METROJAKARTANEWS.ID - Aktivitas pembangunan proyek pengembangan usaha ritel Indomaret di Jalan Raya Sirap Nomor 74–76, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa kegiatan tersebut belum dilengkapi dokumen perizinan yang dapat ditunjukkan di lokasi.
Proyek yang memanfaatkan lahan kosong di samping bangunan Indomaret itu diduga dikembangkan untuk memperluas fasilitas usaha, termasuk menyediakan area berkumpul bagi pengunjung.
Baca Juga:
Ratusan Massa Demo di DPRD Medan Soroti Dugaan Bangunan Tanpa PBG
Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kepastian administrasi perizinan serta pengawasan dari instansi pemerintah setempat.
Pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.20 WIB, tim gabungan dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media mendatangi lokasi proyek untuk meminta klarifikasi mengenai status perizinan pembangunan.
Di lokasi, tim bertemu dengan mandor pelaksana bernama Afif bersama sejumlah pekerja. Saat dimintai keterangan mengenai dokumen perizinan, Afif mengaku belum pernah melihat ataupun menerima dokumen tersebut dari pihak vendor Indomaret.
Baca Juga:
KPSKN PIN RI Sumut Soroti Bangunan Tanpa PBG di Jalan Armada Medan
Afif mengatakan, dirinya hanya menjalankan instruksi pekerjaan dari pihak vendor. Ia bahkan mengaku mendapat arahan agar pembangunan dipercepat, termasuk dengan melanjutkan pekerjaan hingga malam hari.
"Saya tidak melihat izinnya, jadi tidak tahu-menahu masalah itu. Saya cuma disuruh mengerjakan bangunan ini, bahkan sampai malam agar cepat selesai," ujar Afif kepada Koordinator Lapangan LSM KPKN, Yantho Hasibuan, bersama Faris, Wakil Kepala Perwakilan Wilayah media TNC Group.
Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek.
Saat dikonfirmasi, perwakilan vendor Indomaret berinisial DN menyebut bahwa pengurusan administrasi perizinan telah diserahkan kepada bagian legal atau pihak yang disebut bernama Sujarwadi dan Eko.
Meski demikian, hingga saat itu tim belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan status perizinan pembangunan tersebut.
Untuk memperoleh keterangan dari pemerintah setempat, tim gabungan kemudian mendatangi Kantor Kelurahan Kayuputih.
Di sana, tim menemui Yudha, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Kayuputih. Dalam keterangannya, Yudha mengaku telah mendatangi lokasi proyek pada pagi hari dan menyampaikan teguran terkait dugaan belum terpenuhinya persyaratan perizinan.
Ia juga mengatakan telah melihat pihak kontraktor serta mengomunikasikan persoalan tersebut kepada Wahyu Permono, Kepala Seksi Tata Ruang Kecamatan Pulogadung.
"Pagi pun saya ke situ. Sudah saya tegur pembangunan yang tidak berizin tersebut. Saya juga melihat kontraktornya dan sudah mengomunikasikan persoalan tidak adanya izin itu kepada Wahyu Permono, Kasi Tata Ruang Kecamatan Pulogadung," ujar Yudha.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut pengawasan setelah teguran disampaikan. Terlebih, pembangunan disebut masih menjadi perhatian warga dan tim pemantau karena aktivitas pekerjaan diduga berlangsung hingga malam hari.
Jika benar terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan perizinan, diperlukan langkah pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut dari instansi yang berwenang untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Tim gabungan selanjutnya berupaya meminta penjelasan langsung kepada Lurah Kayuputih, Tuti Sugihastuti, S.E.
Saat ditemui, Tuti didampingi Indri yang baru kembali dari kegiatan lapangan dengan menggunakan kendaraan dinas.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya tim untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah pemerintah kelurahan dalam menyikapi dugaan persoalan perizinan proyek pengembangan Indomaret tersebut.
Sejumlah hal masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai status dokumen perizinan, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, serta tindak lanjut teguran yang sebelumnya disebut telah disampaikan oleh petugas kelurahan.
Persoalan pembangunan di Jalan Raya Sirap ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pengembangan usaha, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan perubahan fungsi bangunan.
Pihak pengelola usaha, vendor, kontraktor, serta instansi pemerintah terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul ketidakpastian mengenai kepatuhan terhadap ketentuan perizinan bangunan dan tata ruang.
Hingga laporan ini disusun, kepastian mengenai status perizinan proyek tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen dari instansi berwenang.
Klarifikasi dari pihak manajemen Indomaret, vendor, serta jajaran pemerintah Kecamatan Pulogadung juga diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
[Redaktur: Adi]