MetroJakartaNews.WAHANANEWS.CO - Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, meminta publik memberi waktu pada jajaran direksi dan komisaris baru PT PLN Persero untuk bekerja setelah perusahaan listrik negara itu mendapat serangan bertubi-tubi di tengah sorotan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Tohom menilai kritik masyarakat terhadap layanan kelistrikan merupakan hal wajar karena listrik menyangkut kebutuhan dasar publik, namun kritik tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi penghakiman dini terhadap manajemen yang baru saja dipilih.
Baca Juga:
PLN Watch: Kritik Boleh, tapi Direksi Baru PLN Harus Diberi Kesempatan Membenahi Sistem
“Direksi dan komisaris baru PLN jangan langsung ditembak dari segala arah sebelum diberi ruang bekerja, karena membenahi sistem kelistrikan sebesar Indonesia tidak bisa dilakukan dengan emosi sesaat,” kata Tohom, Rabu (24/6/2026).
Menurut Tohom, pemadaman listrik harus dijadikan momentum audit menyeluruh terhadap rantai pasok energi primer, kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, sistem cadangan, hingga pola komunikasi krisis kepada masyarakat.
Ia mengatakan PLN memang wajib menjelaskan penyebab gangguan secara terbuka, namun publik juga perlu memahami bahwa sistem kelistrikan nasional melibatkan banyak variabel teknis, pasokan, investasi, cuaca, pembangkit mitra, dan kebutuhan beban yang terus meningkat.
Baca Juga:
Direksi dan Komisaris Baru PLN Disorot, PLN Watch: Beri Kesempatan Bekerja Dulu
Tohom berpandangan serangan yang terlalu personal terhadap pimpinan PLN berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni kebutuhan memperkuat manajemen risiko, mempercepat modernisasi jaringan, dan memastikan sistem cadangan bekerja lebih tangguh.
“Yang harus kita dorong adalah pembenahan terukur, bukan kegaduhan yang membuat orang takut mengambil keputusan strategis,” ujar Tohom.
Tohom menyebut direksi dan komisaris baru PLN harus segera menunjukkan peta jalan pemulihan kepercayaan publik melalui evaluasi pemadaman, perbaikan standar pelayanan, percepatan digitalisasi jaringan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah serta penyedia energi primer.
Ia juga meminta PLN terus memperkuat kanal komunikasi publik yang sudah tersedia, termasuk melalui aplikasi PLN Mobile, agar pelanggan lebih cepat memperoleh informasi mengenai wilayah terdampak, estimasi pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan.
Menurut Tohom, pekerjaan di PLN merupakan pekerjaan yang sangat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi karena menyangkut pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, beban pelanggan, pasokan energi primer, hingga keselamatan kerja di lapangan.
Ia menilai masyarakat perlu mendapat informasi yang mudah dipahami, namun pada saat yang sama publik juga perlu memahami bahwa pemulihan gangguan listrik tidak selalu bisa disamakan dengan layanan biasa karena setiap tindakan teknis harus mengikuti prosedur keselamatan dan standar keandalan sistem.
Tohom yang juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pusat ini mengatakan bahwa isu kelistrikan nasional harus dilihat sebagai agenda ketahanan negara.
“Jadi, bukan semata urusan korporasi, karena listrik menjadi tulang punggung industri, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan keamanan pelayanan publik,” bebernya.
Ia mengajak semua pihak mengawal PLN dengan kritik yang sehat, data yang akurat, dan orientasi perbaikan agar perusahaan negara tersebut tidak kehilangan fokus dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat.
“Beri mereka waktu bekerja, awasi dengan ketat, kritik dengan data, tetapi jangan sampai PLN dilemahkan oleh narasi yang hanya membangkitkan kemarahan publik,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Sandy]
