Kali ini, sebanyak 50 perwakilan masyarakat dari Kecamatan Johar Baru mengikuti sosialisasi pembatasan pembuangan sampah yang digelar Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakpus, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah di ibu kota.

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Setko Administrasi Jakpus, Martua Sitorus, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kalau hanya pemerintah saja yang berusaha, tentu tidak mungkin persoalan sampah ini bisa selesai. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari masyarakat, sekolah, pelaku usaha hingga instansi pemerintah,” ujarnya.

Menurut Martua, Pemkot Jakpus kini juga memperluas gerakan pemilahan sampah dengan melibatkan Sudin Pendidikan, Sudin Kesehatan, hingga Sudin PPKUKM. Langkah tersebut dilakukan karena sekolah, puskesmas, dan UMKM menjadi salah satu penyumbang volume sampah yang cukup besar.

“Dalam instruksi wali kota, seluruh sektor didorong aktif memilah sampah dari sumber agar volume sampah yang dikirim ke TPST bisa ditekan secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas LH Jakpus, Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa pengurangan sampah ke TPST Bantargebang akan dilakukan secara bertahap.

Ia menjelaskan, mulai Agustus 2026 pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 50 persen. Bahkan pada 2027, Jakarta ditargetkan tidak lagi membuang sampah ke TPST Bantargebang.

“Karena itu, kami terus menggencarkan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga dan lingkungan masyarakat,” jelas Slamet.

Data Sudin LH, Kecamatan Johar Baru saat ini menyumbang sekitar 50 hingga 70 ton sampah per hari ke TPST Bantargebang.

Namun, keberadaan 44 bank sampah di wilayah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif dengan mampu mengurangi hampir dua ton sampah.

Slamet optimistis, apabila jumlah bank sampah terus diperbanyak dan kesadaran masyarakat meningkat, persoalan sampah di Jakpus dapat diatasi lebih cepat.

“Semakin banyak bank sampah di lingkungan warga, maka semakin besar pula pengurangan sampah yang bisa dilakukan,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaktim resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp4 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim usai memeriksa tiga saksi pada Kamis (7/5/2026).

Ketiganya yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit periode 2022–2024, PAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022, serta DER yang menjabat PPK pada 2023 dan 2024.

“Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup sehingga status ketiga saksi dinaikkan menjadi tersangka,” keterangan resmi Kejari Jaktim, Senin (18/5/2026).

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan mesin jahit manual untuk program penumbuhan wirausaha industri baru di Jaktim. Pada 2022, pemerintah menganggarkan Rp2,72 miliar untuk pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1155.

Setahun kemudian, kembali dilakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1255 senilai Rp3,28 miliar, dan pada 2024 proyek serupa kembali digelar dengan anggaran Rp3,05 miliar.

Namun di balik proyek bernilai miliaran rupiah tersebut, penyidik menemukan dugaan permainan dalam proses pengadaan melalui sistem e-purchasing di katalog elektronik (e-katalog).

IRM bersama PAR diduga menyusun spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) menggunakan data dari pihak penyedia, bukan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, perubahan spesifikasi teknis juga disebut dilakukan tanpa justifikasi yang sah.

Praktik tersebut diduga membuka celah terjadinya mark-up atau kemahalan harga pengadaan mesin jahit selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp4.078.551.737.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP terbaru.

Usai menjalani pemeriksaan, dua tersangka yakni PAR dan IRM langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. PAR ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, sementara IRM ditahan di Rutan Kelas II Pondok Bambu hingga 6 Juni 2026.

Sementara itu, tersangka DER belum memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Tak hanya soal legalitas yang dipertanyakan, keberadaan tembok pembatas dan kios di area proyek juga memicu pertanyaan. Bangunan tersebut diduga menyerobot garis sempadan sungai (GSS) karena berdiri di atas saluran inlet maupun outlet Situ Patinggi, yang seharusnya menjadi area terlindungi.

Camat Tapos, Jarkasih, mengakui bahwa pihak pengembang hanya sebatas mengurus izin lingkungan di tingkat kecamatan. Setelah itu, proses berikutnya disebut masih akan berlanjut ke tahap site-plan dan perizinan utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

^{Tampah bagian proyek SPBU tanpa IMB yang dibangun di atas saluran Situ Patinggi yang melanggar garis sempadan di Jalan CImanggis Boulevard - Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Elves Fatima Rebelo, SPBU ini belum mengantongi IMB. Tetapi dibiarkan oleh Pemkot Depok, Kamis (14/5/2026). [METROJAKARTANEWS.ID / Janter Han]}

“SPBU yang di pertigaan Tapos itu sudah mengurus dokumen persetujuan lingkungan ke kami, selanjutnya mereka akan membuat site plan dan izin ke DPMPTSP Kota Depok,” ujar Jarkasih saat ditemui di Kantor Kelurahan Tapos, Senin (11/5/2026).

Jarkasih tidak berkenan menjelaskan bahwa proses IMB belum paripurna namun pembangunan SPBU sudah hampir selesai. Sehingga, Pemkot Depok diabaikan dan kehilangan pendapatan daerah. Berindikasi kuat bahwa aparatur membiarkan pembangunan SPBU ini dengan sinyalemen mendapatkan ‘uang servis’ yang menjadi hal yang terlarang di ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

Demikian pula, Saat disinggung soal dugaan pelanggaran garis sempadan sungai, Jarkasih mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia menegaskan, kecamatan hanya sebatas memproses administrasi awal dan bukan penentu akhir.

“Kalau pembangunan kiosnya saya tidak tahu, yang saya tahu pengajuan persetujuan lingkungannya untuk membangun SPBU,” kilahya.

Ia juga menambahkan, setelah persetujuan lingkungan diterbitkannya, seluruh keputusan menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

“Kita kan hanya sebatas pengantar, tinggal dinas apakah mengizinkan atau tidak. Itu semua tergantung dari dinasnya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Depok, Elves Fatima Robelo, mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Berdasarkan data resmi, proyek tersebut ternyata baru memiliki site-plan, sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—dulu IMB—belum dikantongi.

“Dari data yang ada pada kami, yang bersangkutan sudah site-plan,” singkat Elves melalui perpesan tulis telepon seluler, Rabu (13/5/2026).

Fakta ini menimbulkan sorotan keras terhadap pengawasan pembangunan di Kota Depok. Jika benar konstruksi telah berlangsung sebelum seluruh izin utama diterbitkan, maka ada potensi pelanggaran administratif hingga tata ruang yang tak boleh dianggap sepele.

Publik kini menanti ketegasan pemerintah kota dan DPMPTSP untuk menelusuri apakah proyek SPBU tersebut sekadar terburu-buru secara administratif, atau justru menjadi contoh lemahnya pengawasan pembangunan di wilayah Tapos. Di tengah ancaman terhadap lingkungan Situ Patinggi, pertanyaan besarnya sederhana: aturan sedang ditegakkan, atau justru sedang diabaikan?

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

"Perlu kami sampaikan kejadian curas (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi di pinggir tol Kebun Jeruk itu sudah dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Budi mengatakan, dua pelaku dari komplotan kriminal tersebut hingga kini masih buron atau dalam pengejaran polisi.

"Nanti akan kami rilis pada rekan-rekan, jadi terhadap tiga pelaku, satu pelaku sudah dapat diamankan," tutur Budi.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan bersenjata tajam di Jalan Arjuna Selatan, Jakarta Barat, Senin (4/5) dini hari, dengan pelaku merampas kendaraan dan ponsel korban usai melukai korban.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @info.kebonjeruk, nampak korban tengah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Tak lama berselang, segerombolan pelaku bersepeda motor menghampiri korban dan salah satunya mengeluarkan senjata tajam hingga mengancam korban.

Dalam keterangan video, korban disebut mengalami luka bacok hingga kehilangan ponsel dan juga sepeda motor usai dirampas komplotan begal itu.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Dua unit rumah dilaporkan amblas akibat longsor yang terjadi di kawasan tersebut dan dikhawatirkan mengancam keselamatan penghuni.

Ketua RT09/02 Kelurahan Pasir Putih, Hilman, mendesak pihak developer segera melakukan perbaikan permanen di lokasi longsor. Selain itu, warga juga meminta proses serah terima aset perumahan kepada Pemerintah Kota Depok dipercepat agar penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

“Lantaran longsor itu menyangkut nyawa manusia, warga berharap pihak developer segera melakukan mitigasi dengan membuat turap baru,” ujar Hilman, Kamis (7/5/2026).

Hilman mengatakan dirinya pertama kali menerima informasi longsor pada Kamis (30/4) malam. Kejadian tersebut sempat memicu kepanikan warga karena lokasi longsor berada sangat dekat dengan rumah penduduk.

Keesokan harinya, warga bersama pengurus lingkungan melakukan mitigasi darurat secara swadaya dengan memasang cerucuk bambu di area tebing yang rawan runtuh.

“Besoknya hari Jumat siang, saya beserta warga melakukan mitigasi dan bergotong royong dengan memasang cerucuk bambu secara swadaya guna meminimalisir longsor lanjutan,” katanya.

Menurut Hilman, langkah darurat itu dilakukan karena belum terlihat adanya penanganan permanen dari pihak terkait setelah kejadian longsor. Warga khawatir kondisi tanah yang labil dapat memicu longsor susulan, terutama saat hujan deras kembali turun.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lurah, hingga camat untuk meminta bantuan penanganan dari pemerintah daerah.

“Sudah saya sampaikan mulai dari LPM, lurah dan camat,” ucapnya.
Warga berharap Pemerintah Kota Depok segera turun tangan mengingat longsor berpotensi membahayakan keselamatan penghuni di sekitar lokasi kejadian.
Hilman juga menyebut Wali Kota Depok, Supian Suri, sempat dijadwalkan meninjau lokasi longsor pada Selasa lalu. Namun agenda tersebut batal terlaksana.

Meski belum ada penanganan langsung dari pemerintah kota maupun developer, Hilman mengatakan pihak pengembang telah memberikan respons awal terkait rencana perbaikan.

“Developer sudah respons. Rencananya Jumat ini pihak developer akan memperbaiki longsor dengan memasang turap, itu yang akan kita kawal,” ujarnya.

Selain persoalan longsor, warga turut menyoroti belum tuntasnya proses serah terima aset perumahan kepada Pemerintah Kota Depok. Menurut warga, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan bencana maupun infrastruktur di kawasan perumahan.

Hilman mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, aset perumahan sebelumnya memang belum diserahkan kepada pemerintah kota. Namun, ia memperoleh kabar bahwa proses serah terima mulai dilakukan pada Selasa lalu.

“Pihak developer memang belum melakukan serah terima aset, tapi dari informasi yang saya terima hari Selasa itu sudah diserahkan ke Pemkot,” paparnya.

Warga berharap pembangunan turap permanen dapat segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah longsor kembali terjadi. Mereka menilai pemasangan cerucuk bambu hanya bersifat sementara dan tidak cukup kuat menahan tekanan tanah saat curah hujan tinggi.

Warga Diamond Lake Side juga menegaskan akan terus mengawal proses penanganan longsor hingga benar-benar selesai.

“Jadi ketika ada bencana seperti ini, ke depannya kita bisa langsung meminta penanganan kepada Pemkot Depok. Harapan kita seperti itu,” kata Hilman.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, Hilman turut meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan penyebab longsor. Ia menegaskan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan Putri Duyung Waterboom.

“Kejadian itu tidak ada kaitannya dengan Putri Duyung. Kami hanya fokus pada penanganan longsor oleh developer maupun Pemkot Depok,” tegasnya.

[Redaktur: Teunku Isnain Jroh]

“Tarif TJ pada waktu saya secara resmi mencanangkan, pada waktu itu dikasih period untuk tiga bulan. Dan tiga bulan kan belum selesai, baru akan selesai, dan segera akan kita putuskan untuk itu,” ungkap Pramono di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Pramono menegaskan, bahwa tarif baru tersebut nantinya hanya dikhususkan untuk rute Bandara Soekarno Hatta-Blok M.

Sementara, tarif untuk Transjakarta dan Transjabodetabek lainnya masih sama yakni Rp2.000 pada 05.00 hingga 07.00 WIB, dan Rp3.500 di atas pukul 07.00 WIB.

“Kenapa yang Soekarno Hatta berbeda? Yang pertama karena jauh, perhentiannya banyak, parkir di sananya juga cost-nya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain,” papar Pramono.

Oleh karena itu ia mengatakan pengeluaran khusus rute tersebut cukup berbeda dari rute lainnya. Untuk itu, perlu diterapkan tarif khusus.

Pramono mengatakan hal ini dilakukan agar beban biaya subsidi untuk rute tersebut tak terlalu tinggi.

Sebelumnya pada 12 Maret lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek SH2 tujuan Blok M-Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Adapun rute tersebut akan berhenti di 23 titik dengan durasi perjalanan kurang lebih 121 menit. Rute ini memiliki panjang lintasan 65,1 kilometer.

Sebanyak 14 bus akan disediakan untuk rute tersebut. Sementara waktu tunggu atau headway rute ini sekitar 10 sampai 20 menit.

Bus khusus rute ini juga menyediakan tempat koper untuk memudahkan para pengguna.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Peristiwa tewasnya WNA Inggris itu terjadi sehari setelah dilakukan penangkapan  karena diduga melanggar izin tinggal. 

"Iya, benar," sebut polan dari Direktorat Jenderal Imigrasi

Pantauan di lokasi sekira pukul 18.00 WIB, petugas keamanan Kantor Imigrasi menutup pintu gerbang. Dan, di areal tersebut terdapat sejumlah anggota dan tim inafis Polres Metro Depok. 

Tak lama berselang, satu persatu anggota tim inafis masuk ke Kantor Imigrasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

Setelah beberapa jam berselang, mobil inafis dan ambulance keluar dari Kantor Imigrasi Depok. MetroJakartaNews.id belum mendapatkan konfirmasi untuk peristiwa ini. 

Kepala Hubungan Pers Polres Metro Depok AKP Made Budi beri konfirmasi kepada pers soal peristiwa ini. 

“Benar ada peristiwa warga Inggris yang temukan meninggal di kantor Imigrasi Kota Depok. Tergantung di teralis ventilasi toilet ruang tahanan. Masalah ini masih dalam pemeriksaan. Masih tunggu penanganan selesai,” ujar Made. 

[Teunku Isnain Raseukiy]

Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menekan laju spesies invasif yang mengancam keseimbangan ekosistem perairan ibu kota.

Dalam kegiatan, Arifin didampingi Wakil Wali Kota Eric Phahlevi ZL, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Suprayogi, Camat Menteng Nurhelmi Savitri, serta Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami.

Arifin menegaskan, pengendalian populasi ikan sapu-sapu akan terus diperluas dan diperkuat. Ia menyebut, dominasi ikan ini telah menekan keberlangsungan hidup ikan lokal.

“Ikan sapu-sapu memiliki daya tahan tinggi di air tercemar dan memangsa telur ikan lain. Akibatnya, populasi ikan lokal seperti mujair, lele, dan betok terus menurun. Kalau tidak dikendalikan, ekosistem kita bisa semakin rusak,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jakpus mengintensifkan operasi penangkapan secara rutin, termasuk setiap Jumat pagi. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari petugas teknis, pasukan kebersihan, hingga komunitas peduli lingkungan.

