"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan.
Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Loblobly meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit investigasi terhadap pengadaan batubara PLN EPI karena diduga terjadi manipulasi kualitas dan harga.
Baca Juga:
Sudah Muak, Trump Bentak Netanyahu via Telepon soal Gencatan Senjata Gaza
“Selama bertahun-tahun, PLN EPI menerima batubara dengan kadar kalori hanya 3.000 GAR. Padahal, spesifikasi teknis PLTU PLN mengharuskan batubara berkualitas 4.400 hingga 4.800 GAR,” ujar Ronald.
Ronald menyebut sekitar 40 persen pasokan batubara untuk PLN EPI diduga berada di bawah standar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp15 triliun per tahun.
“Total kerugian dari ketiga perusahaan ini hingga tahun 2025 diperkirakan telah mencapai Rp5 triliun,” katanya.
Baca Juga:
Lima Peserta Meninggal, DPR Desak Kemenhan Hentikan Sementara Latsarmil Kopdes
Ia juga mengingatkan agar agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo tidak dimanfaatkan oknum penegak hukum untuk pencitraan, sementara praktik korupsi tetap berjalan.
“Ini rawan menyesatkan publik dan justru mencederai semangat penegakan hukum yang bersih dan adil,” pungkasnya.
[Redaktur: Sandy]
