"Saya haqqul yakin Kementerian PU pasti dapat memberikan kemudahan dan kebijakan dalam penyelesaian pemberian ganti untung atas tanah ulayat yang telah mereka gunakan sebagai kantor Balai Kementerian PU di Jayapura," kata Albert.
Albert menilai, penyelesaian persoalan tanah ulayat tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian PU, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta keempat kepala suku yang mengklaim sebagai pemilik tanah.
Baca Juga:
Relawan Padamu Negeri Sambut Baik UUD 1945 Kembali ke Aslinya
Ia juga meminta agar Kementerian PU memberikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku.
"Kami dari Relawan Padamu Negeri mendesak Kementerian PU agar segera memberikan ganti untung kepada para pemilik tanah ulayat tersebut. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian penyelesaian," tegas Albert Soekanta.
Ia berharap Menteri Pekerjaan Umum dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan meminta jajaran terkait melakukan penelusuran dokumen kepemilikan, status penggunaan lahan, serta mekanisme penyelesaian hak atas tanah tersebut.
Baca Juga:
Pemenangan Cagubsu Edy-Hasan, DPD RPN Sumut Konsolidasi ke DPC Deli Serdang
Bagi Relawan Padamu Negeri, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata mengenai pembayaran ganti untung, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta hubungan baik antara pemerintah dan pemilik tanah ulayat di Papua.
Albert Soekanta pun berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan adil bagi seluruh pihak.
[Redaktur: Adi]