Metrojakartanews.id - Jakarta | Puluhan warga sekitar ruas jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura Kabupaten Batubara masih terus berjuang untuk mendapatkan hak ganti rugi lahan mereka yang dipakai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara itu.
Kali ini mereka datang dan melakukan aksi tutup mulut, tidak makan dan minum, di kawasan Monas depan Istana Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga:
Pemko Batam Bahas Update Investasi dan Pengembangan PSN Kawasan Industri Tanjung Sauh
Warga mendesak agar diusut dan tangkap oknum mafia Proyek PSN Ruas Tol Kuala Tanjung - Indrapura.
Warga menggelar aksi karena perjuangan mereka yang sudah mengadu ke banyak instansi pemerintah, termasuk mengadu melalui surat ke Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan berkunjung langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Jenderal TNI Moeldoko, belum mendapat respon.
Walaupun masih menyisakan permasalahan pembebasan laan warga sekitar, jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat akan diresmikan dan dipergunakan, dalam waktu dekat.
Baca Juga:
Dinkes Balikpapan Minta Warga Tetap Waspada Meski Kasus DBD Menurun
"Pak Jokowi, tolonglah kami rakyat mu yang sampai hari ini belum mendapatkan pergantian yang layak dan kami juga merasakan intimidasi-intimidasi, seakan-akan menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti proyek Strategis Nasional Jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Sumatera Utara," ungkap Fery Napitupulu sebelum melakukan aksi tutup mulut dan tidak makan dan minum.
Ia mengatakan bahwa pihaknya diberitahu oleh oknum-oknum panitia proyek supaya menerima ganti rugi lahan tanah yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kisaran. Namun, belakang lan diketahui, dana ganti rugi yang akan diterima tersebut tidak sesuai dengan harga tanah yang seharusnya.
Fery mengakui tidak mau menerima dana yang konon sudah dititipkan di pengadilan. Alasannya, selain harga nilai per meternya tidak sesuai dengan harga yang seharusnya, kolam ikan dan gudangnya tidak diganti.
Ia menyebutkan bahwa sertifikat lahan tanahnya yang terkena proyek jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Sumatera Utara tersebut sudah dalam agunan kredit di bank pemerintah sebelum adanya program PSN. Dan harga per meternya jauh lebih besar dibandingkan nilai ganti rugi yang akan diterima akibat program PSN.
Warga berharap pemerintahan Jokowi yang hanya tinggal hitungan bulan lagi, jangan sampai timbul kesan meninggalkan luka yang sangat dalam bagi rakyat akibat program PSN.
Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Sumut, Syaifuddin Lbs, sekaligus koordinator aksi, didampingi Bendaharanya Nurmala Tambunan dalam keterangan pers, dengan tegas mengatakan perbuatan oknum panitia dan mafia pembebasan lahan jalan tol Kuala Tanjung - Indrapura merupakan perbuatan zholim.
Karenanya, diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum terkait mengusut mafia dan oknum panitia terkait seperti oknum BPN, oknum PUPR, dan oknum pihak ketiga seperti oknum KJPP dan oknum Bupati Batubara, serta tak luput oknum Pengadilan Negeri Kisaran.
"Kami mencium aroma yang tidak beres dalam penetapan harga klien kami, dan pada saatnya pasti kami ledakkan kalau masalah yang kami bawa ini tidak selesai dengan baik," ujar Syaifuddin, yang sudah 9 bulan terakhir stay di Jakarta.
"Aksi tutup mulut ini dilakukan karena kami jenuh dengan bahasa aturan dan hukum yang disampaikan pihak jalan tol, sementara mereka sendiri diduga tidak melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku," pungkas Syaifuddin. [stp]
