MetroJakartaNews.Id | Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 perlu dikembangkan dalam kerangka Aglomerasi Jabodetabekjur.
Persoalan transportasi, kemacetan dan pencemaran udara Jakarta dinilai berkaitan langsung dengan tingginya pergerakan masyarakat dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Transportasi Rendah Emisi Jadi Fondasi Aglomerasi Jabodetabekjur
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba mengatakan, transformasi transportasi rendah karbon Jakarta akan jauh lebih efektif apabila dirancang sebagai bagian dari transformasi mobilitas Aglomerasi Jabodetabekjur.
“Jutaan perjalanan yang membebani Jakarta setiap hari berasal dan berakhir di kawasan penyangga, sehingga integrasi transportasi Jabodetabekjur menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan,” kata Tohom, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, kontribusi sektor transportasi yang mencapai 52 persen dari total emisi langsung Jakarta memperlihatkan bahwa persoalan emisi tidak dapat dipisahkan dari pola perjalanan komuter yang setiap hari melintasi batas administratif antardaerah.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dukung Digitalisasi PLN UID Kalbar, Revitalisasi SCADA Perkuat Keandalan Jaringan
Ia menilai target Net Zero Emission Jakarta pada 2050 membutuhkan kebijakan transportasi metropolitan yang menghubungkan pusat permukiman, kawasan industri, pusat bisnis, perkantoran dan simpul ekonomi di seluruh Jabodetabekjur.
“Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dan emisinya sendirian karena kendaraan dan manusia bergerak melintasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sampai Cianjur setiap hari,” ujar Tohom.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan target penurunan emisi tersebut saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/08/2026).
Pramono menyebut Jakarta membutuhkan sistem mobilitas yang mampu memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi melalui transformasi mobilitas rendah karbon.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045 dengan mengembangkan Pull Strategy untuk meningkatkan daya tarik angkutan umum serta Push Strategy untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
Pull Strategy tersebut meliputi ekspansi Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda dan transportasi air.
Sementara itu, Push Strategy mencakup ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone hingga Electronic Road Pricing.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu dikembangkan menjadi strategi transportasi Jabodetabekjur agar masyarakat dari kawasan penyangga mempunyai pilihan transportasi massal yang kompetitif sebelum memasuki wilayah Jakarta.
“Kalau masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur masih harus membawa kendaraan pribadi untuk menuju Jakarta, maka tekanan lalu lintas dan emisi tetap akan masuk ke Ibu Kota meskipun transportasi di dalam Jakarta semakin baik,” kata Tohom.
Menurutnya, konsep Park and Ride, TOD dan simpul transportasi massal justru mempunyai peran strategis apabila diperluas ke titik-titik asal perjalanan di kawasan aglomerasi sehingga perpindahan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum dapat dilakukan sebelum masyarakat memasuki pusat Jakarta.
Ia memandang ekspansi Transjabodetabek harus ditempatkan bersama jaringan KRL, MRT, LRT dan moda pengumpan daerah sebagai satu ekosistem mobilitas yang saling terhubung dari sisi rute, jadwal, pembayaran dan simpul perpindahan penumpang.
Tohom menilai integrasi tersebut juga mempunyai dampak ekonomi karena konektivitas transportasi yang baik akan memperbesar akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus memungkinkan aktivitas ekonomi tidak terus terkonsentrasi di pusat Jakarta.
“Aglomerasi yang sehat bukan membuat semua orang datang ke Jakarta, tetapi membuat seluruh wilayah Jabodetabekjur terhubung sehingga pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat berkembang di berbagai titik,” tutur Tohom.
Dalam kerangka tersebut, menurut Tohom, pembangunan transportasi harus berjalan bersama penataan ruang agar permukiman baru, kawasan industri, pusat perdagangan dan kawasan komersial berkembang mengikuti koridor angkutan massal.
Ia berpandangan TOD seperti Blok M Hub dan Dukuh Atas dapat menjadi referensi untuk membangun simpul-simpul serupa di kawasan penyangga dengan karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat elektrifikasi transportasi publik dengan mengoperasikan sekitar 500 bus listrik yang ditargetkan meningkat menjadi 10.047 unit pada 2030 sehingga seluruh armada TransJakarta dapat terelektrifikasi.
Tohom menilai elektrifikasi armada akan memberikan dampak lebih luas apabila perluasan bus rendah emisi juga menjangkau koridor lintas daerah sehingga manfaat penurunan emisi dapat dirasakan dalam skala kawasan metropolitan.
“Jangan sampai ada pulau transportasi hijau bernama Jakarta tetapi perjalanan menuju Jakarta masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil karena yang harus dibangun adalah ekosistem mobilitas hijau Jabodetabekjur,” ujar Tohom.
Selain elektrifikasi bus, pengembangan jaringan berbasis rel melalui MRT, LRT dan KRL dinilai perlu memiliki visi jangka panjang untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh kawasan aglomerasi.
Menurut Tohom, pembangunan jaringan tersebut juga harus disertai integrasi first mile dan last mile karena keberadaan stasiun saja belum cukup apabila masyarakat masih kesulitan mencapai simpul transportasi dari rumah maupun menuju tujuan akhirnya.
Ia menilai pemerintah pusat memiliki posisi penting dalam mengorkestrasi kebijakan tersebut karena integrasi Jabodetabekjur melibatkan sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dengan kewenangan serta kemampuan fiskal yang berbeda.
“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat agenda transportasi Jabodetabekjur dapat menjadi salah satu proyek transformasi metropolitan nasional yang mempertemukan agenda pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Tohom.
Ia menambahkan, keberhasilan integrasi Jabodetabekjur juga dapat menjadi model tata kelola kawasan metropolitan bagi wilayah lain di Indonesia yang pertumbuhan kotanya mulai melampaui batas administrasi pemerintahan.
Tohom berharap target Net Zero Emission Jakarta 2050 menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan transportasi dari pendekatan berbasis wilayah administratif menuju pendekatan berbasis pola pergerakan masyarakat dalam satu kawasan aglomerasi.
“Ketika Jakarta dan daerah penyangga memiliki satu visi transportasi, masyarakat mendapatkan perjalanan yang lebih cepat dan murah, Jakarta mendapatkan pengurangan kemacetan dan emisi, sedangkan daerah penyangga memperoleh peluang pertumbuhan ekonomi baru,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
