dinas Perhubungan tidak mengalami penyegaran selama lebih dari enam tahun, maka evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan.

Oleh karena itu, dengan segala hormat dan niat baik, saya kembali menyampaikan pandangan bahwa sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, melakukan penyegaran kepemimpinan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pergantian Kadishub bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari manajemen pemerintahan yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jakarta membutuhkan energi baru, gagasan segar, dan terobosan konkret untuk keluar dari jerat kemacetan yang kian hari kian menggerogoti kualitas hidup warganya.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Iqbal menjelaskan, BRI Bekasi Siliwangi senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah melalui berbagai produk dan program unggulan. Salah satunya adalah aplikasi digital BRImo yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan hanya melalui satu genggaman.

Selain layanan digital, BRI juga memiliki produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai berperan penting dalam membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya.

Menurut Iqbal, di tengah berbagai program perbankan tersebut, BRI juga menjalankan program kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya adalah penyaluran bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, bantuan disalurkan kepada Mushala Al Mutaqin yang berlokasi di Jalan Kampung Pondok Benda Gardu, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ia menambahkan, bantuan tersebut merupakan sumbangan sukarela dari para pekerja BRI BO Bekasi Siliwangi yang rutin dikumpulkan setiap hari Jumat.

Adapun bantuan yang diberikan berupa cat untuk mendukung pembangunan dan perawatan mushala. Diharapkan, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta membantu meringankan kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Iqbal juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai BRI Bekasi Siliwangi atas kontribusi dan kepedulian mereka.

BRI BO Bekasi Siliwangi diketahui memiliki sejumlah program sosial yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.

[Redaktur: Tio Zahara]

Kantor kas tersebut kini menempati lokasi baru di Gedung Hutama Karya (HK) Tower, Jalan MT Haryono Kavling 8 Lantai 2, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemimpin Kantor Cabang (KC) BRI Pancoran, Ainul Wardi, menjelaskan bahwa proses pemindahan kantor telah dilaksanakan pada 22 Desember 2025. Sementara itu, peresmian operasional di lokasi baru dilakukan pada 29 Desember 2025.

“Seiring dengan relokasi tersebut, nama kantor juga berubah dari BRI KK Indrakarya menjadi BRI KK HK Tower,” ujar Ainul Wardi, Kamis (15/1/2025).

Hal senada disampaikan Kepala BRI KK HK Tower, Bambang Edi Prayitno. Ia menyatakan bahwa relokasi kantor telah direncanakan sebelumnya dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Pemindahan dilakukan pada 22 Desember 2025 dan diresmikan pada 29 Desember 2025,” jelas Bambang.

Ainul menambahkan, relokasi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Pemusatan operasional di gedung yang lebih representatif diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta kenyamanan bagi masyarakat.

Ia juga mengimbau kepada nasabah yang sebelumnya bertransaksi di lokasi lama agar dapat mengakses seluruh layanan perbankan melalui kantor baru di Gedung HK Tower.

Lebih lanjut, Ainul menegaskan bahwa BRI tetap berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik, sekaligus terus memperluas jangkauan serta meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Untuk informasi lebih lanjut terkait relokasi kantor tersebut, nasabah dapat menghubungi layanan SABRINA di nomor 08121214017 atau mengunjungi situs resmi BRI di bri.co.id.

Seluruh aktivitas perbankan di Kantor Kas HK Tower dipastikan tetap berjalan normal. Perubahan hanya terjadi pada lokasi kantor, sementara jenis dan kualitas layanan tetap sama, bahkan diharapkan semakin meningkat.

“Relokasi ini tidak mengganggu pelayanan maupun kenyamanan nasabah. Seluruh layanan tetap dapat diakses melalui kantor cabang terdekat serta berbagai kanal digital BRI seperti BRImo, Internet Banking, dan ATM,” pungkas Ainul.

[Redaktur: Andi Manan]

Jabatan tersebut memegang fungsi sentral dalam sistem pengawasan internal pemerintahan daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Artinya, Apabila hingga saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih secara sah melalui Pilkada 2024 belum menunjuk dan melantik Kepala Inspektorat baru, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kewibawaan dan konsistensi kepemimpinan Gubernur. 

Oleh karena itu, penggantian terhadap jabatan Kepala Inspektorat oleh Gubernur Pramono Anung merupakan kebijakan yang logis, penting, dan relevan, baik secara administratif maupun dalam perspektif politik pemerintahan. Hal ini patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD DKI Jakarta, untuk turut mengusulkan dilakukannya pergantian jabatan tersebut.

Posisi ini bukan sekadar jabatan struktural rutin, melainkan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki kewenangan strategis dalam menjamin akuntabilitas, integritas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di bawah pengawasan Inspektorat, fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap ASN maupun pejabat pemerintahan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Inspektorat memiliki tugas utama melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, dan evaluasi, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran administrasi. 

Dalam praktiknya, Inspektorat menjadi sumber laporan strategis bagi kepala daerah dalam menilai kinerja perangkat daerah lainnya. Selain itu, Inspektorat juga berperan memastikan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dijalankan secara konsisten.

Dengan fungsi yang demikian strategis, Gubernur DKI Jakarta memiliki kepentingan langsung untuk menunjuk dan melantik Kepala Inspektorat yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintahan Pramono Anung–Rano Karno. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pelantikan tersebut menjadi sangat penting dan mendesak.

Saat ini, jabatan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Dhany Sukma, pejabat eselon II yang memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dhany Sukma sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada periode 2021–2024 dan menduduki sejumlah jabatan strategis lainnya. Ia memiliki latar belakang pendidikan Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Dhany Sukma tidak diangkat dan dilantik oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2024 Pramono Anung-Rano Karno. Ia dilantik sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta oleh Penjabat (Pj)Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, pada 28 November 2024, menggantikan Syaefuloh Hidayat. 

Pelantikan tersebut dilakukan sekitar tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Gubernur, yang secara administratif berakhir pada 20 Februari 2025. 

Seharusnya, pada periode tersebut Penjabat Gubernur Teguh tidak perlu mengangkat dan melantik pejabat baru, mengingat masa tugasnya tersisa kurang dari tiga bulan sejak menjabat pada Oktober 2024 hingga pelantikan Gubernur Terpilih, Pramono Anung Wibowo, pada 20 Februari 2025. 

Akan lebih elok dan ideal apabila penentuan serta pelantikan pejabat baru tersebut dilakukan oleh Gubernur Terpilih.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Teguh Setyabudi melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fakta menariknya, dari tujuh pejabat tersebut, empat di antaranya kemudian telah diganti dan dilantik kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk menempati jabatan baru. Artinya, meskipun belum menjalani masa jabatan dua tahun, keempat pejabat tersebut tetap dapat diganti sesuai dengan kewenangan kepala daerah definitif.

Keempat pejabat tersebut adalah Syaefuloh Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan kemudian dilantik menjadi Kepala Badan Pembinaan BUMD; Muhammad Anwar yang berpindah dari jabatan Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman menjadi Wali Kota Jakarta Selatan; Sugih Ilman yang dari Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri dan Perdagangan dilantik menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; serta Chadir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan kemudian dilantik menjadi Asisten Gubernur Bidang Transportasi.

Dalam konteks tersebut, posisi Dhany Sukma sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta yang diangkat oleh Penjabat Gubernur memiliki karakter legitimasi yang berbeda dibandingkan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat langsung oleh kepala daerah definitif. Meskipun pengangkatan tersebut tetap sah dan legal, secara politik dan administratif legitimasi yang diberikan oleh gubernur hasil Pilkada memiliki bobot yang lebih kuat dibandingkan dengan pengangkatan oleh penjabat gubernur yang bersifat sementara.

Perbedaan legitimasi inilah yang menjadi salah satu dasar penting bagi Gubernur Pramono Anung untuk melakukan evaluasi dan pemilihan ulang terhadap jabatan Inspektur Provinsi DKI Jakarta. Langkah tersebut diperlukan guna memastikan keselarasan kepemimpinan, terutama dalam merujuk pada visi dan misi gubernur definitif, efektivitas fungsi pengawasan internal, serta konsistensi arah kebijakan pemerintahan daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan alasan pergantian yang relevan dan dapat dibenarkan secara administratif maupun substantif.

Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Namun hingga saat ini, posisi Kepala Inspektorat belum diisi melalui pelantikan langsung oleh gubernur definitif. Oleh karena itu, publik menilai seharusnya Gubernur Pramono Anung dapat segera memilih dan melantik pejabat Inspektorat DKI Jakarta yang baru.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai alasan belum dilakukannya penataan ulang pada jabatan strategis tersebut, padahal secara normatif Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta peraturan teknis lainnya.

Kepala Inspektorat yang diangkat langsung oleh gubernur terpilih akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini juga meliputi tugas dalam memeriksa penyimpangan administratif, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan daerah. Kehadiran figur yang dilantik oleh gubernur definitif juga akan meningkatkan kredibilitas pemerintahan DKI Jakarta, baik di mata publik maupun di internal birokrasi.

Dengan demikian, duet Pramono Anung–Rano Karno perlu mempertimbangkan secara matang penggantian atau setidaknya penataan ulang posisi Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui proses seleksi dan pengangkatan resmi oleh gubernur definitif. Langkah ini bukan semata formalitas birokrasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip good governance.

Langkah tersebut sekaligus akan memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan Jakarta ke depan, serta memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara konsisten, baik secara administratif maupun substantif. Oleh karena itu, sudah selayaknya gubernur baru menunjuk dan melantik pejabat strategis Kepala Inspektorat DKI Jakarta yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Proyek tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh sistem pengamanan kebakaran di gedung pemerintahan itu berfungsi secara optimal. Revitalisasi ini mencakup serangkaian kegiatan pemeliharaan, perbaikan, peremajaan, hingga peningkatan teknologi pada instalasi proteksi kebakaran yang telah ada sebelumnya. 

Langkah tersebut dilakukan agar sistem pemadam kebakaran tidak hanya terpasang secara fisik, tetapi juga benar-benar siap digunakan dalam kondisi darurat.

Pembiayaan proyek revitalisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pengadaan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada sistem e-katalog. Dalam pelaksanaannya, PT Janssen Natama Abadi ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Berdasarkan informasi yang diterima, proyek revitalisasi tersebut telah diselesaikan tepat waktu. Proses serah terima pekerjaan pun berjalan lancar setelah seluruh pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100 persen.

Dengan selesainya proyek ini, diharapkan sistem proteksi kebakaran Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Utara Blok P dapat berfungsi secara optimal. Keberadaan sistem yang andal dinilai penting untuk mendukung keamanan gedung sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

[Redaktur: Alpredo]

Meski dikemas singkat, visual tersebut menyampaikan pesan keras dan bernada tudingan, seolah-olah Gubernur Pramono lebih mementingkan pembongkaran tiang monorel dengan anggaran Rp100 miliar dari APBD DKI Jakarta dibandingkan kepentingan warga miskin, karena disebut telah “memotong” subsidi pangan sebesar Rp300 miliar.

Bagi masyarakat yang tidak memahami konteks persoalan secara utuh, visual semacam ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa Gubernur Pramono Anung bersikap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan narasi yang menyebut Pemprov Jakarta lebih memilih “menyelamatkan tiang monorel daripada perut warga miskin” jelas merupakan sindiran keras yang tidak berdasar dan menyesatkan. Opini semacam ini dapat membentuk persepsi negatif terhadap kebijakan publik dan mencederai penilaian rasional masyarakat.

Sebagai warga Jakarta, saya merasa perlu meluruskan duduk persoalan secara proporsional dan logis. Hal ini sangat perlu saya lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang keliru terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, baik terkait pembongkaran tiang monorel maupun isu subsidi pangan.

