MetroJakartaNews.Id - Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) menyoroti pernyataan Bendahara Pengeluaran Gelanggang Jakarta Barat (GJB) UPT Gelanggang Jakarta Barat, Woni Romano, terkait penggunaan penerimaan retribusi untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk pembelian kapur lapangan.
KOSMAK menegaskan, penerimaan dari retribusi daerah tidak dapat digunakan secara langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), karena seluruh pendapatan tersebut harus disetorkan ke kas daerah dan penggunaannya mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah.
Baca Juga:
Retribusi Tahura Sumedang Lampaui Target, Capai Rp. 115,38 Juta di 2025
Sorotan tersebut muncul setelah Romano menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, penerimaan yang dikelola dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional mendesak. Namun, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai perawatan maupun perbaikan fasilitas dalam skala besar.
“Kalau untuk perawatan yang agak besar, biasanya ke dinas. Kita hanya UPT, hanya sekadar pengelola,” kata Romano, sebagaimana dikutip dari artikel Garuda 24 Jam, Rabu (21/10/2026).
Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan retribusi daerah telah diatur dalam ketentuan perbendaharaan keuangan daerah.
Baca Juga:
Keliru Soal Akar : APBD Bisa Malfungsi
“Dana retribusi itu tidak dapat dikelola langsung karena disetor ke kas daerah, bukan dikelola UP sendiri,” kata Ronald di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ronald, kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas olahraga seharusnya direncanakan melalui mekanisme penganggaran tahunan.
UPT perlu mengidentifikasi kebutuhan belanja rutin untuk kemudian diusulkan dan dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) serta rencana kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
Dengan demikian, pembiayaan pemeliharaan fasilitas harus memiliki dasar perencanaan dan alokasi anggaran yang jelas, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ronald juga mengingatkan bahwa penggunaan penerimaan retribusi di luar mekanisme yang telah ditentukan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Sudah dapat dipastikan pelanggaran hukum itu karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Pasti yang dilanggar, baik dari undang-undang, PP sampai Perda. Diatur semua itu terkait perbendaharaan dan hak kewajiban terkait bentuk usaha pemerintah,” pungkasnya.
Sorotan KOSMAK ini semakin memperkuat urgensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Gelanggang Jakarta Barat, terutama menyangkut penerimaan retribusi, penggunaan anggaran operasional, serta tanggung jawab pemeliharaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.