METROJAKARTANEWS.ID - Relawan Padamu Negeri mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia segera menyelesaikan pembayaran ganti untung atas tanah ulayat milik empat kepala suku di Jayapura, Papua, yang selama beberapa tahun terakhir telah digunakan sebagai lokasi pembangunan dan operasional kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua.
Tanah ulayat dengan luas keseluruhan sekitar 41.600 meter persegi atau 4,16 hektare tersebut terdiri dari dua lokasi yang saat ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan perkantoran Kementerian PU.
Baca Juga:
Relawan Padamu Negeri Sambut Baik UUD 1945 Kembali ke Aslinya
Lokasi pertama memiliki luas sekitar 35.000 meter persegi atau 3,5 hektare. Di atas lahan tersebut berdiri Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua dan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.
Sementara itu, lokasi kedua memiliki luas sekitar 6.600 meter persegi atau 0,66 hektare yang digunakan sebagai kantor Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, khususnya untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kedua lokasi tersebut berada di Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jalan Abepantai, Abepura, Jayapura, Papua, yang kini menjadi salah satu kawasan perkantoran Kementerian PU.
Baca Juga:
Pemenangan Cagubsu Edy-Hasan, DPD RPN Sumut Konsolidasi ke DPC Deli Serdang
Adapun tanah ulayat tersebut diklaim sebagai milik empat kepala suku, yakni Nikolas Fingkrew selaku Kepala Suku Fingkreuw, Yopi Awi Nero selaku Kepala Suku Awi Nero, Aquila Taniau selaku Kepala Suku Taniau, serta Elizer Merahabia selaku Kepala Suku Merahabia Mramra Kaay.
Namun, menurut keterangan para pemilik tanah ulayat, hingga saat ini mereka belum menerima penyelesaian pembayaran ganti untung atas lahan yang telah digunakan dan dibangun menjadi fasilitas perkantoran pemerintah tersebut.
Keempat kepala suku mengaku telah beberapa kali berupaya meminta audiensi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Jayapura untuk membicarakan penyelesaian persoalan tanah ulayat tersebut.