Kebijakan pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Tiang-tiang monorel tersebut telah mangkrak sejak proyeknya dimulai pada tahun 2004 dan hingga kini, lebih dari dua dekade kemudian, tidak pernah difungsikan. Dari era Gubernur Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Anies Baswedan, persoalan monorel tidak pernah dituntaskan secara konkret.

Dalam konteks tersebut dapat simpulkan  bahwa keberanian dan ketegasan Gubernur Pramono Anung untuk menyelesaikan warisan masalah lama ini menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab. Dari sinilah penghormatan dan apresiasi tinggi perlu diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Keberadaan 98 tiang monorel tersebut jelas mengganggu estetika kota, keselamatan lalu lintas, serta tata ruang Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembongkaran tiang-tiang tersebut, yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Proses ini bukan perkara sederhana, mengingat adanya aspek kerja sama masa lalu antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail, status aset (Rp132 Miliar) yang berkaitan dengan BUMN PT Adhi Karya, serta perhitungan nilai penyusutan aset.

Selain banyak hal rumit yang harus dituntaskan, langkah pembongkaran tiang monorel juga harus melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Atas dasar itu, keberanian Gubernur Pramono Anung patut dihormati dan diapresiasi. Saya cukup memahami pembangunan proyek monorel beserta berbagai permasalahannya sejak awal. Untuk itu mungkin pada kesempatan lain saya dapat menyusun tulisan atau artikel yang menjelaskan secara lebih rinci dan mendalam mengenai sejarah serta kompleksitas proyek monorel tersebut.

Isu kedua yang perlu diluruskan adalah klaim adanya pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Pada prinsipnya, anggaran subsidi pangan tidak dihapus dan tidak dihentikan. Program subsidi pangan, termasuk bantuan daging dan susu bagi warga miskin, tetap berjalan hingga Desember 2026. Yang terjadi adalah penyesuaian strategi penganggaran.

Dalam APBD 2026, subsidi pangan tetap dianggarkan untuk periode Januari hingga Agustus 2026. Selanjutnya, alokasi untuk periode September hingga Desember 2026 akan dimasukkan dalam APBD Perubahan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dampak dari pemotongan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat, yang menyebabkan APBD DKI Jakarta 2026 turun signifikan dari semula Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp81,3 triliun.

Akibat penyesuaian tersebut, alokasi Program Pangan Bersubsidi yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp955 miliar disesuaikan menjadi Rp655 miliar pada APBD murni. Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin telah berkomitmen bahwa kekurangan tersebut akan dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan 2026. Artinya, penyesuaian ini tidak akan mengurangi hak maupun penerimaan warga terhadap Program Pangan Bersubsidi.

Isu penyesuaian anggaran ini memang sempat menjadi perdebatan dalam pembahasan APBD 2026 di DPRD DKI Jakarta. Namun Gubernur Pramono Anung dan Ketua DPRD secara tegas menegaskan bahwa tidak ada pemotongan subsidi pangan, melainkan pengaturan ulang waktu penganggaran agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

Demikian penjelasan ini saya sampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi dan penyeimbang atas beredarnya visual viral yang menyudutkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, tanpa dasar yang objektif dan utuh.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Artikel ini juga merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Meski Uji Coba Minta Dihentikan, Gubernur Pramono Ingin RDF Rorotan Tetap Beroperasi, Ayo Kita Bantu Bersama: DLH Perlu Lakukan Upaya Solusi Optimal.”

Saya memahami bahwa Gubernur Pramono Anung memiliki komitmen kuat agar RDF Plant Rorotan tetap beroperasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah Jakarta, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Gubernur secara tegas menyampaikan bahwa persoalan yang muncul bukan bersumber dari teknologi maupun proses RDF itu sendiri, melainkan dari aspek pengangkutan sampah dan kondisi bahan baku yang belum optimal.

Permasalahan tersebut memicu timbulnya bau akibat air lindi selama proses transportasi. Oleh karena itu, fokus penanganan diarahkan pada pembenahan sistem pengangkutan sampah serta penerapan standar operasional prosedur yang lebih ketat agar seluruh proses RDF berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan kebijakan yang tepat dari Gubernur DKI Jakarta dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebutuhan pengelolaan sampah.

Atas dasar komitmen tersebut, Gubernur Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menghentikan sementara operasional uji coba RDF ketika muncul protes warga akibat bau tidak sedap, guna memastikan seluruh perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Pada November 2025, Gubernur secara khusus memerintahkan penghentian sementara uji coba hingga tersedia sarana transportasi berupa truk sampah tipe compactor yang lebih memadai untuk mencegah tumpahan air lindi di jalan.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan tegas bahwa RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis dalam menangani timbulan sampah Jakarta yang mencapai ribuan ton per hari. Oleh karena itu, operasional RDF harus segera berjalan secara optimal hingga mencapai target kapasitas desain sebesar 2.500 ton sampah per hari. Arahan ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis dan lingkungan secara terukur.

Seluruh arahan Gubernur Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Berbagai persoalan yang muncul ditangani melalui pembenahan, koreksi, dan evaluasi menyeluruh, sehingga RDF Plant Rorotan dapat kembali beroperasi hingga saat ini, per 8 Januari 2026. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam merespons keluhan masyarakat di sekitar lokasi.

Dalam konteks tersebut, mayoritas RW di tiga kelurahan menyatakan dukungan terhadap keberadaan RDF Plant Rorotan. Dukungan ini sejalan dengan pelaksanaan target operasional maksimal yang dijalankan secara bertahap sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta. Persetujuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang berupa dialog, sosialisasi, evaluasi teknis, serta perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui, RDF Plant Rorotan dirancang sebagai bagian penting dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta guna mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif. Dalam implementasinya, operasional RDF dijalankan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi teknis di lapangan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Produksi awal pascapenghentian sementara uji coba dimulai sekitar 250 ton sampah per hari, kemudian ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton per hari. Ke depan, kapasitas akan terus ditingkatkan secara gradual seiring penyempurnaan sistem pengendalian emisi dan kebauan, serta penambahan armada pengangkut sampah berupa truk compactor yang memenuhi standar.

Pendekatan bertahap ini sejalan dengan prinsip dan ketentuan hukum lingkungan hidup yang mewajibkan setiap fasilitas pengelolaan limbah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta melakukan pemantauan kualitas udara dan lingkungan secara berkala. Setiap peningkatan kapasitas operasional harus didukung bukti bahwa kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.

Sejak tahap awal uji coba, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan sosialisasi dan dialog dengan warga. Pada Februari 2025, sosialisasi dilaksanakan kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Rorotan dan perwakilan warga Jakarta Garden City di Kelurahan Cakung Timur. Warga menyampaikan keluhan terkait asap dan bau, yang kemudian ditindaklanjuti dengan komitmen perbaikan teknis dan penghentian sementara operasional.

Forum perwakilan warga pada Maret 2025 menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dua arah. Dalam forum tersebut, DLH menegaskan urgensi RDF Rorotan sebagai solusi strategis pengelolaan sampah Jakarta, sekaligus memastikan pemenuhan baku mutu lingkungan. Kontraktor pelaksana menyampaikan langkah-langkah teknis peningkatan pengendalian gas buang dan kebauan, sementara warga menuntut transparansi, keterlibatan dalam pemantauan, serta peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Keseriusan pemerintah daerah juga ditunjukkan melalui kunjungan langsung Gubernur DKI Jakarta ke RDF Plant Rorotan pada Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, warga dari berbagai kawasan Jakarta dan wilayah penyangga Bekasi kembali menyampaikan aspirasi terkait bau, asap, jenis sampah yang diolah, serta pengaturan armada truk sampah. Gubernur menegaskan bahwa proses perbaikan dan operasional RDF akan diawasi secara langsung dan ketat oleh pemerintah provinsi.

Penyampaian pendapat warga yang terjadi setelahnya justru memperkuat kesepahaman bahwa RDF Rorotan tidak ditolak, melainkan perlu diperbaiki dan dijalankan secara bertahap. Kesepakatan bersama menekankan pentingnya peningkatan sistem pengendalian lingkungan, penghentian sementara jika diperlukan, serta pelaksanaan uji coba berjenjang dari kapasitas rendah hingga maksimal.

Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, dialog berkelanjutan terus dilakukan. Warga Kelurahan Cakung Timur menyatakan dukungan terhadap proyek pemerintah selama dampak negatif dapat dimitigasi. Apresiasi disampaikan atas peningkatan alat pengendalian emisi dan kebauan, disertai dorongan agar warga dilibatkan dalam pemantauan serta perhatian serius terhadap aspek kesehatan, lalu lintas truk sampah, dan dampak ekonomi.

Dalam sosialisasi lanjutan yang melibatkan perwakilan warga dari tiga kelurahan di Jakarta serta wilayah Bekasi, DLH menyampaikan bahwa seluruh perangkat pengendalian lingkungan telah berfungsi dan uji coba lanjutan dilakukan secara bertahap. Audiensi dengan warga Ujung Menteng pada Desember 2025 menegaskan bahwa keberatan warga bukan pada keberadaan RDF, melainkan pada pengaturan lalu lintas armada sampah agar tidak mengganggu permukiman.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa mayoritas RW di Kelurahan Rorotan, Cakung Timur, dan Ujung Menteng pada prinsipnya mendukung keberadaan RDF Plant Rorotan. Dukungan ini diberikan dengan syarat operasional dijalankan secara bertahap, transparan, serta memenuhi standar lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan dialog, perbaikan teknis, dan pengawasan langsung sebagaimana diarahkan Gubernur DKI Jakarta, target operasional maksimal RDF Rorotan kini berjalan secara terukur dan bertanggung jawab sebagai bagian dari solusi berkelanjutan pengelolaan sampah Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Di tengah gencarnya gaung moderasi beragama oleh pemerintah, praktik penolakan dan intimidasi terhadap kegiatan ibadah kembali terjadi.

Memasuki awal tahun 2026, kasus terbaru penolakan ibadah kembali mencuat di Kota Bandung. Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari 2026 di Ballroom Sudirman, Bandung, dilaporkan mendapat penolakan dari organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah (PASS).

Menanggapi peristiwa tersebut, Riduan S Purba, Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jawa Barat, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus peringatan keras terhadap kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat yang dinilainya semakin memburuk.

“Rentetan kasus intoleransi yang terus berulang menunjukkan bahwa Jawa Barat berada dalam kondisi darurat toleransi. Hak konstitusional warga negara untuk beribadah semakin terancam oleh intimidasi, kekerasan, dan pembiaran,” tegas Riduan.

GMKI Jawa Barat menilai, kondisi tersebut mencerminkan jalan terjal yang harus ditempuh kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah. Bahkan, mendirikan rumah ibadah kerap menjadi proses panjang yang sarat tekanan dan diskriminasi.

Menurut Riduan, fenomena ini bukan lagi sekadar konflik horizontal, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menjalankan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, GMKI Jawa Barat mencatat serangkaian kasus intoleransi, mulai dari persekusi dan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, penolakan pendirian gereja di Depok, intimidasi ibadah di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, penolakan ibadah Natal di Jonggol, gangguan ibadah di Bekasi, penolakan ibadah umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung, hingga penolakan KKR terbaru di Bandung.

GMKI menilai peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan pola yang sistemik, berulang, dan minim penegakan hukum. Berdasarkan catatan lembaga pemantau kebebasan beragama, Jawa Barat secara konsisten berada di jajaran teratas provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.

“Ketika pelaku tidak ditindak dan korban justru ditekan untuk diam, maka negara secara tidak langsung melegitimasi intoleransi,” ujar Riduan, Rabu (7/1/2026)

Atas kondisi tersebut, GMKI Jawa Barat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjamin kebebasan beragama, mengusut tuntas seluruh kasus intoleransi, mengevaluasi kebijakan perlindungan kebebasan beragama, serta memperkuat pendidikan toleransi dan pluralisme di tengah masyarakat.