Sedikitnya delapan kecamatan bergerak serentak di sejumlah titik aliran sungai, seperti kawasan sekitar Masjid Istiqlal dan Kali Ciliwung.

Tak hanya menyasar ikan dewasa, petugas juga membersihkan telur-telur ikan sapu-sapu yang menempel di dinding turap maupun dasar sungai. Menurut Arifin, langkah ini penting agar pengendalian populasi tidak bersifat sementara.

“Kalau hanya ikan dewasa yang diambil sementara telurnya dibiarkan, populasinya akan cepat kembali. Karena itu kita kejar sampai ke telurnya,” tegasnya.

Di lapangan, petugas menghadapi tantangan tersendiri. Ikan sapu-sapu kerap bersembunyi di lumpur dan celah turap. Untuk mengatasinya, dilakukan penyurutan debit air agar ikan lebih mudah terlihat. Alat sederhana seperti bambu juga dimanfaatkan untuk mengeluarkan ikan dari persembunyiannya.

Arifin turut menekankan pentingnya penanganan pasca-penangkapan. Ikan yang tertangkap harus dimatikan dan dikubur di lokasi yang telah ditentukan dengan pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dijual kembali untuk konsumsi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu. Berdasarkan kajian, ikan tersebut berpotensi mengandung zat berbahaya seperti bakteri dan logam berat karena hidup di perairan tercemar.

“Ini (ikan Sapu-sapu/red) bukan untuk dikonsumsi. Kita harus waspada karena bisa membahayakan kesehatan,” katanya.

Ke depan, Pemkot Jakpus akan fokus pada peningkatan kualitas air sungai melalui pengurangan limbah. Arifin berharap, dengan lingkungan yang lebih bersih dan pengendalian spesies invasif, habitat ikan lokal dapat pulih secara bertahap.

“Bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak harus terlibat menjaga kebersihan sungai agar ekosistem tetap sehat dan seimbang,” tutupnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dalam kegiatan, Pemkot menurunkan alat berat eskavator untuk mengangkat lumpur dan sampah yang menghambat aliran air.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, turun langsung memantau kegiatan pembersihan bersama Camat Menteng, Nurhelmi Savitri, beserta jajaran.

“Beberapa hari kemarin kita sudah bersihkan rumput dan sampah-sampahnya. Hari ini kita turunkan alat berat dan nanti akan ditambah lagi,” ujar Arifin di lokasi.

Ia menjelaskan, setelah proses pengerukan menggunakan eskavator, sampah dan lumpur yang berhasil diangkat akan langsung diangkut menggunakan truk agar aliran kali kembali lancar.

“Jadi kegiatan pembersihan ini akan terus kita lakukan supaya kapasitas air di Kali Ciliwung belakang Menteng ini bisa menampung lebih besar,” katanya.

Menurut Arifin, metode pengerukan dilakukan dengan mengumpulkan lumpur ke tepi kali terlebih dahulu, lalu menunggu kadar airnya berkurang sebelum diangkut menggunakan truk.

“Strateginya lumpur dikumpulkan ke pinggir kali, nanti setelah airnya mengering baru diangkut dengan truk. Dengan begitu pembersihan lebih efektif dan aliran air bisa kembali normal,” jelasnya.

Arifin menambahkan, pengerukan di kawasan ini merupakan bagian dari upaya normalisasi aliran air dari hulu ke hilir. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan pengerukan di Banjir Kanal Barat untuk memperlancar aliran menuju Kali Ciliwung.

“Minggu lalu Pak Gubernur sudah menyampaikan saat pengerukan di Banjir Kanal Barat. Jalur hilir menuju Ciliwung sudah mulai dikerjakan agar aliran air dari hulu ke hilir lebih lancar, dan diharapkan selesai tahun ini,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribua]

Penegasan disampaikan usai memimpin apel pagi bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Dalam arahannya, Arifin mengingatkan bahwa setiap laporan warga merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja konkret di lapangan.

“Pengaduan masyarakat harus dijawab dengan penyelesaian yang benar, bukan hanya foto-foto kegiatan yang tidak memberikan manfaat,” tegasnya.

Arifin juga menyoroti praktik penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan laporan penyelesaian aduan. Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius sekaligus bentuk kebohongan publik yang tidak dapat ditoleransi.

Untuk itu, ia meminta pengawasan berjenjang diperkuat, mulai dari pimpinan hingga petugas lapangan, guna memastikan setiap laporan benar-benar ditangani secara tuntas dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Arahan ini sejalan dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam merespons pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Arifin menegaskan, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inilah yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangarubuan)

Kecintaan terhadap kerajinan tumbuh dari lingkungan keluarga yang sarat aktivitas kreatif. Sejak dini, Zuhria telah terbiasa mengeksplorasi berbagai bentuk karya, mulai dari membuat paper bag, menjahit, hingga merajut.

Keterbatasan akses belajar kala itu justru membentuk kemandirian serta rasa ingin tahu yang kuat dalam dirinya.

Memasuki jenjang pendidikan tinggi, minatnya pada dunia mode dan kreativitas sempat menguat. Namun, pilihan hidup membawanya menapaki dunia kedokteran, sebuah jalan yang menuntut dedikasi penuh dan menjadi fondasi karier profesionalnya di bidang medis.

Seiring perjalanan waktu, peran Zuhria pun bertambah. Selain berkarier sebagai dokter, ia juga menjalani peran sebagai istri dari Benu Supriyantoko serta seorang ibu.

Kesibukan yang kian padat membuat ruang untuk menyalurkan hobi perlahan menyempit, bahkan sempat terabaikan.

^{Aneka macam barang hasil rajutan dokter Zuhria, pengisi waktu luang di tengah kesibukan dan tanggung jawab utama sebagai dokter spesialis, seorang istei dan ibu.}

Titik balik terjadi setelah ia menyelesaikan pendidikan spesialis. Dalam upaya mencari keseimbangan hidup, Zuhria kembali menekuni hobi lamanya dan menjatuhkan pilihan pada merajut, aktivitas yang dinilainya sederhana, fleksibel, serta dapat dilakukan di sela kesibukan tanpa mengganggu tanggung jawab utama.

Bagi Zuhria, merajut bukan sekadar pengisi waktu luang. Ia menemukan ketenangan dalam setiap simpul benang yang dirangkai, sekaligus kepuasan saat karya perlahan terbentuk dari proses yang tekun dan konsisten.

Pengalaman tersebut menjadi refleksi bahwa passion yang tumbuh sejak kecil tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir, memberi makna sekaligus menjaga keseimbangan di tengah dinamika kehidupan yang terus berjalan.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Laporan yang diajukan oleh Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (LSM Jamak) itu disebut belum mendapat tindak lanjut jelas, meski telah bergulir lebih dari satu tahun. Kondisi ini memicu sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Ketua LSM Jamak, Hobbin M, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya melaporkan satu kasus. Mereka juga telah menyerahkan laporan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek perawatan bangunan teknis Jati Baru tahun anggaran 2024.

“Kami sudah melaporkan dua perkara ke Kejati DKI. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami mempertanyakan keseriusan penanganannya,” ujar Hobbin, Senin (13/4/2026).

Ia menilai lambannya respons aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Untuk itu, LSM Jamak telah melayangkan surat kedua bernomor 114/LSM-JAMAK/XII/2025 guna meminta kejelasan status laporan.

“Kami menunggu jawaban apakah laporan kami ini diproses atau justru diabaikan,” tegas Hobbin.

Hobbin juga menyatakan, jika tidak ada kepastian, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan dengan melapor ke sejumlah lembaga pengawas, seperti Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Di sisi lain, praktisi hukum Darmon Sipahutar menilai langkah yang diambil LSM Jamak sudah tepat. Ia menegaskan bahwa pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan.

“Pelapor bisa meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara tertulis. Jika tidak ada tindak lanjut, dapat melapor ke Jamwas, Komisi Kejaksaan, atau menempuh praperadilan jika penyidikan dihentikan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyimpangan anggaran negara, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam mengatasi keberadaan dan membasmi ikan sapu-sapu yang dinilai berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok, mengungkapkan bahwa permasalahan ikan sapu-sapu bukan hal baru. Sebelumnya, penanganan serupa juga telah dilakukan di Kali Ciliwung.

“Pada pembersihan di Kali Ciliwung, kami sudah mengambil sampel ikan dan air. Hasilnya menunjukkan tingkat pencemaran melebihi ambang batas, dengan kandungan bakteri Salmonella, E. coli, serta residu logam berat,” jelas Hasudungan.

Ia menambahkan, penanganan di Kali Cideng dinilai lebih mudah karena jalur aliran yang tidak sepanjang Ciliwung, sehingga pengendalian populasi ikan sapu-sapu bisa lebih optimal.

Usai ditangkap, ikan-ikan tersebut akan dibawa ke Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) di Ciganjur. Bangkai ikan yang telah dipastikan mati kemudian akan dikubur untuk mencegah dampak lanjutan.

“Daya tahan ikan sapu-sapu sangat tinggi. Jika tidak benar-benar dipastikan mati, ikan ini masih bisa bertahan hidup meski tidak berada di air,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unsur Suku Dinas SDA, Satpol PP, Lingkungan Hidup, PPSU, hingga Gulkarmat. Turut hadir pula jajaran camat dan lurah setempat.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menyebutkan bahwa proses penangkapan cukup menantang karena banyak ikan sapu-sapu bersembunyi di dalam turap.

“Tadi saat penangkapan, banyak ikan masuk ke turap bahkan merusaknya karena ukuran yang cukup besar. Mereka juga menyimpan telur di dalam turap,” kata Arifin.

Ia mengungkapkan, sekitar 40 ekor ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dan dimusnahkan dengan cara dipatahkan tubuhnya sebelum dikubur.

“Ikan ini sangat berbahaya karena menyerap berbagai racun di kali. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu,” tegasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 001 Tahun 2026 yang menetapkan 22 kelurahan sebagai lokasi prioritas penanganan kemiskinan.

“Empat kelurahan di Johar Baru menjadi perhatian khusus karena tingkat kemiskinan dan kompleksitas persoalan sosialnya cukup tinggi,” ujar Arifin usai rapat pembahasan rencana aksi di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Gambir, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, langkah awal yang kini dikebut adalah pemetaan masalah secara menyeluruh dan detail. Dari hasil identifikasi sementara, sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari tingginya angka stunting, anak putus sekolah, hingga kondisi sanitasi yang belum memadai.

“Kami tidak ingin salah sasaran. Semua masalah harus terpetakan dengan akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan berdampak langsung,” tegasnya.

Arifin menekankan, percepatan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan parsial. Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci, dengan pembagian peran sesuai kewenangan dan dukungan anggaran masing-masing.

Tak hanya itu, Pemkot Jakarta Pusat juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperkuat intervensi di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada celah kebutuhan yang terlewat. Dukungan CSR akan menjadi penguat agar program berjalan maksimal,” jelasnya.

Upaya ini, lanjut Arifin, merupakan bagian dari kerja berkelanjutan yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, dengan target menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.

“Kami ingin Johar Baru benar-benar berubah, lingkungannya lebih tertata, rumahnya layak huni, dan warganya hidup lebih sehat serta sejahtera,” tandasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Program diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Camat Tambora, Pangestu Aji Swandhanu, diikuti sekitar 120 peserta dari unsur tiga pilar, instansi terkait, serta komponen masyarakat, digelar di Jalan Duri Utara II, RW 02, Kelurahan Duri Utara, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Tambora.

Dalam arahannya, Pangestu menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan program. Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor ini kami dorong untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, terutama di wilayah padat seperti Tambora,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Program TAMPAN tidak semata berfokus pada penertiban, tetapi mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui edukasi dan partisipasi aktif warga. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Program ini mengedepankan edukasi serta keterlibatan aktif masyarakat, sehingga warga turut menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.

Di bawah kepemimpinan Pangestu, Kecamatan Tambora terus mendorong tata kelola wilayah yang responsif dan proaktif terhadap berbagai tantangan perkotaan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi keliling guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

Kegiatan berlangsung lancar dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Apel juga dihadiri unsur TNI dari Koramil 02/Tambora, Polsek Tambora, Satpol PP, Damkar, BPBD, serta jajaran kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Melalui Program TAMPAN, Pemerintah Kecamatan Tambora menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Berbagai keluhan warga tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, diikuti Wakil Wali Kota, Asisten Pemerintahan (Aspem), jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta para camat se-Jakarta Pusat di Ruang Rapat Wali Kota, Blok A Lantai 2, Selasa (7/4/2026).

Sejumlah persoalan klasik yang masih kerap terjadi di lapangan menjadi sorotan, yaitu mulai dari parkir liar, kendaraan yang nekat melintas di atas trotoar, pelanggaran lawan arus, hingga aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan.

Arifin menegaskan, deretan pelanggaran tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

“Banyak aduan masyarakat terkait parkir liar, kendaraan naik trotoar, hingga PKL yang berjualan di badan jalan. Ini menjadi tugas bersama, khususnya Satpol PP dan Dishub, untuk melakukan penertiban di lapangan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Satpol PP dan Dishub memegang peran penting sebagai ujung tombak penegakan aturan. Namun, keberhasilan penertiban tidak bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi lintas wilayah yang solid.

Dalam hal ini, peran camat menjadi krusial sebagai koordinator wilayah. Camat diminta aktif memetakan dan mengendalikan titik-titik rawan pelanggaran, seperti kantong parkir liar dan lokasi PKL yang melanggar aturan.

“Camat harus memastikan wilayahnya tetap tertib. Kita ingin Jakarta Pusat semakin rapi, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Arifin juga menegaskan bahwa upaya penertiban akan terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kota yang lebih baik sekaligus menekan angka pelanggaran di ruang publik.

Menutup arahannya, Arifin mengajak seluruh jajaran untuk menjaga komitmen bersama dalam menata kota. “Jaga Jakarta dengan ketertiban. Semua titik pelanggaran harus bisa kita tertibkan,” pungkasnya.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dari total 1.222 usulan yang masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 890 usulan akan diakomodir untuk tahun 2027, sementara 332 usulan lainnya dijadwalkan direalisasikan lebih awal pada tahun 2026.

Wali Kota Jakpus Arifin, menjelaskan bahwa tujuh program prioritas dipilih dari keseluruhan usulan tersebut karena dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat.

“Sebanyak 890 dari 1.222 usulan diakomodir untuk tahun 2027, dan sisanya 332 usulan direalisasikan pada 2026,” ujar Arifin usai rapat pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar secara luring, di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakpus, Kamis (2/4/2026).

Adapun tujuh program prioritas tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Pasar Baru, Jalan Kebon Kacang 30, dan Jalan Sabang. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan relokasi RSUD Johar Baru, memperkuat penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting, rehabilitasi sekolah, serta perluasan program sekolah gratis.

Arifin menegaskan, seluruh program tersebut merupakan hasil aspirasi warga yang dihimpun secara berjenjang, mulai dari rembuk RW, Musrenbang kelurahan, hingga kecamatan.

