Metro Jakarta News.id - Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Riau menyoroti pernyataan mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution terkait persoalan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau.
Sebelumnya, Edy Natar meminta Kapolda Riau dan Pangdam untuk meninggalkan Riau apabila dinilai tidak mampu mengatasi persoalan kelangkaan solar bersubsidi.
Baca Juga:
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Temuan ASN Wanita Tewas Tergantung di Pintu Mobil
Pernyataan tersebut disampaikan Edy seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, unsur Forkopimda, dan dinas terkait pada Rabu (23/9/2026).
Dikutip dari Riau Online, Edy mengatakan, jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, Kapolda maupun Pangdam seharusnya diganti.
"Kalau tidak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau. Mereka ditunjuk untuk bisa menyelesaikan tugas, kalau tidak bisa, pindah saja, tidak ada gunanya di sini," ujar Edy.
Baca Juga:
Antrean Solar Bersubsidi Masih Terjadi di Berbagai Daerah, Puskepi Beberkan Penyebabnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PW SEMMI Riau Ihkram Mulya menilai persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat keamanan.
Menurut Ihkram, persoalan kelangkaan solar merupakan masalah lintas sektor yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan Pertamina.
"Menyalahkan Kapolda dan Pangdam secara sepihak, seolah merekalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kelangkaan solar, adalah pernyataan yang lebih mengejar tepuk tangan ketimbang menunjukkan pemahaman atas persoalan yang sesungguhnya lintas kewenangan," kata Ihkram.