GMKI Jawa Barat menegaskan bahwa diam adalah bentuk pembiaran, dan pembiaran merupakan kekerasan struktural terhadap kelompok minoritas.

“Jika negara terus absen, maka intoleransi akan menjadi wajah resmi Jawa Barat,” tutup Riduan.

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Perasaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena saudara-saudara kita di Sumatra sedang terdampak bencana, sehingga tidak pantas rasanya merayakan pergantian tahun secara berlebihan.

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jakarta memilih merayakan Tahun Baru dengan cara yang sangat sederhana, tanpa pesta kembang api dan petasan. Namun, perayaan ini justru sarat makna kemanusiaan melalui doa bersama serta penggalangan donasi bagi para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dari sinilah rasa senang dan bangga itu tumbuh, karena kebijakan tersebut mencerminkan empati yang tulus serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Apresiasi dan rasa hormat saya, sebagaimana juga dirasakan masyarakat Jakarta, patut disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo atas kebijakan tersebut.

Keputusan Gubernur Pramono Anung Wibowo menunjukkan kepekaan seorang pemimpin terhadap penderitaan saudara-saudara sebangsa di Pulau Sumatra. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif, karena secara nyata mengajak seluruh warga Jakarta untuk menahan euforia dan menggantinya dengan doa, solidaritas, serta aksi nyata berupa donasi.

Sikap Gubernur Pramono tersebut pun disambut dengan antusias oleh masyarakat Jakarta. Banyak warga merasa terharu dan bahagia, serta dengan penuh kesadaran merayakan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 secara sederhana dan berpartisipasi aktif dalam penggalangan bantuan kemanusiaan.

Kegembiraan dan rasa haru yang saya rasakan sangat beralasan. Sejak awal terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra, saya meyakini bahwa musibah ini merupakan bencana besar yang membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa. 

Dalam konteks itulah saya menulis sejumlah artikel sebagai bentuk keprihatinan, kepedulian, dan empati mendalam, di antaranya usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk tim khusus bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra, seruan gerakan gotong royong nasional yang lebih penting daripada perdebatan status bencana nasional, hingga penegasan bahwa negara harus hadir dan menegakkan hukum atas tragedi kemanusiaan yang terjadi. 

Semua tulisan tersebut lahir dari kesadaran bahwa bencana bukan semata-mata peristiwa alam, melainkan juga persoalan tata kelola, kepatuhan hukum, serta tanggung jawab negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah serta berbagai aspek relevan lainnya.

Karena itu, saya dengan tegas menyatakan rasa senang, bangga, dan puas atas kebijakan Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam mengelola perayaan pergantian tahun kali ini. Perayaan yang diisi empati, kebersamaan, doa, dan donasi mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Kebanggaan ini bukan hanya saya rasakan secara pribadi, tetapi juga tercermin dari sikap mayoritas masyarakat Jakarta yang mendukung penuh kebijakan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam perayaan malam Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menghimpun donasi masyarakat sebesar Rp3,1 miliar. Dana ini akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa perayaan dilakukan secara sederhana dan penuh empati, sesuai dengan aspirasi publik Jakarta. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan peniadaan kembang api dinilai luar biasa dan mencerminkan kedewasaan warga Jakarta yang plural.

Rangkaian acara malam tahun baru juga diawali dengan doa bersama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta penyesuaian sejumlah penampilan musik sebagai bentuk solidaritas terhadap daerah terdampak bencana. Selain itu, sebanyak 10 persen pendapatan Ancol, sebagai BUMD milik DKI Jakarta, turut disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan dan digabungkan dalam total donasi yang terkumpul.

Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, langkah Pemprov DKI Jakarta ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan sumber daya. 

Kebijakan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dan tindakan kemanusiaan lintas wilayah. Penyaluran bantuan melalui Baznas pun memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memungkinkan zakat, infak, dan sedekah dikelola secara akuntabel untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, termasuk penanganan bencana.

Pada akhirnya, perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta menjadi contoh bahwa pergantian tahun tidak harus dirayakan dengan kemewahan dan hingar bingar. Di tengah duka saudara-saudara kita di Sumatra, Jakarta memilih jalan empati, doa, dan solidaritas nyata. Ini adalah cerminan kepemimpinan yang beradab dan masyarakat yang dewasa. Semoga doa dan bantuan moral, spiritual, serta sosial dari warga Jakarta benar-benar meringankan beban para korban dan menjadi penguat persaudaraan kebangsaan kita.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Pasalnya, penertiban tersebut tidak memenuhi kaidah  standar operasional normatif yang berlaku. Hal ini terlihat dari tanggal Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan secara terburu-buru dan terkesan tidak profesional. 

Surat Peringatan (SP) ke-2 dan ke-3 disampaikan bersamaan dengan aksi penertiban, Selasa, 16 Desember 2025. 

Personel Satpol PP Kota Depok angkut keluar barang-barang milik RW 15, Kemirimuka saat penertiban, Selasa (16/12/2025). [METROJAKARTANEWS.CO / Awanama]

Brutalnya lagi, Kantor RW 015, Kelurahan Kemirimuka ikut pula tergusur. Padahal Arief selaku ketua RW 015, menyatakan bahwa telah memiliki Surat Pengelolaan Lahan yang resmi atas nama RW yang diterbitkan oleh  Pemerintah Kota Depok yang masih berlaku. 

Menurut Arief, penataan kawasan sedang kami lakukan bertahap. Rencananya, kami akan membuat taman di sisi saluran untuk minimalisir bangunan kumuh. Tapi ternyata Kantor RW yang juga berfungsi sebagai pusat monitoring sampah dan kegiatan warga, ikut juga tergusur," keluh Arief.

Arief juga mengeluhkan diterimanya SP3 bersamaan harinya tepat saat penggusuran. Padahal di surat tersebut tertulis jelas, bahwa diberikan waktu 1x24 jam untuk melakukannya secara mandiri. 

Saya, Didiet Wahyu selaku Pemerhati Lingkungan menyayangkan penertiban brutal yang menyalahi prosedur. 

Jadi, para pimpinan penggusur yang berasal dari Satpol PP Kota Depok harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.

Apalagi proses penggusuran dilakukan secara arogan oleh Satpol PP selaku penegak Perda yang katanya humanis.

Diagendakan, para aktivis akan mendukung aksi unjuk rasa warga pada hari Senin, 22 Desember 2022. Para warga kecewa karena kantor RW[-nya sebagai Pusat Aktivitas dan kegiatan pelayanan warga dihancurkan secara semena-mena oleh para oknum yang mengaku penegak perda. 

Aksi unjuk rasa itu menuntut ke Walikota Depok, agar Para Pejabat yang menjadi pimpinan penggusuran semena-mena di nonjobkan! Para pejabat itu dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya, jadi harus segera diganti dan bertanggung jawab. Apalagi kantor RW tersebut dibangun melalui swadaya warga.

Beberapa waktu belakangan ini Satpol PP Kota Depok gencar melakukan penertiban. Tetapi menurut Didiet, banyak pula pelanggaran aturan normatif yang justru dilakukan oleh para oknum penegak Perda tersebut, diantaranya adalah: 

1. Tidak melakukan kajian dan pendataan resmi kawasan yang akan ditertibkan;

2. Arogan dan berlaku sewenang-wenang, seolah oknum Pimpinan Satpol PP adalah Tuhan;

3. Melakukan kesalahan prosedur, terutama dalam penerbitan surat dan administrasi awal;

4. Penghilangan aset pemerintah, yaitu Plang Segel Resmi di lahan Setu Gugur, dengan dalih angin puting beliung;

5. Menerbitkan Surat Perintah Bongkar Ilegal, karena hanya membongkar sebagian lahan yang diduga akan digunakan oleh pihak swasta di Jl. Komjen Yasin, Kelapa Dua, Cimanggis;

6. Hanya membongkar bangunan-bangunan warga yang notabene mayoritas merupakan Pedagang Mikro. Tanpa membuat perencanaan lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk solusinya. Padahal Pemerintah Kota Depok saat ini gencar mengkampanyekan jargon Pembinaan Usaha Mikro;

7. Melakukan pembiaran atas bangunan-bangunan beton yang jelas melanggar, karena didirikan di atas badan sungai. Seperti di sepanjang Jl. Margonda (banyak bangunan permanen yang berdiri tegak di atas Kali Cabang Tengah);

8. Tidak melakukan eksekusi atas pelanggaran, yang justru telah diberikan peringatan berkali-kali, seperti bangunan di tepi Kali Ciliwung di sebelah Perumahan Griya Tugu Asri, Cimanggis Depok;

9. Penyidik PPNS tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam menangani pelanggaran Perda; dan

10. Banyak lagi aturan normatif yang justru ditabrak oleh Para Oknum Penegak Perda.

Didiet menegaskan, agar Walikota Depok  mengevaluasi total kinerja aparat Satpol PP agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai pada akhirnya hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang tak berkesudahan, karena tidak kompetennya para pimpinan di tubuh Satpol PP Kota Depok.

[Redaktur: Tio Zahar]

Ketua IKIAD DPRD Kota Depok, Eka Suryani Sakti mengatakan, dalam membangun ketahanan keluarga, IKIAD memiliki peran yang sangat strategis. IKIAD bukan hanya sekadar organisasi, tetapi merupakan wahana bagi Istri Anggota DPRD untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. 

"Kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat Kota Depok secara keseluruhan," ujarnya dalam sambutan, Jumat (19/12/2025). 

Salah satu fokus utama IKIAD ialah pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Menurutnya, perempuan yang kuat dan berdaya merupakan aset berharga dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. 

Maka dari itu, IKIAD terus menggalang program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, serta peningkatan kesadaran akan hak-haknya. 

Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak juga menjadi tanggung jawab bersama. "Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dan dididik dengan baik. IKIAD memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya. 

Eka menjelaskan, tantangan yang dihadapi keluarga dan masyarakat semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja keras untuk menghadapinya. 

"Momentum peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa," sambungnya. 

Di sela kegiatan itu juga, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna menyerahkan simbolis bantuan untuk korban bencana Sumatera yang diterima oleh Ketua BAZNAS. IKIAD DPRD Kota Depok juga memberikan bingkisan kepada beberapa petugas keamanan dan petugas kebersihan Gedung DPRD Kota Depok.

"Saya mengajak semua untuk bersatu padu dan berkolaborasi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang berkualitas. Di peringatan Hari Ibu ini, mari kita terus saling mengajak, meningkatkan dan menyemangati rasa kebangsaan kita. Karena proklamasi 80 tahun lalu adalah perjuangan berat dalam kolonialisme," imbuhnya. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PKK Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau akrab disapa Cing Ikah, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, Anggota DPRD Kota Depok, Sekretaris DPRD dan jajarannya serta masyarakat.

[Redaktur: Andri Setiawan]

Pimpinan Cabang BRI Jakarta Menara BRILiaN, Marco Arief Pramudita, mengatakan rebranding dilakukan berdasarkan hasil riset independen dari Nielsen, Kantar, dan Kadence. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa meski BRI memiliki citra kuat sebagai bank kerakyatan, persepsi sebagai bank “tua” masih melekat di kalangan urban dan generasi muda, termasuk pada layanan digital yang dinilai belum cukup aspiratif.

“Riset memperlihatkan koneksi emosional BRI dengan segmen anak muda masih lemah. Selain itu, terdapat ketidaksinambungan antarsubbrand serta arsitektur merek yang belum sepenuhnya konsisten, sehingga daya tarik BRI di segmen urban relatif rendah,” ujar Marco, Kamis (18/12/2025).

