METROJAKARTA.WAHANANEWS.CO - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan di empat lokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang diduga dibangun tanpa izin lingkungan serta berkontribusi terhadap banjir di wilayah hilir.
Ditemui usai inspeksi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya memberikan waktu sepekan bagi Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di seluruh 33 lokasi di wilayah tersebut, karena dugaan pelanggaran dokumen lingkungan.
Baca Juga:
Inisiatif Desa Bebas Sampah, Solusi Atraktif KLH Atasi Krisis Lingkungan
"Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir," kata Menteri Hanif.
Dalam kesempatan itu Menteri LH bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan kegiatan penanaman pohon serta melakukan sidak di empat tempat, termasuk PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.
Sidak itu dilakukan dalam rangka tinjauan dan tindakan preventif pemerintah terhadap perizinan lingkungan di sejumlah perusahaan di kawasan Puncak. Kegiatan ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan erosi.
Baca Juga:
Soal Pengelolaan Sampah, KLH Bakal Keluarkan Surat Paksaan untuk 343 Kepala Daerah
Dia menjelaskan wilayah hulu DAS Ciliwung mencapai 15.000 hektare menurut data pada 2010. Diperuntukkan bagi kawasan lindung, taman nasional, kawasan hutan produksi, badan air dan sedikit permukiman.
KLH menemukan telah terjadi perubahan tata ruang lahan pada 2022. Dari 15.000 hektare di hulu terjadi perubahan fungsi hampir 8.000 hektare menjadi kawasan pertanian yang hari ini memiliki bangunan-bangunan.
Tidak hanya itu lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, sehingga rawan longsor. Selain itu laju erosi di kawasan ini mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun.
