MetroJakartaNews.Id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (Sekjen DPP PIKI) Benyamin Patondok mendesak pemerintah memberi perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan terpencil yang tidak dapat dijangkau melalui transportasi darat.
Menurutnya, keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran menjadi tantangan besar dalam upaya pemadaman.
Baca Juga:
357 Tahun Sulsel, Benyamin Patondok: Saatnya Jadi Pelopor Kemajuan Indonesia Timur
Di kawasan hutan yang belum memiliki jalur transportasi darat memadai, petugas akan kesulitan menjangkau titik api apabila hanya mengandalkan sarana konvensional.
Hal tersebut disampaikan pria yang kerap dipanggil Bento itu dalam Podcast Dua Sisi Manis & Pahit, belum lama ini.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar kebakaran di wilayah terpencil dapat ditangani dengan cepat sebelum api meluas dan menimbulkan kerusakan hutan yang semakin besar.
Baca Juga:
PIKI Fasilitasi Audiensi IAKN Toraja dengan Wamenkes, RS Elim Disiapkan Jadi Rumah Sakit Pendidikan
“Tenaga untuk melakukan pemadaman mungkin bisa dilatih, tetapi sarana dan fasilitasnya tidak mudah disiapkan. Apalagi jika kebakaran terjadi di kawasan hutan yang sangat luas dan tidak memiliki akses darat. Dalam kondisi seperti itu, akses udara menjadi salah satu pilihan yang bisa diandalkan,” ujarnya.
Bento secara khusus menyoroti kondisi geografis Papua yang memiliki kawasan hutan luas dan sejumlah wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik wilayah tersebut dalam menyusun strategi penanggulangan karhutla.
Penanganan kebakaran di kawasan yang tidak memiliki akses transportasi darat, kata dia, membutuhkan dukungan sarana udara, termasuk pesawat pemadam kebakaran yang mampu menjangkau titik api di wilayah terpencil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya menyiapkan personel pemadam, tetapi juga memastikan ketersediaan peralatan, armada, dan dukungan operasional yang sesuai dengan kondisi geografis setiap daerah.
“Kalau terjadi kebakaran di kawasan yang tidak memiliki akses transportasi darat, bagaimana pemadamannya? Ini yang harus dipikirkan pemerintah. Sarana udara perlu dipersiapkan agar penanganan kebakaran di kawasan hutan terpencil bisa dilakukan lebih efektif,” tegasnya.
Pemerintah Perlu Petakan Wilayah Rawan dan Sulit Dijangkau
Sekjen PIKI tersebut menilai kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memetakan wilayah rawan kebakaran sekaligus mengidentifikasi kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pemetaan tersebut penting untuk menentukan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, sarana transportasi, serta dukungan udara yang diperlukan di setiap wilayah.
Ia juga mengusulkan penguatan kesiapsiagaan penanganan karhutla di sejumlah kawasan strategis, terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurutnya, persiapan harus disesuaikan dengan luas wilayah hutan, tingkat kerawanan kebakaran, serta kondisi akses menuju lokasi.
Dengan perencanaan yang matang, pemerintah diharapkan dapat merespons kebakaran secara lebih cepat dan mencegah api menjalar ke kawasan hutan yang lebih luas.
Lindungi Hutan Papua dari Kerusakan
Selain persoalan akses pemadaman, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan Papua. Kawasan hutan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Ia menegaskan, kerusakan hutan akibat kebakaran tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Penanaman kembali membutuhkan waktu, sementara pemulihan ekosistem dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penelusuran penyebab kebakaran, termasuk apabila terdapat dugaan pembakaran yang disengaja. Dugaan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
Ia berharap penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman saat api sudah membesar, tetapi juga mencakup kesiapan menghadapi keadaan darurat di kawasan yang sulit dijangkau.
“Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kebakaran hutan. Hutan harus dijaga dan dilindungi agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang,” pungkasnya.