“Kami berharap seluruh usulan warga dari delapan kecamatan di Jakarta Pusat yang telah diserap dapat terealisasi pada tahun 2027,” tandasnya.

Dengan penetapan ini, Pemkot Jakpus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin hadir langsung mendampingi Menteri PKP RI Maruarar Sirait (Ara) dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah rumah warga yang sedang dan akan direnovasi.

Ara mengungkapkan, program ini menargetkan perbaikan 152 rumah yang ditargetkan rampung pada 15 Juli mendatang. Dari jumlah tersebut, 52 rumah direnovasi melalui gotong royong dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), sementara 100 rumah lainnya dikerjakan oleh pihak swasta, termasuk Astra.

“Tidak hanya renovasi rumah, sebanyak 35 pelaku UMKM di RW 01 Menteng juga akan mendapatkan pembinaan dari ladies banker. Ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh pendanaan program ini berasal dari skema kolaborasi non-APBN melalui dana CSR. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI AL, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga para pelaku usaha.

Sementara itu, Arifin menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam program ini. Ia menilai, selain memperbaiki kondisi fisik hunian, program ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi warga.

“Antusiasme warga sangat terasa. Renovasi ini bukan hanya membuat rumah lebih layak, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Ditambah lagi pembinaan UMKM yang membuka peluang usaha warga untuk berkembang lebih jauh,” kata Arifin.

Ia pun berharap seluruh proses penataan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, dalam kegiatan advokasi terpadu lintas sektor yang melibatkan program desa/kelurahan pangan aman, sekolah dengan budaya keamanan pangan, serta pasar pangan aman berbasis komunitas, di Gedung Jakarta Creative Hub, Selasa (31/3/2026).

Arifin menyampaikan, penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian semata, tetapi juga dorongan untuk terus memperkuat upaya kolaboratif dalam menjaga keamanan pangan di wilayahnya.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen bersama. Mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Pusat sebagai kota pangan aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian kabupaten/kota pangan aman merupakan program berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan pangan di daerah.

Ke depan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini penting guna memastikan keamanan dan mutu pangan tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Gedung Jakarta Creative Hub, Selasa (31/3/2026).

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan, upaya mewujudkan pangan aman tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha.

“Kita sudah memulai dengan penandatanganan komitmen bersama. Ini penting sebagai langkah konkret menghadirkan pangan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, sebagai ibu kota, Jakarta memiliki standar yang lebih tinggi dalam hal pengelolaan pangan. Tidak cukup hanya memastikan ketersediaan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanannya.

“Jakarta dituntut lebih. Bukan hanya soal stok pangan di pasar, tetapi bagaimana pangan tersebut benar-benar aman untuk masyarakat,” lanjutnya, didampingi Ketua TP PKK Kota Jakarta Pusat, Witri Yenny Arifin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Arifin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat kelurahan, pasar, hingga sekolah diharapkan dapat berperan aktif dan mandiri dalam pengawasan pangan.

“Program ini harus mampu menggerakkan komunitas, baik di kelurahan, pasar, maupun sekolah agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan pangan,” jelasnya.

Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti BBPOM DKI Jakarta, suku dinas terkait, pelaku UMKM, sektor ketahanan pangan, hingga PD Pasar Jaya, guna memastikan seluruh rantai distribusi pangan tetap terjaga keamanannya.

Sementara itu, Kepala BBPOM DKI Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar mengungkapkan, program ini akan diperkuat melalui pembentukan kader pengawas pangan berbasis komunitas.

“Nantinya akan dibentuk kader di setiap kelurahan, sekolah, dan pasar. Karena berbasis komunitas, kita akan melibatkan PKK dan unsur masyarakat lainnya, serta memberikan bimbingan teknis kepada para kader,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam memperkuat pengawasan pangan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, sehingga keamanan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Wali Kota Arifin bersama Ketua TP PKK Witri Yenny Arifin hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Panen raya ini merupakan bagian dari gerakan serentak di enam wilayah DKI Jakarta—lima kota administrasi dan satu kabupaten—yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Khusus di Jakpus, panen dilakukan di 58 titik yang tersebar di delapan kecamatan. Hasilnya pun beragam, mulai dari sayuran daun seperti kailan, kangkung, dan selada; sayuran buah seperti cabai, terong, tomat, dan pare; hingga palawija seperti singkong, ubi jalar, serta kacang-kacangan.

Panen juga mencakup buah-buahan seperti jeruk, mangga, sukun, anggur, dan timun suri, tanaman obat keluarga, hingga budidaya ikan. Total hasil panen mencapai 1.197,5 kg.

Witri menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, keterbatasan lahan bukan lagi hambatan untuk menghasilkan pangan secara mandiri.

“Kita melihat bagaimana semangat masyarakat dalam mengelola tanaman di lahan terbatas. Dengan dukungan PKK Jakarta Pusat serta Sudin KPKP, kegiatan ini dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ke depan, hasil panen tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui RPTRA, kantor kelurahan, hingga kecamatan. Program ini diharapkan mampu mendukung penanggulangan stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi warga.

Panen raya ini menjadi bukti bahwa urban farming di tengah kota bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dwiarti langsung menerjunkan jajaran bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas perhubungan untuk menertibkan lapak PKL yang berdiri di badan jalan, sekaligus menindak kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar area stasiun, Kamis (26/3/2026).

Penertiban dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat yang merasa ruang publik semakin terpinggirkan. Akses keluar-masuk stasiun yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki justru berubah menjadi area padat dan tidak tertata.

Ketua Pokja PWI Jakarta Pusat, Helmi AR, menilai langkah cepat camat sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan di lapangan.

“Ini bukan sekadar penertiban, tapi upaya mengembalikan hak pejalan kaki yang selama ini terabaikan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Warga pun merasakan dampaknya. Sumi, salah satu pengguna jalan, mengaku kondisi kawasan kini jauh lebih tertib dibanding sebelumnya.

“Dulu susah lewat, sekarang lebih lega. Semoga tidak dibiarkan kembali semrawut,” katanya.

Meski demikian, penertiban ini menjadi pengingat bahwa pengawasan yang lemah dapat membuat pelanggaran kembali terulang.

Tanpa kontrol yang konsisten, kawasan strategis seperti Stasiun Karet berpotensi kembali dipadati PKL dan parkir liar.

Camat pun menegaskan akan melakukan penertiban secara berkala guna memastikan kawasan tetap tertib, aman, dan layak bagi pejalan kaki.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Anak tersebut sebelumnya hanya sempat bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Tidak melanjutkan untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, pun turun langsung menemui anak itu di kawasan Pasar Gaplok, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jumat (27/3/2026).

Dalam dialog singkat, Arifin menegaskan, pemerintah akan mengambil alih pemenuhan kebutuhan pendidikan anak tersebut secara menyeluruh. Ia memastikan proses pendaftaran hingga penyediaan perlengkapan sekolah akan difasilitasi tanpa biaya.

Selain memastikan akses pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga menengah, Pemprov juga menyiapkan dukungan penunjang, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu sekolah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Tak berhenti di sektor pendidikan, intervensi juga dilakukan pada aspek kesejahteraan keluarga. Pemerintah menawarkan hunian di rumah susun sewa (rusunawa) dengan biaya terjangkau, sekaligus akses ke program pangan bersubsidi dan fasilitas transportasi umum gratis.

Lebih lanjut, Arifin menjelasksn adanya skema bantuan pendidikan lanjutan melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program tersebut membuka peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terkendala biaya.

"Tidak ada kata terlambat untuk mulai sekolah. Yang penting ada kemauan, itu yang harus kita dorong,” kata Arifin.

Kasus ini, menurut Arifin, menjadi pengingat bahwa masih ada anak-anak yang luput dari sistem pendidikan formal. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penjangkauan aktif untuk memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal.

“Ini bukan hanya soal satu anak, tapi bagaimana negara hadir memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik,” tutup wali.

Turut hadir mendampingi wali kota, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Suprayogi, Camat Senen Erick, Manpol PP Kec. Senen berserta jajaran.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa situasi lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026 sejauh ini tetap terkendali. Berdasarkan data Korlantas, sekitar seperempat kendaraan telah meninggalkan Jakarta dengan tujuan berbagai daerah seperti jalur Trans-Jawa, Bandung, dan Sumatera.

”Kami laporkan bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali. Jadi, belum tampak kepadatan. Namun, yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen yang sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju ke Trans-Jawa, Bandung, dan Sumatera,” kata Agus.

Ia juga mengungkapkan bahwa angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas hingga saat ini tercatat menurun hingga 45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebut sebagai hasil dari berbagai persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari.

Sementara itu, PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat sebanyak 168.863 kendaraan melintas menuju arah timur melalui Gerbang Tol Cikampek Utama selama periode 11–14 Maret 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 41,71 persen dibandingkan volume lalu lintas normal yang biasanya mencapai 119.157 kendaraan.

Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebutkan bahwa meskipun terjadi kenaikan volume kendaraan, hingga Minggu malam rekayasa lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek belum diterapkan. Kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama masih dinilai aman dan terkendali.

”Saat ini, jumlah gardu operasi yang melayani transaksi di GT Cikampek Utama sebanyak 30 gardu yang terdiri dari 19 gardu menuju arah Trans-Jawa dan 11 gardu menuju arah Jakarta. Pengoperasian gardu tersebut dioptimalkan secara situasional menyesuaikan dengan volume lalu lintas yang terjadi,” kata Ria.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 30 gardu yang dioperasikan untuk melayani transaksi di gerbang tol tersebut, terdiri dari 19 gardu yang melayani kendaraan menuju arah Trans-Jawa dan 11 gardu menuju Jakarta. Pengoperasian gardu dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi volume kendaraan yang melintas.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada H-3 atau 18 Maret 2026. Pada hari tersebut diperkirakan sekitar 21,97 juta orang, atau sekitar 15,26 persen dari total pemudik, akan melakukan perjalanan secara bersamaan. 

Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan alat bukti untuk memastikan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus.

“Kasus ini masih berproses di tahap penyidikan. Nanti setelah ada perhitungan kerugian keuangan negara yang riil dari auditor, baru akan kami informasikan kepada publik,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur Yogi Sudharsono saat ditemui di kantornya, Rabu (11/3/2026).

Menurut Yogi, perkara dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut telah menjadi perhatian publik sejak penggeledahan dilakukan di Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur dan wilayah Kelapa Gading pada Oktober 2025 lalu.

Oleh karena itu, tegas Yogi, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

“Ditunggu saja perkembangan perkaranya. Saat ini penyidik Kejari Jakarta Timur masih bekerja untuk menuntaskan penyidikan,” ujarnya.

Ia juga membantah kabar yang beredar mengenai adanya penahanan terhadap mantan Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Timur berinisial MS. Ia menegaskan hingga saat ini pihak kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

“Tidak benar kami melakukan penahanan kepada inisial MS seperti yang ramai diberitakan. Jika nanti ada penahanan terhadap pihak-pihak terkait, hal itu tentu bergantung pada hasil penyidikan. Perkembangannya pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat hukum Darmon Sipahutar SH mengapresiasi langkah Kejari Jakarta Timur dalam menangani perkara.

Ia berharap proses penyidikan dapat segera rampung sehingga berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

“Mudah-mudahan berkas hasil penyidikan bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Tentu penyidik juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam pengadaan tersebut,” kata Darmon.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur serta di wilayah Kelapa Gading. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Andri.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Jakarta Timur Nomor: Print-01/M.1.13/Fd.1/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.

Penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit merek Singer pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Selanjutnya, fungsi trotoar akan dikembalikan untuk pejalan kaki. Dan nantinya akan ditata juga dengan taman agar kawasan lebih rapi dan nyaman.

"Kita ingin yang berkaitan dengan sarana-perasarana itu betul-betul digunakan untuk prasarana umum. Bukan untuk berdagang dan sejenisnya," kata Wali Kota Arifin saat meninjau lokasi penertiban pada hari ketiga, Rabu (11/3/2026).

Dilaporkan, sekitar 35 bangunan yang selama ini memanfaatkan trotoar serta menjorok ke badan sungai, ditertibkan dan dibersihkan sejak Senin (9/3/2026).

Selain menertibkan bangunan, Arifin menyebut akan melakukan normalisasi kali yang berada di kawasan tersebut. Dimana, kondisi kali saat ini cukup dangkal sehingga perlu dilakukan pengerukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).

“Kita lihat kalinya sudah dangkal. Nanti kita minta SDA merapikan dan melakukan pengerukan,” ujarnya.

Penataan juga mencakup perbaikan jalan yang rusak dengan pelapisan ulang menggunakan hotmix, pengurasan saluran drainase, hingga penataan taman dan pohon di sekitar turap kali yang berpotensi merusak struktur penahan tanah.

Menurut Arifin, tahap awal kegiatan difokuskan pada pembersihan kawasan atau clean clearing. Ia meminta warga yang bangunannya berdiri di atas trotoar untuk membongkar secara mandiri sebelum proses penataan lanjutan dilakukan oleh dinas terkait.

Setelah tahap pembersihan rampung, sejumlah dinas seperti dinas pertamanan dan hutan kota, dinas bina marga, serta dinas SDA akan masuk untuk melakukan penataan lanjutan. Program ini, kata dia, akan terus berlanjut setelah Lebaran hingga kawasan tersebut benar-benar tertata.

Arifin juga menyoroti banyaknya saluran drainase yang tertutup bangunan atau lapak pedagang. Kondisi itu, menurutnya, kerap menjadi salah satu penyebab genangan di Jakarta karena saluran sulit dibersihkan.

“Kalau salurannya tertutup bangunan, tentu sulit dilakukan pengurasan. Ini yang sering menjadi penyebab genangan,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkot Jakarta Pusat memastikan akan mendata pedagang yang terdampak penertiban. Pemerintah berencana mencarikan lokasi berdagang yang lebih sesuai agar mereka tetap bisa menjalankan usaha.

“Saya tidak melarang orang mencari penghasilan. Tapi aturan tetap harus dipatuhi. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang,” kata Arifin.

Arifin pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, LMK, FKDM hingga PKK, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap tertata.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci agar fasilitas kota yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Jakarta harus kita jaga bersama. Infrastruktur sudah dibangun pemerintah, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, maka tidak akan berfungsi dengan baik,” tutup wali.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Dalam kegiatan tersebut, BRI BO Bekasi Siliwangi menyalurkan bingkisan Ramadan kepada warga yang berada di sekitar lingkungan kantor. Bantuan pada Ramadan 2026 ini secara khusus ditujukan kepada para petugas kebersihan dan petugas keamanan yang bekerja di area sekitar kantor.

Pimpinan BRI BO Bekasi Siliwangi, Iqbal Perdana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga memberikan perhatian kepada masyarakat.

“BRI BO Bekasi Siliwangi tidak hanya menghadirkan produk perbankan unggulan, tetapi juga berkomitmen memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat,” ujar Iqbal.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 105 paket Ramadan disalurkan kepada para penerima manfaat. Sebanyak 50 paket diberikan kepada petugas kebersihan dan satpam di kawasan Kemang Pratama. Sementara itu, 55 paket lainnya diserahkan kepada juru parkir serta kaum duafa di sekitar lokasi.

