METROJAKARTANEWS.ID, Jakarta | Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) membidik pengelola parkir liar di lahan publik. Bersama aparat penegak hukum, tengah dibahas kemungkinan penerapan sanksi pidana.
"Pengelola parkir di lahan umum tanpa izin resmi bisa dikenakan pidana. Harus ada efek jera agar tidak ada lagi yang berani menggunakan lahan publik secara semena-mena," ungkap Wali Kota Arifin pada Rapat Kordinasi (Rakor) parkir liar di Ruang Serbaguna Besar (RSGB) Kantor Wali Kota Jakpus, Senin (28/7/2025).
Baca Juga:
Camat Tanah Abang Gerak Cepat, Stasiun Karet Kembali Ramah untuk Pejalan Kaki
Langkah tegas itu diharapkan menjadi titik awal untuk menertibkan parkir liar yang sudah merugikan masyarakat, dalam waktu dekat.
Sekaligus, mengembalikan fungsi trotoar dan jalan umum sebagai fasilitas publik yang bebas dari kepentingan pribadi.
Selama ini, penindakan parkir liar hanya menyasar pengguna kendaraan. Sementara pelaku utama, pengelola parkir liar, justru luput dari jerat hukum.
Baca Juga:
Blok M Diawasi 24 Jam, Dishub DKI Tindak Parkir Liar dan Jukir Ilegal
"Selama ini tindakan hanya ditujukan kepada pengguna kendaraan. Padahal yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang memanfaatkan badan jalan dan trotoar untuk dikelola secara ilegal," ungkap Wali Kota Arifin pada Rapat Kordinasi (Rakor) parkir liar di Ruang Serbaguna Besar Kantor Wali Kota, Senin (28/7/2025).
Tindakan yang dikenakan petugas kepada pengguna kendaraan biasanya diderek, penggembosan atau dikunci.
Namun, keberadaan oknum yang menyediakan jasa parkir tanpa izin lalu menghilang saat terjadi penindakan.
"Banyak pengguna kendaraan yang tidak tahu kalau mereka parkir di tempat ilegal. Begitu selesai, kendaraan sudah diderek atau bannya dikempeskan, tapi pelaku yang sebenarnya malah kabur. Ini tidak boleh dibiarkan," terang Arifin.
Tidak hanya mengganggu ketertiban umum, aktivitas ilegal parkir liar juga seringkali memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lahan.
Arifin menegaskan bahwa penanganan parkir liar harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi.
Lokasi yang kerap menjadi titik pelanggaran, dikatakan, akan segera diinventarisasi dan menjadi sasaran penertiban.
"Akan dilaksanakan patroli gabungan secara periodik oleh Polres Jakarta Pusat, kejaksaan, Gartap, Paspampres, Satpol PP, Dishub, dan UPT Parkir," pungkas Arifin.
[Editor : Sahala Pangaribuan]
