Dengan demikian, pembiayaan pemeliharaan fasilitas harus memiliki dasar perencanaan dan alokasi anggaran yang jelas, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ronald juga mengingatkan bahwa penggunaan penerimaan retribusi di luar mekanisme yang telah ditentukan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Baca Juga:
Retribusi Tahura Sumedang Lampaui Target, Capai Rp. 115,38 Juta di 2025
“Sudah dapat dipastikan pelanggaran hukum itu karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Pasti yang dilanggar, baik dari undang-undang, PP sampai Perda. Diatur semua itu terkait perbendaharaan dan hak kewajiban terkait bentuk usaha pemerintah,” pungkasnya.
Sorotan KOSMAK ini semakin memperkuat urgensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Gelanggang Jakarta Barat, terutama menyangkut penerimaan retribusi, penggunaan anggaran operasional, serta tanggung jawab pemeliharaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.