Iqbal berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.

“Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan. BRI BO Bekasi Siliwangi secara rutin menjalankan berbagai program sosial di berbagai bidang, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya.

Kegiatan berbagi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian BRI BO Bekasi Siliwangi terhadap masyarakat sekitar sekaligus upaya memperkuat hubungan dan pelayanan kepada lingkungan di sekitar kantor.

[Redaktur: Napu Sineubok]

Namun, sidang kembali ditunda karena PT. KFI sebagai tergugat I dan PT. Danakirti Arta Kirana (DAK) sebagai tergugat II, tidak hadir. Justru yang hadir, turut tergugat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia.

Tidak hadirnya para tergugat pada sidang kedua, membuat kuasa hukum para penggugat, Salman Alfarizi, S. H, beserta tim merasa kecewa.

Dikatakan, ketidakhadiran para tergugat, menunjukkan sikap yang tidak memiliki itikad baik dan tidak menghargai pengadilan. "Seharusnya tergugat 1 dan tergugat 2 hadir, memiliki itikad baiklah, menghargailah panggilan dari pengadilan. Nah, harusnya mereka hadir," ucap salah satu kuasa hukum, M Iqbal, usai sidang kedua.

Malah, turut tergugat OJK yang memiliki niat baik untuk hadir memenuhi panggilan sidang kedua PN Jakarta Barat. Kehadiran OJK mendapat apresiasi dari kuasa hukum pengguggat.

Namun, apresiasi tidak menghilangkan pertanyaan soal pelaksanaan perlindungan data pribadi (PDP) dari setiap warga negara, khususnya di sektor keuangan.

"Tentu pelaksanaan perlindungan data pribadi itu harus jelas di sektor keuangan. Jangan serta merta melakukan pengecekan data pribadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik data. Dalam hal ini dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 terhadap para penggugat," tegas Iqbal.

Ia berharap, para tergugat menghormati dan hadir memenuhi panggilan sidang agar memahami perlindungan data pribadi di Indonesia.

Iqbal menjelaskan akan tetap menjalankan gugatan sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang berlaku. Harapannya, tidak ada lagi penggugat lain karena pengaksesan data secara ilegal diduga oleh KFI dan DAK.

"Mudah-mudahan pengaksesan data secara ilegal akses ini, cukuplah ke para penggugat ini. Tidak usah orang, ada penggugat-penggugat lain yang diakses datanya secara ilegal oleh PT. Kredivo Finance Indonesia maupun PT. Danakirti Arta Kirana," pungkasnya.

Sebelumnya, usai sidang perdana pada Rabu (11/2/2026), Iqbal menjelaskan bahwa substansi gugatan yang diajukan kliennya terkait perbuatan melawan hukum, Ilegal akses. Dimana, tergugat I dan tergugat II telah mengakses data keuangan pribadi para penggugat berupa sistem informasi layanan keuangan (SLIK) tanpa izin atau persetujuan para penggugat.

Dalam Undang-Undang (UU) PDP Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan, ada dua data yaitu data umum dan data spesifikasi.

“Nah, data spesifik yang dilakukan ilegal akses oleh para tergugat adalah data keuangan para penggugat tanpa sepengetahuan, sehingga para penggugat merasa dirugikan dan tidak menerimanya,” jelas Iqbal.

Iqbal juga menyoroti peran OJK sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang hadir dalam pengimplementasian data pribadi.

Menurutnya, kasus yang dialami penggugat merupakan bagian dari implementasi UU PDP yang perlu dichallenge.

“Undang -undang ini sudah diterbitkan sejak tahun 2022, tentu jangan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi implementasinya tidak jelas, jadi Ini kan perlu diperhatikan juga, nah kebetulan ini ada korbannya,” ungkap Iqbal.

Diketahui, KFI merupakan perusahan jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Seharusnya paham bahwa SLIK merupakan data pribadi karena terdapat informasi keuangan pribadi dari pemilik data. Namun seperti dengan yakin mengakses data pribadi karyawan tanpa seizin pemilik data, yang didapat dari OJK

Kondisi ini sangat mengenaskan karena memang diketahui pimpinan - pimpinan KFI yang merupakan warga negara asing seperti meremehkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia dianggap lemah atas kekuasaan mereka. Padahal jelas ada UU PDP.

Gugatan mantan karyawan KFI di PN Jakarta Barat semata-mata sebagai bentuk permohonan pertolongan hukum dari Negara Indonesia atas perilaku yang dianggap semena - mena yang dilakukan pihak asing terhadap rakyat Indonesia.

Para penggugat, sebagai mantan karyawan KFI yang seluruhnya warga negara Indonesia, sangat berharap agar hukum di Indonesia dapat diberlakukan kepada pimpinan - pimpinan KFI yang berwarganegaraan asing.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, disebutkan bahwa para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5,7 Miliar, dengan rincian Rp.5 Miliar kerugian imateril dan Rp.700 juta kerugian materil.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sikap Ahyari Ini berkaitan dengan hilang plang segel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Al Fatih yang memungkinan dibongkar atau dicuri oleh pihak yang tak suka perumahan ini disegel lantaran melanggar pembangunan di kawasan Situ Gugur Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan terkait kelanjutan pascasegelan Perumahan Al Fatih yang berada di kawasan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan dan keinginan Wali Kota Depok Supian Suri untuk mengembalikan Situ Pasir Putih atau Situ Gugur dalam inspeksi mendadak (sidak) pada tahun 2025 kemarin.

"Tegakkan sesuai aturan yang berlaku, demi menjaga kewibawaan pemerintah. Komisi A sudah sidak untuk memastikan segel itu terpasang, kita tahunya sampai hari ini segel harusnya masih terpasang, kalau hilang atau dicabut bakal kita cek lagi," geram Khairullah di Balai Kota Depok, Rabu (25/2/2026).

Mengenai apakah akan ada eksekusi pembongkaran bangunan rumah yang telah dibangun pihak developer Perumahan Al Fatih, kata dia, pihak Pemkot Depok telah diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Sudah kita minta Pemkot berkoordinasi dengan Pemprov Jabar, terkait dengan posisi lahan itu agar clear," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dirinya berkeinginan pembangunan yang sesuai dengan regulasi. Supaya hak-hak masyarakat juga dapat terlindungi.

Karena tugas Pemkot adalah memberikan kepastian terhadap masyarakat. Jangan sampai ada aturan yang dilanggar.

"Kami mengawasi, jangan sampai mohon maaf ada aturan yang dilanggar, lalu ada hak-hak masyarakat yang tak terpenuhi," bilangnya.

Terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, ia pun mendesak perijinan harus melaksanakan perizinan sesuai dengan aturan.

"Perizinan harus sesuai dengan aturannya, sesuai urutannya. Kalau ada pihak yang tidak melaksanakan peraturannya, ya tegakkan Perda," utasnya.

Di lain pihak, Sekretaris DPMPTSP Kota Depok Zarkasih menyampaikan mengenai Perumahan Al Fatih pihaknya sudah melimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sehingga, hal itu menjadi kewenangan Satpol PP terkait kelanjutan penindakan aturan maupun pengawasan pasca penyegelan perumahan tersebut.

"Soal Al Fatih, sudah dilimpahkan ke Pol PP. Jika ada laporan segel itu dicopot, maka Pol PP harus turun lagi ke lokasi. Sebab, ujung akhirnya di Pol PP," tandasnya.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

"Kami belum tahu pasti, apakah segelnya hilang atau dicopot oknum pihak Perumahan Al Fatih. Kalau hilang dan kami harus memasangnya lagi, saya belum bisa bersikap," dalih Hendar lepas tanggung jawab, di ruang kerjanya  Kawasan Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda No.54, Kelurahan Depok, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431,  Selasa (24/2/2026).

Parahnya, menurut Fradesa, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun kemungkinan tidak mempunyai kewenangan penindakan, karena Perumahan Al Fatih disinyalir berada di areal eks Situ Gugur, kewenangan lahannya adalah milik Provinsi Jawa Barat atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Lepas tanggung jawab, padahal lantaran plang besar segel itu yang  yang sudah dicuri atau hilang dari posisi ditancapkan adalah dilakukan Satpol PP Kota Depok yang didalilkan Fradesa diminta oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dan, tidak sesederhana pikiran Hendar Fradesa, soalnya perkara ini sudah menjadi perhatian khusus Wali Kota Depok, Supian Suri. Suri pun dengan gagah sudah meninjau lokasi  pencurian lahan Situ Gugur ini oleh proyek Al Fatih ini. Ternyata walaupun Supiaj Suri sudah bersikap pasti, Satpol PP merasa belum bernyali untuk tegas melindungi hak kewenangan penyegelan perusahaan ini yang melanggar.

"Contohnya penertiban bangunan di atas situ Tujuh Muara Sawangan itu, dilakukan oleh SDA Provinsi Jabar, Satpol PP Kota Depok hanya menjaga keamanan lokasi agar eksekusi berjalan lancar," imbuhnya.

Soal penyegelan tahun lalu itu, dirinya menyebut tindakan tersebut dilakukan Satpol PP untuk menghentikan pembangunan rumah yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Penyegelan tahun lalu, sifatnya cuma buat menghentikan sementara pembangunan rumah-rumah di sana, karena tidak ada IMB," katanya.

Sebab, di Kota Depok setiap orang atau badan yang membangun rumah atau bangunan harus punya surat izin dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jikalau sudah punya izin, bisa dilanjutkan pembangunannya.

Hendar mengutarakan, Satpol PP dalam melakukan penindakan penertiban bangunan tidak sendiri, ada tim penertiban terpadu yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah (Sekda).

"Harus ada dari tim penertiban terpadu dulu yang ketuanya Sekda, baru Satpol PP bisa melakukan penertiban bangunan, tidak bisa sendiri," ujarnya.

Merunut perkara ini, pada hari yang sama mantan Kabid Gakda Satpol PP Depok Tono Hendratno Hasan yang kini sudah bermutasi menjabat Sekretaris Kecamatan Beji menerangkan, ia bersama jajarannya melakukan penyegelan Perumahan Al Fatih atas permintaan DPMPTSP.

"Waktu itu saya sebagai Satpol PP hanya menjalankan permintaan dari Dinas Perizinan, kalau tidak kita lakukan nanti dikira Satpol PP ada apa-apa," jelasnya.

Sebelum melakukan penindakan, sambung dia, sudah ada surat peringatan 1 sampai 3 dari tim Pengawasan Terpadu DPMPTSP. Karena tidak ada IMB, makanya Satpol melakukan penyegelan.

[Teunku Isnain Raseukiy]

Ketiga tersangka itu yakni, Arie Kurniawan selaku mantan Direktur Utama PT BPR Panca Danarakyat atau PT BPR Panca Dana, Maya Mariana selaku Customer Service PT Bank Perkreditan Rakyat Panca Danarakyat atau PT BPR Panca Danarakyat, dan Vanni Apriyanti Salam selaku Kepala Bagian Operasional dan SDM PT BPR Panca Danarakyat.

"Ketiganya diduga melakukan pencairan 69 berkas pencairan deposito atas nama 31 deposan tanpa sepengetahuan para deposan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (23/2).

Dikatakan Barkah, khusus untuk tersangka Arie Kurniawan terdapat tindak pidana lain yang dilakukan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2022.

"Tersangka sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dalam proses pencairan terhadap 208 berkas kredit, yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," ucapnya.

Atas dugaan itulah para tersangka diduga melanggar. Untuk tersangka Arie Kurniawan,  Pasal 49 ayat (1) huruf a atau Pasal 49 ayat (1) huruf c pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Dan/atau, Pasal 49 ayat (1) huruf c pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu tersangka Maya Mariana, Pasal 49 ayat (1) huruf a pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Atau Pasal 49 ayat (1) huruf c Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan tersangka Vanni Apriyanti Salam, Pasal 49 ayat (1) huruf a pada Bab IV Perbankan bagian kedua Pasal 14 mengenai perbankan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perubahan terakhir UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

[Tio Zahara]

Lahan proyek tersebut diketahui masih berstatus aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

LAKRI menjelaskan, penyegelan dilakukan Satpol PP pada 22 April 2025 mengacu pada Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Kewenangan penyegelan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Saat itu, pihak pengembang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun, LAKRI menilai pascapenyegelan, pengawasan tidak berjalan optimal. Plang segel sudah tidak terlihat di lokasi, sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung.

"Sebagai bentuk kontrol sosial, LAKRI  telah melayangkan tiga surat permintaan klarifikasi kepada Satpol PP Kota Depok, tetapi belum mendapat respons," ujar Ketua LAKRI, Yusuf Tarigan, didampingi Sekretaris Maulana, mempertanyakan komitmen penegakan aturan oleh pemerintah daerah, Kamis (19/2/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pencabutan plang segel tanpa izin resmi dari pemerintah dapat berujung pada sanksi pidana.

Lebih lanjut, LAKRI menyebut lahan Perumahan Al Fatih berada di kawasan aktif Situ Pasir Putih–Situ Gugur. Informasi tersebut diperoleh setelah melakukan klarifikasi ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. 

Pihaknya pun mempertanyakan proses penerbitan sertifikat atas lahan yang disebut sebagai kawasan situ.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat.

Terpisah, Wali Kota Depok Supian Suri bersama dinas terkait dan Komisi A DPRD Kota Depok sebelumnya telah meninjau lokasi. Dalam kunjungan tersebut, Supian menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemulihan fungsi Situ Gugur, setidaknya pada tahap awal.

Menurutnya, apabila polemik hanya difokuskan pada aspek administratif, dikhawatirkan seluruh kawasan berpotensi berubah menjadi area perumahan.

[Redaktur: Tio Zahara]

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyampaikan rasa syukurnya. Ia katakan, pencapaian ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pengamanan aset daerah serta penataan administrasi pertanahan.

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima penyerahan 3.922 sertifikat dari Kementerian ATR/BPN yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN kepada Gubernur DKI Jakarta. Ini menjadi langkah penting dalam pengamanan aset Pemprov DKI Jakarta,” ujar Faisal dalam keterangannya.

Faisal menilai capaian tersebut tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga menjadi prestasi berskala nasional. Upaya sertifikasi aset yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bahkan disebut berhasil mencatatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Ini menjadi kebanggaan bagi DKI Jakarta karena mendapatkan rekor MURI. Kami berharap ini bisa menjadi benchmark bagi provinsi lain di Indonesia,” katanya.

Faisal menegaskan, sertifikasi aset merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola kota yang modern dan berstandar global.

Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah daerah dinilai dapat lebih optimal dalam memanfaatkan aset untuk mendukung pembangunan.

“Penyerahan sertifikat ini diharapkan dapat kita manfaatkan dengan lebih baik lagi dalam mendukung pembangunan dan menjadikan Jakarta sebagai kota global,” tambahnya.

Meski demikian, Pemprov DKI mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, termasuk aset yang masih ditempati pihak tertentu. Untuk menyelesaikan persoalan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas instansi.

