Bahkan, mereka menyebut telah melayangkan surat permohonan audiensi sebanyak empat kali. Namun, hingga kini mereka belum berhasil bertemu langsung dengan Kepala Balai.
Menurut penuturan para pemilik tanah, dalam upaya terakhir, seorang pegawai di lingkungan kantor Balai meminta mereka menyampaikan surat resmi yang menjelaskan permasalahan tanah ulayat tersebut.
Baca Juga:
Relawan Padamu Negeri Sambut Baik UUD 1945 Kembali ke Aslinya
Surat itu nantinya akan diteruskan kepada Kepala Balai untuk dibahas dan didiskusikan lebih lanjut.
Pegawai tersebut, yang tidak bersedia disebutkan nama maupun jabatannya, menyampaikan bahwa penyampaian surat resmi diperlukan agar persoalan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pimpinan.
Elizer Merahabia, salah satu pemilik tanah ulayat, menegaskan bahwa pihaknya merupakan pemilik tanah yang selama ini digunakan untuk mendirikan bangunan kantor Kementerian PU.
Baca Juga:
Pemenangan Cagubsu Edy-Hasan, DPD RPN Sumut Konsolidasi ke DPC Deli Serdang
"Kami ini pemilik tanah ulayat tersebut. Kami berharap Kementerian PU segera memberikan ganti untung atas tanah kami yang saat ini telah berdiri bangunan kantor Balai Kementerian PU Jayapura," ujar Elizer.
Pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Padamu Negeri, Albert Soekanta, mengaku heran dengan belum terselesaikannya persoalan ganti untung tanah ulayat tersebut, sementara bangunan perkantoran Kementerian PU telah berdiri dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
Menurut Albert, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian PU agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian kepada masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik tanah.