MetroJakartaNews.id | Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan bahwa 2.950 tenaga honorer K2, pekerja yang mendapatkan gaji dari anggaran non APBN/APBD, lolos verifikasi dan validasi menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi formasi 20 ribu yang sudah disediakan pemerintah pusat.
Data hasil verifikasi dan validasi oleh tim Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua tersebut diserahkan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Musa'ad, kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Papua, di Jayapura, Senin (1/8).
Baca Juga:
BKPSDM Mukomuko Sebut 24 Pelamar PPPK 2024 Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
"Dokumen yang diserahkan tadi berisikan data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi serta sempat membengkak dari kuota formasi 20 ribu yang ditetapkan pusat," lanjutnya.
"Makanya dibentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Hasilnya ini yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Papua, lalu kami serahkan ke pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti," jelas Musa'ad.
Musa'ad meyakinkan, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan tim BKN dan BPKP telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, seperti masa kerja dan lainnya.
Baca Juga:
Bawaslu Hentikan Penyelidikan Kasus Video Camat Kalumpang Dukung Paslon Pilkada
Setelah dokumen diserahkan, nantinya para pimpinan OPD akan memanggil tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi supaya menerima penjelasan lebih lanjut, sebelum mengikuti tes calon Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).
"Sehingga nanti bagi mereka yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi dan validasi, saya mohon untuk bersabar karena masih ada formasi lain. Apalagi dengan adanya penambahan provinsi baru pasti ada pembukaan penerimaan lagi," ungkapnya. [stp]