“Kami akan berkoordinasi dengan SKPD terkait serta pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik. Penataan ini harus dilakukan secara bersama-sama,” tegas Faisal.

Dalam rangka memperkuat pengamanan, Pemprov DKI juga telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari sertifikasi lahan, pemagaran aset, hingga pemasangan papan penanda kepemilikan.

Langkah-langkah ini, tegasnya, dilakukan untuk memastikan tertib administrasi pertanahan di DKI Jakarta. Sertifikasi menjadi kunci utama, disertai pengamanan fisik dan penandaan aset.

Melalui upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga aset daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset sebagai bagian dari transformasi menuju Jakarta sebagai kota global.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Sayangnya, PT. KFI sebagai tergugat I dan PT. Danakirti Arta Kirana (DAK) sebagai tergugat II, tidak hadir. Begitu juga turut tergugat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, tidak hadir.

Sidang pun ditunda karena hanya dihadiri penggugat dan kuasa hukum Salman Alfarizi, S. H, beserta tim.

“Sidang ditunda hingga Rabu 25 Februari 2026,” ucap majelis hakim dalam sidang perdana di Ruang Sidang Oemar Seno Aji PN Jakarta Barat, Rabu (11/2/2026).

Usai sidang, salah satu tim kuasa hukum penggugat, M Iqbal mengaku kecewa. Ia sangat berharap para penggugat dapat hadir saat sidang.

"Harapan kami besar untuk para tergugat, ya, untuk hadir. Yaitu diantaranya adalah PT. Kredivo Finance, terus Danakirti Arta Kirana, dan turut tergugatnya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," ungkap Iqbal kepada wartawan.

Iqbal menjelaskan bahwa substansi gugatan yang diajukan kliennya terkait perbuatan melawan hukum, Ilegal akses. Dimana, tergugat I dan tergugat II telah mengakses data keuangan pribadi para penggugat berupa sistem informasi layanan keuangan (SLIK) tanpa izin atau persetujuan para penggugat.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, disebutkan bahwa para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5,7 Miliar, dengan rincian Rp.5 Miliar kerugian imateril dan Rp.700 juta kerugian materil.

Dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan, ada dua data yaitu data umum dan data spesifikasi.

“Nah, data spesifik yang dilakukan ilegal akses oleh para tergugat adalah data keuangan para penggugat tanpa sepengetahuan, sehingga para penggugat merasa dirugikan dan tidak menerimanya,” jelasnya.

Iqbal juga menyoroti peran OJK sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang hadir dalam pengimplementasian data pribadi.

Menurutnya, kasus yang dialami penggugat merupakan bagian dari implementasi UU PDP yang perlu dichallenge.

“Undang -undang ini sudah diterbitkan sejak tahun 2022, tentu jangan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi implementasinya tidak jelas, jadi Inika perlu diperhatikan juga, nah kebetulan ini ada korbannya,” ungkap Iqbal.

Iqbal berharap para tergugat hadir dalam sidang berikutnya agar bisa menyelesaikan permasalahan  dengan mantan pekerjanya.

“Untuk sidang ke depannya, sama. Harapan, mereka bisa hadir di persidangan, bagaimana mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.

Diketahui, KFI merupakan perusahan jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Seharusnya paham bahwa SLIK merupakan data pribadi karena terdapat informasi keuangan pribadi dari pemilik data. Namun seperti dengan yakin mengakses data pribadi karyawan tanpa seizin pemilik data, yang didapat dari OJK

Kondisi ini sangat mengenaskan karena memang diketahui pimpinan - pimpinan KFI yang merupakan warga negara asing seperti meremehkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia dianggap lemah atas kekuasaan mereka. Padahal jelas ada UU PDP.

Gugatan mantan karyawan KFI di PN Jakarta Barat semata-mata sebagai bentuk permohonan pertolongan hukum dari Negara Indonesia atas perilaku yang dianggap semena - mena yang dilakukan pihak asing terhadap rakyat Indonesia.

Para penggugat, sebagai mantan karyawan KFI yang seluruhnya warga negara Indonesia, sangat berharal agar hukum di Indonesia dapat diberlakukan kepada pimpinan - pimpinan KFI yang berwarganegaraan asing.

[Editor : Sahala Pangaribuan]

Program pembangunan ini sejalan dengan visi Walikota Depok Supian Suri yaitu "Depok Maju".

Mengutip paparan visi-misi dari berita Depok Supian Suri dalam rapat paripurna dengan DPRD, (3/3/2025) lalu, Supian mengusung visi Bersama Depok Maju sebagai pedoman dalam kepemimpinannya. 

Ia menegaskan bahwa kemajuan Kota Depok hanya bisa dicapai dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Kami meyakini hanya dengan kebersamaanlah cita-cita masyarakat Kota Depok bisa terwujud. Kemajuan yang kami maksud adalah Depok yang modern, kreatif, dan berdaya saing dengan sumber daya manusia (SDM) produktif serta tata kelola pemerintahan yang transparan," ungkap Supian. 

Sayangnya tata kelola pemerintahan yang transparan seperti yang diinginkan Walikota Depok tidak terlihat dari Dinas PUPR Kota Depok. 

Hal ini diungkapkan oleh Prans Shaleh Ketua LSM Pergerakan Transformasi (PATRA) kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Dari penelusuran data dan investigasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun anggaran terindikasi dugaan praktek monopoli dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran di Dinas PUPR yang kala jabatan Kepala Dinas dipegang Citra Yulianty (saat ini memangku jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan). 

‘’Ada praktik tidak sehat dilingkungan Dinas PUPR Kota Depok pada masa kepemimpinan Citra Yulianty. Praktik monopoli pekerjaan besar maupun kecil saat itu terjadi, ada puluhan paket pekerjaan dikuasai oleh satu orang kontraktor saja,’’ cetus Prans. 

Terkait temuan tersebut, pihaknya telah berkirim surat ke Dinas PUPR Kota Depok. Dalam surat klarifikasi yang disampaikan tertanggal 15 Desember 2025, juga dilampirkan data-data bagaimana praktek monopoli itu terjadi. 

“Terasa arogan dan begitu mencolok.  Dari ratusan paket proyek tiap tahunya, ada 13 nama perusahaan selama kurun waktu empat tahun anggaran terakhir (2022 - 2025) selalu ditunjuk sebagai pelaksana oleh PPK,” tuturnya.

Kepada wartawan, Prans juga memperlihatkan salah satu contoh penyedia yang me monopoli paket kegiatan tiap tahun di Dinas PUPR Kota Depok. 

Anatara lain CV. PM dengan rincian yaitu (TA 2022-11 paket), (TA 2023-17 paket), (TA 2024 - 20 paket) dan (TA 2025 - 13 paket) total 61 paket kegiatan.

Penyedia lainya yaitu CV. JMD (TA 2022-2025 total 77 paket), CV. AN (total 44 paket), CV. GMJ Total 32 paket, CV. AM Total 31 paket, PP total 37 paket, PPJ total 32 paket, CV. A Total 31 paket, CV. CK total 48 paket, CV. CM Total 57 paket, CV. SK Total 36 paket, CV. KK Total 48 paket dan CV. RJU Total 41 paket.

‘’APH (Aparat Penegak Hukum) kami minta memeriksa eks Kadis PUPR Kota Depok yang diduga membagi-bagi proyek kepada rekanan tertentu saja,’’ tegasnya.

Terpisah, eks Kadis PUPR Kota Depok Citra Yuliaty dihubungi lewat perpesanan WA, soal temuan dugaan monopoli tersebut malah memblokir konfirmasi wartawan. 

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Setelah mencermati informasi tersebut, menelaah sejumlah pemberitaan terkait, serta melakukan analisis yang lebih mendalam, dapat ditarik kesimpulan yang sejalan dengan judul tulisan ini sebagaimana tersebut di atas.

Dalam konteks tersebut, Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan sumber air baku yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa PAM JAYA selama ini secara konsisten menyampaikan kepada publik bahwa penyediaan air baku Jakarta bersumber dari Waduk Jatiluhur serta seluruh sungai yang mengalir di wilayah Jakarta, yang jumlahnya mencapai 13 sungai. Selain itu, PAM JAYA juga tengah menjajaki penambahan sumber air baku dari Bendungan Karian, yang saat ini masih dalam proses lanjutan kerja sama.

Arief Nasrudin juga menegaskan bahwa PAM JAYA tidak melakukan pengambilan air baku melalui eksploitasi air tanah dengan cara pengeboran. Setiap pengambilan air baku, baik dari waduk maupun sungai, dilakukan dengan memastikan volume pengambilan sesuai dengan perizinan yang berlaku serta tetap memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan ekologi.

Menurutnya, pengelolaan air baku harus dilandasi pola pikir hijau atau green mindset, agar Jakarta tidak hanya memperoleh layanan air bersih hari ini, tetapi juga mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Inilah green mindset Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama BUMD vital DKI Jakarta, PAM JAYA. Selain itu, terkait perawatan dan persyaratan lingkungan pada 13 aliran sungai di Jakarta, diketahui bahwa selama ini PAM JAYA di bawah kepemimpinannya turut berpartisipasi aktif dan menunjukkan kepedulian yang tinggi.

Pada kesempatan lain, saya juga pernah mengusulkan agar PAM JAYA bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut berperan aktif menjaga kawasan hulu hutan dari aliran sungai yang menuju Waduk Jatiluhur, termasuk daerah aliran sungai (DAS) yang terhubung dengan Waduk Cirata dan Waduk Saguling.

Dalam hal ini, saya meyakini bahwa green mindset yang dimiliki Arief Nasrudin merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari konsep Green Mind PAM JAYA. Argumentasi ini logis dan masuk akal, mengingat Waduk Jatiluhur merupakan sumber utama air baku bagi PAM JAYA. Artinya, PAM JAYA juga memiliki kepentingan besar terhadap berbagai persoalan alam, lingkungan, serta aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan dan dampak positif Waduk Jatiluhur.

Pesan mengenai pandangan green mindset dari Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, tersebut disampaikan bertepatan dengan penyelenggaraan Metro TV Green Summit 2026 yang mengusung tema “Accelerating Indonesia’s Green Transition”. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Emil Salim—ekonom senior, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup—sebagai keynote speaker.

Selain Arief Nasrudin, acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pimpinan institusi sebagai pembicara, di antaranya Indah Irmahdini, Masyita Crystallin, Diaz Hendropriyono, Indrawan Ditapradana, Nixon Napitupulu, Bambang Patiyono, Deddy Sudiarjanto, Andre Simangunsong, Kamia Handayani, Djoko Siswanto, Fuad Bawazier, Sugeng Suparwoto, Yudistian Yunis, Agung Kurniawan, serta Chialmi Dialdestoro Rosalim. Informasi ini tercantum secara jelas dalam materi visual berupa pamflet yang saya terima.

Di sisi lain, hal yang tidak kalah penting adalah komitmen PAM JAYA dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PAM JAYA menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan air bersih yang andal, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta, dengan target cakupan layanan 100 persen pada tahun 2029.

Dalam hal ini, Arief Nasrudin menyampaikan bahwa upaya perluasan cakupan layanan terus dilakukan secara bertahap. Sepanjang tahun 2025, PAM JAYA berhasil menambah sekitar 206.537 sambungan rumah baru, sehingga cakupan layanan air bersih di Jakarta mencapai 80,24 persen pada akhir tahun. Capaian ini dipandang sebagai fondasi penting dalam memperluas layanan air minum perpipaan secara merata di ibu kota.

Meski demikian, Arief mengakui bahwa laju pertumbuhan infrastruktur perpipaan yang belum sebanding dengan pertumbuhan populasi penduduk Jakarta tetap menjadi tantangan utama untuk mencapai target layanan penuh. Kompleksitas jaringan perpipaan juga memerlukan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan.

Seiring dengan penguatan infrastruktur fisik, PAM JAYA turut melakukan transformasi digital dengan mengoperasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Fusion yang mengintegrasikan proses bisnis dan layanan pelanggan. Perusahaan juga meluncurkan layanan AI call center berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan informasi layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif kepada masyarakat.

Terkait target pelayanan 100 persen pada tahun 2029, termasuk program penambahan pipa dan pengembangan jaringan distribusi lainnya, saya telah menulis sejumlah artikel sebelumnya. Kesimpulannya, program PAM JAYA tersebut telah menjadi harapan banyak pihak. 

Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara serius dan konsisten memantau langsung serta memberikan arahan tegas agar PAM JAYA mampu mewujudkan pelayanan air bersih terbaik bagi seluruh masyarakat Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Alasan utama yang saya kemukakan sangat sederhana dan masuk akal, yakni masa jabatan yang sudah terlalu lama, lebih dari enam tahun enam bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019.

Dalam sistem birokrasi modern, masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan kejenuhan organisasi, stagnasi kebijakan, serta menghambat regenerasi karier aparatur sipil negara lainnya. Kondisi tersebut tidak selalu sehat, baik bagi institusi maupun bagi pejabat yang bersangkutan. Di berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta juga kerap menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, gagasan pergantian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan komitmen terhadap prinsip meritokrasi dan penyegaran birokrasi.

Selain persoalan masa jabatan, argumentasi lain juga telah saya uraikan secara rinci dalam artikel berjudul “Era Syafrin Liputo 6,5 Tahun, Kemacetan Makin Parah: Perjalanan 10 KM di Jakarta Kini 25 Menit 31 Detik, Naik dari 23 Menit 20 Detik pada 2023.” Dalam tulisan tersebut, saya menjelaskan secara gamblang bahwa kemacetan Jakarta justru semakin memburuk di bawah kepemimpinan Syafrin Liputo, berdasarkan data objektif TomTom Traffic Index 2024.

Dengan berbagai tulisan tersebut, saya sempat meyakini bahwa duet kepemimpinan Pramono–Rano akan segera melakukan pergantian Kadishub DKI Jakarta. Namun, harapan itu belum terwujud. Dalam pelantikan dan rotasi 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025, nama Syafrin Liputo tidak termasuk dalam daftar pejabat yang diganti.

Sebanyak 11 pejabat yang dilantik saat itu antara lain Iin Mutmainnah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Dian Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta, Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, serta Fredi Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

Selanjutnya Hari Nugroho dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta, Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, Ian Sofian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Safitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan.

Atas kebijakan pergantian tersebut, saya tetap menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan Pramono–Rano. Tidak ada rasa kecewa, apalagi sentimen pribadi, hanya karena Syafrin Liputo belum diganti. Seluruh pendapat yang saya sampaikan semata-mata merupakan pandangan logis dan rasional demi perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa embel-embel kepentingan apa pun.

Namun, seiring berjalannya waktu, fakta berbicara dengan sangat jelas. Pada awal Januari 2026, TomTom Traffic Index 2025—sebuah survei kelas dunia yang selama ini menjadi rujukan resmi Pemprov DKI Jakarta—merilis laporan terbarunya. Hasilnya sangat mengejutkan publik, pemerhati transportasi, dan masyarakat Jakarta secara luas.