Melalui pembaruan identitas ini, BRI menargetkan perubahan persepsi publik, dari bank yang identik melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, menjadi bank universal yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen korporasi.

“BRI ingin tampil lebih modern, inklusif, dan relevan bagi milenial serta generasi Z. Kami ingin tetap kuat di pedesaan sekaligus kompetitif di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Marco menegaskan, perluasan segmen tidak mengubah komitmen BRI terhadap UMKM. Saat ini, sekitar 60 persen portofolio nasabah BRI berasal dari sektor tersebut. Ke depan, porsinya akan dijaga di kisaran 40–50 persen seiring pertumbuhan segmen lainnya.

“BRI tetap menjadi bank UMKM dan akan terus menjalankan berbagai program pemerintah, seperti penyaluran KUR, program Makan Bergizi Gratis, 3 juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.

Dalam rebranding ini, BRI juga memperbarui logo dan identitas visual dengan mengganti palet warna Biru BRI menjadi Biru Nusantara. Warna biru tetap menjadi identitas utama, diperkaya dengan palet sekunder seperti Biru Mentari dan Biru Cakrawala yang merepresentasikan nilai progresif dan berorientasi pada nasabah.

Selain itu, BRI menyusun arsitektur merek yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Pembaruan ini diterapkan pada seluruh materi komunikasi dan produk, mulai dari poster dan banner, kartu debit, Tabungan Junio, layanan prioritas dan private banking, hingga kartu uang elektronik Brizzi.

[Redaktur: Jupriadi Lamna]

Penyerahan bantuan dilakukan pada 5 Desember 2025 dan disalurkan melalui Yayasan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Al Qur’an yang berlokasi di Desa Bojong Rangkas. Selanjutnya, paket sembako tersebut didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bogor.

Pimpinan Cabang BRI Bogor Dewi Sartika, Fahmi Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BRI terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ia menjelaskan, program TJSL BRI dirancang untuk memberikan dampak langsung dengan menyesuaikan jenis bantuan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui penyaluran sembako ini, BRI berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan kebutuhan masyarakat penerima,” ujar Fahmi.

Selain bantuan pangan, Fahmi menambahkan bahwa program TJSL BRI juga mencakup berbagai kegiatan lainnya, mulai dari bidang sosial, keagamaan, kesehatan, hingga sektor pendukung kesejahteraan masyarakat.

BRI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari peran perusahaan dalam mendukung masyarakat dan lingkungan.

[Redaktur: Andy Syamzi]

Gugatan pekerja didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada 4 Desember 2025. Laporan pekerja juga disampaikan ke Polres Metro Jakarta Barat pada 10 Desember 2025.

Salah satu pekerja, DHP, menganggap Kredivo sebagai salah satu perusahaan Fintech ternama di Indonesia yang dipimpin warga negara asing ini, berulang kali melakukan tindakan zalim terhadap pekerjanya.

Ia yang sebelumnya karyawan Kredivo yang berkantor di kawasan Slipi Jakarta Barat, mengeluh dengan nasib para pekerja yang seakan dijajah oleh bos-bos asing untuk meraup keuntungan tanpa mengindahkan ketentuan hukum di Negara Indonesia.

"Kredivo melalui pimpinannya yang berkewarganegaraan asing menentukan aturan baru yang tidak pernah ada di perjanjian kerja atau kontrak para pekerja," tuturnya.

Akibatnya, banyak pekerja yang pada dasarnya memiliki keterampilan atau kompetensi harus kehilangan pekerjaan. Padahal, para pekerja memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Ironisnya, para pimpinan Kredivo seakan-akan tidak peduli.

Dijelaskan, Kredivo memberlakukan aturan untuk perpanjangan kontrak pekerja harus bersih sitem layanan informasi keuangan (SLIK), pada Agustus 2025. Aturan berlaku hanya untuk pekerja kontrak, tidak untuk karyawan tetap.

Padahal, lanjutnya, sebelumnya, aturan tidak pernah tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak.

Terindikasi ada diskriminasi atau tebang pilih dalam penerapan aturan karena hanya berlaku di bagian tertentu dan untuk status karyawan tertentu.

Proses pengecekan SLIK pun dilakukan oleh perusahaan tanpa izin dari karyawan kontrak sebagai pemilik data, karyawan kontrak.

Lebih jauh, DHP didampingi rekannya, DOH, menjelaskan terkait pemutusan kontrak sepihak oleh managemen Kredivo group. Ia katankan sudah 2 kali mengirimkan bipartit ke Kredivo, namun tidak digubris.

Bipartit tidak digubris Kredivo, DHP mengirimkan surat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Jakarta Barat. Panggilan pertama, tidak hadir pihak Kredivo. Baru hadir pada pertemuan kedua dan ketiga. Namun, tidak ada kesepakatan dicapai karena pihak Kredivo merasa benar.

Sejumlah hal yang diperjuangkan DHP, pemberian surat end kontrak yg mendadak dan akses email / slack ditutup. Lalu, perhitungan kompensasi yang tidak ada konfirmasi dan hitungan.

Kemudian, pemberian hak sisa cuti sesuai UU No. 11 / 2020 & PP No. 35 / 2021. Juga, karyawan tidak pernah diberikan slip gaji sesuai UU No. 13 / 2003 pasal 17 ayat 2 & PP No. 36 / 2021 pasal 53.

Dan, mempertanyakan managemen Kedivo mengenai status karyawan yang merasa tidak ada kejelasan. "Kami karyawan dimana? Apakah KFI, KDI, FTI, atau DANAKIRTI," tandasnya.

Para pekerja berharap, gugatan dan laporan atas tindakan managemen Kredivo yang diduga masuk ranah tindak kejahatan, dapat memberikan sanksi tegas jika bersalah.

Selain itu, perusahaan agar menghargai para pekerja yang mengisi pundi-pundi atasan.  "Walaupun kalian berkewarganegaraan asing, tetapi kalian juga mengisi perut kalian dan anak istri kalian di negara kami Indonesia yang merupakan negara yang merdeka atas perjuangan, bukan pemberian. Kalian menjajah, kami akan kembali berjuang," teriak sejumlah pekerja saat mendaftar gugatan ke PN Jakarta Barat.

Hingga berita tayang, belum ada tanggapan dari pihak managemen Kredivo.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Acaranya bagus, dahsyat, dan sangat layak untuk diselenggarakan secara berkelanjutan. Itulah kesan pertama saya saat menghadiri langsung kegiatan BK Award tersebut.

Beberapa hari sebelumnya saya mendengar informasi bahwa akan ada acara BK Award di Kebun Sirih, DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 Desember 2025. Nama acaranya BK Award 2025. Karena dinilai menarik dan penting, saya memutuskan datang langsung ke lokasi dan berada di sana sekitar pukul 16.00 WIB.

Di lokasi, saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi singkat dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Di antaranya Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, serta Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Augustinus. Diskusi berlangsung santai namun substansial.

Di lantai dasar Gedung DPRD lama, saya melihat banyak stan dari masing-masing komisi. Seluruh komisi hadir dan membuka stan untuk menerima aspirasi serta melayani pertanyaan masyarakat. 

Mulai dari Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang pendapatan dan belanja daerah, Komisi D bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Bangkesra), hingga Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra).

Saya sempat mendatangi stan Komisi C dan bertemu dengan Gani Suwondo Lie dari Fraksi PDI Perjuangan. Beliau sosok yang ramah, santun, dan rendah hati. Dengan sabar, ia melayani berbagai pertanyaan saya terkait pendapatan daerah, potensi kebocoran, persoalan SILPA APBD, hingga isu obligasi daerah. Diskusi berlangsung terbuka dan informatif.

Di sebelah stan Komisi C terdapat stan Komisi B yang juga saya kunjungi. Di sana saya bertemu dan berdiskusi dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, serta anggota Fraksi PKS, Ade Suherman. Keduanya juga sangat ramah dan terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang saya ajukan terkait ruang lingkup kerja Komisi B.

Pada kesempatan tersebut, saya secara khusus menanyakan persoalan kemacetan Jakarta yang kian parah, belum diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP), serta masa jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah menjabat selama enam tahun lima bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019. Jawaban dan penjelasan yang saya terima dari anggota Komisi B maupun Komisi C menurut saya cukup mantap dan argumentatif.

Secara umum, kesan saya terhadap para anggota dewan yang saya temui sangat positif. Mereka tampak kompeten, cerdas, sabar, bertanggung jawab, serta tidak memandang rendah masyarakat yang datang bertanya. Saya sebenarnya juga ingin mendatangi stan Komisi A, D, dan E, namun saat itu belum ada anggota fraksi yang berjaga karena tengah menjalankan agenda lain atau sedang beristirahat.

Saya kemudian bertemu dengan anggota Fraksi NasDem, Jupiter, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dan sempat mengungkap secara detail persoalan parkir liar di Jakarta. Kami sempat makan siang bersama di ruang makan depan Gedung Paripurna DPRD lama yang disediakan khusus bagi tamu dan undangan.

Setelah itu, saya masuk ke ruang utama acara BK Award 2025 dan melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ruangan penuh sesak oleh peserta dan pengunjung, menandakan besarnya perhatian publik terhadap kegiatan ini. Saya sebenarnya berniat mengikuti acara hingga selesai, namun karena ada urusan mendesak lain, saya terpaksa harus meninggalkan lokasi lebih awal.

Sebagai kesimpulan, acara BK Award yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta merupakan kegiatan yang baik, tepat sasaran, dan sangat bermanfaat. Masyarakat diberi ruang untuk datang, menyampaikan aspirasi, bertanya soal APBD, kinerja DPRD, serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula pemberian penghargaan kepada anggota DPRD yang dinilai berprestasi.

Hal lain yang sangat mengesankan bagi saya adalah adanya penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejak awal saya memang sangat prihatin terhadap bencana yang melanda wilayah Sumatra tersebut, sehingga melihat kepedulian nyata dari anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Sekali lagi, BK Award benar-benar top markotop.

Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu usulan. Menurut saya, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta tidak cukup hanya memberikan penghargaan melalui BK Award, tetapi juga perlu mempertimbangkan mekanisme penilaian terburuk berupa sanksi atau hukuman, yang bisa disebut sebagai BK Punishment. 

Jika mekanisme penghargaan dan sanksi ini diterapkan secara konsisten, hal tersebut dapat menjadi semangat baru, mendorong kehati-hatian, serta meningkatkan keseriusan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semoga pada tahun 2026 mendatang, konsep BK Award versus BK Punishment bisa mulai diwujudkan. 

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Pendapat ini muncul setelah saya melihat pernyataan Gubernur Pramono yang lewat di beranda Facebook pribadi saya. Ketika saya menulis artikel ini pada pukul 22.20 WIB, unggahan dari akun Facebook Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan (Gen-Banteng) bertanda waktu “15h”, yang berarti diposting pagi tadi sekitar pukul 07.25.

Menurut saya, pernyataan Gubernur Pramono ini patut didengar, direnungkan, dan dicontoh oleh seluruh pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ada pesan mendalam yang menyentuh, memberikan kebanggaan, sekaligus menumbuhkan harapan. 

Intinya, beliau menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Baginya, kepemimpinan bukan tentang menghapus kebijakan lama, apalagi sekadar menciptakan legasi baru demi mencatatkan nama.

Dalam penjelasannya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa salah satu masalah bangsa ini adalah setiap kali terjadi pergantian gubernur atau pemimpin, selalu muncul keinginan agar namanya tercatat melalui proyek atau kebijakan baru. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Pramono menegaskan ia hanya ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari para gubernur sebelumnya.

