"Kita harus bedakan antara PLN sebagai penyedia layanan listrik untuk rakyat dengan pihak-pihak yang mungkin bermain dalam rantai pasok energi primer," ujar Tohom.
Tohom menilai transparansi dalam pengadaan batubara juga penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
Baca Juga:
Sudah Muak, Trump Bentak Netanyahu via Telepon soal Gencatan Senjata Gaza
Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui bahwa pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan bekerja memastikan pasokan listrik kembali normal melalui langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepercayaan publik akan tumbuh kalau setiap masalah dijelaskan secara jujur, setiap gangguan ditangani cepat, dan setiap potensi korupsi ditutup dengan pengawasan yang kuat," katanya.
Tohom juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, PLN, PLN Energi Primer Indonesia, aparat pengawas, serta lembaga penegak hukum agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
Baca Juga:
Lima Peserta Meninggal, DPR Desak Kemenhan Hentikan Sementara Latsarmil Kopdes
Menurutnya, pembenahan rantai pasok batubara harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dari sisi regulasi, kontrak, pengiriman, pengujian mutu, logistik, operasi pembangkit, hingga evaluasi kinerja pemasok.
"Kalau semua mata rantai diawasi dengan sistem yang sama kuat, maka pemadaman bisa dicegah, biaya pembangkit bisa ditekan, dan potensi korupsi bisa dipersempit," ujar Tohom.
Ia menyebut PLN Watch akan terus mengawal isu ini karena pengadaan energi primer yang bersih dan sesuai standar merupakan bagian dari perlindungan konsumen listrik nasional.