Berdasarkan rilis TomTom Traffic Index 2025, kemacetan Jakarta terbukti kian parah. Jika merujuk data TomTom Traffic Index 2024 yang dirilis Januari 2025, Jakarta masih berada di peringkat ke-90 kota termacet di dunia dan peringkat ke-5 secara nasional, di bawah Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya. Namun capaian tersebut ternyata tidak mampu dipertahankan, apalagi ditingkatkan.

Dalam laporan terbaru TomTom Traffic Index 2025, posisi Jakarta melonjak drastis menjadi peringkat ke-24 kota termacet di dunia, sebuah lompatan negatif yang sangat tajam dari posisi sebelumnya. Secara nasional, Jakarta bahkan naik menjadi peringkat kedua kota termacet di Indonesia, tepat di bawah Kota Bandung.

Masih merujuk laporan TomTom Traffic Index 2025, data lalu lintas Jakarta sepanjang tahun 2025 dikumpulkan selama 24 jam sehari, mencakup jam sibuk pagi dan sore. Data tersebut berasal dari lebih dari 3,65 triliun kilometer perjalanan di seluruh dunia, dikumpulkan secara anonim dari pengemudi di wilayah metropolitan dan pusat kota, mencakup seluruh jaringan jalan, baik jalan arteri maupun jalan tol.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemacetan rata-rata Jakarta mencapai 59,8 persen, meningkat 1,1 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Jarak tempuh rata-rata dalam 15 menit hanya 5,7 kilometer, lebih pendek 0,2 kilometer dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio perjalanan di jalan raya turun menjadi 20,7 persen, atau menurun 2 poin persentase dari tahun 2024, sementara kecepatan rata-rata di jalan raya juga melambat 1,8 kilometer per jam menjadi 41,8 kilometer per jam. Waktu tempuh rata-rata untuk perjalanan sejauh 10 kilometer mencapai 26 menit 19 detik, lebih lama 1 menit 6 detik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 25 menit 31 detik. Adapun kecepatan rata-rata kendaraan pada jam sibuk hanya 17,8 kilometer per jam, lebih lambat 1 kilometer per jam dibandingkan tahun sebelumnya.

Seluruh data tersebut semakin menegaskan bahwa kemacetan Jakarta bukan sekadar persepsi, melainkan realitas pahit yang dirasakan warga setiap hari. Masyarakat Jakarta tidak membutuhkan klaim keberhasilan berbasis peringkat semata, melainkan terobosan nyata dan kebijakan konkret yang mampu memperbaiki mobilitas.

Penurunan peringkat Jakarta ke posisi ke-90 dunia pada TomTom Traffic Index 2024 sempat dipersepsikan sebagai kabar baik. Namun faktanya, durasi perjalanan justru meningkat. Pada 2024, waktu tempuh perjalanan 10 kilometer mencapai 25 menit 31 detik, naik signifikan dari 23 menit 20 detik pada 2023 dan 22 menit 40 detik pada 2022. Data ini menunjukkan bahwa meskipun peringkat global turun, kemacetan secara riil justru semakin parah.

Perbandingan data historis TomTom juga memperkuat kesimpulan tersebut. Pada 2019, tingkat kemacetan Jakarta mencapai 53 persen dan masuk 10 besar dunia. Pada 2020 dan 2021, angka kemacetan memang turun akibat pandemi, namun kembali meningkat setelah aktivitas normal. Sejak 2022, TomTom mengubah metodologi dengan memasukkan durasi perjalanan per 10 kilometer, yang memberikan gambaran lebih nyata tentang kondisi lalu lintas.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh data dari INRIX Global Traffic Scorecard 2025. Jakarta tercatat sebagai kota termacet ke-9 di dunia dari 941 kota di 36 negara. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 83 jam per tahun akibat kemacetan. Pada tingkat nasional, INRIX mencatat Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia. Fakta ini menempatkan Jakarta sejajar dengan kota-kota termacet dunia seperti Paris, London, Cape Town, New York, dan Chicago.

Seluruh data dari TomTom dan INRIX tersebut merupakan hasil pengukuran objektif, bukan opini. Ketika seluruh indikator menunjukkan tren memburuk, sementara kepemimpinan di Dinas Perhubungan tidak mengalami penyegaran selama lebih dari enam tahun, maka evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan.

Oleh karena itu, dengan segala hormat dan niat baik, saya kembali menyampaikan pandangan bahwa sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, melakukan penyegaran kepemimpinan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pergantian Kadishub bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari manajemen pemerintahan yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jakarta membutuhkan energi baru, gagasan segar, dan terobosan konkret untuk keluar dari jerat kemacetan yang kian hari kian menggerogoti kualitas hidup warganya.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Iqbal menjelaskan, BRI Bekasi Siliwangi senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah melalui berbagai produk dan program unggulan. Salah satunya adalah aplikasi digital BRImo yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan hanya melalui satu genggaman.

Selain layanan digital, BRI juga memiliki produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai berperan penting dalam membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya.

Menurut Iqbal, di tengah berbagai program perbankan tersebut, BRI juga menjalankan program kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya adalah penyaluran bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, bantuan disalurkan kepada Mushala Al Mutaqin yang berlokasi di Jalan Kampung Pondok Benda Gardu, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ia menambahkan, bantuan tersebut merupakan sumbangan sukarela dari para pekerja BRI BO Bekasi Siliwangi yang rutin dikumpulkan setiap hari Jumat.

Adapun bantuan yang diberikan berupa cat untuk mendukung pembangunan dan perawatan mushala. Diharapkan, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta membantu meringankan kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Iqbal juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai BRI Bekasi Siliwangi atas kontribusi dan kepedulian mereka.

BRI BO Bekasi Siliwangi diketahui memiliki sejumlah program sosial yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.

[Redaktur: Tio Zahara]

Kantor kas tersebut kini menempati lokasi baru di Gedung Hutama Karya (HK) Tower, Jalan MT Haryono Kavling 8 Lantai 2, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemimpin Kantor Cabang (KC) BRI Pancoran, Ainul Wardi, menjelaskan bahwa proses pemindahan kantor telah dilaksanakan pada 22 Desember 2025. Sementara itu, peresmian operasional di lokasi baru dilakukan pada 29 Desember 2025.

“Seiring dengan relokasi tersebut, nama kantor juga berubah dari BRI KK Indrakarya menjadi BRI KK HK Tower,” ujar Ainul Wardi, Kamis (15/1/2025).

Hal senada disampaikan Kepala BRI KK HK Tower, Bambang Edi Prayitno. Ia menyatakan bahwa relokasi kantor telah direncanakan sebelumnya dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Pemindahan dilakukan pada 22 Desember 2025 dan diresmikan pada 29 Desember 2025,” jelas Bambang.

Ainul menambahkan, relokasi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Pemusatan operasional di gedung yang lebih representatif diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta kenyamanan bagi masyarakat.

Ia juga mengimbau kepada nasabah yang sebelumnya bertransaksi di lokasi lama agar dapat mengakses seluruh layanan perbankan melalui kantor baru di Gedung HK Tower.

Lebih lanjut, Ainul menegaskan bahwa BRI tetap berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik, sekaligus terus memperluas jangkauan serta meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Untuk informasi lebih lanjut terkait relokasi kantor tersebut, nasabah dapat menghubungi layanan SABRINA di nomor 08121214017 atau mengunjungi situs resmi BRI di bri.co.id.

Seluruh aktivitas perbankan di Kantor Kas HK Tower dipastikan tetap berjalan normal. Perubahan hanya terjadi pada lokasi kantor, sementara jenis dan kualitas layanan tetap sama, bahkan diharapkan semakin meningkat.

“Relokasi ini tidak mengganggu pelayanan maupun kenyamanan nasabah. Seluruh layanan tetap dapat diakses melalui kantor cabang terdekat serta berbagai kanal digital BRI seperti BRImo, Internet Banking, dan ATM,” pungkas Ainul.

[Redaktur: Andi Manan]

Jabatan tersebut memegang fungsi sentral dalam sistem pengawasan internal pemerintahan daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Artinya, Apabila hingga saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih secara sah melalui Pilkada 2024 belum menunjuk dan melantik Kepala Inspektorat baru, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kewibawaan dan konsistensi kepemimpinan Gubernur. 

Oleh karena itu, penggantian terhadap jabatan Kepala Inspektorat oleh Gubernur Pramono Anung merupakan kebijakan yang logis, penting, dan relevan, baik secara administratif maupun dalam perspektif politik pemerintahan. Hal ini patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD DKI Jakarta, untuk turut mengusulkan dilakukannya pergantian jabatan tersebut.

Posisi ini bukan sekadar jabatan struktural rutin, melainkan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki kewenangan strategis dalam menjamin akuntabilitas, integritas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di bawah pengawasan Inspektorat, fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap ASN maupun pejabat pemerintahan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Inspektorat memiliki tugas utama melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, dan evaluasi, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran administrasi. 

Dalam praktiknya, Inspektorat menjadi sumber laporan strategis bagi kepala daerah dalam menilai kinerja perangkat daerah lainnya. Selain itu, Inspektorat juga berperan memastikan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dijalankan secara konsisten.

Dengan fungsi yang demikian strategis, Gubernur DKI Jakarta memiliki kepentingan langsung untuk menunjuk dan melantik Kepala Inspektorat yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintahan Pramono Anung–Rano Karno. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pelantikan tersebut menjadi sangat penting dan mendesak.

Saat ini, jabatan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Dhany Sukma, pejabat eselon II yang memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dhany Sukma sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada periode 2021–2024 dan menduduki sejumlah jabatan strategis lainnya. Ia memiliki latar belakang pendidikan Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Dhany Sukma tidak diangkat dan dilantik oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2024 Pramono Anung-Rano Karno. Ia dilantik sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta oleh Penjabat (Pj)Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, pada 28 November 2024, menggantikan Syaefuloh Hidayat. 

Pelantikan tersebut dilakukan sekitar tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Gubernur, yang secara administratif berakhir pada 20 Februari 2025. 

Seharusnya, pada periode tersebut Penjabat Gubernur Teguh tidak perlu mengangkat dan melantik pejabat baru, mengingat masa tugasnya tersisa kurang dari tiga bulan sejak menjabat pada Oktober 2024 hingga pelantikan Gubernur Terpilih, Pramono Anung Wibowo, pada 20 Februari 2025. 

Akan lebih elok dan ideal apabila penentuan serta pelantikan pejabat baru tersebut dilakukan oleh Gubernur Terpilih.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Teguh Setyabudi melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fakta menariknya, dari tujuh pejabat tersebut, empat di antaranya kemudian telah diganti dan dilantik kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk menempati jabatan baru. Artinya, meskipun belum menjalani masa jabatan dua tahun, keempat pejabat tersebut tetap dapat diganti sesuai dengan kewenangan kepala daerah definitif.

Keempat pejabat tersebut adalah Syaefuloh Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan kemudian dilantik menjadi Kepala Badan Pembinaan BUMD; Muhammad Anwar yang berpindah dari jabatan Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman menjadi Wali Kota Jakarta Selatan; Sugih Ilman yang dari Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri dan Perdagangan dilantik menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; serta Chadir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan kemudian dilantik menjadi Asisten Gubernur Bidang Transportasi.

Dalam konteks tersebut, posisi Dhany Sukma sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta yang diangkat oleh Penjabat Gubernur memiliki karakter legitimasi yang berbeda dibandingkan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat langsung oleh kepala daerah definitif. Meskipun pengangkatan tersebut tetap sah dan legal, secara politik dan administratif legitimasi yang diberikan oleh gubernur hasil Pilkada memiliki bobot yang lebih kuat dibandingkan dengan pengangkatan oleh penjabat gubernur yang bersifat sementara.

Perbedaan legitimasi inilah yang menjadi salah satu dasar penting bagi Gubernur Pramono Anung untuk melakukan evaluasi dan pemilihan ulang terhadap jabatan Inspektur Provinsi DKI Jakarta. Langkah tersebut diperlukan guna memastikan keselarasan kepemimpinan, terutama dalam merujuk pada visi dan misi gubernur definitif, efektivitas fungsi pengawasan internal, serta konsistensi arah kebijakan pemerintahan daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan alasan pergantian yang relevan dan dapat dibenarkan secara administratif maupun substantif.

Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Namun hingga saat ini, posisi Kepala Inspektorat belum diisi melalui pelantikan langsung oleh gubernur definitif. Oleh karena itu, publik menilai seharusnya Gubernur Pramono Anung dapat segera memilih dan melantik pejabat Inspektorat DKI Jakarta yang baru.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai alasan belum dilakukannya penataan ulang pada jabatan strategis tersebut, padahal secara normatif Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta peraturan teknis lainnya.

Kepala Inspektorat yang diangkat langsung oleh gubernur terpilih akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini juga meliputi tugas dalam memeriksa penyimpangan administratif, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan daerah. Kehadiran figur yang dilantik oleh gubernur definitif juga akan meningkatkan kredibilitas pemerintahan DKI Jakarta, baik di mata publik maupun di internal birokrasi.

Dengan demikian, duet Pramono Anung–Rano Karno perlu mempertimbangkan secara matang penggantian atau setidaknya penataan ulang posisi Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui proses seleksi dan pengangkatan resmi oleh gubernur definitif. Langkah ini bukan semata formalitas birokrasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip good governance.

Langkah tersebut sekaligus akan memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan Jakarta ke depan, serta memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara konsisten, baik secara administratif maupun substantif. Oleh karena itu, sudah selayaknya gubernur baru menunjuk dan melantik pejabat strategis Kepala Inspektorat DKI Jakarta yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Proyek tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh sistem pengamanan kebakaran di gedung pemerintahan itu berfungsi secara optimal. Revitalisasi ini mencakup serangkaian kegiatan pemeliharaan, perbaikan, peremajaan, hingga peningkatan teknologi pada instalasi proteksi kebakaran yang telah ada sebelumnya. 

Langkah tersebut dilakukan agar sistem pemadam kebakaran tidak hanya terpasang secara fisik, tetapi juga benar-benar siap digunakan dalam kondisi darurat.

Pembiayaan proyek revitalisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pengadaan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada sistem e-katalog. Dalam pelaksanaannya, PT Janssen Natama Abadi ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Berdasarkan informasi yang diterima, proyek revitalisasi tersebut telah diselesaikan tepat waktu. Proses serah terima pekerjaan pun berjalan lancar setelah seluruh pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100 persen.

Dengan selesainya proyek ini, diharapkan sistem proteksi kebakaran Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Utara Blok P dapat berfungsi secara optimal. Keberadaan sistem yang andal dinilai penting untuk mendukung keamanan gedung sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

[Redaktur: Alpredo]

Meski dikemas singkat, visual tersebut menyampaikan pesan keras dan bernada tudingan, seolah-olah Gubernur Pramono lebih mementingkan pembongkaran tiang monorel dengan anggaran Rp100 miliar dari APBD DKI Jakarta dibandingkan kepentingan warga miskin, karena disebut telah “memotong” subsidi pangan sebesar Rp300 miliar.