Dalam uraian tersebut, Pramono menuturkan pengalamannya ketika bertemu dengan mantan Gubernur Sutiyoso (Bang Yos). Ia menanyakan apa yang masih menjadi harapan Bang Yos untuk diselesaikan. Gubernur Pramono menirukan ucapan Bang Yos: “Monorail, itu mengganggu saya. Jalan Rasuna Said, bisa nggak kamu selesaikan?” Pramono kemudian menjelaskan bahwa ia terus mengurus masalah tersebut, dan setelah hampir enam bulan bekerja, penyelesaiannya rampung. Pembangunan yang berkaitan akan mulai dibongkar pada Januari 2026.

Gubernur Pramono kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Rasyid Baswedan. Ia juga menanyakan hal yang ingin dituntaskan oleh Anies. Menurut Pramono, salah satu legasi penting Anies adalah Jakarta International Stadium (JIS). Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan sistem transportasi yang memadai, JIS justru akan menjadi masalah. 

Karena itu, Pramono segera mendatangi Kementerian Perhubungan untuk meminta agar KRL dapat berhenti di bawah area JIS. Permintaan tersebut disetujui dan dalam beberapa minggu ke depan KRL sudah dapat berhenti di sana.

Pramono juga menghubungkan JIS dengan kawasan Ancol melalui pembangunan jembatan sepanjang 350 meter. Ia menjelaskan bahwa selama ini pembangunan jembatan tersebut terhambat oleh ego sektoral antarinstansi, sehingga tidak pernah direalisasikan.

Terkait warisan dari mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seperti penataan Kalijodo dan persoalan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Pramono memberikan perhatian khusus. Ia menuturkan bahwa Kalijodo yang sebelumnya menjadi tempat maksiat, pada masa Ahok telah berubah menjadi ruang publik yang bermanfaat. 

Namun karena tidak ada yang melanjutkan, Kalijodo kembali buruk kondisinya. Kini, Pramono menegaskan bahwa ia telah mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka yang aman dan layak bagi anak-anak dan keluarga.

Gubernur Pramono kemudian menjelaskan persoalan Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun. Jika tidak diselesaikan, akan selalu ada potensi pihak yang terseret sebagai tersangka. 

Demikian pula persoalan monorail yang telah lebih dari 21 tahun terkatung-katung. Pramono berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan cara yang elegan, tanpa ambisi menciptakan legasi pribadi.

Mendengar langsung uraian yang disampaikan Gubernur Pramono Anung Wibowo, masyarakat Jakarta layak bersyukur memiliki pemimpin seperti beliau—baik hati, peduli, cerdas, lugas, visioner, dan fokus menyelesaikan persoalan kota. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memajukan Jakarta demi kesejahteraan warganya.

Semoga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Caranya dengan memprovokasi massa melalui media sosial untuk melakukan kerusuhan pada 10 Desember 2025 mendatang. 

"Pengancaman di media sosial, merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI serta pembuatan bom molotov," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya.

Budi mengatakan, kasus ini terungkap berdasarkan patroli siber yang dilakukan Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan, ketiga pelaku ditangkap di tiga wilayah berbeda, yakni Jakarta Pusat, Bekasi dan Bandung.

"Pengungkapan ini untuk dilakukan dalam hal penegakan hukum menjaga DKI Jakarta tetap aman tertib dan kondusif. Dari unggahan medsos ajakan provokasi untuk melakukan aksi kerusuhan di wilayah DKI Jakarta sehingga dilakukan upaya mitigasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Budi mengatakan para pelaku juga menyiapkan bom molotov untuk aksi rusuh. Hal itu, kata Budi, dapat membahayakan pelaksanaan aksi nantinya.

"Ada beberapa molotov yang disiapkan untuk tujuan tersebut," kata AKBP Fian.

Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan, penindakan ini semata-mata untuk memastikan keamanan. Dia menegaskan tidak ada pembungkaman masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.

"Polda Metro Jaya tidak pernah membungkam aksi demokrasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Pelayanan Polda Metro Jaya dalam penyampaian pendapat masyarakat tersebut adalah salah satu bentuknya, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaksanakan demo, agar terhindar dari aksi-aksi anarkis yang memanfaatkan situasi demo yang damai dan membuat menjadi situasi demo yang rusuh," jelasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Penjelasan berbagai pakar dari WALHI, Greenpeace, hingga para akademisi menegaskan bahwa selain faktor hujan ekstrem, rusaknya fungsi hutan dan DAS menjadi penyebab utama bencana di Sumatra. Karena itu, menjaga hutan hulu Jatiluhur bukan hanya penting, tetapi wajib dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, serta pemerintah daerah Jawa Barat di bawah Dedi Mulyadi (KDM), dan pemerintah DKI Jakarta di bawah Pramono Anung Wibowo. Seluruhnya memiliki keterkaitan erat dengan keamanan ekologis Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur sebagai satu kesatuan sistem hulu–tengah–hilir Sungai Citarum.

Waduk Jatiluhur memang dibangun sangat kokoh dan tahan gempa. Namun kekhawatiran mengenai potensi jebolnya waduk tidak bisa dianggap berlebihan jika melihat pola bencana yang berkembang. Banjir bandang dan longsor yang terjadi sangat cepat dan berada di luar dugaan banyak pihak, memperlihatkan bahwa faktor nonteknis seperti kerusakan hutan dan pendangkalan DAS dapat memberikan tekanan luar biasa terhadap sistem waduk. Dengan kerusakan serupa, risiko itu juga dapat menjangkiti Jatiluhur.

Pada 4 Desember 2025 terjadi banjir bandang di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Arus air berwarna coklat pekat menyapu fasilitas umum, kawasan wisata Curug, dan kolam-kolam budidaya ikan milik BUMDes. Warna coklat pada aliran Sungai Cibitung menunjukkan indikasi kuat adanya lumpur dalam jumlah besar yang terbawa turun dari lereng-lereng bukit. Hal ini menunjukkan adanya erosi tanah yang signifikan, sebuah tanda serius dari kerusakan hutan dan DAS hulu.

Aliran Sungai Cibitung bermuara ke Waduk Saguling, yang posisinya berada dalam sistem satu aliran dengan Waduk Cirata di bawahnya, dan Waduk Jatiluhur di bagian hilir. Saguling dan Cirata berfungsi sebagai penyaring debit air menuju Jatiluhur. Artinya, gangguan besar pada Saguling dapat berurutan menimbulkan tekanan pada Cirata dan kemudian Jatiluhur.

Apabila banjir bandang yang membawa lumpur terus berulang akibat kerusakan hutan dan DAS, Waduk Saguling akan mengalami pendangkalan dan peningkatan tekanan internal. Pada titik tertentu, beban tersebut berpotensi melampaui kapasitas desain waduk. Jika Saguling gagal menahan beban, potensi jebol jelas terbuka. Situasi akan semakin parah karena Cirata—yang langsung menerima limpahan air dan sedimen dari Saguling—bisa mengalami tekanan besar yang sama. Jika Cirata pun tak mampu menahan beban, gelombang tekanan itu akan langsung mengarah ke Waduk Jatiluhur. Dengan demikian, kegagalan berantai dari Saguling dan Cirata dapat memicu ancaman kegagalan pada Jatiluhur.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kawasan hulu secara serius. Hutan dan DAS di sekitar hulu Sungai Cibitung, Saguling, dan Cirata tidak boleh terganggu dalam bentuk apa pun. Kawasan hulu Citarum didominasi hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki fungsi ekologis penting: menjaga keseimbangan hidrologis, menahan erosi, mencegah sedimentasi, serta menjamin pasokan air bersih ke waduk. Di area Saguling terdapat pula Hutan Komunitas Citarum yang dikelola oleh Bening Saguling Foundation, berfokus pada konservasi dan reboisasi. Kegiatan berbasis komunitas ini seharusnya diperkuat untuk menahan laju kerusakan lingkungan.

Sementara itu, area hulu Waduk Cirata dipengaruhi ekosistem hutan pegunungan seperti Gunung Wayang, serta kawasan lindung dan perkebunan yang memasok air ke wilayah Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Adapun kawasan sekitar Jatiluhur sendiri tidak memiliki hutan alam, melainkan Hutan NARBO yang dikelola Perum Jasa Tirta II sejak 2006 sebagai bagian dari jaringan pemulihan lingkungan sungai di Asia. Upaya penghijauan rutin telah dilakukan, tetapi skala tantangan ekologis saat ini jauh lebih besar, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dan perluasan rehabilitasi hulu.

Waduk Jatiluhur adalah infrastruktur air strategis nasional. Dibangun pada 1957–1967 dengan dukungan Bank Dunia dan dikerjakan oleh kontraktor Prancis CFE, waduk ini memiliki kapasitas tampung lebih dari 2,4 miliar m³ air dan berfungsi sebagai irigasi, PLTA, pengendali banjir, dan sumber air baku utama Jabodetabek. Potensi jebolnya waduk ini akan menimbulkan dampak beruntun berskala nasional. Gelombang banjir besar akan menghantam Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, melumpuhkan permukiman, jalur kereta, kawasan industri, dan infrastruktur energi. Gangguan terhadap PLTA akan memengaruhi pasokan listrik industri di Jawa Barat dan Jakarta. Krisis air bersih tak terhindarkan karena PAM Jaya dan industri Jabodetabek menggantungkan pasokan dari sistem Jatiluhur–Tarum Barat.

Kerusakan industri di Karawang dan Bekasi akan mengganggu rantai pasok nasional, memukul logistik, manufaktur, dan kegiatan perdagangan Indonesia. Di tingkat provinsi, Jawa Barat akan menghadapi bencana kemanusiaan besar, migrasi penduduk, gagal panen, serta beban pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang. Jakarta akan terkena dampak berupa krisis air, potensi banjir kiriman, dan terganggunya pasokan energi dan industri.

Karena itu, potensi jebolnya Waduk Jatiluhur, betapapun ekstrem sifatnya, harus diperlakukan sebagai peringatan serius. Perawatan berkala bendungan, evaluasi struktur, manajemen sedimentasi, dan rehabilitasi menyeluruh DAS hulu merupakan keharusan mutlak. Kerusakan hutan, erosi, dan sedimentasi adalah faktor risiko nonteknis yang sepenuhnya dapat dicegah bila pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat dan tegas. PLT, pemerintah daerah, hingga perusahaan air minum daerah seperti PAM Jaya harus terlibat dalam satu kesatuan strategi nasional.

Kesiapsiagaan negara menjadi kunci utama. Mengingat posisi strategis Waduk Jatiluhur bagi Indonesia, upaya mencegah kegagalan bendungan bukan sekadar isu teknis, melainkan agenda keamanan nasional yang memerlukan perhatian penuh, koordinasi lintas lembaga, dan keberlanjutan kebijakan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Ajakan merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang telah diterbitkan minggu lalu. "Hari ini saya mengajak kepada seluruh jajaran, sesuai minggu yang lalu sudah keluarkan surat edaran saya kepada seluruh jajaran yang ada di Wilayah Jakarta Pusat," ungkap Arifin usai pimpin apel pagi di halaman kantor wali kota, Senin (8/12/2025).

Surat edaran diharapkan dapat menggerakkan hati seluruh pegawai di Jakpus memberikan satu bentuk kemanusiaan untuk menghimpun donasi dalam membantu masyarakat yang terkena bencana.

Arifin berharap bantuan yang akan disalurkan dapat meringankan beban masyarakat di daerah terdampak bencana.

