Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch mengatakan bahwa Jakarta dan wilayah aglomerasi Jabodetabekjur sudah memasuki fase kritis dalam pengelolaan air dan tata ruang perkotaan.
Ia meyakini bahwa proyek tanggul laut raksasa ini akan menjadi fondasi utama dalam upaya menciptakan kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.
Baca Juga:
Uji Coba Penyaluran Bansos Digital Dimulai, Mensos Targetkan Penghematan Rp14 Triliun
“Banjir Jakarta tidak bisa lagi ditangani dengan solusi tambal sulam. Kita harus memikirkan pembangunan terintegrasi yang bisa mengakomodasi pertumbuhan wilayah aglomerasi secara berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menegaskan pentingnya proyek Giant Seawall sebagai bagian dari perlindungan kawasan pesisir.
Menurut AHY, dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin nyata, sehingga pembangunan infrastruktur adaptif menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga:
Pemerintah Pacu Inovasi Industri Hijau untuk Capai Target Asta Cita Pengelolaan Sampah 2025
Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, juga menyatakan dukungannya terhadap proyek ini. Ia menilai pembangunan tanggul laut raksasa harus segera direalisasikan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.
“Saya sangat mendukung dan ingin segera dimulai pembangunannya karena Jakarta saat ini sudah di bawah permukaan laut,” ujarnya.
Dengan dimasukkannya proyek Giant Seawall ke dalam daftar PSN 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, diharapkan pembangunan bisa segera dimulai dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jabodetabekjur dan sekitarnya.