Bagi masyarakat yang tidak memahami konteks persoalan secara utuh, visual semacam ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa Gubernur Pramono Anung bersikap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan narasi yang menyebut Pemprov Jakarta lebih memilih “menyelamatkan tiang monorel daripada perut warga miskin” jelas merupakan sindiran keras yang tidak berdasar dan menyesatkan. Opini semacam ini dapat membentuk persepsi negatif terhadap kebijakan publik dan mencederai penilaian rasional masyarakat.

Sebagai warga Jakarta, saya merasa perlu meluruskan duduk persoalan secara proporsional dan logis. Hal ini sangat perlu saya lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang keliru terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, baik terkait pembongkaran tiang monorel maupun isu subsidi pangan.

Kebijakan pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Tiang-tiang monorel tersebut telah mangkrak sejak proyeknya dimulai pada tahun 2004 dan hingga kini, lebih dari dua dekade kemudian, tidak pernah difungsikan. Dari era Gubernur Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Anies Baswedan, persoalan monorel tidak pernah dituntaskan secara konkret.

Dalam konteks tersebut dapat simpulkan  bahwa keberanian dan ketegasan Gubernur Pramono Anung untuk menyelesaikan warisan masalah lama ini menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab. Dari sinilah penghormatan dan apresiasi tinggi perlu diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Keberadaan 98 tiang monorel tersebut jelas mengganggu estetika kota, keselamatan lalu lintas, serta tata ruang Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembongkaran tiang-tiang tersebut, yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Proses ini bukan perkara sederhana, mengingat adanya aspek kerja sama masa lalu antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail, status aset (Rp132 Miliar) yang berkaitan dengan BUMN PT Adhi Karya, serta perhitungan nilai penyusutan aset.

Selain banyak hal rumit yang harus dituntaskan, langkah pembongkaran tiang monorel juga harus melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Atas dasar itu, keberanian Gubernur Pramono Anung patut dihormati dan diapresiasi. Saya cukup memahami pembangunan proyek monorel beserta berbagai permasalahannya sejak awal. Untuk itu mungkin pada kesempatan lain saya dapat menyusun tulisan atau artikel yang menjelaskan secara lebih rinci dan mendalam mengenai sejarah serta kompleksitas proyek monorel tersebut.

Isu kedua yang perlu diluruskan adalah klaim adanya pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Pada prinsipnya, anggaran subsidi pangan tidak dihapus dan tidak dihentikan. Program subsidi pangan, termasuk bantuan daging dan susu bagi warga miskin, tetap berjalan hingga Desember 2026. Yang terjadi adalah penyesuaian strategi penganggaran.

Dalam APBD 2026, subsidi pangan tetap dianggarkan untuk periode Januari hingga Agustus 2026. Selanjutnya, alokasi untuk periode September hingga Desember 2026 akan dimasukkan dalam APBD Perubahan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dampak dari pemotongan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat, yang menyebabkan APBD DKI Jakarta 2026 turun signifikan dari semula Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp81,3 triliun.

Akibat penyesuaian tersebut, alokasi Program Pangan Bersubsidi yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp955 miliar disesuaikan menjadi Rp655 miliar pada APBD murni. Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin telah berkomitmen bahwa kekurangan tersebut akan dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan 2026. Artinya, penyesuaian ini tidak akan mengurangi hak maupun penerimaan warga terhadap Program Pangan Bersubsidi.

Isu penyesuaian anggaran ini memang sempat menjadi perdebatan dalam pembahasan APBD 2026 di DPRD DKI Jakarta. Namun Gubernur Pramono Anung dan Ketua DPRD secara tegas menegaskan bahwa tidak ada pemotongan subsidi pangan, melainkan pengaturan ulang waktu penganggaran agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

Demikian penjelasan ini saya sampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi dan penyeimbang atas beredarnya visual viral yang menyudutkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, tanpa dasar yang objektif dan utuh.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Artikel ini juga merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Meski Uji Coba Minta Dihentikan, Gubernur Pramono Ingin RDF Rorotan Tetap Beroperasi, Ayo Kita Bantu Bersama: DLH Perlu Lakukan Upaya Solusi Optimal.”

Saya memahami bahwa Gubernur Pramono Anung memiliki komitmen kuat agar RDF Plant Rorotan tetap beroperasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah Jakarta, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Gubernur secara tegas menyampaikan bahwa persoalan yang muncul bukan bersumber dari teknologi maupun proses RDF itu sendiri, melainkan dari aspek pengangkutan sampah dan kondisi bahan baku yang belum optimal.

Permasalahan tersebut memicu timbulnya bau akibat air lindi selama proses transportasi. Oleh karena itu, fokus penanganan diarahkan pada pembenahan sistem pengangkutan sampah serta penerapan standar operasional prosedur yang lebih ketat agar seluruh proses RDF berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan kebijakan yang tepat dari Gubernur DKI Jakarta dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebutuhan pengelolaan sampah.

Atas dasar komitmen tersebut, Gubernur Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menghentikan sementara operasional uji coba RDF ketika muncul protes warga akibat bau tidak sedap, guna memastikan seluruh perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Pada November 2025, Gubernur secara khusus memerintahkan penghentian sementara uji coba hingga tersedia sarana transportasi berupa truk sampah tipe compactor yang lebih memadai untuk mencegah tumpahan air lindi di jalan.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan tegas bahwa RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis dalam menangani timbulan sampah Jakarta yang mencapai ribuan ton per hari. Oleh karena itu, operasional RDF harus segera berjalan secara optimal hingga mencapai target kapasitas desain sebesar 2.500 ton sampah per hari. Arahan ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis dan lingkungan secara terukur.

Seluruh arahan Gubernur Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Berbagai persoalan yang muncul ditangani melalui pembenahan, koreksi, dan evaluasi menyeluruh, sehingga RDF Plant Rorotan dapat kembali beroperasi hingga saat ini, per 8 Januari 2026. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam merespons keluhan masyarakat di sekitar lokasi.

Dalam konteks tersebut, mayoritas RW di tiga kelurahan menyatakan dukungan terhadap keberadaan RDF Plant Rorotan. Dukungan ini sejalan dengan pelaksanaan target operasional maksimal yang dijalankan secara bertahap sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta. Persetujuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang berupa dialog, sosialisasi, evaluasi teknis, serta perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui, RDF Plant Rorotan dirancang sebagai bagian penting dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta guna mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif. Dalam implementasinya, operasional RDF dijalankan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi teknis di lapangan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Produksi awal pascapenghentian sementara uji coba dimulai sekitar 250 ton sampah per hari, kemudian ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton per hari. Ke depan, kapasitas akan terus ditingkatkan secara gradual seiring penyempurnaan sistem pengendalian emisi dan kebauan, serta penambahan armada pengangkut sampah berupa truk compactor yang memenuhi standar.

Pendekatan bertahap ini sejalan dengan prinsip dan ketentuan hukum lingkungan hidup yang mewajibkan setiap fasilitas pengelolaan limbah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta melakukan pemantauan kualitas udara dan lingkungan secara berkala. Setiap peningkatan kapasitas operasional harus didukung bukti bahwa kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.

Sejak tahap awal uji coba, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan sosialisasi dan dialog dengan warga. Pada Februari 2025, sosialisasi dilaksanakan kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Rorotan dan perwakilan warga Jakarta Garden City di Kelurahan Cakung Timur. Warga menyampaikan keluhan terkait asap dan bau, yang kemudian ditindaklanjuti dengan komitmen perbaikan teknis dan penghentian sementara operasional.

Forum perwakilan warga pada Maret 2025 menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dua arah. Dalam forum tersebut, DLH menegaskan urgensi RDF Rorotan sebagai solusi strategis pengelolaan sampah Jakarta, sekaligus memastikan pemenuhan baku mutu lingkungan. Kontraktor pelaksana menyampaikan langkah-langkah teknis peningkatan pengendalian gas buang dan kebauan, sementara warga menuntut transparansi, keterlibatan dalam pemantauan, serta peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Keseriusan pemerintah daerah juga ditunjukkan melalui kunjungan langsung Gubernur DKI Jakarta ke RDF Plant Rorotan pada Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, warga dari berbagai kawasan Jakarta dan wilayah penyangga Bekasi kembali menyampaikan aspirasi terkait bau, asap, jenis sampah yang diolah, serta pengaturan armada truk sampah. Gubernur menegaskan bahwa proses perbaikan dan operasional RDF akan diawasi secara langsung dan ketat oleh pemerintah provinsi.

Penyampaian pendapat warga yang terjadi setelahnya justru memperkuat kesepahaman bahwa RDF Rorotan tidak ditolak, melainkan perlu diperbaiki dan dijalankan secara bertahap. Kesepakatan bersama menekankan pentingnya peningkatan sistem pengendalian lingkungan, penghentian sementara jika diperlukan, serta pelaksanaan uji coba berjenjang dari kapasitas rendah hingga maksimal.

Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, dialog berkelanjutan terus dilakukan. Warga Kelurahan Cakung Timur menyatakan dukungan terhadap proyek pemerintah selama dampak negatif dapat dimitigasi. Apresiasi disampaikan atas peningkatan alat pengendalian emisi dan kebauan, disertai dorongan agar warga dilibatkan dalam pemantauan serta perhatian serius terhadap aspek kesehatan, lalu lintas truk sampah, dan dampak ekonomi.

Dalam sosialisasi lanjutan yang melibatkan perwakilan warga dari tiga kelurahan di Jakarta serta wilayah Bekasi, DLH menyampaikan bahwa seluruh perangkat pengendalian lingkungan telah berfungsi dan uji coba lanjutan dilakukan secara bertahap. Audiensi dengan warga Ujung Menteng pada Desember 2025 menegaskan bahwa keberatan warga bukan pada keberadaan RDF, melainkan pada pengaturan lalu lintas armada sampah agar tidak mengganggu permukiman.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa mayoritas RW di Kelurahan Rorotan, Cakung Timur, dan Ujung Menteng pada prinsipnya mendukung keberadaan RDF Plant Rorotan. Dukungan ini diberikan dengan syarat operasional dijalankan secara bertahap, transparan, serta memenuhi standar lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan dialog, perbaikan teknis, dan pengawasan langsung sebagaimana diarahkan Gubernur DKI Jakarta, target operasional maksimal RDF Rorotan kini berjalan secara terukur dan bertanggung jawab sebagai bagian dari solusi berkelanjutan pengelolaan sampah Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Di tengah gencarnya gaung moderasi beragama oleh pemerintah, praktik penolakan dan intimidasi terhadap kegiatan ibadah kembali terjadi.

Memasuki awal tahun 2026, kasus terbaru penolakan ibadah kembali mencuat di Kota Bandung. Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari 2026 di Ballroom Sudirman, Bandung, dilaporkan mendapat penolakan dari organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah (PASS).

Menanggapi peristiwa tersebut, Riduan S Purba, Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jawa Barat, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus peringatan keras terhadap kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat yang dinilainya semakin memburuk.

“Rentetan kasus intoleransi yang terus berulang menunjukkan bahwa Jawa Barat berada dalam kondisi darurat toleransi. Hak konstitusional warga negara untuk beribadah semakin terancam oleh intimidasi, kekerasan, dan pembiaran,” tegas Riduan.

GMKI Jawa Barat menilai, kondisi tersebut mencerminkan jalan terjal yang harus ditempuh kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah. Bahkan, mendirikan rumah ibadah kerap menjadi proses panjang yang sarat tekanan dan diskriminasi.

Menurut Riduan, fenomena ini bukan lagi sekadar konflik horizontal, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menjalankan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, GMKI Jawa Barat mencatat serangkaian kasus intoleransi, mulai dari persekusi dan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, penolakan pendirian gereja di Depok, intimidasi ibadah di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, penolakan ibadah Natal di Jonggol, gangguan ibadah di Bekasi, penolakan ibadah umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung, hingga penolakan KKR terbaru di Bandung.

GMKI menilai peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan pola yang sistemik, berulang, dan minim penegakan hukum. Berdasarkan catatan lembaga pemantau kebebasan beragama, Jawa Barat secara konsisten berada di jajaran teratas provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.

“Ketika pelaku tidak ditindak dan korban justru ditekan untuk diam, maka negara secara tidak langsung melegitimasi intoleransi,” ujar Riduan, Rabu (7/1/2026)

Atas kondisi tersebut, GMKI Jawa Barat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjamin kebebasan beragama, mengusut tuntas seluruh kasus intoleransi, mengevaluasi kebijakan perlindungan kebebasan beragama, serta memperkuat pendidikan toleransi dan pluralisme di tengah masyarakat.

GMKI Jawa Barat menegaskan bahwa diam adalah bentuk pembiaran, dan pembiaran merupakan kekerasan struktural terhadap kelompok minoritas.

“Jika negara terus absen, maka intoleransi akan menjadi wajah resmi Jawa Barat,” tutup Riduan.

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Perasaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena saudara-saudara kita di Sumatra sedang terdampak bencana, sehingga tidak pantas rasanya merayakan pergantian tahun secara berlebihan.

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jakarta memilih merayakan Tahun Baru dengan cara yang sangat sederhana, tanpa pesta kembang api dan petasan. Namun, perayaan ini justru sarat makna kemanusiaan melalui doa bersama serta penggalangan donasi bagi para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dari sinilah rasa senang dan bangga itu tumbuh, karena kebijakan tersebut mencerminkan empati yang tulus serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Apresiasi dan rasa hormat saya, sebagaimana juga dirasakan masyarakat Jakarta, patut disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo atas kebijakan tersebut.

Keputusan Gubernur Pramono Anung Wibowo menunjukkan kepekaan seorang pemimpin terhadap penderitaan saudara-saudara sebangsa di Pulau Sumatra. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif, karena secara nyata mengajak seluruh warga Jakarta untuk menahan euforia dan menggantinya dengan doa, solidaritas, serta aksi nyata berupa donasi.

Sikap Gubernur Pramono tersebut pun disambut dengan antusias oleh masyarakat Jakarta. Banyak warga merasa terharu dan bahagia, serta dengan penuh kesadaran merayakan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 secara sederhana dan berpartisipasi aktif dalam penggalangan bantuan kemanusiaan.

Kegembiraan dan rasa haru yang saya rasakan sangat beralasan. Sejak awal terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra, saya meyakini bahwa musibah ini merupakan bencana besar yang membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa. 

Dalam konteks itulah saya menulis sejumlah artikel sebagai bentuk keprihatinan, kepedulian, dan empati mendalam, di antaranya usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk tim khusus bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra, seruan gerakan gotong royong nasional yang lebih penting daripada perdebatan status bencana nasional, hingga penegasan bahwa negara harus hadir dan menegakkan hukum atas tragedi kemanusiaan yang terjadi. 

Semua tulisan tersebut lahir dari kesadaran bahwa bencana bukan semata-mata peristiwa alam, melainkan juga persoalan tata kelola, kepatuhan hukum, serta tanggung jawab negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah serta berbagai aspek relevan lainnya.