"Tentunya, mudah-mudahan bantuan yang nanti kita kirimkan, mudah-mudahan itu bisa mengurangi beban penderitaan saudara-saudaran kita dan insya Allah bermanfaat dan bisa digunakan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung Wibowo
di Jakarta

Dengan hormat,

Melihat berbagai pemberitaan media online mengenai musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra—yang telah menimbulkan korban jiwa, merusak permukiman, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat—musibah ini jelas sangat memprihatinkan kita semua. Untuk itu, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan sebuah usulan yang kiranya dapat menjadi kontribusi nyata dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, saya mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim Khusus Bantuan Kemanusiaan untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor tersebut. Tim ini dapat melibatkan unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk lembaga terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perwakilan masyarakat Jakarta yang memiliki komitmen dalam kegiatan kemanusiaan.

Bantuan yang dihimpun dapat bersumber dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, perangkat Pemprov DKI Jakarta, serta partisipasi masyarakat Jakarta—sebagaimana praktik yang selama ini juga dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah ketika terjadi bencana nasional. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa warga Jakarta tidak hanya peduli pada persoalan di wilayahnya sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang kuat terhadap sesama di seluruh Indonesia.

Pempro DKI Jakarta Telah Mengirim Bantuan

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyampaikan kepedulian mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh. Melalui BPBD serta didukung seluruh BUMD, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, pada Sabtu (29/11/2025).

Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kepedulian terhadap bencana tersebut dengan menyalurkan bantuan melalui BPBD dan berbagai BUMD. Wakil Gubernur Rano Karno meminta agar bantuan dihimpun dan dikirim secepatnya serta memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan kebutuhan di lapangan. BPBD telah menyalurkan 1.000 paket makanan siap saji, selimut, serta perlengkapan keluarga dan anak.

BUMD juga berkontribusi melalui pemberian sembako, tandon air, dan kebutuhan pokok lainnya. Sejumlah BUMD seperti Food Station, PAM Jaya, Jakpro, MRT Jakarta, Transjakarta, dan lainnya turut berpartisipasi. Pemprov berharap bantuan tersebut dapat mendukung pemulihan awal dan memperkuat solidaritas antar daerah, sementara BNPB melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana terus bertambah.

Menurut hemat saya, bantuan tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan jajaran BUMD DKI Jakarta. Dalam musibah besar seperti yang terjadi di Sumatra ini, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melibatkan masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian kemanusiaan.

Hal tersebut penting karena merupakan momentum yang tepat bagi Pemprov dan masyarakat Jakarta untuk memperlihatkan kepekaan sosial serta solidaritas terhadap para korban banjir bandang di Sumatra. Gerakan ini berlandaskan semangat kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Harapannya, bantuan dari Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat Jakarta dapat meringankan beban para korban serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Semoga langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain dan masyarakat luas di seluruh Nusantara.

Namun demikian, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebatas usulan. Keputusan sepenuhnya berada pada kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, usulan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Gubernur, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2025
Wassalam,
Sugiyanto (SGY) – Emik

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Arifin langsung meninjau lokasi dan mendorong percepatan perbaikan dan memastikan alokasi pembiayaan dilakukan secara tepat agar jalur tersebut segera kembali berfungsi bagi masyarakat.

Pembangunan sebelumnya terhenti dan tidak dapat dibiarkan. “Pembangunan harus dilanjutkan dan dibiayai dengan benar, supaya jalannya betul-betul bisa dimanfaatkan warga,” tegas Arifin saat meninjau jalan, Kamis (27/11/2025).

Wali menjelaskan, Jalan Karet Pasar Baru Barat, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, sejak lama dikeluhkan warga karena tak layak dilalui. Jalan yang juga menjadi akses menuju SDN 013 Karet itu disebut tidak pernah mendapatkan perbaikan memadai.

Ruas Jalan Karet Pasar Baru Barat, yang tembus hingga Jalan Mas Mansyur, telah bertahun-tahun dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan. “Sejak dulu jalannya memang seperti ini, tidak pernah benar-benar diperbaiki,” kata Wali.

Disebutkan, warga telah melaporkan berbagai kendala, mulai dari jalan rusak, tidak adanya perkembangan pembangunan, hingga terganggunya aktivitas pelajar dan masyarakat sekitar.

“Tadi warga menyampaikan keluhan dan saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Tata Ruang untuk menyiapkan perencanaannya. Kita ingin pembangunan dilakukan dengan hasil yang maksimal,” katanya.

Arifin menilai mangkraknya penataan selama dua tahun terakhir membuat akses vital itu semakin tidak layak digunakan. Padahal, banyak warga melintas, termasuk siswa SD 013 Karet.

Atas perhatian Pemkot Jakarta Pusat, Warga Tanah Abang, Saeful Bahri, mengaku merasa puas dengan kinerja Arifin yang selalu mendengarkan keluh kesah warga.

"Bapak Arifin selalu mendengarkan keluh kesah warga di wilayah Jakarta Pusat dalam acara silaturahmi yang selalu diadakan setiap Selasa malam, " tandas Saeful.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Organisasi relawan tersebut menilai proyek infrastruktur strategis ini akan menjadi pemicu percepatan ekonomi kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membangun konektivitas nasional berbasis efisiensi dan pemerataan.

Dalam pernyataan resminya, MARTABAT Prabowo–Gibran menegaskan bahwa tol layang sepanjang 21,6 kilometer ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus barang dan mobilitas pekerja di wilayah yang selama ini menanggung beban kepadatan lalu lintas terbesar di Indonesia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa pembangunan JORR-E merupakan investasi jangka panjang yang akan memperbesar kemampuan Jabodetabekjur sebagai pusat ekonomi nasional.

“Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami akan menciptakan jalur distribusi barang yang lebih cepat, memangkas biaya logistik, dan memperbaiki ritme pergerakan ekonomi perkotaan. Dampaknya tidak hanya terasa di Jakarta, tetapi juga merambat ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Cianjur sebagai bagian dari aglomerasi besar," ujar Tohom, Rabu (26/11/2025).

Tohom menilai nilai investasi sebesar Rp 21,3 triliun melalui PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) menunjukkan meningkatnya kepercayaan sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur strategis. 

Skema konsesi 45 tahun, menurutnya, mencerminkan kepastian hukum yang sehat serta tata kelola investasi yang semakin matang di Indonesia.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa proyek JORR-E akan menjadi instrumen kunci dalam memodernisasi jaringan jalan raya perkotaan. 

Namun, ia menegaskan bahwa integrasi transportasi harus menjadi prioritas lanjutan agar manfaatnya maksimal.

“Saya melihat proyek ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah perlu menyiapkan integrasi tarif, integrasi rute, dan penyempurnaan konektivitas antarmoda. Ini penting agar pengurangan kemacetan benar-benar terjadi, bukan sekadar memindahkan bottleneck ke titik lain,” jelas Tohom.

Ia menyebut bahwa tol layang ini akan membantu mengalihkan beban JORR-1 yang selama ini menjadi koridor paling kritis. 

"Dengan tarif awal minimal Rp 25.500 dan mekanisme penyesuaian dua tahunan, pemerintah mesti memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam pandangan Tohom, JORR-E adalah bagian dari transformasi besar menuju “super-region ekonomi” di kawasan Jabodetabekjur.

“Jika konektivitasnya semakin efisien, kita akan melihat terjadinya migrasi investasi, penciptaan pusat-pusat ekonomi baru, efisiensi waktu perjalanan, dan peningkatan kualitas hidup warga urban. Ini pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi era Prabowo–Gibran,” kata Tohom.

Aglomerasi Watch, lanjut Tohom, berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov Jakarta mempercepat tahapan penyusunan rencana teknis akhir dalam 12 bulan ke depan serta memastikan pengadaan tanah rampung sesuai target 24 bulan.

“Kepatuhan pada timeline inilah penentu keberhasilan proyek,” tegasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Atas informasi tersebut, saya langsung menanyakannya kepada Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. Saya memanggil beliau “Bang Chaidir,” dan melalui telepon saya bertanya:

“Bang Chair, ini saya lihat info dari TikTok soal dugaan tuduhan jual beli jabatan dan lainnya. Ada berita onlinenya juga, Bang. Apa benar ini semua, Bang Chaidir?”

Melalui telepon WhatsApp, Bang Chaidir menjawab dengan tegas:

“Bohong itu semua info dari TikTok dan berita online itu, Mas SGY. Itu semua berita atau info hoaks.”

Menanggapi jawaban tersebut, saya kemudian memberikan respons:

“Ok, Bang. Mereka itu pandai juga, Bang Chaidir, bermain aman dengan berlindung pada asas praduga tak bersalah melalui penggunaan kata ‘dugaan’ untuk menghindari ancaman laporan pencemaran nama baik dan pidana fitnah. Pada akhirnya polisi pun bisa kesulitan memprosesnya. Sepertinya target mereka diduga hanya untuk merusak citra Bang Chaidir.”

Berikut adalah informasi klarifikasi resmi yang saya dapatkan:

Kategori Informasi: Disinformasi
Kategori Hoaks: Konten Buatan (Fabricated Content)
Selasa, 25 November 2025
(Sumber: Portal jalahoaks.jakarta.go.id)

DISINFORMASI
Beredar video di TikTok yang menyatakan bahwa terjadi skandal dan jual beli jabatan yang menyeret aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di BKD dan salah seorang kerabat di Balai Kota DKI Jakarta. Video tersebut secara langsung menyebut nama Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir.

PENJELASAN
Berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, diketahui bahwa isu dalam video tersebut tidak benar. Chaidir menjelaskan bahwa unggahan tersebut tidak kontekstual dengan proses formal dan materiil pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Chaidir juga menyampaikan bahwa unggahan tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. “Unggahan sudah diproses ke ranah hukum,” ujar Chaidir.

KESIMPULAN
Video di TikTok yang menarasikan adanya skandal dan jual beli jabatan di Balai Kota DKI Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, menegaskan bahwa video tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi pengelolaan kepegawaian di Pemprov DKI. Unggahan tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Sumber Fakta:
Hasil koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir.

Melihat pola penyampaiannya, targetnya diduga kuat hanya untuk merusak citra positif dan menempelkan citra negatif kepada Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. Memang ada dua opsi: melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atau membiarkannya hingga isu tersebut hilang dengan sendirinya. Semua kembali kepada yang bersangkutan, yaitu Bang Chaidir.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (18/10/2025) ini melibatkan jajaran pekerja BRI BO Tambun, termasuk Pemimpin Cabang, Supervisor Penunjang Operasional (SPO), Petugas Penunjang Operasional (PPO), serta Tim Mikro BRI. Pembagian dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Pemimpin Cabang BRI BO Tambun, Levo Dharata Pratama menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial BRI terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja mereka.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Program TJSL ini, BRI BO Tambun berupaya memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

BRI BO Tambun berkomitmen untuk terus melanjutkan program TJSL serupa kedepannya sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"BRI BO Tambun akan selalu memenuhi kebutuhan nasabah serta masyarakat sekitar yang membutuhkan," tutupnya.

[Redaktur: Jufri Adi]

Menurut Kesit, Pokja berperan vital dalam mendukung tugas jurnalis, terutama dalam memastikan arus informasi yang akurat, transparan, dan sesuai aturan hukum.

"Pokja itu mitra strategis. Ia memastikan proses kerja jurnalis tetap akuntabel, transparan, dan sesuai koridor etika,” ungkap Kesit saat mengisi materi dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Melalui Pemahaman Hukum dan Etika Jurnalistik di Era Digitalisasi”, yang diselenggarakan Pokja PWI Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) di Cisarua, Bogor, Sabtu (22/11/2025).

Kesit menjelaskan, selain menjadi jembatan antara jurnalis dan instansi publik, Pokja mendorong peningkatan kompetensi, kualitas koordinasi, serta profesionalisme kerja.

Dasar hukum yang menguatkan peran antara lain, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, serta ketentuan kode etik jurnalistik dan sejumlah MoU Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan.

