Menurut Tohom, pembangunan jaringan tersebut juga harus disertai integrasi first mile dan last mile karena keberadaan stasiun saja belum cukup apabila masyarakat masih kesulitan mencapai simpul transportasi dari rumah maupun menuju tujuan akhirnya.
Ia menilai pemerintah pusat memiliki posisi penting dalam mengorkestrasi kebijakan tersebut karena integrasi Jabodetabekjur melibatkan sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dengan kewenangan serta kemampuan fiskal yang berbeda.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Transportasi Rendah Emisi Jadi Fondasi Aglomerasi Jabodetabekjur
“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat agenda transportasi Jabodetabekjur dapat menjadi salah satu proyek transformasi metropolitan nasional yang mempertemukan agenda pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Tohom.
Ia menambahkan, keberhasilan integrasi Jabodetabekjur juga dapat menjadi model tata kelola kawasan metropolitan bagi wilayah lain di Indonesia yang pertumbuhan kotanya mulai melampaui batas administrasi pemerintahan.
Tohom berharap target Net Zero Emission Jakarta 2050 menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan transportasi dari pendekatan berbasis wilayah administratif menuju pendekatan berbasis pola pergerakan masyarakat dalam satu kawasan aglomerasi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dukung Digitalisasi PLN UID Kalbar, Revitalisasi SCADA Perkuat Keandalan Jaringan
“Ketika Jakarta dan daerah penyangga memiliki satu visi transportasi, masyarakat mendapatkan perjalanan yang lebih cepat dan murah, Jakarta mendapatkan pengurangan kemacetan dan emisi, sedangkan daerah penyangga memperoleh peluang pertumbuhan ekonomi baru,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