Karena itu, saya dengan tegas menyatakan rasa senang, bangga, dan puas atas kebijakan Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam mengelola perayaan pergantian tahun kali ini. Perayaan yang diisi empati, kebersamaan, doa, dan donasi mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Kebanggaan ini bukan hanya saya rasakan secara pribadi, tetapi juga tercermin dari sikap mayoritas masyarakat Jakarta yang mendukung penuh kebijakan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam perayaan malam Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menghimpun donasi masyarakat sebesar Rp3,1 miliar. Dana ini akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa perayaan dilakukan secara sederhana dan penuh empati, sesuai dengan aspirasi publik Jakarta. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan peniadaan kembang api dinilai luar biasa dan mencerminkan kedewasaan warga Jakarta yang plural.

Rangkaian acara malam tahun baru juga diawali dengan doa bersama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta penyesuaian sejumlah penampilan musik sebagai bentuk solidaritas terhadap daerah terdampak bencana. Selain itu, sebanyak 10 persen pendapatan Ancol, sebagai BUMD milik DKI Jakarta, turut disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan dan digabungkan dalam total donasi yang terkumpul.

Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, langkah Pemprov DKI Jakarta ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan sumber daya. 

Kebijakan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dan tindakan kemanusiaan lintas wilayah. Penyaluran bantuan melalui Baznas pun memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memungkinkan zakat, infak, dan sedekah dikelola secara akuntabel untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, termasuk penanganan bencana.

Pada akhirnya, perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta menjadi contoh bahwa pergantian tahun tidak harus dirayakan dengan kemewahan dan hingar bingar. Di tengah duka saudara-saudara kita di Sumatra, Jakarta memilih jalan empati, doa, dan solidaritas nyata. Ini adalah cerminan kepemimpinan yang beradab dan masyarakat yang dewasa. Semoga doa dan bantuan moral, spiritual, serta sosial dari warga Jakarta benar-benar meringankan beban para korban dan menjadi penguat persaudaraan kebangsaan kita.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Pasalnya, penertiban tersebut tidak memenuhi kaidah  standar operasional normatif yang berlaku. Hal ini terlihat dari tanggal Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan secara terburu-buru dan terkesan tidak profesional. 

Surat Peringatan (SP) ke-2 dan ke-3 disampaikan bersamaan dengan aksi penertiban, Selasa, 16 Desember 2025. 

Personel Satpol PP Kota Depok angkut keluar barang-barang milik RW 15, Kemirimuka saat penertiban, Selasa (16/12/2025). [METROJAKARTANEWS.CO / Awanama]

Brutalnya lagi, Kantor RW 015, Kelurahan Kemirimuka ikut pula tergusur. Padahal Arief selaku ketua RW 015, menyatakan bahwa telah memiliki Surat Pengelolaan Lahan yang resmi atas nama RW yang diterbitkan oleh  Pemerintah Kota Depok yang masih berlaku. 

Menurut Arief, penataan kawasan sedang kami lakukan bertahap. Rencananya, kami akan membuat taman di sisi saluran untuk minimalisir bangunan kumuh. Tapi ternyata Kantor RW yang juga berfungsi sebagai pusat monitoring sampah dan kegiatan warga, ikut juga tergusur," keluh Arief.

Arief juga mengeluhkan diterimanya SP3 bersamaan harinya tepat saat penggusuran. Padahal di surat tersebut tertulis jelas, bahwa diberikan waktu 1x24 jam untuk melakukannya secara mandiri. 

Saya, Didiet Wahyu selaku Pemerhati Lingkungan menyayangkan penertiban brutal yang menyalahi prosedur. 

Jadi, para pimpinan penggusur yang berasal dari Satpol PP Kota Depok harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.

Apalagi proses penggusuran dilakukan secara arogan oleh Satpol PP selaku penegak Perda yang katanya humanis.

Diagendakan, para aktivis akan mendukung aksi unjuk rasa warga pada hari Senin, 22 Desember 2022. Para warga kecewa karena kantor RW[-nya sebagai Pusat Aktivitas dan kegiatan pelayanan warga dihancurkan secara semena-mena oleh para oknum yang mengaku penegak perda. 

Aksi unjuk rasa itu menuntut ke Walikota Depok, agar Para Pejabat yang menjadi pimpinan penggusuran semena-mena di nonjobkan! Para pejabat itu dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya, jadi harus segera diganti dan bertanggung jawab. Apalagi kantor RW tersebut dibangun melalui swadaya warga.

Beberapa waktu belakangan ini Satpol PP Kota Depok gencar melakukan penertiban. Tetapi menurut Didiet, banyak pula pelanggaran aturan normatif yang justru dilakukan oleh para oknum penegak Perda tersebut, diantaranya adalah: 

1. Tidak melakukan kajian dan pendataan resmi kawasan yang akan ditertibkan;

2. Arogan dan berlaku sewenang-wenang, seolah oknum Pimpinan Satpol PP adalah Tuhan;

3. Melakukan kesalahan prosedur, terutama dalam penerbitan surat dan administrasi awal;

4. Penghilangan aset pemerintah, yaitu Plang Segel Resmi di lahan Setu Gugur, dengan dalih angin puting beliung;

5. Menerbitkan Surat Perintah Bongkar Ilegal, karena hanya membongkar sebagian lahan yang diduga akan digunakan oleh pihak swasta di Jl. Komjen Yasin, Kelapa Dua, Cimanggis;

6. Hanya membongkar bangunan-bangunan warga yang notabene mayoritas merupakan Pedagang Mikro. Tanpa membuat perencanaan lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk solusinya. Padahal Pemerintah Kota Depok saat ini gencar mengkampanyekan jargon Pembinaan Usaha Mikro;

7. Melakukan pembiaran atas bangunan-bangunan beton yang jelas melanggar, karena didirikan di atas badan sungai. Seperti di sepanjang Jl. Margonda (banyak bangunan permanen yang berdiri tegak di atas Kali Cabang Tengah);

8. Tidak melakukan eksekusi atas pelanggaran, yang justru telah diberikan peringatan berkali-kali, seperti bangunan di tepi Kali Ciliwung di sebelah Perumahan Griya Tugu Asri, Cimanggis Depok;

9. Penyidik PPNS tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam menangani pelanggaran Perda; dan

10. Banyak lagi aturan normatif yang justru ditabrak oleh Para Oknum Penegak Perda.

Didiet menegaskan, agar Walikota Depok  mengevaluasi total kinerja aparat Satpol PP agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai pada akhirnya hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang tak berkesudahan, karena tidak kompetennya para pimpinan di tubuh Satpol PP Kota Depok.

[Redaktur: Tio Zahar]

Ketua IKIAD DPRD Kota Depok, Eka Suryani Sakti mengatakan, dalam membangun ketahanan keluarga, IKIAD memiliki peran yang sangat strategis. IKIAD bukan hanya sekadar organisasi, tetapi merupakan wahana bagi Istri Anggota DPRD untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. 

"Kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat Kota Depok secara keseluruhan," ujarnya dalam sambutan, Jumat (19/12/2025). 

Salah satu fokus utama IKIAD ialah pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Menurutnya, perempuan yang kuat dan berdaya merupakan aset berharga dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. 

Maka dari itu, IKIAD terus menggalang program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, serta peningkatan kesadaran akan hak-haknya. 

Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak juga menjadi tanggung jawab bersama. "Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dan dididik dengan baik. IKIAD memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya. 

Eka menjelaskan, tantangan yang dihadapi keluarga dan masyarakat semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja keras untuk menghadapinya. 

"Momentum peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa," sambungnya. 

Di sela kegiatan itu juga, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna menyerahkan simbolis bantuan untuk korban bencana Sumatera yang diterima oleh Ketua BAZNAS. IKIAD DPRD Kota Depok juga memberikan bingkisan kepada beberapa petugas keamanan dan petugas kebersihan Gedung DPRD Kota Depok.

"Saya mengajak semua untuk bersatu padu dan berkolaborasi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang berkualitas. Di peringatan Hari Ibu ini, mari kita terus saling mengajak, meningkatkan dan menyemangati rasa kebangsaan kita. Karena proklamasi 80 tahun lalu adalah perjuangan berat dalam kolonialisme," imbuhnya. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PKK Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau akrab disapa Cing Ikah, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, Anggota DPRD Kota Depok, Sekretaris DPRD dan jajarannya serta masyarakat.

[Redaktur: Andri Setiawan]

Pimpinan Cabang BRI Jakarta Menara BRILiaN, Marco Arief Pramudita, mengatakan rebranding dilakukan berdasarkan hasil riset independen dari Nielsen, Kantar, dan Kadence. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa meski BRI memiliki citra kuat sebagai bank kerakyatan, persepsi sebagai bank “tua” masih melekat di kalangan urban dan generasi muda, termasuk pada layanan digital yang dinilai belum cukup aspiratif.

“Riset memperlihatkan koneksi emosional BRI dengan segmen anak muda masih lemah. Selain itu, terdapat ketidaksinambungan antarsubbrand serta arsitektur merek yang belum sepenuhnya konsisten, sehingga daya tarik BRI di segmen urban relatif rendah,” ujar Marco, Kamis (18/12/2025).

Melalui pembaruan identitas ini, BRI menargetkan perubahan persepsi publik, dari bank yang identik melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, menjadi bank universal yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen korporasi.

“BRI ingin tampil lebih modern, inklusif, dan relevan bagi milenial serta generasi Z. Kami ingin tetap kuat di pedesaan sekaligus kompetitif di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Marco menegaskan, perluasan segmen tidak mengubah komitmen BRI terhadap UMKM. Saat ini, sekitar 60 persen portofolio nasabah BRI berasal dari sektor tersebut. Ke depan, porsinya akan dijaga di kisaran 40–50 persen seiring pertumbuhan segmen lainnya.

“BRI tetap menjadi bank UMKM dan akan terus menjalankan berbagai program pemerintah, seperti penyaluran KUR, program Makan Bergizi Gratis, 3 juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.

Dalam rebranding ini, BRI juga memperbarui logo dan identitas visual dengan mengganti palet warna Biru BRI menjadi Biru Nusantara. Warna biru tetap menjadi identitas utama, diperkaya dengan palet sekunder seperti Biru Mentari dan Biru Cakrawala yang merepresentasikan nilai progresif dan berorientasi pada nasabah.

Selain itu, BRI menyusun arsitektur merek yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Pembaruan ini diterapkan pada seluruh materi komunikasi dan produk, mulai dari poster dan banner, kartu debit, Tabungan Junio, layanan prioritas dan private banking, hingga kartu uang elektronik Brizzi.

[Redaktur: Jupriadi Lamna]

Penyerahan bantuan dilakukan pada 5 Desember 2025 dan disalurkan melalui Yayasan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Al Qur’an yang berlokasi di Desa Bojong Rangkas. Selanjutnya, paket sembako tersebut didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bogor.

Pimpinan Cabang BRI Bogor Dewi Sartika, Fahmi Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BRI terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ia menjelaskan, program TJSL BRI dirancang untuk memberikan dampak langsung dengan menyesuaikan jenis bantuan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui penyaluran sembako ini, BRI berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan kebutuhan masyarakat penerima,” ujar Fahmi.

Selain bantuan pangan, Fahmi menambahkan bahwa program TJSL BRI juga mencakup berbagai kegiatan lainnya, mulai dari bidang sosial, keagamaan, kesehatan, hingga sektor pendukung kesejahteraan masyarakat.

BRI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari peran perusahaan dalam mendukung masyarakat dan lingkungan.

[Redaktur: Andy Syamzi]

Gugatan pekerja didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada 4 Desember 2025. Laporan pekerja juga disampaikan ke Polres Metro Jakarta Barat pada 10 Desember 2025.

Salah satu pekerja, DHP, menganggap Kredivo sebagai salah satu perusahaan Fintech ternama di Indonesia yang dipimpin warga negara asing ini, berulang kali melakukan tindakan zalim terhadap pekerjanya.

Ia yang sebelumnya karyawan Kredivo yang berkantor di kawasan Slipi Jakarta Barat, mengeluh dengan nasib para pekerja yang seakan dijajah oleh bos-bos asing untuk meraup keuntungan tanpa mengindahkan ketentuan hukum di Negara Indonesia.

"Kredivo melalui pimpinannya yang berkewarganegaraan asing menentukan aturan baru yang tidak pernah ada di perjanjian kerja atau kontrak para pekerja," tuturnya.

Akibatnya, banyak pekerja yang pada dasarnya memiliki keterampilan atau kompetensi harus kehilangan pekerjaan. Padahal, para pekerja memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Ironisnya, para pimpinan Kredivo seakan-akan tidak peduli.

Dijelaskan, Kredivo memberlakukan aturan untuk perpanjangan kontrak pekerja harus bersih sitem layanan informasi keuangan (SLIK), pada Agustus 2025. Aturan berlaku hanya untuk pekerja kontrak, tidak untuk karyawan tetap.

Padahal, lanjutnya, sebelumnya, aturan tidak pernah tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak.

Terindikasi ada diskriminasi atau tebang pilih dalam penerapan aturan karena hanya berlaku di bagian tertentu dan untuk status karyawan tertentu.

Proses pengecekan SLIK pun dilakukan oleh perusahaan tanpa izin dari karyawan kontrak sebagai pemilik data, karyawan kontrak.

Lebih jauh, DHP didampingi rekannya, DOH, menjelaskan terkait pemutusan kontrak sepihak oleh managemen Kredivo group. Ia katankan sudah 2 kali mengirimkan bipartit ke Kredivo, namun tidak digubris.

Bipartit tidak digubris Kredivo, DHP mengirimkan surat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Jakarta Barat. Panggilan pertama, tidak hadir pihak Kredivo. Baru hadir pada pertemuan kedua dan ketiga. Namun, tidak ada kesepakatan dicapai karena pihak Kredivo merasa benar.

Sejumlah hal yang diperjuangkan DHP, pemberian surat end kontrak yg mendadak dan akses email / slack ditutup. Lalu, perhitungan kompensasi yang tidak ada konfirmasi dan hitungan.

Kemudian, pemberian hak sisa cuti sesuai UU No. 11 / 2020 & PP No. 35 / 2021. Juga, karyawan tidak pernah diberikan slip gaji sesuai UU No. 13 / 2003 pasal 17 ayat 2 & PP No. 36 / 2021 pasal 53.

Dan, mempertanyakan managemen Kedivo mengenai status karyawan yang merasa tidak ada kejelasan. "Kami karyawan dimana? Apakah KFI, KDI, FTI, atau DANAKIRTI," tandasnya.

Para pekerja berharap, gugatan dan laporan atas tindakan managemen Kredivo yang diduga masuk ranah tindak kejahatan, dapat memberikan sanksi tegas jika bersalah.

Selain itu, perusahaan agar menghargai para pekerja yang mengisi pundi-pundi atasan.  "Walaupun kalian berkewarganegaraan asing, tetapi kalian juga mengisi perut kalian dan anak istri kalian di negara kami Indonesia yang merupakan negara yang merdeka atas perjuangan, bukan pemberian. Kalian menjajah, kami akan kembali berjuang," teriak sejumlah pekerja saat mendaftar gugatan ke PN Jakarta Barat.

Hingga berita tayang, belum ada tanggapan dari pihak managemen Kredivo.

[Editor : Sahala Pangaribuan]