Metrojakartanews.id | Tidak hanya mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin kegiatan yang bertujuan untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Salah satu kegiatan yang terindikasi oleh LD PBNU dibaluti oleh itu adalah Festival HijrahFest maupun HijabFest.
Baca Juga:
Kakanwil Kemenag Sulbar Beri Sambutan di Konferwil IV NU di Ponpes Kanang
Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LD PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.
"Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest," bunyi salah satu rekomendasi tersebut.
CNNIndonesia.com sejauh ini masih berusaha mendapatkan pernyataan dari pengelola HijrahFest dan HijabFest guna merespons kajian LD PBNU tersebut.
Baca Juga:
BSN Gelar Rapat Kerja Bahas Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Gedung PBNU
CNNIndonesia.com sudah mencoba mengontak pengelola HijrahFest seperti Arie Untung, termasuk lewat direct message akun Instagramnya.
CNNIndonesia.com pun mencoba menghubungi dan nomor kontak yang tertera di laman resmi HijrahFest guna merespons kajian LD PBNU tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang didapat.
Sebagai informasi, baru-baru ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan MUI Jawa Timur memprotes keras penyelenggaraan 'Surabaya Islamic Festival' yang digelar oleh Hijrahfest, di Jatim Expo, Surabaya, 14-16 Oktober 2022.
