MetroJakartaNews.id | Hampir sepekan terakhir ramai pemberitaan di media sosial soal penghapusan daya listrik 450 VA oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
“Bahkan serangan secara pribadi disasarkan kepada saya, sehingga pembelokan isunya sudah keluar dari aspek proporsionalitas. Menyikapi perkembangan yang ada, saya perlu menjernihkan agar rakyat mendapatkan informasi yang utuh,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
Baca Juga:
Tambah Daya Listrik Industri Nikel di Kalimantan Timur, PLN Terus Dukung Hilirisasi
Menurut Said kebijakan yang sangat strategis perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik.
“Kenapa hal itu perlu kita tempuh, sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi. Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614-650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari,” jelas Said.
Ia menilai ketergantungan terhadap impor minyak bumi mengakibatkan kita terjebak dalam posisi sulit yang sering kita hadapi berulangkali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.
Baca Juga:
Terus Dukung Hilirisasi, PLN Tambah Daya Listrik Industri Nikel di Kalimantan Timur
APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan. Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat.
“Oleh sebab itu kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatar belakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik,” ujar Said.
Sebagian besar pembangkit listrik berasal dari batubara. Pasokan batubara di Indonesia sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi.