Ditambahkan, Pokja memiliki fungsi penting sebagai penghubung informasi publik, penyaring informasi terpercaya, hingga penopang manajemen krisis di lapangan.

Mantan Sekretaris PWI Jaya itu juga menekankan bahwa jurnalis yang bernaung di bawah Pokja tidak hanya bertugas melakukan publikasi lingkungan pemerintahan kota, juga berperan aktif mengangkat isu-isu pembangunan dan layanan publik.

“Jurnalis Pokja bisa mempublikasikan isu sosial, kemasyarakatan, kesehatan, UMKM, hingga pelayanan publik,” ujarnya.

Selain Kesit, hadir sebagai pembicara pada Bimtek, Anggota Dewan Penasehat PWI Jaya, Pangihutan Simatupang, yang memaparkan materi bertajuk “Relevansi Kode Etik Jurnalistik dan Investigasi Reporting”.

Sesi berikutnya diisi Prof. Bagus Sudarmanto, Wakabid Organisasi PWI Jaya, yang menyampaikan materi bertema Under Cover.

Pada kesempatan itu, Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Pusat, Helmi AR, menilai kegiatan Bimtek seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas dan kualitas jurnalis di tengah tantangan era digital.

"Bimtek menjadi ruang edukasi bagi para jurnalis untuk memperbarui pemahaman mengenai hukum, etika, dan praktik peliputan profesional, sekaligus menguatkan peran Pokja sebagai garda penting dalam menjaga integritas informasi publik, " tutup Helmi.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

“Adalah upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja dan memperluas peluang karier bagi lulusan,menggelar roadshow kegiatan Campus Hiring ‘perekrutan pekerja dari kampus”  di beberapa tempat,” ujar Fahmi, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan Campus Hiring ini diadakan di Plaza Jambu Dua, Rabu (15/10/2025). Lalu di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Bogor Kesatuan dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang Kamis (16/10/2025). Kemudian di Disnaker Kota Bogor Selasa (11/11/2025) dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. Dan di Universitas Terbuka (UT) Bogor, rabu (12/11/2025) dengan jumlah peserta 24 orang.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen para kampus dan juga lembaga pemerintahan yang bekerjasama dengan BRI dalam menjembatani lulusan dengan dunia industri sekaligus bentuk proaktif BRI dalam menjaring talenta muda potensial.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari pilot project BRI yang menempatkan Region 7 Jakarta 2 sebagai regional pertama dari 18 regional di Indonesia yang melaksanakan program campus hiring secara intensif.

“Kami dari BRI betul-betul menjemput bola ke kampus-kampus, ke para alumni, dan calon alumni. Harapannya dari kegiatan ini akan banyak yang kami rekomendasikan sehingga nanti bisa bergabung bersama tim BRI ,” tegasnya.

Fahmi menambahkan, program rekrutmen ini memberikan jalur karier yang singkat dan menjanjikan. Kandidat yang dinyatakan lulus akan langsung diangkat menjadi pegawai kontrak (PKWT) di bawah BRI tanpa melalui sistem outsourcing.

“Untuk PKWT sendiri berlaku selama 18 bulan. Jika dalam periode tersebut peserta mampu mencapai target, maka akan langsung dievaluasi dan berpeluang besar diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi, career journey tenaga pemasar di BRI ini sangat cepat,” jelasnya.

Proses rekrutmen dimulai dengan wawancara langsung pada hari kegiatan. Para kandidat yang memenuhi kualifikasi akan melanjutkan ke tahap psikotes daring dalam waktu 14 hari ke depan, sebelum akhirnya mengikuti wawancara dengan user di tahap akhir.

"Kegiatan Campus Hiring di Bogor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri, serta membuka peluang karier yang lebih luas bagi para lulusannya di masa mendatang," tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

“Adalah upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja dan memperluas peluang karier bagi lulusan,menggelar roadshow kegiatan Campus Hiring ‘perekrutan pekerja dari kampus”  di beberapa tempat,” ujar Fahmi, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan Campus Hiring ini diadakan di Plaza Jambu Dua, Rabu (15/10/2025). Lalu di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Bogor Kesatuan dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang Kamis (16/10/2025). Kemudian di Disnaker Kota Bogor Selasa (11/11/2025) dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. Dan di Universitas Terbuka (UT) Bogor, rabu (12/11/2025) dengan jumlah peserta 24 orang.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen para kampus dan juga lembaga pemerintahan yang bekerjasama dengan BRI dalam menjembatani lulusan dengan dunia industri sekaligus bentuk proaktif BRI dalam menjaring talenta muda potensial.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari pilot project BRI yang menempatkan Region 7 Jakarta 2 sebagai regional pertama dari 18 regional di Indonesia yang melaksanakan program campus hiring secara intensif.

“Kami dari BRI betul-betul menjemput bola ke kampus-kampus, ke para alumni, dan calon alumni. Harapannya dari kegiatan ini akan banyak yang kami rekomendasikan sehingga nanti bisa bergabung bersama tim BRI ,” tegasnya.

Fahmi menambahkan, program rekrutmen ini memberikan jalur karier yang singkat dan menjanjikan. Kandidat yang dinyatakan lulus akan langsung diangkat menjadi pegawai kontrak (PKWT) di bawah BRI tanpa melalui sistem outsourcing.

“Untuk PKWT sendiri berlaku selama 18 bulan. Jika dalam periode tersebut peserta mampu mencapai target, maka akan langsung dievaluasi dan berpeluang besar diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi, career journey tenaga pemasar di BRI ini sangat cepat,” jelasnya.

Proses rekrutmen dimulai dengan wawancara langsung pada hari kegiatan. Para kandidat yang memenuhi kualifikasi akan melanjutkan ke tahap psikotes daring dalam waktu 14 hari ke depan, sebelum akhirnya mengikuti wawancara dengan user di tahap akhir.

"Kegiatan Campus Hiring di Bogor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri, serta membuka peluang karier yang lebih luas bagi para lulusannya di masa mendatang," tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Untuk edisi kali ini, saya langsung to the point mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno. Usulan sederhana ini meminta agar mempertimbangkan pergantian atau rotasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah menjabat lebih dari enam tahun.

Mungkin tidak ada pihak lain—baik dari luar, DPRD, maupun dari lingkungan ASN atau para pembantu gubernur—yang berani menyampaikan usulan ini, entah karena enggan, sungkan, atau memiliki berbagai kepentingan tertentu. Bisa jadi ada pertimbangan pribadi atau kedekatan yang membuat mereka merasa tidak nyaman membicarakan hal ini.

Namun bagi saya, hal tersebut sangat mendesak untuk disampaikan langsung kepada Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano karena menyangkut kepentingan ASN. Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan keberlangsungan tata kelola Pemprov DKI Jakarta serta kepentingan masyarakat Jakarta, tanpa sedikit pun membawa kepentingan pribadi.

Dalam konteks ini, saya tentu tidak bermaksud mengajari bebek berenang khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Beliau adalah tokoh politik senior dengan pengalaman birokrasi yang kuat di tingkat nasional, serta memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai bidang strategis. 

Yang pasti, Gubernur Pramono sangat memahami pentingnya merit system serta perlunya pergantian atau rotasi pejabat sebagai bentuk penyegaran dalam birokrasi modern. Beliau mafhum dalam urusan penataan birokrasi yang profesional dan adaptif.

Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, atau Bang Doel, juga memahami pentingnya rotasi jabatan dalam lingkup pemerintahan daerah. Pengalaman panjangnya di pemerintahan—mulai dari menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang, Wakil Gubernur, hingga Gubernur Banten—menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola organisasi pemerintahan yang dinamis.

Seluruh pengalaman tersebut menjadi dasar kuat untuk meyakini bahwa Bang Doel memahami pentingnya rotasi pejabat. Hal ini menjadi penting karena merupakan bagian yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan yang sehat di tingkat daerah.

Sebagai rujukan logis, organisasi solid seperti TNI dan Polri dapat dijadikan contoh. Kedua institusi tersebut dikenal konsisten menerapkan pola mutasi, rotasi, dan pergantian pejabat secara teratur untuk menjaga kinerja organisasi dan memperkuat efektivitas lembaga. Mekanisme inilah yang seharusnya menginspirasi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Syafrin mulai menjabat sebagai Kadishub DKI sejak era Gubernur Anies Baswedan, berlanjut pada masa Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi. Pada masa Gubernur Pramono Anung Wibowo, hasil Pilkada 2024–2029, yang telah hampir sembilan bulan menjabat, Kadishub DKI Syafrin masih belum tergantikan.

Masa jabatan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah melebihi enam tahun—bahkan melampaui masa jabatan gubernur itu sendiri—secara rasional sudah perlu dievaluasi. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat dan dinamis, pergantian pejabat pada instansi strategis seperti Dinas Perhubungan penting dilakukan untuk menyegarkan kinerja. Pergantian juga dapat menghadirkan energi baru serta menjaga keberlanjutan merit system melalui regenerasi kepemimpinan.

Masalah lain dari lamanya masa jabatan Kadishub DKI Jakarta adalah potensi munculnya “raja kecil” di lingkungan Dishub. Kondisi seperti ini juga berpotensi dapat menimbulkan kepemimpinan yang terlalu sentralistik dan membuka ruang bagi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Selain itu, masa jabatan Syafrin Liputo yang telah berlangsung lebih dari enam tahun juga dapat dipandang sebagai kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan terhadap pejabat karier lainnya. Seolah-olah tidak ada lagi pejabat yang mampu menggantikan posisi tersebut. Apabila kondisi ini benar terjadi, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan manajemen birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

Singkatnya, masa jabatan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan kejenuhan dan kebosanan dalam birokrasi serta menciptakan stagnasi. Siklus kebijakan dapat menjadi repetitif, kreativitas terhambat, dan inovasi baru sulit muncul. Jika pejabat tidak mengalami rotasi, ruang bagi masuknya gagasan segar dari generasi baru birokrat juga dapat semakin menyempit.

Sementara itu, pegawai lain berpotensi kehilangan motivasi karena perkembangan karier mereka terasa tersendat ketika posisi puncak tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Hal ini dapat melemahkan sistem merit yang seharusnya memberikan kesempatan adil bagi ASN berprestasi untuk naik kelas.

Dari sisi keadilan karier, pergantian juga penting untuk Syafrin sendiri. Walaupun telah memegang jabatan eselon II selama lebih dari enam tahun, rekam jejak kariernya belum memperlihatkan pengalaman di jabatan eselon II lainnya. Memberikan peluang baginya untuk mengisi posisi berbeda — seperti Asisten Sekda atau Asisten Deputi Gubernur — justru menjadi bagian dari pengembangan karier yang sehat dan mencegah terjadinya stagnasi profesional.

Pengangkatan Syafrin sebagai Kadishub DKI melalui mekanisme lelang jabatan terbuka pada 8 Juli 2019 menunjukkan bahwa ia terpilih secara kompetitif. Saat itu ada tiga kandidat terbaik: Sigit Wijatmoko, Syafrin Liputo, dan Massdes Arouffy. 

Ketika itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih dan menetapkan Syafrin sebagai pejabat definitif Kadishub DKI Jakarta. Diketahui bahwa Syafrin juga telah menempuh masa jabatan yang panjang di berbagai posisi, mulai dari kariernya di Dishub DKI sejak tahun 2000, kemudian bertugas di BPTJ dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, hingga menjabat sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah Bali dan NTB.

Selama lebih dari enam tahun menjabat sebagai Kadishub DKI Jakarta, Syafrin telah mengelola anggaran publik dari APBD DKI Jakarta dalam jumlah triliunan rupiah. Dalam hal ini, masyarakat berhak mengetahui total anggaran yang dikelola, bagaimana penggunaannya, serta sejauh mana relevansinya dengan hasil yang dicapai.

