Menurutnya, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah situasi kebakaran hutan yang membutuhkan perhatian serius dari Kementerian Kehutanan.
"Kenapa baru sekarang ingin full time? Justru ketika kebakaran hutan terjadi, masyarakat membutuhkan kerja nyata dari Menteri Kehutanan, bukan sekadar gimmick politik," ujarnya.
Baca Juga:
PIKI Dorong Lampung Jadi Pusat Pengembangan Bioetanol, Benyamin Patondok Tekankan Potensi Energi Berbasis Pertanian
Penasehat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta itu menegaskan, persoalan karhutla membutuhkan tindakan nyata, penegakan hukum yang tegas, serta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat.
Bagi Bento, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan generasi mendatang.
