METROJAKARTANEWS.ID - Relawan Padamu Negeri mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia segera menyelesaikan pembayaran ganti untung atas tanah ulayat milik empat kepala suku di Jayapura, Papua, yang selama beberapa tahun terakhir telah digunakan sebagai lokasi pembangunan dan operasional kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua.
Tanah ulayat dengan luas keseluruhan sekitar 41.600 meter persegi atau 4,16 hektare tersebut terdiri dari dua lokasi yang saat ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan perkantoran Kementerian PU.
Baca Juga:
Relawan Padamu Negeri Sambut Baik UUD 1945 Kembali ke Aslinya
Lokasi pertama memiliki luas sekitar 35.000 meter persegi atau 3,5 hektare. Di atas lahan tersebut berdiri Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua dan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.
Sementara itu, lokasi kedua memiliki luas sekitar 6.600 meter persegi atau 0,66 hektare yang digunakan sebagai kantor Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, khususnya untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kedua lokasi tersebut berada di Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jalan Abepantai, Abepura, Jayapura, Papua, yang kini menjadi salah satu kawasan perkantoran Kementerian PU.
Baca Juga:
Pemenangan Cagubsu Edy-Hasan, DPD RPN Sumut Konsolidasi ke DPC Deli Serdang
Adapun tanah ulayat tersebut diklaim sebagai milik empat kepala suku, yakni Nikolas Fingkrew selaku Kepala Suku Fingkreuw, Yopi Awi Nero selaku Kepala Suku Awi Nero, Aquila Taniau selaku Kepala Suku Taniau, serta Elizer Merahabia selaku Kepala Suku Merahabia Mramra Kaay.
Namun, menurut keterangan para pemilik tanah ulayat, hingga saat ini mereka belum menerima penyelesaian pembayaran ganti untung atas lahan yang telah digunakan dan dibangun menjadi fasilitas perkantoran pemerintah tersebut.
Keempat kepala suku mengaku telah beberapa kali berupaya meminta audiensi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Jayapura untuk membicarakan penyelesaian persoalan tanah ulayat tersebut.
Bahkan, mereka menyebut telah melayangkan surat permohonan audiensi sebanyak empat kali. Namun, hingga kini mereka belum berhasil bertemu langsung dengan Kepala Balai.
Menurut penuturan para pemilik tanah, dalam upaya terakhir, seorang pegawai di lingkungan kantor Balai meminta mereka menyampaikan surat resmi yang menjelaskan permasalahan tanah ulayat tersebut.
Surat itu nantinya akan diteruskan kepada Kepala Balai untuk dibahas dan didiskusikan lebih lanjut.
Pegawai tersebut, yang tidak bersedia disebutkan nama maupun jabatannya, menyampaikan bahwa penyampaian surat resmi diperlukan agar persoalan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pimpinan.
Elizer Merahabia, salah satu pemilik tanah ulayat, menegaskan bahwa pihaknya merupakan pemilik tanah yang selama ini digunakan untuk mendirikan bangunan kantor Kementerian PU.
"Kami ini pemilik tanah ulayat tersebut. Kami berharap Kementerian PU segera memberikan ganti untung atas tanah kami yang saat ini telah berdiri bangunan kantor Balai Kementerian PU Jayapura," ujar Elizer.
Pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Padamu Negeri, Albert Soekanta, mengaku heran dengan belum terselesaikannya persoalan ganti untung tanah ulayat tersebut, sementara bangunan perkantoran Kementerian PU telah berdiri dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
Menurut Albert, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian PU agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian kepada masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik tanah.
"Saya haqqul yakin Kementerian PU pasti dapat memberikan kemudahan dan kebijakan dalam penyelesaian pemberian ganti untung atas tanah ulayat yang telah mereka gunakan sebagai kantor Balai Kementerian PU di Jayapura," kata Albert.
Albert menilai, penyelesaian persoalan tanah ulayat tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian PU, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta keempat kepala suku yang mengklaim sebagai pemilik tanah.
Ia juga meminta agar Kementerian PU memberikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku.
"Kami dari Relawan Padamu Negeri mendesak Kementerian PU agar segera memberikan ganti untung kepada para pemilik tanah ulayat tersebut. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian penyelesaian," tegas Albert Soekanta.
Ia berharap Menteri Pekerjaan Umum dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan meminta jajaran terkait melakukan penelusuran dokumen kepemilikan, status penggunaan lahan, serta mekanisme penyelesaian hak atas tanah tersebut.
Bagi Relawan Padamu Negeri, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata mengenai pembayaran ganti untung, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta hubungan baik antara pemerintah dan pemilik tanah ulayat di Papua.
Albert Soekanta pun berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan adil bagi seluruh pihak.
[Redaktur: Adi]