Pertanyaan penting adalah apakah dana tersebut telah benar-benar mengatasi kemacetan, mempercepat implementasi ERP, dan menyelesaikan berbagai persoalan transportasi Jakarta. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan publik yang tidak boleh diabaikan.

Di tengah berbagai program yang telah dijalankan, kebutuhan penyegaran kepemimpinan tetap kuat. Terlalu lamanya masa jabatan dapat menimbulkan kecenderungan stagnasi dalam penyusunan kebijakan jangka panjang. 

Dalam konteks tersebut, aspirasi baru dari warga, akademisi, dan birokrat muda mungkin tidak terserap secara optimal apabila struktur kepemimpinan terkesan terlalu mapan. Padahal, tantangan transportasi Jakarta terus berkembang, mulai dari kemacetan kronis, polusi udara, hingga kebutuhan integrasi lintas moda dan digitalisasi layanan.

Pergantian pimpinan Kadishub DKI juga merupakan perwujudan dari sistem merit. Selain itu, menjadi penting bahwa jabatan strategis tidak hanya dijaga demi stabilitas, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pemimpin baru dengan energi dan gagasan yang berbeda. Hal ini bukan berarti menilai Syafrin tidak layak, melainkan justru bentuk penghargaan atas kompetensinya sekaligus membuka peluang karier yang lebih luas baginya. Rotasi jabatan dapat menjadi momentum konstruktif bagi semua pihak.

Secara prinsip good governance, posisi Kadishub DKI sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengaturan lalu lintas, angkutan umum, dan kebijakan lingkungan seperti uji emisi. Pergantian kepemimpinan dapat menjadi titik awal untuk merumuskan agenda transportasi yang lebih modern, adaptif, dan visioner. Pemimpin baru dapat membuka ruang dialog lebih luas untuk menyerap saran dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang lahir lebih responsif terhadap tantangan masa kini.

Pergantian pejabat tentu harus dilakukan secara objektif dan profesional. Pelaksanaan lelang jabatan terbuka, penilaian kinerja yang terukur, dan proses evaluasi menyeluruh menjadi dasar penting agar keputusan Gubernur tetap kredibel. 

Oleh karena itu, perlu bagi Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Semua capaian kinerja — mulai dari aspek teknis, inovasi kebijakan, manajemen anggaran, hingga kepemimpinan — perlu dinilai secara menyeluruh. Dengan demikian, keputusan apa pun yang diambil akan memiliki landasan kuat dan berorientasi pada perbaikan.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano memiliki alasan yang cukup kuat untuk mempertimbangkan pergantian Kadishub DKI Safrin Liputo. Hal ini bukan semata soal evaluasi individu, tetapi juga bagian dari pembaruan birokrasi, penyegaran organisasi, penegakan merit system, serta peluang regenerasi yang lebih adil.

Dengan mempertimbangkan pergantian atau rotasi pejabat Kadishub DKI Jakarta tersebut, Duet Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano dapat menghadirkan suasana penyegaran baru yang bermanfaat bagi semua pihak. Langkah ini juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen pada tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang dinamis, profesional, dan visioner demi masa depan transportasi Ibu Kota yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Hal itu diungkap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Bicara Peduli Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat (LSM FORBI PPKM), Mikler Gultom. 

Mikler mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, hitungannya, 1  PLTSa kapasitas 15 MW, dengan besaran subsidi 14 sen US Dollar per Kwh, maka Negara akan memberikan subsidi sebesar Rp303 Miliar per tahun. 

Jika PLTSa terbangun sebanyak 33 unit, selama 30 tahun, total subsidi menjadi Rp 300 Triliun. 

Melihat potensi besarnya beban subsidi yang akan ditanggung negara sebesar Rp300 Triliun, pihaknya, mendesak Chief Excecutif Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani membatalkan pembangunan PLTSa. 

Karena sangat membebani keuangan Negara kedepan akibat subsidi. Juga perusahaan yang lolos seleksi hanya perusahaan luar/asing semua. Karena perusahaan nasional tidak ada yang lulus seleksi. Dampaknya, perusahaan asing tersebut disinyalir akan membawa para pekerjanya dari Negara asal. 

Mikler Gultom,  kepada media menyebutkan, pembangunan PLTSa, harus dihentikan oleh BPI Danantara. PLTSa bukan solusi terbaik mengatasi permasalahan sampah khususnya di perkotaan. 

"Biaya investasi PLTSa sangat besar, Rp3 Triliun per unit. Dan subsidi yang akan ditanggung pemerintah juga tidak kalah besar, Rp303 miliar per unit dalam satu tahun. Dalam 30 Tahun, subsidi Rp300 Triliun untuk 33 PLTSa. Karena itu, BPI Danantara, sebaiknya menghentikan tender PLTSa tersebut, " ujar Mikler Gultom, Selasa (18/11/2025). 

Menurutnya, sebelum PLTSa digaungkan, sudah ada dan berjalan baik pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF) di beberapa daerah. Dengan biaya pembangunan yang lebih murah, hanya membutuhkan Rp900 Miliar dengan kemampuan mengolah sampah 1.000 ton per hari. 

RDF yang dihasilkan menjadi sumber pendapatan Negara/daerah. RDF dijual ke pabrik semen sebagai pengganti batu bara. Nilainya bisa mencapai Rp83 triliun, dari 33 RDF Plant selama kurun waktu 30 tahun.

Beberapa RDF yang telah diresmikan oleh para pejabat tinggi Negara. Antara lain, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada 31 Juli 2025, meresmikan Fasilitas Sampah Terpadu RFD di Kabupaten Sukabumi. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meresmikan Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Cilacap pada 21 Juli 2020, yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Bupati Banyumas, Dirjen PSLB3 KLHK, Dirjen Cipta Karya PUPR, Deputi BPPT, Dirut PT Solusi Bangun Indonesia, Dirut PT Pertamina.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga sudah sukses membangun RDF Plant di Bantar Gebang dan di Rorotan. Bantar Gebang menghasilkan RDF 875 ton per hari. RDF Plant yang diresmikan oleh PJ Gubernur DKI Jakara Heru Budi tersebut, melakukan pengiriman perdana ke Indocement pada 27 Juni 2023. Harga RDF yang disepakati Rp360.000 per ton. 

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada 6 November 2025, melakukan penanta tanganan kerja sama pemanfaat sampah perkotaan dengan PT Solusi Bangun Indonesa Tbk, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sekaligus melakukan pengiriman RDF perdana dari Kabupaten Sumenep ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban, Jawa Timur.

“Harusnya, BPI Danantara, melihat keberhasilan berbagai pembanguan RDF tersebut. Juga mempertimbangkan biaya pembangunan RDF yang jauh lebih murah dibanding PLTSa. Serta RDF yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Tidak mempertimbangkan barang yang lebih ekonomis, dan menjadi sumber penghasilan, patut dicurigai dan berpotensi koruptif. Sekali lagi, BPI Danantara harus membatalkan proyek PLTSa tersebut. Uang rakyat harus diselamatkan,” ujar Mikler tegas.

[Redaktur: Jupri Sianturi]

Anggaran yang dialokasi untuk proyek ini ditaksir sekira Rp275 miliar lebih dari rencana berutang kepada Governmen Pusat. Di lain pihak, ada isu Governmen Kota Depok hendak beri hibah miliaran rupiah untuk instansi pemerintah vertikal di Kota Depok. 

Nada kritis disampaikan Ketua Komisi C pada DPRD Depok, Hengky dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (LSM Gelombang) Cahyo Putranto Budiman. 

Ketua Komisi C DPRD Depok, Hengky mengaku tidak mengetahui kasak-kusuk soal penghibahan uang dan pembangunan jalan jembatan layang antara Jalan Ir Juanda dengan Jalan Raya Margonda dengan cara berutang kepada Governmen Pusat.

“Belum mendapatkan laporan perihal kajian perencanaan dan kajian teknisnya. Sudah pernah rapat kerja antara DPUPR dengan Komisi C, namun belum sampai kepada materi khusus tentang perencanaan yang matang tentang pembangunan fly over yang dimaksud. Bahkan hingga kini, detailed engineering design maupun feasibility study belum kami terima dari Bappeda Kota Depok," ujar Hengky kepada awak pers, Selasa (18/11/2025)..

Hengky tak bermaksud menghambat rencana pembangunan Fly Over Margonda. Ia bahkan dalam rapat paripurna memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Depok dalam mengentaskan masalah kemacetan yang ada.

Ia mengingatkan soal kehatihatian dalam penggunaan anggaran, harus berdasarkan pada prinsip good governance and clean government yang bersungguh-sungguh prioritas kepada kebutuhan masyarakat yang dalam penggunaannya tepat sasaran.

Komisi C Tuntut Ada DED dan FS

Hengky mengharuskan adanya detail engineering design (DED) dan feasibility study (FS) yang merupakan dokumen fundamental yang wajib diselesaikan sebelum anggaran pembangunan fisik direalisasikan.

“Komisi C berpandangan bahwa pengambilan keputusan anggaran harus didasarkan pada dokumen teknis yang lengkap dan valid. Tanpa DED dan FS yang tuntas, risiko ketidaktepatan biaya, ketidaksesuaian desain, serta potensi pemborosan anggaran menjadi sangat tinggi,” tegas Hengky.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak pembangunan, namun meminta supaya Pemerintah Kota Depok memastikan seluruh pra-syarat teknis dipenuhi terlebih dahulu. 

“Hal ini penting agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur, serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Komisi C DPRD Depok mendorong Pemkot Depok untuk mempercepat penyelesaian FS dan DED secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik, menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD serta menjamin bahwa setiap proyek infrastruktur besar memiliki kajian teknis yang kuat agar tepat manfaat dan tepat anggaran.

Berutang Bangun Jembatan tetapi Malah Beri Hibah

Ketua LSM Gelombang, Cahyo Putranto Budiman ikut menyinggung soal pembangunan fly over street di persimpangan Juanda - Margonda yang menelan anggaran Rp275 miliar ini terkesan dipaksakan. 

“Pembangunan bar-bar tanpa perencanaan yang matang. Skema pembangunan fly over itu juga dibuat tanpa perencanaan yang matang. Jika pembangunan dilakukan dengan skema pinjaman daerah, nanti pasti ada resiko lanjutan di kemudian hari. Kita lihat saja PP no 38 tahun 2025, itu bisa jadi acuan. Jangan bar-bar juga untuk proyeksi itu," ujar Cahyo kepada awak pers, Selasa (18/11/2025).

PP no 38 tahun 2025 ini, sebut Budiman, bertujuan memberikan dukungan pembiayaan untuk program strategis nasional, termasuk infrastruktur, energi, transportasi, dan pelayanan publik. PP ini juga dapat digunakan untuk membantu daerah yang terkena bencana alam atau nonalam untuk pemulihan ekonomi dan sosial. 

Namun, sebut Budiman pembangunan jalan jembatan layang ini, tak masuk dalam program strategis nasional

“Harusnya jangan pakai hutang dong pembangunannya. Risikonya terlalu besar," paparnya,” sebut Cahyo.

Hendak berhutang untuk bangun jalan layang ini, tetapi di tahun 2026 nanti, Governmen Kota Depok hendak berikan sejumlah dana hibah miliaran rupiah untuk instansi vertikal pemerintah yang bukan menjadi kewenangan Governmen Kota Depok.

“Dana hibah ini jumlahnya jauh lebih besar daripada uang untuk pembangunan Fly Over Margonda. Ibaratnya, jika soal kendaraan, pemkot kasih fortuner baru ke orang lain secara gratis, tapi minjam uang orang untuk membeli innova. Aneh kan?" nada tanya Cahyo heran.

[Redaktur: Leonaldo]