Tohom mendukung rencana PLN memperluas program tersebut pada pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power serta mendorong pembangkit swasta melakukan penyesuaian serupa.
Ia menilai kontrak pembangkit swasta juga perlu dievaluasi secara proporsional agar spesifikasi bahan bakar tidak menjadi hambatan ketika ketersediaan batubara kalori menengah dan tinggi semakin terbatas.
Baca Juga:
Cegah Blackout, PLN WATCH Dorong Pengawasan Batubara dan BBM PLN
Selain batubara, Tohom meminta pemerintah memastikan pasokan BBM bagi sekitar 4.435 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel tetap terjamin, terutama bagi wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki sumber pembangkit alternatif.
Dengan kebutuhan solar sekitar 2,26 juta kiloliter dan anggaran yang dapat mencapai Rp26 triliun hingga Rp39,3 triliun per tahun, pengadaan BBM dinilai harus dikelola secara efisien dan bebas penyimpangan.
Ia mendukung program dedieselisasi PLN sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap BBM mahal melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, jaringan interkoneksi, dan pembangkit berbasis gas.
Baca Juga:
PLN WATCH Desak Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Batubara dan BBM Pembangkit Hindari Blackout
Namun, proses pengurangan PLTD harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengorbankan keandalan listrik di daerah yang masih bergantung pada pembangkit diesel.
“PLTD tidak bisa langsung dihentikan sebelum pembangkit pengganti, jaringan, penyimpanan energi, dan sistem cadangannya benar-benar siap beroperasi,” ujar Tohom.
Ia juga mengapresiasi langkah PLN memperkuat jaringan transmisi di Sumatra agar kelebihan daya dari bagian selatan dapat disalurkan menuju wilayah utara yang membutuhkan tambahan pasokan.
